Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi

Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi

Pada acara Lecture Series yang dilakukan secara rutin setiap bulanya, pada bulan ini membahas mengenai Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi. Acara ini dilaksanakan pada 24 Juni 2016 bertempat di Unika Atma Jaya, Jakarta dengan narasumber Ignatius Praptoraharjo – Peneliti Senior PPH Unika Atma Jaya dan Liana dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI). Dihadiri oleh 19 orang dari berbagai lembaga peduli HIV AIDS.

Pada sesi pertama presentasi dibawakan oleh Ignatius Praptoraharjo yang biasa dipanggil mas Gambit, menjelaskan bahwa Studi ini akan digunakan sebagai bahan untuk workshop perubahan strategi Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) pasca penutupan lokalisasi. Penelitian ini ingin menilai aktivitas kebijakan penutupan lokalisasi , itu dilakukan di empat lokalisasi di tempat yang berbeda, yaitu Keramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Dolly di Surabaya, dan Tanjung Elmo di Papua.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi tentang aktifitas dari para pelaku ataupun pihak-pihak yang terkait dengan penutupan lokalisasi ini. Kemudian, penelitian ini ingin mengindikasi dampak perubahan pada pihak masyarakat, pekerja seks dan juga sektor kesehatan dan sebagainya yang juga diindikasikan oleh beberapa penelitian atau observasi terdahulu.

Penelitian ini juga ingin menggambarkan situasi pekerja seks di daerah tersebut yang sebenarnya sudah diobservasi oleh teman-teman LSM Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) dan diamati oleh pihak lain. Peneliti ingin mencoba untuk mendokumentasikan lagi situasi yang paling terkini. Tujuan lainnya adalah untuk mengindikasi hambatan potensial untuk pelaksanaan program PMTS secara himpunan yang akan dilihat dari empat pilar, yaitu membangun lingkungan yang kondusif dari para stakeholder, Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), psikolog ,yang keempat dari tata laksana Infeksi Menular Seksual (IMS).

Partisipan total pada penelitian ini berjumlah 86 orang dan ada beberapa komponen dari LSM, dari masyarakat, mucikari, dan Pekerja Seks (PS). Dalam kumpulan data dan proses penelitian, PPH bekerjasama dengan OPSI. OPSI terlibat secara aktif sebagai peneliti, dalam pengumpulan data di masing-masing lapangan, menganalisa dan membuat laporan. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian komunitas.

Terdapat beberapa temuan pokok, yaitu beberapa kebijakan yang ditemukan oleh teman-teman lapangan yang di daerah-daerah, seperti Jakarta (SK Gubernur), Bandung (tidak langsung menggunakan Perda), Surabaya (Perda), dan Papua (Peraturan Bupati). Selain itu, terdapat tindakan dari kementrian sosial yang mengedarkan surat edaran bebas lokalisasi tahun 2019. Tidak ada daerah yang secara spesifik mengamanatkan penutupan lokalisasi karena melakukan peraturan daerah atau peraturan bupati atau kota. Beberapa informan mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan dilakukannya penutupan lokalisasi, yaitu keluhan warga, dampak perubahan masyarakat sosial, penataan ruang, ingin dijadikan industri rumah tangga, tempat ibadah, dan pengendalian lingkungan hidup.

Tidak semua orang mempunyai akses terhadap informasi penutupan lokalisasi kecuali dari media massa, namun menurut pengakuan Pemerintah Daerah semua pihak telah diumumkan. Hal tersebut disanggah oleh teman-teman dari komunitas lokalisasi. Teman-teman komunitas berpendapat bahwa Pemerintah Daerah seringkali menggunakan tekanan untuk memilih seseorang menjadi perwakilan dalam proses dialog tersebut sehingga hal ini sendiri menjadi benturan di antara mereka, seperti yang bisa kita lihat di Sentani di mana benturan itu relatif terlihat sangat tampak.

Hal serupa tidak terlihat di Saritem di mana penutupan dilakukan pada saat sebelum puasa dan biasanya dianggap sementara. Penutupan yang sifatnya tetap tersebut itu kemudian diasumsikan sebagai penutupan sementara di bulan puasa, sehingga menimbulkan gejolak yang tidak begitu terasa. Pihak aparat mengatakan bahwa sudah disosialisasikan dari jauh-jauh hari dan informasi tersebut bisa diakses dengan mudah, namun perlu diingat bahwa kateristik informasi yang diberikan oleh media umunya tidak pernah detail sehingga orang akan selalu menilai dari sisi nilai beritanya.

Persiapan pelatihan-pelatihanketerampilan sudah disiapkan yang melibatkan semua komponen yang ada dilokasi termasuk PS walaupun diketahui bahwa praktik di lapangan sering kali menunjukan bahwa mereka merasa ditekan untuk ikut serta dalam proses bahkan untuk mempromosikan kampung. Pihak-pihak yang terlibat di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua relatif sama, tapi yang jelas terlihat adalah panitia kesehatan cenderung terlibat di bagian paling akhir dan tidak di dalam perencanaan, tetapi sebagai alat, misalnya PS yang akan mendapat kompensasi dan harus dipulangkan akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Di dalam proses pengembangan kebijakan, panitia kesehatan relatif tidak terlibat dari awal.

Isu lain adalah mengenai perlunya pemberian kompensasi. Kompensasi hanya diberikan kepada PS dengan syarat tertentu (untuk menerima kompensasi dan layanan konseling pemulihan). Kemudian, yang menimbulkan gejolak yang lebih besar dan di-highlight oleh media adalah warga dan mucikari tidak diberi kompensasi. Situasi terkini para pekerja seks adalah ada PS ada yang pindah lokasi atau pindah kebeberapa kota untuk mencari klien. Ada pula beberapa yang masih ada di lokalisasi yang sama tetapi menerima klien di lokasi lain, contohnya di Surabaya. PS di Surabaya menerima PS secara diam-diam dan bertransasksi di lokasi yang lain. Sementara di Sentani, PS melakukan transaksi jasa dengan berpindah ke kamar-kamar sewaan. Mereka mengembangkan strategi baru dalam upaya pencarian klien.

Secara umum, PS biasanya mencari lokasi baru seperti di pinggir jalan atau kos-kosan. Lokasi baru tersebut lebih rentan akan razia dan kekerasan. Penutupan lokalisasi menjadi sebuah proyek dan tidak ada mantaince yang jelas terhadap keputusan tersebut. Setelah tempat lokalisasi-lokalisasi ditutup, razia menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena transaksi seks jadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Petugas kesehatan juga menjadi sulit untuk membuat PS datang atau mendatangi PS untuk mengakses layanan kesehatan. Setelah dilakukan penutupan, kondom diakses dari took atau warung sehingga sulit untuk melakukan pemantauan kepada PS apakah mereka secara rutin dan berkelanjutan sudah konsisten menggunakan kondom.

Kemudian, PS sudah membaur di masyarakat sehingga bila ada pasien yang datang untuk akses IMS, sulit membedakan apakah pasien tersebut PS atau bukan. Akses PS terhadap layananpun lebih menjadi lebih bergantung kepada LSM. Pola penjangkauan juga terdampak karena sulit menemukan PS. Pada sektor kesehatanpun, intervensi menjadi lebih sulit untuk masuk. Frekuensi pertemuan PS dan LSM-pun semakin menurun. Terkait dengan manajemen kondom dan pelicin, penyediaan kondom paska penutupan lokalisasi menjadi terhenti. Metode distribusi kondompun berubah dari kelompok kerja (penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas atau kader ) ke individu-individu. penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas atau kader. Selain itu, tercatat bahwa terjadi penurunan jumlah outlet yang semula 200 di tahun 2013 menjadi 50 saja di tahun 2015.

Terkait dengan penatalaksanaan IMS, tugas puskesmas juga berkurang akibat tidak ada yang dapat dilayani lagi. Mobilisasi untuk pemeriksaan IMS tidak memungkinkan karena pola pencarian kesehatan menjadi bersifat individual. Selain itu, muncul juga biaya untuk melakukan pemeriksaan IMS dan tes HIV. Jumlah IMS pada 2013 ke tahun 2015 menurun, dari yang semula 5050 menjadi 208 kasus. Di samping itu, kasus HIV meningkat 501 yang tercatat pada tahun 2013 menjadi 652 pada tahun 2015.

Penutupan lokalisasi pada dasarnya mematikan upaya penanggulangan AIDS berbasis lokasi seperti PTMS karena itu perlu dikembangkan strategi baru untuk PTMS yang tidak lagi berbasis lokasi. Kesimpulan penelitian ini adalah penutupan lokasi lokalisasi masih menyisakan berbagai persoalan bagi PS, warga setempaat, maupun otoritas kesehatan, meskipun cara tersebut dilihat sebagai cara yang efektif untuk mengurangi prostitusi oleh aparat pemerintah daerah. Penelitian ini menyadarkan kita bahwa prostitusi tidak bisa dihilangkan dengan penutupan lokalisasi, melainkan indikator yang ingin dicapai adalah tidak adanya transaksi seks di lokasi yang ditutup.

Hanya sektor kesehatanlah yang mampu melihat dampak buruk dari penutupan lokasi transaksi seks ini pada status kesehatan pekerja seks. Sudah jelas bahwa pekerja seks menjadi pihak yang paling mengalami dampak dari kebijakan penutupan lokalisasi, tetapi kenyataan bahwa sebagian PS masih berprofesi sebagai pekerja seks di tempat lain atau dengan mengembangkan strategi baru dalam usaha memperoleh customer. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya dikembangan strtegi baru dalam pelaksanaan penjangkauan atau program-program yang ada dengan mempertimbangkan ada atau tidak adanya penutupan tempat-tempat lokalisasi.

Pada sesi berikutnya peserta mendengarkan presentasi dari Liana-OPSI, dia menjelaskan, Studi di lakukan di enam kota, yaitu Lokalisasi Suko di Malang, Lokalisasi Pucuk di Jambi, Lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta Utara, Lokalisasi Saritem di Bandung, Lokalisasi Doli di Surabaya, dan Lokalisasi Tanjung Elmo di Jayapura. Peneliti melihat kondisi awal sebelum dilakukan penutupan terhadap lokalisasi-lokalisasi. Sebelumnya, sebagian besar wanita pekerja seks (WPS) tinggal di lokalisasi, tingkat HIV, sifilis, dan GO juga menurun, serta program PMTS pun berjalan dengan baik. Setelah dilakukan penutupan, para pekerja seks (PS) tidak serta merta berhenti dari pekerjaannya tersebut, melainkan hanya berpindah lokasi (jalanan, kos-kosan, bahkan kuburanan) dan berubah cara kerja (ojek sebagai germo dengan melakukan penawaran di warung-warung kopi atau secara sembunyi-sembunyi).

Dampak lainnya adalah hilangnya pendapatan dari para PS mengingat sebagian besar di antara mereka adalah tulang punggung keluarga dan PS lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan di lokasi yang baru (baik dari customer maupun petugas). Kekerasan kerap kali dialami oleh PS ketika razia, seperti adanya pungutan liar ataupun kekerasan secara fisik. Pola pencarian layanan kesehatan pada PS juga mengalami perubahan. Setelah dilakukan penutupan, PS menjadi sulit untuk mengakses kondom maupun pelicin, PS juga menjadi enggan melakukan pemeriksaan rutin karena takut terditeksi masih melakukan pekerjaan seks. Hal tersebut kerap kali mengharuskan OPSI dan LSM-LSM untuk melakukan pendistribusian kondom dan pelicin secara diam-diam sehingga pendistribusian tersebut tidak dapat dihitung sebagai capaian.

Layanan PS menjadi menyebar dan tidak terkonsentrasi sehingga banyak PS yang HIV positif sulit untuk di-follow up terkait dengan layanan ARV yang dijalani karena biasanya para PS kerap memperoleh layanan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – LSM Kesehatan reproduksi dan KB) di dalam lokalisasi. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) PS juga mengalami penurunan karena banyak hal-hal yang lebih memicu kekerasan daripada sebelumnya. Angka capaian layanan statis dan dokling pun mengalami penurunan secara signifikan.

Dari penutupan itu, banyak pihak-pihak yang ikut hidup dari keberadaan PS merasa dirugikan, antara lain masyarakat, tukang cuci, tukang uwarung minuman, pemilik kos-kosan, tukang ojek, tukang becak, bahkan tukang kredit. Program PMTS (Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual) yang merupakan payung dari pelaksanaan program-program lain juga akan terkendala. Misalnya saja sulitnya menemukan sampel PS untuk disurvei untuk program STBP/IBBS (Survei Terpadu Biologis dan Perilaku/Integrated Biological and Behavioral Surveilance) karena PS sudah membaur di masyarakat, sangat minimnya yang mengakses Layanan Komperhensif HIV-IMS Berkesinambungan, banyak para PS yang mengikuti program SUFA sulit untuk di-follow up, dan sulitnya melakukan penjangkauan karena mobilisasi PS yang semakin tinggi.

Terdapat empat pilar penting dalam program PMTS. Pertama, peran pemangku kepentingan. Tidak ada yang menjadi kunci utama dalam program PMTS karena para PS pun menjadi sulit ditemui, apalagi dilibatkan. Kedua, komunikasi perubahan perilaku. Sulit memastikan apakah para PS sudah secara konsisten menerapkan pola pemakaian kondom mengingat lokasi PS yang sudah tidak lagi terkonsentrasi. Ketiga, pendistribusian kondom dan pelicin. Angka capaian rendah. Pendistribusian tersebut hanya diperkenankan untuk diberikan kepada para populasi kunci. Di samping itu, para PS sekarang telah membaur di masyarakat. Keempat, penata laksana IMS. Layanan obat kesulitan dan TOP (temukan, obati, pertahankan) tidak tercapai sehingga angka capaian juga rendah.

Terdapat beberapa fakta yang ditemukan terkait situasi setelah penutupan tempat-tempat lokalisasi. Para PS tidak beralih profesi, melainkan hanya berpindah ke lokasi baru (kos-kosan, tempat pijit, jalanan, atau kuburan). PS mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan lain, misalnya saja para PS di daerah Malang mencoba beralih profesi menjadi penjual kripik tetapi tidak laku di pasaran karena mendapatkan stigma dari masyarakat.

Selain itu. PS juga berpindah ke kabupaten dan provinsi lain (seperti Kalimantan dan Batam). PS bekerja dengan cara atau kerja yang baru, misalnya saja dengan mencari tamu lewat media sosial, menggunakan ojek, atau sms. Pendistribusian kondom dan pelicin juga tidak lancar sehingga kekonsistenan penggunaannya pun dipertanyakan. Hal tersebut perdampak buruk pada usaha penanggulangan HIV AIDS sendiri. Angka HIV AIDS dipastikan meningkat. Kesimpulannya adalah penutupan lokalisasi bukanlah sebuah solusi. OPSI berharap bahwa dari hasil penelitian inI, yudisial review dilakukan.