Antiretroviral (ARV) untuk anak dengan HIV di Indonesia : Sudah siapkah?

Anak dengan HIV bukanlah orang dengan HIV dalam bentuk yang kecil. Meski layanan dan obat ARV telah tersedia di berbagai daerah dan tingkat layanan kesehatan, tetapi pemberian terapi ARV secara khusus pada anak masih sangat terbatas. Keterbatasan ini bisa dilihat dari jumlah layanan yang bisa memberikan terapi ARV sesuai dengan pedoman maupun keterbatasan dalam ketersediaan obat ARV untuk anak.

Akibatnya jumlah anak yang masuk ke dalam perawatan HIV masih belum optimal meski mereka telah memenuhi syarat untuk memperoleh terapi. Jika mereka telah memperoleh ARV, banyak dari mereka memperoleh obat ARV bagi orang dewasa. Demikian pula permasalahan kepatuhan minum obat dari anak yang mengikuti terapi masih jadi pertanyaan karena hingga saat ini belum ada laporan tentang itu. read more

Apakah anak jalanan perlu diperhatikan dalam penanggulangan AIDS?

Anak jalanan merupakan salah satu populasi yang rentan terhadap penularan HIV dan penggunaan napza karena situasi sosial dan ekonomi mereka yang menguntungkan. Anak jalanan selama ini tidak dimasukkan dalam kategori populasi kunci dalam penanggulangan AIDS sehingga memperoleh perhatian yang sangat minimal dalam program AIDS di Indonesia.

Sementara itu pemerintah lebih melihat penyelesaian permasalahan ini dengan pendekatan yang bersifat jangka pendek yaitu dengan menghalau mereka dari jalan melalui razia-razia di jalanan dan mengirimkannya ke panti-panti sosial. Upaya untuk melindungi anak jalanan dari penularan HIV dan penggunaan narkoba melalui penguatan kecakapan hidup anak jalanan dan rujukan layanan kesehatan perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai upaya tersebut ke dalam pendekatan pengasuhan yang berkelanjutan yang mengutamakan pencegahan dari pada pendekatan panti. read more

Apakah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) masih mampu berperan dalam penanganan AIDS di Indonesia tanpa dukungan Inisiatif Kesehatan Global?

Keberadaan Inisiatif Kesehatan Global (Global Health Initiative – GHI) telah mampu memobilisasi program-program penanggulangan HIV dan memberikan penguatan pada sistem kesehatan dan partisipasi masyarakat sipil di negara-negara penerima bantuan, termasuk bagi Indonesia.

Dukungan dari GHI selain memberikan efek yang positif, namun ternyata juga memberikan tantangan tersendiri terkait dalam sistem kesehatan maupun dalam peran dan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Walaupun beberapa OMS telah mulai memikirkan dan melakukan upaya- upaya untuk mempertahankan keberlanjutan program dan lembaganya, masalah dapat timbul pada sebagian besar OMS yang masih bergantung pada GHI jika lembaga donor yang menjadi sponsor utama GHI berhenti mengucurkan dana sumbangannya kepada suatu negara atau OMS-OMS tersebut. read more

Workshop Analisa Data Kuantitatif: Mengotimalkan data mentah untuk bahan advokasi

Workshop Analisa Data Kuantitatif: Mengotimalkan data mentah untuk bahan advokasi

   Analisa data menjadi salah satu komponen penting dalam program kesehatan. Pengolahan data yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi program, memetakan situasi kesehatan terkini dan juga mengetahui perilaku dan respon penerima manfaat program. Selain itu, data yang akurat juga dapat menjadi salah satu bukti penting dalam melakukan advokasi. Sayangnya, kemampuan untuk melakukan analisa data di komunitas penggiat HIV masih terbatas.

Pusat Penelitian HIV/AIDS Atma Jaya (PPH) berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas komunitas HIV melalui program serial pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penanggulangan HIV di Indonesia. Setelah sebelumnya mengangkat topic analisa data kualitatif, topik peningkatan kapasitas yang akan dilakukan pada periode dua adalah analisa data kuantitatif. Pengolahan data secara kuantitatif memiliki beberapa manfaat; data yang dihasilkan sangat objektif dan dapat diandalkan; dapat melihat hubungan antara variable dan menegakan hubungan relasai dan penyebab; mengetes teori dan hipotesa. read more

Majalah Jerman Cetak Edisi dengan Tinta Darah HIV Positif

Majalah Jerman Cetak Edisi dengan Tinta Darah HIV Positif

Ilustrasi HIV positif. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)Jakarta, CNN Indonesia– HIV, tiga huruf yang sederhana tapi mengandung persoalan besar. Sebuah majalah pria di Jerman menggunakan tinta yang dicampur dengan darah HIV positif untuk mencetak tiga ribu eksemplar majalah edisi terbarunya.

Edisi musim semi majalah Vangardist itu menggunakan darah yang disumbangkan oleh tiga orang yang terinfeksi virus HIV positif. Ini adalah upaya untuk memulai percakapan tentang HIV, menurut Saatchi Swiss, Humas perusahaan yang memimpin kampanye tersebut.

Setiap salinan majalah dibungkus di dalam plastik. Pesan sarat makna tertulis di sana, “Robek segelnya, dan bantu robek stigma.” read more

Aplikasi Kencan Dijadikan Pendorong Tes HIV

Aplikasi Kencan Dijadikan Pendorong Tes HIV

Jakarta, CNN Indonesia — Penasihat kesehatan Amerika Serikat kini memanfaatkan cara ‘modern’ untuk menjangkau para laki-laki yang berorientasi homoseksual tentang pentingnya tes HIV. Mereka menggunakan aplikasi kencan yang tersedia di ponsel pintar.

“Orang-orang yang kami coba raih semuanya berada di situs itu,” ujar Jen Hecht dari organisasi San Francisco AIDS Foundation (SFAF), mengutip laporan kantor berita Bloomberg.

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), penularan HIV baru untuk lelaki homoseksual dan biseksual pada usia 24 tahun atau lebih muda mengalami lonjakan sebesar 22 persen dari tahun 2008 ke 2010. read more

Diskriminasi dan Pelanggaran HAM dalam Dialektika Kriminalisasi Penularan HIV sebagai Primum Remedium

Diskriminasi dan Pelanggaran HAM dalam Dialektika Kriminalisasi Penularan HIV sebagai Primum Remedium

Abstrak

Kata kunci: HAM, Keadilan Sosial, HIV, Kesehatan, Kriminalisasi

Putusan pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, dan Peraturan Daerah provinsi prevalensi tinggi di Indonesia telah memuat sanksi pidana atas perbuatan terkait risiko penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus). Sanksi pidana bukan hanya diarahkan kepada masyarakat secara luas, tetapi sebagian diarahkan khusus kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang sudah mengetahui bahwa dirinya HIV positif namun tidak mencegah penularan HIV. Tindak pidana dapat terjadi baik karena menyebabkan terjadinya penularan HIV maupun sebatas menempatkan pasangan seksualnya dalam risiko penularan HIV. Kajian doktrinal ini melihat perimbangan keadilan sosial, HAM, serta prioritas kesehatan masyarakat dengan adanya kriminalisasi penularan HIV. Lebih lanjut lagi, dikaji juga kegamangan normatif hukum pidana antara ultimum dan primum remedium, serta kesulitan penempatan unsur kesalahan pada kompleksitas variasi penularan seksual. Status HIV merupakan salah satu bentuk HAM atas privasi, sementara sebaliknya, kriminalisasi penularan HIV secara naif menempatkan unsur kesalahan pada seseorang yang tidak memberi tahu status HIV-nya kepada pasangan seksualnya dengan asumsi bahwa HAM atas privasi dapat dilanggar untuk melindungi HAM orang lain (kepentingan umum). Pembatasan subyek pidana ini tidak imbang dengan fakta minimnya pemenuhan HAM atas informasi tentang HIV, sehingga kriminalisasi bersifat diskriminatif. Ketakutan akan tanggung jawab pidana juga menimbulkan keengganan untuk mengetahui status HIV padahal tes HIV merupakan pintu masuk bagi layanan kesehatan dan psikososial komprehensif, khususnya pengobatan antiretroviral. Pengobatan antiretroviral terbukti melindungi HAM untuk hidup, namun hanya dapat diberikan pada orang yang sudah mengetahui status HIV. Ketika kriminalisasi terwujud dalam peraturan, maka dapat muncul juga perasaan aman yang palsu (false sense of security), yaitu ketika orang merasa dirinya telah terlindungi dari HIV karena beranggapan bahwa orang lain pasti akan tunduk pada peraturan tersebut (yang belum tentu terdiseminasi dan dipatuhi merata). Maka konteks kriminalisasi penularan HIV tidaklah menghentikan penularan HIV, tetapi justru mengancam keadilan sosial, disinsentif bagi upaya kesehatan masyarakat, dan melanggar HAM. read more

PERLUKAH KRIMINALISASI DALAM PENCEGAHAN HIV?

PERLUKAH KRIMINALISASI DALAM PENCEGAHAN HIV?

image coutesy twicsycom  Jakarta. Perkembangan penanganan HIV/AIDS kini tidak hanya mendapatkan tantangan di bidang penanganan secara medis, persamaan hak-hak dan kewajiban sipil dan sosial ekonomi namun juga peluang adanya kriminalisasi kepada mereka yang hidup dengan HIV/AIDS terkait adanya aturan hukum di beberapa negara dan wilayah atas perbuatan terkait risiko penularan HIV.

Peneliti Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Siradj Okta, SH., LL.M mengemukakan putusan pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, dan Peraturan Daerah provinsi prevalensi tinggi di Indonesia telah memuat sanksi pidana atas perbuatan terkait risiko penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus). read more

Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Penemuan Kasus TB Aktif ke Dalam Kegiatan Penjangkauan  pada Populasi Kunci dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Penemuan Kasus TB Aktif ke Dalam Kegiatan Penjangkauan pada Populasi Kunci dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

   Jakarta. Secara global TB merupakan penyebab kematian yang utama dan masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang tidak kunjung tuntas di negara-negara berkembang (WHO, 2013). Meski sudah ada upaya untuk meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk TB yang meluas dan berupaya untuk membuka berbagai hambatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan tersebut tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak terdeteksi, tidak terdiagnosis, tidak memperoleh perawatan secara paripurna atau bahkan angka kematian yang disebabkan oleh TB hingga 1,6 juta pertahun (WHO, 2008). Meski sudah ada program DOTS yang diperkenalkan sejak tahun 1995, di Indonesia hingga saat ini kematian yang diakibatkan oleh TB masih berkisar 64,000 orang per tahun, prevalensi TB berkisar 680,00 orang dan kasus TB baru berkisar 460,000 orang (WHO, 2014). read more

Penerapan PPIA Terkendala Stigma

Penerapan PPIA Terkendala Stigma

 Foto ANTARA / M Agung Rajasa  “Do we want to kill them or save them? Because the easiest thing is to kill them.” Begitu salah satu petikan kalimat yang disampaikan Menteri Kesehatan RI saat itu, dr Nafsiah Mboi dalam International Conference on AIDS 2014 di Australia. Apresiasi luar biasa mengalir dari para peserta pertemuan internasional yang digelar pada Juli 2014 tersebut.
 
Hanya saja, seorang perempuan pengidap HIV merasa didiskriminasi oleh RS Fatmawati. Pasalnya, dia mendapat pengalaman yang bertolak belakang dengan pemikiran Nafsiah Mboi, khususnya dalam merealisasikan keinginannya melahirkan anak ketiganya secara normal dan menyusui sang bayi. Padahal,  untuk merealisasikan keinginannya itu  sudah ada program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).
 
” Ibu Nafsiah mengatakan, sesuai dengan pedoman WHO (World Health Organization) yang terbaru, ibu positif HIV yang sehat dan secara pemeriksaan laboratorium memenuhi syarat, untuk memberikan ASI dan melahirkan secara normal itu sangat diperbolehkan, malah disarankan,” kenangnya. Direktur Medis dan Perawatan (Director of Medical and Nursing) RSUP Fatmawati dr Lia G Partakusuma, SpK(K), MM, menjelaskan ada tiga faktor yang berperan dalam penentuan kelahiran bayi dari ibu pengidap HIV, yakni faktor ibu, bayi, dan obstetrik. read more