Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (2)

Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (2)

Artikel Catatan Seminar Bagian ke-2 ini akan merangkup sesi tanya jawab yang berlangsung setelah paparan sesi pertama mengenai Permasalahan Sosial dan Struktural untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Populasi Kunci.

Pertanyaan oleh Octavery Kamil

Dari pemaparan teman-teman tadi, sebagian telah mencoba untuk berbicara ke Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak yang lain. Dalam pandangan teman-teman sendiri, apakah kita sudah melakukan yang seharusnya bisa kita lakukan atau masih ada yg kurang dalam konteks kerja di CSO? Kalau kita lihat, mulai dari 2006, kita sudah mendapatkan tempat istimewa dan dukungan dari KPA. Kita juga sudah memiliki akses di nasional maupun daerah. Apa itu semua sudah dilakukan atau masih ada yang belum dilakukan? Atau jangan-jangan kita mengerjakannya secara sendiri-sendiri sehingga menyebabkan tidak ada tanggapan dari pemerintah.

 

 

 

Tanggapan oleh IPPI: Kami sepakat untuk merapatkan barisan dan memulai sebuah forum, yaitu Forum Komunitas HIV AIDS Indonesia. Walau kami memiliki berbagai kepentingan, namun jika menyangkut para pemangku kebijakan, forum akan bersuara. Kaum akademisi bisa membantu kami untuk membantu kami dalam langkah-langkah yang kami rencanakan.

Pemerintah memiliki program gerakan masyarakat sehat. Namun dalam program ini tidak ada penjelasan bahwa masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat yang bebas HIV. Hal ini menjadi tugas komunitas untuk memasukkan isu bebas HIV kedalam program tersebut.

Hingga saat ini tidak ada panduan bagaimana orangtua positif perlu berperilaku kepada anaknya, misalnya terkait dengan pentingnya memberikan penjelasan mengenai obat, penyakit, dan bagaimana mengatasi stigma dan diskriminasi sosial di lingkungan sekolah.  Diperlukan studi yang dapat dijadikan acuan bagi program ke depannya yang akan dikaitkan ke program yang sudah ada saat ini atau program nasional lain yang diusung pemerintah.

Tanggapan oleh PKNI: Program Kesehatan Nasional kurang terintergrasi dengan program yang sudah ada yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Proses perencanaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan proses pembelajarannya belum maksimal. Integrasi dengan program nasional merupakan suatu tantangan. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan komunikasi antar lembaga.

 

 

 

 

Tanggapan oleh GWL-Ina: Selain bekerjasama dengan organisasi yang bekerja di penanggulangan HIV dan AIDS, kami mulai memulai dan memperkuat jejaring dengan organisasi non LGBT dan non HIV-AIDS, seperti dengan organisasi buruh dan organisasi perempuan. Seperti di daerah, kami mempererat hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena diskriminasi yang dilakukan oleh aparat dan kelompok lain masih tinggi. Hal lainnya yang sedang dilakukan adalah bagaimana dengan Kementerian Kesehatan, kita dapat menciptakan layanan di rumah sakit dan puskesmas yang ramah terhadap GWL. Mohon kepada Atma Jaya dapat mengkaji peraturan yang mengkriminalisasikan kelompok kunci.

 

 

 

Tanggapan oleh IAC: Untuk menghadapi situasi saat ini, kita harus semakin menguatkan barisan. Akan ada kerja keras yang lebih keras lagi yang perlu kita lakukan karena ada beberapa lahirnya kebijakan-kebijakan  baru. Contohnya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) tidak memasukkan pekerja seks dan LSL. Kita tidak bisa mengenyampingkan populasi kunci yang lainnya di dalam peraturan penanggulangan HIV. Kita harus mendorong agar pekerja seks dan LSL dapat masuk ke dalam SPM tersebut. Advokasi kebijakan harus selalu dilakukan oleh teman-teman komunitas. Misalnya saja terkait persoalan perdagangan bebas yang dapat berperan menjadi determinan sosial dalam penanggulangan HIV dan AIDS, karena di situ mengatur hak kekayaan intelektual yang dapat membatasi akses terhadap obat. Persoalan HIV melibatkan persoalan-persoalan yang lain.

 

 

 

Sebagai penutup sesi pertama, Gracia Simanulang (Peneliti PPH Unika Atma Jaya) yang bertindak sebagai moderator, merangkum paparan sesi pertama dalam kesimpulan sebagai berikut:

Ada banyak faktor sosial dan struktural yang telah kita dengar bersama dalam penjabaran dari teman-teman komunitas. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menjadi penghambat dalam mengakses layanan akan kesehatan, baik populasi kunci dan non populasi kunci (seperti anak dan ibu yang kerap terlupakan dari program).

Kesehatan memang seharusnya ada di semua kebijakan sehingga penting untuk melibatkan dan melakukan kerjasama lintas sektor, khususnya yang melibatkan populasi kunci dalam merancang dan melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih efektif. Harapannya tidak hanya terkait layanan kesehatan, namun dapat diintegrasikan ke dalam konteks yang lebih luas lagi.

 

Peserta seminar menyimak paparan dari para pembicara pada sesi pertama.
Photo bersama para pembicara sesi pertama