Audiensi Klinik Komunitas Kios Atma Jaya ke Pemprov DKI

Audiensi Klinik Komunitas Kios Atma Jaya ke Pemprov DKI

Terkait dengan perijinan klinik komunitas yang diprakasai oleh Kios Atma Jaya belum mendapatkan respon dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, Tim Kios Atma Jaya melakukan audiensi ke pemerintah provinsi DKI Jakarta pada Kamis (13/11). Pemerintah provinsi DKI Jakarta merespon surat yang dikirim Kios Atma Jaya melalui kepala Sekda DKI Jakarta, dimana sebelumnya Kios Atma Jaya mengajukan surat audiensi kepada pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama dua pekan sebelum petemuan ini terjadi.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh kepala biro Kesejahteraan Sosial Setda Dki, Supeno. Dalam diskusi tersebut Supeno dengan tegas mengungkapkan bahwa perijinan klinik tidak akan pernah terjadi jika bukan untuk peruntukannya. Dalam hal ini klinik yang diijinkan oleh pemda DKI adalah untuk kesehatan dengan sebuah syarat harus menerima pasien yang telah mendaftar di BPJS

Sesuai dengan Pergub DKI tahun 2013 tidak memberikan ijin kepada klinik yang berada di wilayah pemukiman warga. Beberapa alasan yang memperkuat hal tersebut yaitu terkait limbah. Klnik kesehatan yang memenuhi syarat memiliki sistem IPAR yaitu pembuangan limbah) yang tidak merugikan lingkungan sekitarnya.

Alasan-alasan diatas menjadi penting untuk diperhatikan mengingat klinik yang ada dipemukiman bisa berdampak pada lingkungan. Itulah sebabnya kelengkapan dokument menjadi penting seperti ada perijinan untuk gangguan keamanan ke dinas terkait.

Husen Basalamah selaku pimpinan Kios Atma Jaya mengajukan keberatan dan meminta masukan dari Pemda mengingat klinik Kios Atma Jaya hampir pasti tidak memiliki limbah. Layanan yang tersediapun bersifat konsultasi. Namun sekali lagi Supeno menegaskan pemprov bisa membantu dan mendukung kegiatan klinik Komunitas Atma Jaya terkait pendanaan jika ada kebutuhan namun tidak dengan perijinan. “Kami pasti membantu anda jika ada kebutuhan terkait klinik, anda bisa langsung hubungi saya, tapi tidak dengan ijin klinik. Namun selama klinik berada dalam roll kedokteran maka kami tidak akan menutupnya. Namun jika menyalahi aturan, ada mal praktik kami tidak segan-segan dan langsung menutupnya”. Lanjut Supeno, “jika ada ijin praktik dokter ya silahkan yang penting tidak menyalahi aturan”.

Dalam pertemuan ini Kios meminta saran dari pemda DKI terkait permasalahan klinik komunitas Kios. Beliau menyarankan bahwa salah satu alternatif akhir untuk klinik Kios adalah menjadi satelit dari PKM grogol Petamburan. Jika melihat dokumen Kios terkait perkembangan perijinan selama ini, kendala yang dihadapi berbenturan dengan pergub yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Di satu sisi jika ijin gangguan dipenuhi masih banyak lagi ijin lainnya terkait dokumen yang harus dipenuhi.

Pertemuan yang baru dimulai pada pukul 14. 00 WIB ini dihadiri oleh SKPD terkait antara lain kantor Agama, Keretaris Daerah DKI, Dinas Kesehatan, Komisi penaggulangan AIDS Propinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan, Dinas Pariwisata, pokja HIV-AIDS.

Memberi pelayanan sosial kepada mereka yang membutuhkan jauh lebih berarti ketimbang perijinannya, maka tetaplah memberi sesuatu yang berarti buat komunitas Anda tanpa menghiraukan birokrasi. Salam perjuangan. (John Gentar – Kios Atma JAya)