Catatan Hari III Konferensi AIDS Internasional ke 21, DURBAN, 20 Juli 2016

Catatan Hari III Konferensi AIDS Internasional ke 21, DURBAN, 20 Juli 2016

21st International AIDS Conference (AIDS 2016), Durban, South Africa. Sunrise Branding Images of Durban ICC Photo©International AIDS Society/Abhi Indrarajan
21st International AIDS Conference (AIDS 2016), Durban, South Africa.
Sunrise Branding Images of Durban ICC
Photo©International AIDS Society/Abhi Indrarajan

Catatan Hari III Konferensi AIDS Internasional ke 21, 20 Juli 2016

Oleh: dr. Asti Widihastuti, MHC

Inovasi Pada Tes HIV dan Pendekatan-Pendekatannya

Ini adalah sesi workshop ilmiah yang berlangsung di Session Room 9 tanggal 20 Juli 2016. Sesi ini berfokus pada diskusi seputar target UNAIDS 90-90-90 (90 orang mengetahui statusnya, 90 mendapatkan ARV, dan 90 mengalami supresi virus) pada tahun 2020.

Saat ini baru 51% orang yang hidup dengan HIV mengetahui statusnya dan oleh karenanya ada banyak strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tes dan pengobatan.  Untuk ini, sangat perlu memperkuat diagnostik HIV (laboratorium) serta layanan-layanan untuk mengetahui status HIV seseorang dan memastikan ia mengakses layanan untuk mengetahui status supresi virus (viral load).

Alat-alat diagnostik yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien dalam kontinum perawatan HIV.  Keterbatasan alat-alat diagnostik berkontribusi pada inisiasi ARV yang terlambat karena terbatasnya akses tes CD4 (pada orang dewasa dan tes EID pada bayi; serta inisiasi adherence yang terlambat (perpindahan ARV lini 1 ke lini 2) karena terbatasnya akses terhadap viral load.

Negara-negara di dunia perlu mempertimbangkan bagaimana menyederhanakan tes:  tes sendiri (seperti tes kehamilan, tes diabetes), tes yang dilakukan di rumah atau tes yang dilakukan pada outreach yang dilakukan oleh komunitas (community based testing).  Desentralisasi yang strategis dan penggunaan alat lab sederhana, penggunaan ‘quality assured point of care’ atau POC, dengan memperkuat jaringan diagnostik nasional termasuk memperbaiki efisiensi tes adalah contoh hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai target 90-90-90.

Selain pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan (misalnya community based testing, promosi tes pada laki-laki), ada juga pendekatan yang harus ditinggalkan. Sudah saatnya meninggalkan tes yang terbukti positivity ratenya rendah.

Sementara itu, justru perlu memperbanyak promosi tes pada kelompok yang positivity ratenya tinggi, seperti pasangan populasi kunci.  Ide penjangkauan pasangan juga dapat dilakukan lebih aktif.  Rujukan pasif terbukti tidak efektif. Rujukan ke tes HIV dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, secara kontrak (klien diberi waktu tertentu untuk memberi tahu pasangan, jika batas waktu lewat maka petugas kesehatan yang merujuk pasangan ke layanan tes), atau bersama-sama (klien ditemani petugas kesehatan merujuk pasangan ke layanan tes).

Pencegahan HIV untuk Perempuan:  Pilihan-pilihan Pencegahan yang Berkembang seperti PrEP dan Cincin Vagina (Vaginal Ring)

Ini adalah sesi diskusi panel (berlangsung di Session Room 1, 20 Juli 2016) tentang pilihan-pilihan teknologi pencegahan untuk perempuan.   Belakangan ini berkembang beberapa pilihan pencegahan seperti PrEP, cincin vagina, serta vaksin HIV dan PrEP injeksi yang sampai saat ini masih dievaluasi efektivitas penggunaannya.

Panelis diskusi ini adalah pelaksana proyek pencegahan HIV untuk perempuan-perempuan muda di negara-negara Afrika serta peserta-peserta studi PrEP dan cincin vagina yang rata-rata adalah perempuan muda.  Satu peserta studi juga mengajak pasangan laki-lakinya ikut dalam diskusi ini.  Salah satu pekerja seks juga mengidentifikasikan dirinya sebagai pekerja seks.

WHO telah mengeluarkan panduan tentang PrEP dan merekomendasikannya untuk semua orang yang mempunyai risiko infeksi HIV.   Untuk itu, banyak program-program baru saat ini yang berusaha menyediakan PrEP untuk perempuan yang berada dalam risiko terinfeksi HIV.  Vaginal ring adalah salah satu teknologi yang dikembangkan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan (sebagai kontrasepsi) juga mencegah HIV (sebagai PrEP).

Seorang peserta menyatakan bahwa ia menggunakan PrEP karena ia tidak mau meninggal seperti banyak perempuan-perempuan seumurnya yang ia kenal di negaranya.  Seorang perempuan lain yang merupakan peserta studi menyatakan bahwa penggunaan cincin vagina mudah dan nyaman.  Cincin ini tidak mengganggu hubungan seks (sebagaimana dikonfirmasi juga oleh pasangan seksnya yang hadir di diskusi panel).

Tantangan untuk PrEP dan vaginal ring adalah masih banyaknya stigma dikaitkan dengan seksualitas perempuan, terutama perempuan muda.  Sikap masyarakat memandang seks tabu untuk perempuan dan hal ini sering kali mempengaruhi mereka (perempuan) untuk akhirnya tidak bertanya, berdiskusi, atau datang ke klinik untuk mendapatkan layanan PrEP dan vaginal ring.

Bahasa yang digunakan juga menjadi permasalahan sendiri, dimana peserta studi yang meruapakan perwakilan pekerja seks menyatakan bahwa ia berkali-kali harus bertanya kepada petugas kesehatan tentang cara kerja PrEP karena bahasanya yang menurutnya terlalu kompleks untuk dipahami pekerja seks yang rata-rata memiliki pengetahuan rendah.   Bahasa ‘Keluarga Berencana’ atau family planning -contohnya, tidak cocok dengan remaja yang menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan untuk tidak hamil, dan sama sekali tidak berpikir untuk perencaan keluarga.

Tantangan lain khusus untuk PrEP adalah konsep minum obat ketika kamu tidak sakit.  Banyak orang (termasuk peserta studi) mengalami kesulitan untuk minum obat teratur karena merasa tidak sakit.  Seorang peserta studi menceritakan bahwa ia baru bisa minum PrEP secara teratur setelah satu bulan.

Diskusi panel ini menggaris bawahi pentingnya pengembangan teknologi pencegahan bagi perempuan dan benar-benar mendengarkan suara perempuan dalam proses pengembangan tersebut dan evaluasinya.

 

Mengapa Kita Harus Berjuang untuk Dekriminalisasi Pekerja Seks?

Diskusi ini diselenggarakan di Sex Workers Networking Zone, Global Village.  Yang berbicara pada diskusi ini adalah perwakilan jaringan nasional pekerja seks India; perwakilan dari Scarlet Alliance; dengan mederator koordinator jaringan pekerja seks Asia Pasifik, Kaythi.

Yang menarik dari diskusi ini adalah pengalaman jaringan nasional pekerja seks India yang menuntut keterlibatan dalam dialog kebijakan terkait trafficking dan kebijakan yang terkait dengan pekerja seks.  Jaringan pekerja seks India ini turut membantu mengidentifikasi korban trafficking, dan mengungkapkan kepada pemerintah mereka bahwa mereka adalah pihak yang paling mengetahui tentang trafficking sehingga sangat penting untuk dijadikan mitra kerja (dalam memberantas trafficking).  Seorang pekerja seks perempuan dari Scarlet Alliance yang dibesarkan di New South Wales (NSW adalah negara bagian pertama di Australia yang melakukan dekriminalisasi pekerja seks) menceritakan tentang bagaimana situasi di NWS sebelum dan sesuah dekriminalisasi dilakukan.

Sebelum dekriminalisasi, pekerja seks harus menyogok polisi agar mereka tidak ditangkap.  Mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk menjauhkan mereka dari masalah.  Terjadi banyak korupsi dan pekerja seks rentan terhadap kekerasan.  Di masa itu, pekerja seks dapat mempunyai catatan kriminal jika tertangkap dan ditahan.

Setelah dekriminalisasi, semua catatan kriminal pekerja seks dihapus.  Artinya, seorang pekerja seks dapat apply pekerjaan apapun yang dia inginkan (selain kerja seks) tanpa takut mendapatkan perbedaan perlakuan.  Ia mempunyai hak yang sama seperti warga negara lainnya untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan.  Ia juga mendapatkan perlindungan ketika ia bekerja sebagai pekerja seks sehingga ia terhindar dari infeksi menular seksual dan kekerasan.

Dalam forum diskusi ini disimpulkan bahwa gerakan-gerakan pekerja seks sebenarnya tidak menuntut legalisasi, tetapi kriminalisasi.  Ada banyak bukti yang menunjukkan dekriminalisasi penting untuk standar kesehatan pekerja seks yang lebih baik.  Beberapa point mengapa kerja seks harus di dekriminalisasi adalah:

Dekriminalisasi menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, bahwa setiap orang terlahir bebas dan setara dan memiliki hak yang sama.

Dekriminalisasi melindungi pekerja seks dari kekerasan.  Kerja seks tidak serta merta berarti kekerasan, tetapi kriminalisasi yang menempatkan pekerja seks pada risiko yang lebih besar terhadap kekerasan.  Sebagai contoh, setelah Skotlandia menerapkan hukuman kriminalisasi tahun 2007, tercatat pelaporan kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang meningkat dua kali lipat.

Dekriminalisasi kerja seks membuat pekerja seks punya pilihan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan lain selain kerja seks.  Di banyak tempat di dunia banyak pekerja seks tidak punya pilihan lain karena mereka punya catatan kriminal bekerja sebagai pekerja seks (seperti di diskusikan sebelumnya).

Dekriminalisasi memperbaiki akses pekerja seks ke layanan kesehatan.  Contoh dari NSW menunjukkan bahwa dekriminalisasi justru meningkatkan akses ke kondom (dan jauh lebih tinggi di banding negara bagian lain di Australia dimana terdapat berbagai level kriminalisasi).  Dekriminalisasi juga menurunkan risiko infeksi HIV dan infeksi menular seksual lainnya.  Kriminalisasi justru membuat klien tidak mampu menegosiasikan kondom dengan kliennya.

Dekriminalisasi dapat membantu respon terhadap trafficking (dengan dibebaskannya pekerja seks dari tuntutan kriminal, mereka dapat membantu penegakan hukum untuk kasus-kasus trafficking).  Sebaliknya contoh dari Swedia menunjukkan, tidak terjadi penurunan kasus traficking setelah kriminalisasi dijalankan selama bertahun-tahun.

Dekriminalisasi juga menciptakan lingkungan yang aman untuk pekerja seks. Seperti contoh dari New Zealand dan negara bagian NSW, dimana ada undang-undang tenaga kerja yang inklusif terhadap pekerja seks (NZ) dan penurunan risiko/kecelakaan terkait perkerjaan (NSW).

 

Catatan Hari III Konferensi AIDS Internasional ke 21, DURBAN, 20 Juli 2016 (1)

Oleh: Ignatius Praptoraharjo, PhD.

Situasi Penanggulangan AIDS di China

Sesi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pencegahan dan Pengendalian IMS dan AIDS China yang merupakan sebuah LSM nasional yang berfokus pada bantuan teknis, manajemen program dan advokasi. Situasi penanggulangan AIDS di Cina menunjukkan hasil yang sangat impresif dalam arti cakupan program baik dalam penjangkau kelompok populasi kunci, tes HIV maupun dalam perawatan HIV. Kebijakan dan strategi penaggulangan AIDS yang progresif dikembangkan oleh pemerintah China telah mampu mempertahankan kinerja program yang luas dan cepat meski dukungan dana internasional  dari lembaga kerja sama pembangunan saat ini sudah tidak ada lagi. Komitmen pemerintah untuk mendanai hampir 100% dana penanggulangan AIDS di Cina mempu mendorong optimisme bahwa dalam 5 tahun lagi, zero infection pada pekerja seks, Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) dan penasun bisa dicapai. Satu hal yang sangat menarik adalah komitmen pemerintah untuk mendanai Civil Society Organization (CSO) yang ada di tingkat nasional dan provinsi dengan mendirikan China AIDS Fund. Pada tahun 2015, dana yang telah dialokasikan sekitar RMB 45 juta yang didistribusikan kepada sekitar 400 CSO di 30 provinsi. Dana ini dibentuk dengan pengakuan dari pemerinath bahwa CSO adalah komponen utama dalam penangguulangan AIDS di China yang pada masa sebelumnya didanai oleh donor internasional.

Sesi Pleno: Pencegahan dalam Penanggulangan AIDS

Sesi ini difokuskan untuk mennggambarakn berbagai tantangan dan harapan dalam upaya pencegahan penularan HIV. Isu utama adalah bahwa kelompok yang paling terpengaruh dengan perluasan epidemi saat ini adalah remaja dan orang muda yang berkontribusi hingga lebih dari 50 persen atas penularan baru di berbagai belahan dunia. Lebih spesifik lagi, mereka adalah remaaja atau orang muda perempuan  dan lelaki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain. Jika upaya pencegahan menjadi tujuan penanggulangan AIDS di masa depan maka berbagai upaya pencegahan ini harus diarahkan pada populasi ini termasuk akses terhadap alat atau material pencegahan. Oleh karna itu menjadi penting untuk berupaya lebih agar menghilangkan hambatan hukum dan sosial bagi remaja dan orang muda untuk bisa mengakses layanan pencegahan ini.

Pencegahan dan perawatan HIV tidak bisa dilepaskan juga dengan upaya untukmmelakukan pencegahan terhadap penyakit yang menjadi ko-infeksi HIV terutama Hepatitis dan TB. Sejumlah buktinsudah menunjukkan bahwa Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) sangat terpengaruh keberhasilan terapinya dengan kedua pnyakit penyerta tersebut. INi menjadi penting karena terapi bagi mereka yang memiliki TB bukan merupakan terapi yang mudah dipatuhi sehingga menimbulkan ancaman resistensi obat. Resitensi obat ini juga berimplikasi bagi tingginya biaya terapi TB MDR atau TB XDR. Demikian pula halnya dengan hepatitis C, terapi yang tersedia ini sangat mahal dan tidak mudah dijangkau oleh mereka yang memperolehnya, khususnya mereka yang di negara berkembang.

Upaya pencegahan lain yang harus diperhatikan adalah upaya yang berkelanjutan untuk menemukan vaksin HIV melalui berbagai penelitian randomized clinical trial. Upaya ini perlu untuk terus dilakukan karena modalitas pencegahan yang ada menuntut adherence yang tinggi agar bisa afektif. Tetapi kenyataannya bukti menunjukkan bahwa semakin lama tingkat kepatuhan semakin berkurang sehingga efektivas modalitas tersebut semakin berkurang. Untuk itu, model pencegahan yang bisa mengeliminasi berbagai kelemahan dalam modalitas pencegahan sebelumnya dan memiliki efek jangka panjang seperti vaksinasi merupakan salah satu strategi agar bisa menekan penularan HIV yang lebih luas.

Kebutuhan Khusus bagi Perempuan yang Menggunakan Napza

Sesi ini merupakan workshop bersama dengan tiga jaringan internasional perempuan yang menggunakan narkoba (IWUD, IWHRNI, EEHCAHRN). Isu yang diperbicangkan dalam workshop ini adalah tentang posisi perempuan yang menggunakan narkoba yang sangat rentan terhadap kekerasan baik dari negara, pasangan maupun masyarakat. Akibatnya, hanya sedikit sekali perempuan yang mampu mengakses layanan harm reduction yang tersedia baik terapi metadon, layanan akat suntik steril, perawatan HIV dan perawatan ketergantungan obat. Berbagai situasi iini yang diakui menjadi faktor risko yang lebih besar bagi perempuan yang menggunakan napza untuk tertular dan mengalami kondisi kesehatan yang lebih buruk. Upaya untuk menyikapi permasalahan struktural yang dihadapi oleh kelompok ini menjadi bahan diskusi antar peserta yang pada intinya menuntut adanya meninjau ulang dan merubah kebijakan-kebijakan yang membatasi mereka untuk memperoleh layanan yang diperlukan. Upaya yang lain yang disarankan adah melakukan pengorganisasian bagi perempuan yang menggunakan napza agar mampu bersuara dan melakukan artikulasinya lebih kuat dan membanguan layanan kesehatan yang sensitif terhadap kebutuhan perempaun yang menggunakan napza.

Advokasi CSO kepada Donor

Advokasi yang telah dilakukan oleh CSO di Afrika memperoleh perhatian dalam sesi ini karena keberhasilannya untuk duduk bersama secara setara dengan lembaga donor baik Global Fund maupun Pepfar. Faktor kontekstual yang diidentifikasi sebagai hal yang memungkinkan dialog ini terjadi adalah budaya demokrasi di negara dimana CSO berada dari asepk teknis, kapasitas CSO untuk melakukan advokasi didasrkan pada pmahaman yang baik atas data program dan data epidemik yang ad di negara mereka, meski proses memahami ini tidak midah bagi CSO. Dari sisi donor, ruang untuk melakukan perubahan dalam perencanaan kerja mera di negara yang menjjadi target juga dimungkinkan oleh prosedur perencwnaan yang memungkinkan partisipasi CSO melalui berbagai tahap. Keterlibatan CSO dalam mengartikulasikan kepentingan dalam proses perencanaan ini tah memungkinkan perencanaan donor yang dinilai responsif. Situasi sebaliknya disajikan oleh CSO di negara-negara Karibia yang merasa bahwa mereka tidak akses bagi mereka untuk terlibat dalam advokasi melalui perencaan lembaga donor karena sebagaian besar mereka meraa bahwa merka merupakan sub resipien dari sub resipen dari sub resipien sehingga sangat jauh dengan pengambilan keputusan.  Oleh karena itu menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses advokasi jika model pendanaan donor yang bersifat berjenjang sehingga tidak memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari CSO dan artinya bahwa daya tanggap dari perencanaan donor menjadi dipertanyakan.

Sesi Satelit: Masih Relevankah Peran CSO dalam Penanggulangan AIDS ke Depan?

Sesi ini diselenggarakan oleh AIDS Alliance dengan menampilkan pembicara yang berasal dari aktivis CSO. Pertanyaan utama yang dalam diskusi dalam sesi ini adalah bahwa pada awal apidemi AIDS, CSO telah mampu membentuk penanggulangan AIDS dan jauga telah berhasil mengubah berbagai situasi struktural yang membatasi penanggulangan AIDS.  Tetapi dalam perjalanaannya peran yang menentukan ini semakin lama  digantikan oleh elite-elite yang ada di lembaga internasional (donor dan UN) yang memiliki sumber daya yang besar. Merekalah yang saat ini sebagai penentu dan pembentuk penanggulangan AIDS di dunia dengan berbagai kebijakan dan sumber dayanya. Peran CSO dan populasi kunci akhirnya hanya menjadi pelengkap dan token dari berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga internasional tersebut. Untuk itu, menjadi penting bagi CSO memiliki kesadaran untuk bersama-sama mengambil alih peran tersebut  karena CSO pada dasarnya memiliki kekuatan yang luar biasa baik dalam sisi kapasitas teknis dan pengalaman bekerja bersama dengan konstituen yang diwakilinya.

Tujuan utama dari gerakan ini harus berfokus pada bagaimana orang-orang yang dimarginalisasi bisa mengakses layanan yang dibutuhkan. Ada sekian juta orang telah memperoleh ART, bagaimana mereka bisa meneruskan terapi, sekian juta belum memperoleh terapi bagaimana mereka bisa mengaksesnya dan bagaimana mereka yang dimarginalkan tidak mengalami stigma dan diskriminasi. Dengan kata lain, fokus CSO ke depan adalah pada permasalahan ketidakadilan sosial kerena inilah yang menjadi sumber permasalahan di dunia ini, termasuk pasalahan HIV. Beberapa prinsip yang harus dimiliki agar CSO mampu untuk memiliki peran yang kritis dalam penanggulangan AIDS ke depan adalah melaksanakan prinisip akuntabilitas dan transparansi kepada konsitituen, pembelaan kepada kelompok yang dimarginalisasi dan anti korupsi. sementara area yang perlu dilakukan adalah melakukan adapatasi peran karena situasi penanggulangan AIDS sudah berubah. Untuk itu, CSO harus mampu kembali untuk mampu menentukan agenda bersama baik dalam perencanaan dan tindakan secara kolektif dalam penanggulangan AIDS ke depan. WIlayah lain yang harus diperjuangkan adalah adanya keadilan sosial tidak hanya semata-mata fokus pada hak asasi manusia.

Catatan Hari III Konferensi AIDS Internasional ke 21, DURBAN, 20 Juli 2016 (2)

Oleh: Mietta Mediestya

Menjangkau yang tidak dijangkau : sesi oral presentation

Banyak penduduk yang berada diwilayah berpendapatan rendah sampai tinggi belum mendapat akses yang bagus untuk tes & program pengobatan HIV. Apalagi mereka yang menjadi populasi kunci, tidak mudah untuk mendapatkan akses karena stigma (tak terlepas juga bagi mereka yang difable akan mendapat stigma, diskriminasi, atau kriminalisasi lebih).
Para penyaji presentasi hari ini memaparkan keberhasilan program yang mereka lakukan.
Penolakan pengobatan

20% dari Orang Dewasa di Soweto (Afrika Selatan) yang Melakukan Test HIV Menolak Pengobatan

orang dewasa Yang VCT – 7287 orang ; terinfeksi HIV- 2562; ART 743 ; mulai ART-595 orang; menolak ART -148 orang. Penyebab menolak ART : stigma, budaya dan kepecayaan, tidak dapat mengikuti, efek samping, tidak dapat membuka status, merasa sehat.
Dengan metode prospective cohort study, jumlah perekrutan 1071 orang : 360 tidak dapat dihubungi kembali setelah tes; 500 dari 711 orang menjadi partisipan ( median umur:35 th, perempuan 63%, med. CD4 244cells/mm3; tidak bekerja 57%; mengulang tes 62%; hasil tes positif 60%)
Sebanyak 6.6 % yang memenuhi syarat untuk ART sudah mengatakan tidak mau mengikuti pengobatan.
Viral load suppression : 125 partisipan selama 9 bulan,
Dampak jangka panjang : rendahnya tingkat viral load suppression pada populasi kunci yang berisiko tinggi; penolakan pengobatan behubungan dengan kurangnya viral load suppression
Online-to-offline Model untuk optimalisasi pencegahan HIV

Bangkok memiliki website resmi untuk lelaki melakukan seks dengan lelaki (LSL) dan Trans Gender (TG) nama website http://www.adamslove.org , dengan website ini cara intervensi bagi mereka yang tidak bisa dijangkau. Siapapun bisa mengakses informasi kesehatan di sini, temasuk konseling. Kebanyakan yang mengakses adalah umur 26-30 tahun. Setiap negara memiliki cara yang berbeda untuk melakukan pencegahan dan intervensi. Cara dengan website resmi dari organisasi The Thai Red Cross AIDS Research Center, Thailand ini diterima baik di negaranya. Di Indonesia tes HIV dapat dipromosikan melalui brand ambassador artis papan atas. Di Malaysia dapat dilakukan di mall-mall atau dengan pelayanan rumah sakit dan salah satu service center bernama Teman-teman ya g fokus memberikan informasi tentang penyakit menular seksual.

Teknologi canggih tidak dapat berjalan sendiri, mereka memiliki sumber daya yang tidak mendiskriminasi, melakukan tugas seperti menginput data tanpa memberi label terhadap kliennya. Sebanyak 272.568 orang LSL dan TG menerima pesan/sms promosi tentang PrEP, 425 orang menerima konsultasi elektronik dan menerima pesan online, 325 orang melakukan tes HIV dan PrEP servis (168 orang PrEP users & 148 HIV tester).

 

 

CATATAN HARI II KONFERENSI AIDS  INTERNASIONAL KE 21, DURBAN, 19 Juli 2016

CATATAN HARI II KONFERENSI AIDS INTERNASIONAL KE 21, DURBAN, 19 Juli 2016

CATATAN HARI II KONFERENSI AIDS  INTERNASIONAL KE 21, DURBAN, 19 Juli 2016

Oleh: Ignatius Praptoraharjo, PhD.

Integrasi HIV Sebagai Penyakit Kronis ke Dalam Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit yang juga banyak dialami oleh Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). PTM yang sering ditemukan pada ODHA adalah hipertensi, diabetes, epilepsi, hipertensi, jantung dan ashma. Ada kemungkinan tingkat PTM akan semakin meningkat karena saat ini ODHA kemungkinan hidup lebih lama karena efektivitas dari ART.  Sejumlah bukti menunjukkan bahwa upaya preventif ibisa dilakukan untuk mengurangi PTM bisa dilakukan melalui penghentian rokok, menghindari napza, kegemukan, dan melakukan olah raga yang cukup. Meski demikian upaya-upaya tersebut belum diintegrasikan ke dalam perawatan HIV yang saat ini disediakan.

Mengapa HIV dan PTM tidak diintegrasikan ke dalam layanan primer dimana Layanan HIV disediakan? Salaah satu alasan utama adalah bahwa layanan primer dirancang menjadi layanan episodik dari pada layanan kronis. Dengan semakin meningkatnya efektivitas ART maka aHIV telah menjadi pyqkit yang bersifat kronis sehingga ketika disediakan di layanan primer maka rancangan sebagai layanan episodik tersebut harus diorientasikan pada layanan kronis, termasuk mengintegrasikan layanan kesehatan bagi penyakit PTM.

Beberapa model integrasi pelayanan pada layanan primer disajikan oleh beberapa presenter baik dari sisi konseptual maupun empirik. Salah satu model yang dirkomendasikan adalah modifikasi dari model WHO untuk manajemen PTM dengan memberikan fokus pada tingkat mikro, mezo dan makro dimana fokus tersebut direpresentasikan dengan pnggunaan perspektif interaksi biologis, individual, penydia layanan kesehatan hingga perspektif sistem kesehatan. Model lain adalah integrasi HIV dan PTM seharusnya difokuskan pada layanan primer dimana selama ini layanan primer hanya dirancang untuk perawatan episodik bukan perawatan kronik.

Upaya untuk mengintegrasikan layanan HIV dan PTM dituntut adanya komitmen politik dengan pembiayaan yang berkelanjutan. Tetapi tantangannya adalah kepentingan politik yang selalu tidak sejalan dengan upaya tersebut, stigma yang masih tampak pada pelayanan kesehatan dan mekanisme pendanaan yang cenderung saat ini tidak berkelanjutan. Ketersediaan layanan, kemampuan tenaga kesehatan yang terbatas, ketersediaan data, penyediaan logistik dan alat/lab kesehatan juga menjadi tantangan teknis di lapangan.

Pengalaman keberhasilan ditunjukkan oleh Kamboja dalam mengintegrasikan HIV ke dalam PTM khususnya dalam penyakit diabetes. Zambia mengintegrasikan HIV dengan kanker serviks.  KEnya mengintegrasikan Perwatan HIV dengan penyakit jantung. Komponen dari upaya ini adalah mengintegrasikan pada tingkat layanan, sumber daya manusia dan manajemen komoditi dan diagnostik serta meningkatan keterlibatan komunitas. Pada awalnya integrasi ini masih tergantung oleh program spesifik tetapi akhirnya menjadi layanan terstandar secara nasional. Gambaran tersebut juga menggaris bawahi bahwa struktur dan manajemen HIV dalam digunakan sebagai model untuk mengintegrasikan HIV dengan PTM.

Kriminalisasi Penularan HIV

Sesi ini berfokus pada identifikasi berbagai hukum dan regulasi yang melakukan kriminalisasi pada penularan atau keterpaparan HIV. Meski banyak yang mendukung kriminalisasi terhadap penerapan hukum ini sebagai upaya untuk melindungi perempuan, tetapi pada kenyataannya justru perempuan yang rentan dengan penerapan hukum ini dengan mempertimbangkan posisi kekuasaan pada perempuan. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan banyak perempuan yang dituduh atau dalam proses hukum terkait dengan penerapan hukum ini. Demikian juga perpuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan baik pada domain publik atau pribadinya.

Faith Based Response dalam penanggulangan AIDS

Cukup sulit untuk mendefinisikan apa itu faith based response karena begitu luas dan cairnya kategori ini. Menjadi lebih penting untuk melihat akses, pemanfaatan, pembiayaan, kepuasan, penjangkauan kepada kelompok miskin dan sebagainya.  Meski memiliki market share yang rendah, layanan berbasis agama cenderung lebih memberikan kepuasan yang lebih besar. Menjadi lebih penting, layanan berbasis agama ini ketika sistem kesehatan di sebuah negara lemah. Response terhadap penangulangan AIDS cenderung lebih bervariasi mulai dari yang sangat informal hingga yang sangat formal. Demikian pula mencakup layanan yang sangat bervariasi meski seringkali tidak sesuai dengan strategi internasional.

Meski permasalahan yang terjadi seringkali menggunakan alasan agama seperti pernikahan dini, mutilasi genital perempuan, atau kekerasan terhadap peremupuan tetapi sejumlah  intervensi di berbagai negara  telah dikembangkan dan efektif untuk merespon permasalahan tersebut dengan melibatkan kelompok agama. Beranjak dari pengalaman tersebut maka menjadi penting di masa depan menghubungkan secara sinergis antara pemimpini agama, pembuat kebijakan kesehatan, organisasi kesehatan berbasis agama dan pemerintah daerah yang bertanggungjaeab etrhadap penyediaan layanan kesehatan. (Gambit)

Menjangkau yang Tidak Dijangkau

Banyak penduduk yang berada diwilayah berpendapatan rendah sampai tinggi belum mendapat akses yang bagus untuk tes & program pengobatan HIV. Apalagi mereka yang menjadi populasi kunci, tidak mudah untuk mendapatkan akses karena stigma (tak terlepas juga bagi mereka yang difable akan mendapat stigma, diskriminasi, atau kriminalisasi lebih).

Penolakan Pengobatan

20% dari Orang Dewasa di Soweto (Afrika Selatan) yang Melakukan Test HIV Menolak Pengobatan  orang dewasa Yang VCT – 7287 orang ; terinfeksi HIV- 2562; ART 743 ; mulai ART-595 orang; menolak ART -148 orang. Penyebab menolak ART : stigma, budaya dan kepecayaan, tidak dapat mengikuti, efek samping, tidak dapat membuka status, merasa sehat.

Dengan metode prospective cohort study, jumlah perekrutan 1071 orang : 360 tidak dapat dihubungi kembali setelah tes; 500 dari 711 orang menjadi partisipan ( median umur:35 th, perempuan 63%, med. CD4 244cells/mm3; tidak bekerja 57%; mengulang tes 62%; hasil tes positif 60%)Sebanyak 6.6 % yang memenuhi syarat untuk ART sudah mengatakan tidak mau mengikuti pengobatan.Viral load suppression : 125 partisipan selama 9 bulan.

Dampak jangka panjang : rendahnya tingkat viral load suppression pada populasi kunci yang berisiko tinggi; penolakan pengobatan behubungan dengan kurangnya viral load suppression

Online-to-offline Model untuk Optimalisasi Pencegahan HIV

Bangkok memiliki website resmi untuk lelaki melakukan seks dengan lelaki (LSL) dan Trans Gender (TG) nama website http://www.adamslove.org , dengan website ini cara intervensi bagi mereka yang tidak bisa dijangkau. Siapapun bisa mengakses informasi kesehatan di sini, temasuk konseling. Kebanyakan yang mengakses adalah umur 26-30 tahun. Setiap negara memiliki cara yang berbeda untuk melakukan pencegahan dan intervensi. Cara dengan website resmi dari organisasi The Thai Red Cross AIDS Research Center, Thailand ini diterima baik di negaranya. Di Indonesia tes HIV dapat dipromosikan melalui brand ambassador artis papan atas. Di Malaysia dapat dilakukan di mall-mall atau dengan pelayanan rumah sakit dan salah satu service center bernama Teman-teman ya g fokus memberikan informasi tentang penyakit menular seksual.

Teknologi canggih tidak dapat berjalan sendiri, mereka memiliki sumber daya yang tidak mendiskriminasi, melakukan tugas seperti menginput data tanpa memberi label terhadap kliennya. Sebanyak 272.568 orang LSL dan TG menerima pesan/sms promosi tentang PrEP, 425 orang menerima konsultasi elektronik dan menerima pesan online, 325 orang melakukan tes HIV dan PrEP servis (168 orang PrEP users & 148 HIV tester) (Mietta)

 

 

 

CATATAN HARI I KONFERENSI AIDS  INTERNASIONAL KE 21, DURBAN, 18 Juli 2016

CATATAN HARI I KONFERENSI AIDS INTERNASIONAL KE 21, DURBAN, 18 Juli 2016

CATATAN HARI I KONFERENSI AIDS  INTERNASIONAL KE 21, DURBAN, 18 Juli 2016

Oleh: Ignatius Praptoraharjo

Fast Track Cities 

Pertemuan satelit ini diorganisasikan oleh IAPAC, sebuah asosiasi internasional penyedia layanan untuk perawatan HIV. Diskusi tentang isu ini berfikus tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil. Isu lain yang strategis didisuksuikan adalah tentang bagaimana konsistensi data tentang setiap tahapan bisa ditangkat dari berbagai layanan.

Demikian menjadi penting juga untuk melihat isu integrasi dengan TB termasuk integrasi data. Didiskusikan juga tentang implikasi dari pelaksanaan saat ini, termasuk semakin mengecilnya pendadaan global yang mengancam keberlanjutan dari staf dari OMS! Program untuk populasi kunci, dan masih kuatnya stigma dan diskriminasi. Pada akhir sesi diyakinkan bahwa fast track 90-90-90 merupakan target yang layak dan bisa dicapai jika ada kemitraan yang lebih kuat di masa depan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil termasuk orang yang hidup dengan HIV.

Cascade of HIV Care: Mengurangi Kesenjangan Antar Tahap

Sesi satelit yang diorganisasi oleh Program Linkages – USAID/PEPFAR. Tujuan dari sesi ini adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dari strategi yang dikembangkan untuk mendorong akses untuk pengobatan bagi populasi kunci di berbagai wilayah (Indonesia, Afrika selatan, AS, Haiti). Secara umum semua pembicara mennggambarkan capaian strategi dari masing-masing organisasinya dalam upaya untuk memperbesar akses populasi kunci terhadap layanan HIV termasuk dalam memperluas upaya pelayanan dand advokasi di negaranya masing-masing.  Tantangan yang utama adalah mempertahankan capaian ini di masa depan sehingga kesejangan-kesenjangan dalam cascade of treatment bisa semakin diperkecil.

Risk, Right and Health

Sesi satelit ini diorganisasikan oleh UNDP yang menampilkan berbagai kemajuan yang telah dicapai berbagai negara terkait dengan rekomendasi komisi global untuk HIV dwn hukum. Beberapa hambatan hukum yang menghambat populasi kunci untuk memperoleh akses terhadap pelayanan dan materi pencegahan bisa dihilangkan berkat upaya advokasi yang dilakukan oleh lenaga PBB dan organisasi masyarakat sipil.

Mengukur Kesenjangan dalam Upaya Pencegahan

Sesi satelit yang diorganisasikan oleh Bill and Melinda Gates Foundation menyajikan artikel-artikel yang diterbitkan oleh Lancet edisi khusus pencegahan. Artikel-artikel ini berfokus pada review sistematis dari review sistematis tentang pencegahan pada berbagai populasi, pengembangan kerangka konseptual untuk memahami analisis tentang kesenjangan dalam upaya pencegahan, permodelan tentang dampak  yang dihasilkan dari kombinasi berbagai metode pencegahan yang efektif pada tingkat populasi, serta kerangka kerja untuk implementasi program yang mampu memperluas dan mempercepat upaya mengurangi penularan HIV.

Selain itu juga disajikan pengalaman Kenya dalam melakukan revolusi dalam pencegahan. Secara umum para panelis menujukkan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas megara-negara baik yang mengalami epidemi terkonsentrasi pada populasi kunci maupun masyarakat umum dengan menggunakan bagai metode pencegshan yang efektif, didukung oleh komitmen politik pemerintah yang kuat, pelibatan masyarakat sipil yang lebih besar, kesesuaian dengan upaya perawatan dan pemgobatan HIV, perencanaan yang terdesentralisasi  dan komitmen pembiayaan program  sesuai dengan besaran permasalahan yang terjadi. (Gambit)

 

LGBTs and the Role of the State On the recent LGBT controversy

LGBTs and the Role of the State On the recent LGBT controversy

by Asti Widihastuti (The writer is a medical doctor and researcher at Atma Jaya HIV Research Center. Views expressed are her own)

Pros and cons regarding Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) people have existed in Indonesia for quite some time, however, recent comments expressed by Indonesian leaders, such as ministers, majors, governors, religious leaders, community leaders, professionals and the Indonesian vice president have led to heated debates in the media and to a certain extent society at large. A statement by the Minister for Research, Technology and Higher Education M. Nasir, that LGBT communities should be banned from campuses due to their alleged threat to Indonesian values and morality, which came in response to pamphlets distributed by an organization at the University of Indonesia (UI) called Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC), set the ball rolling.

Shortly after, upon the Indonesian government’s demand that all instant messaging apps remove same-sex emoticons, LINE Indonesia has already dropped its same sex emoticons. Moreover, the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) through their ‘broadcasting code of conduct’ and ‘broadcasting program standard’ has started banning any LGBT content from television, radio stations and other broadcasting channels. Furthermore, a closed workshop by a LGBT group in Jakarta was shut down by the police in response to a report by the hardliner group Islam Defenders Front (FPI). Following this, the Indonesian Vise President, Jusuf Kalla, instructed UNDP not to fund LGBT programs in Indonesia, as they ‘are not in accordance with the current social values of the nation’ (Jakarta Post, 15 February 2016). In a TV show at a national TV channel, the director of the directorate of mental health and drug abuse, a psychiatrist, stated that LGBT people suffer from mental health disorders. Recently, Minister of Social Affairs, Khofifah Indar Parawansa stated that LGBT people can be cured through Emotional, Spiritual, and Quotient (ESQ) training.

Meanwhile, diverse reports in the mass media, both printed and online, have dealt with LGBT issues in a sensationalist, panic-fueling and one-sided way. Headlines such as “Rejection of LGBT”; “Number of LGBT community is rising”; “LGBT are a curse”; “LGBT are animals”; and, “Indonesia facing LGBT emergency state”. The framing of these news reports and debates caused a moral panic within larger society, which had never been equipped with adequate knowledge of gender and sexuality. For instance, many Indonesians still confuse and or associate homosexuality, which is a sexual orientation, with pedophilia, which is a sexual/psychiatric disorder (paraphilia), in which an adult is sexually attracted to prepubescent children. LGBT issues were also sensationalized in connection with a number of widely featured criminal cases, allegedly committed by LGBT. Furthermore, the Indonesian Psychiatrists Association stated that homosexuality, bisexuality and transsexualism are mental disorders and can and should be cured.

Lesbian, Gay and Bisexual are terms referring to the sexual orientation of a person: heterosexual referring to the sexual and emotional attraction toward the opposite sex; homosexual referring to the sexual and emotional attraction toward the same sex; and bisexual referring to the sexual and emotional attraction toward both sexes. A transgender is an individual with a different gender identity or expression than the sex assigned at birth. A cisgender is an individual who identifies herself/himself with the sex they were assigned at birth. The Indonesian expressions for transgender are priawan (a biological female identifying as man) and waria (a biological male identifying as woman).

So what is the medical view on LGBT persons? Within the Diagnostic and Statistical Manual V (DSM-V) and Guidelines and Classification of Mental Disorder Diagnostics III (Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa/PPDGJ III, a reference of classification of mental disorders in Indonesia) sexual orientation (heterosexual, homosexual, and bisexual) are neither classified as disease nor mental disorder. This is in line with the World Health Organization (WHO). However, what is classified as a mental disorder is “ego-dystonic” sexual orientation, a condition when an individual experiences strong rejection toward his/her own sexual orientation.

(The DSM V is now using the term ‘gender disforia’ (referring to stress that accompanies the discrepancy between one’s assigned gender and one’s identified and expressed gender). This term is more descriptive and in the DSM 5 it is used to replace the previously used term ‘gender identity disorder (in DSM 4), in an effort to emphasize the clinical context rather than the gender identity).

LGBT communities have been part of human communities all over the world since ancient times. For instance in South Asia, there have been records of Hijra, male to female transgender individuals, dating back more than 4000 years. Today, the hijras are officially recognized as third gender in Pakistan and Bangladesh. LGBT people have also been part of many Indonesian traditional cultures. But in recent times, amidst raising conservatism, LGBTs are increasingly portrayed (by the media) and perceived (by society) as a new and foreign phenomena, an import from the West. But, the gender system of the Bugis ethnic group in South Sulawesi, which recognizes five genders, clearly contradicts this view. The Bugis gender system divides society into the following five genders: cisgender female (makkunrai); cisgender male (oroane), and three other alternative gender identities called Bissu, Calalai and Calabai. Bissu are generally considered male to female transgender, but also include intersexed individuals (who were born with both biological sexes) and rarely female to male transgender. Calabai are individuals born as biological males, who have taken on the role of heterosexual female with a feminine gender expression. A Calalai, on the other hand, is an individual born as biological female, but who has taken on masculine gender expressions and is living as a heterosexual male. The Bissu, Calalai and Calabai occupy important roles within the Bugis’ traditional society, especially on a cultural and spiritual level.

The recent hysteria and moral panic over sexuality and gender in Indonesia testified to widespread negative and discriminatory attitudes toward LGBT within society. The dominant discourse did not allow for neutral and fair positions, and little attention had been paid to the real focus of the Indonesian LGBT movement, which is to end widespread discrimination against LGBTs, change negative attitudes within society, and promote more self-acceptance, and not marriage equality, as had been claimed by some media. Throughout the debate many government officials and community leaders took a public stance against homosexuality, further marginalizing LGBT communities.

Public announcements and statements about LGBT issues by state officials, professionals, and community leaders have been crucial in shaping public opinion. But rather than taking a neutral and fact-based stance and promoting tolerance, the overwhelming majority of them chose to denounce LGBTs based on religious and moral grounds. The recent controversy has thus highlighted the overwhelmingly negative attitudes toward LGBTs among government officials, professionals and community leaders, which is at odds with the official national motto “Bhineka Tunggal Ika” (unity in diversity).

Professionals are supposed to adhere to a code of ethical and professional conduct, which requires them to be objective, independent and professional. Personal views, values and interests must not interfere with their professional functions. Furthermore, government officials are duty bearers of human rights, who should respect and protect the basic rights of all citizens of Indonesia, to be able to access accurate information, to be free from discrimination, to express their opinion freely, to form groups and or organizations, as well as other basic human rights.

Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan (Jakarta Post, 16 February 2016) expressed that LGBT communities are also Indonesian citizens, who have human rights and need to be protected. But while he also stated that LGBT people suffer from a mental disorder and therefore needed to undergo therapy, his position at least complies with a basic human rights approach. Ignorance and misconceptions about LGBT communities should be stopped, and it is the responsibility of the government to provide protection of all citizen, including LGBT communities.

The government should ensure that state officials act professionally and in accordance with their roles and functions and adhere to their ethical and professional code of conduct. Officials who do otherwise should be warned and reprehended. Similar mechanisms are also needed for professional associations, through their ethical boards, to make sure that members of their professional groups provide statements and expert opinions in line with the profession’s ethical and professional code of conduct and expertise, rather than personal views based on morality and religion.

Layanan Psikologis dan Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

Layanan Psikologis dan Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

(Anindita Gabriella – PPH Atma Jaya) Dalam pembukaan konsitusinya, WHO mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan (state) kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya tidak adanya penyakit fisik (WHO, 1948). Meskipun demikian, kesehatan jiwa adalah aspek yang sering kali terlupakan ketika membicarakan mengenai kesehatan. Secara umum, pendekatan kesehatan seringkali hanya memikirkan kesehatan fisik, yaitu tidak-adanya (absence of) penyakit yang disebabkan patogen maupun disfungsi fisik lainnya. Aspek kesejahteraan mental seringkali dilupakan dalam membicarakan kesehatan. Kalaupun dibicarakan, digunakan pendekatan biomedis, di mana kesehatan jiwa dibahas dalam tatanan pemberian pengobatan tertentu, bukan pendekatan psikologis yang mengarah pada perubahan perilaku.

Dalam wacana penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, pendekatan yang seringkali digunakan adalah dengan memandang HIV sebagai masalah penyakit menular yang laju epideminya perlu segera dihentikan. Berbagai hal dilakukan untuk menangani masalah ini, khususnya untuk mengubah perilaku berisiko yang dapat menularkan HIV. Sudah mulai dilakukan beberapa pendekatan perubahan perilaku untuk mengatasi masalah ini. Salah satu contohnya adalah beberapa pendekatan harm reduction atau pengurangan dampak buruk bagi kelompok pengguna napza suntik (penasun) atau pembagian kondom dan pelumas bagi kelompok pekerja seks, waria, dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) sebagai kelompok berisiko tinggi untuk transmisi HIV.

Selain mencegah penularan, hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah penanganan bagi mereka yang telah terinfeksi HIV. Orang-orang dengan HIV-AIDS atau ODHA mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun psikologis, akibat infeksi HIV-AIDS tersebut. Infeksi-infeksi oportunistik menjadi salah satu masalah utama ODHA dari aspek fisik. Oleh sebab itu, mulai diperhatikan juga adanya jaminan kesehatan bagi kelompok ODHA. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang baru diluncurkan pada awal tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa kelompok ODHA akan ditanggung dan dapat menerima layanan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Memang masih ada beberapa masalah terkait implementasi sistem baru ini, namun dalam prinsipnya jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara – termasuk ODHA – akan diusahakan dalam sistem ini.

Meskipun demikian, aspek pelayanan kesehatan jiwa sampai sekarang belum secara jelas disebutkan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang akan dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini. Situs web JKN (www.jamkesindonesia.com) hanya menyatakan adanya layanan preventif dan promotif, tanpa memberi spesifikasi jelas layanan apa saja yang termasuk dalam kedua layanan tersebut. Akibatnya, layanan promotif dan preventif yang dimaksud masih sangat terbuka untuk interpretasi; apakah layanan kesehatan jiwa dari sudut pandang psikologis termasuk dalam layanan tersebut. Padahal, layanan pendampingan psikologis merupakan bentuk layanan kesehatan jiwa yang akan dibutuhkan semua orang pada satu waktu dalam hidup, bukan suatu layanan opsional. Dalam hidup setiap orang, akan terjadi berbagai masalah, dan orang tersebut akan membutuhkan bantuan pendampingan psikologis yang baik agar mampu kembali berfungsi dengan optimal.

Dari aspek psikologis, diagnosis HIV dan AIDS dapat mengakibatkan berbagai masalah, baik dengan penerimaan status diri sebagai seseorang yang positif HIV maupun penerimaan orang terdekat atas status positif HIV tersebut. Dalam hal penyesuaian hidup dengan HIV dan AIDS, Hoffman (1996) menyatakan bahwa terdapat variabilitas/keragaman besar antara bagaimana satu ODHA dengan ODHA lainnya. Ada ODHA yang langsung dapat kembali hidup normal setelah menerima diagnosis, ada pula yang masih mengalami tekanan emosional besar. Donlou, et al. (dalam Hoffman, 1996) menyatakan bahwa banyak penderita HIV mengalami rasa tertekan, rasa bersalah, serta kesepian setelah menerima diagnosis HIV positif.

Christ & Wiener (dalam Hoffman, 1996) menyatakan bahwa salah satu aspek paling sulit dalam menghadapi diagnosis HIV positif adalah merasakan perasaan terancam dan tidak sanggup menghadapi keadaan pada saat yang bersamaan dengan harus melakukan perubahan besar dalam gaya hidup dan tingkah laku untuk melindungi diri dan orang lain. Selain itu, Hoffman (1996) juga menyatakan bahwa diagnosis HIV positif sangat penting diketahui dampaknya pada significant others dari orang yang positif terinfeksi karena diagnosis ini juga akan mempengaruhi kehidupan mereka dalam berbagai aspek.

Watstein & Chandler (dalam Bezuidenhoudt, et.al., 2006) menyatakan adanya beberapa respon emosional yang merupakan gejala efek psikologis yang dirasakan oleh mereka yang terinfeksi HIV yang juga terkait dengan relasi sosial mereka dengan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama adalah munculnya rasa terkonfrontasi untuk mengevaluasi kembali identitas seksual mereka serta pilihan-pilihan tingkah laku yang perlu mereka ambil dalam rangka mendukung identitas seksual tersebut.

Jika seseorang mengasosiasikan infeksi HIV dengan tindakan yang dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang “imoral”, ODHA “tertuntut” untuk mengevaluasi kembali pilihan serta identitas seksual mereka untuk mencapai suatu keadaan di mana ia bisa tetap merasa positif mengenai dirinya sendiri. Sebagai contoh, jika seseorang terinfeksi HIV melalui hubungan seksual, ia harus mengevaluasi kembali perilaku seksual dan identitas seksualnya, misalnya sebagai seseorang yang promiscuous secara seksual menjadi seseorang yang dalam relasi seksualnya harus melakukan berbagai langkah pengamanan agar tidak menginfeksi pasangan seksualnya. Dalam kasus buruk, perubahan perilaku tidak terjadi dan justru muncul perilaku berisiko yang semakin banyak sebagai reaksi penyangkalan.

Kedua, sering muncul rasa dipandang “tidak diinginkan” oleh masyarakat yang memandang mereka sebagai seseorang yang “menular”. Hal ini merupakan suatu situasi emosional yang bisa mengakibatkan ODHA untuk menarik diri, tidak mengekspresikan perasaan mereka, dan menjadi terisolasi secara sosial. Isolasi ini juga bisa disebabkan oleh menjauhnya keluarga, dan orang-orang terdekat lainnya.

Yang terakhir adalah munculnya perasaan dependen/bergantung. Dependensi ini terjadi karena ODHA seringkali harus menjadi sangat bergantung pada keluarga dan orang terdekat untuk dukungan emosional dan finansial. Perasaan dependen ini bisa kemudian berkembang menjadi perasaan takut bahwa penyakitnya tersebut akan bisa menghabiskan seluruh sumber daya keluarga/orang-orang terdekatnya. reaksi emosional seperti ini tentu akan mengurangi kemampuan ODHA untuk berfungsi optimal dan mempengaruhi juga fungsi orang-orang di sekitarnya.

Hal lain yang juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan adalah mengenai kepatuhan minum obat pada ODHA. Dengan adanya kebijakan SUFA atau Strategic Use of ARV, di mana semua orang dari populasi kunci serta ibu hamil yang terdiagnosa HIV positif dapat segera memulai pengobatan ARV, maka semakin banyak orang dapat memulai pengobatan ARV. Salah satu hal kunci dari keberhasilan pengobatan ARV adalah kepatuhan minum obat, karena kepatuhan minum obat mempengaruhi bagaimana pengobatan ARV dapat menekan jumlah virus dalam tubuh dan meningkatkan tingkat ketahanan tubuh.

Kegagalan untuk meminum obat secara patuh, teratur, dan tepat waktu dapat menyebabkan kegagalan pengobatan pada individu, serta pada jangka panjang dapat menyebabkan mutasi virus sehingga resisten atau kebal terhadap lini pengobatan yang diberikan. Hal ini dapat berdampak kepada infeksi baru dengan virus yang telah bermutasi sehingga muncul “kekebalan” terhadap pengobatan lini pertama yang disediakan oleh Pemerintah. Jika terjadi, maka hal ini berpotensi untuk memiliki dampak pada skema pengobatan dan pendanaan HIV.

Beberapa data awal dari studi PPH Atma Jaya mengenai implementasi SUFA di kelompok penasun menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk “putus pengobatan” pada kelompok penasun yang memulai pengobatan ARV. Layanan psikologis dan psikososial dapat menjadi salah satu jawaban untuk mendukung kepatuhan minum obat, mengingat bahwa kecenderungan putus pengobatan seringkali terkait dengan alasan-alasan emosional dan psikologis, bukannya alasan fisik.

Dapat dilihat bahwa dampak psikologis dari diagnosis HIV dan AIDS sesungguhnya sangat besar, mempengaruhi banyak pihak, dan membutuhkan penanganan serius. Sayangnya, belum banyak inisiatif baik dari pihak Pemerintah maupun swasta untuk menyediakan layanan psikologis yang terjangkau bagi ODHA maupun bagi masyarakat luas. Sejauh ini, layanan yang disediakan lebih banyak layanan psikiatrik berupa pengobatan antidepresan dan antipsikotik. Bahkan layanan bagi perawatan adiksi tidak dijamin bagi semua orang karena dipandang sebagai “tindakan yang menyakiti diri sendiri”. Padahal, layanan pendampingan psikologis dapat menjadi bentuk tindakan promotif, preventif, serta kuratif dan rehabilitatif jika diterapkan dalam konteks yang sesuai dengan kebutuhannya.

Disahkannya UU Kesehatan Jiwa pada awal Juli 2015 sebetulnya dapat menjadi landasan kuat untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan jiwa, termasuk layanan psikologis bagi ODHA. Undang-undang tersebut menyatakan kesehatan jiwa sebagai kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Dalam rancangan undang-undang yang disahkan tersebut, dikatakan bahwa Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Tersirat adanya tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan jiwa yang melebihi layanan kuratif dan rehabilitatif, yang selama ini menjadi ranah psikiatri.

Layanan psikologis makin dirasa dibutuhkan, dan hal tersebut juga diakui dalam UU Kesehatan Jiwa tersebut. Pasal 19 dalam UU Kesehatan Jiwa menyebutkan wewenang psikolog untuk menegakkan diagnosa gangguan jiwa, dan Pasal 56 menyebutkan layanan praktik psikolog, pekerja sosial, pusat rehabilitasi, serta rumah singgah sebagai fasilitas penyedia layanan kesehatan jiwa di luar fasilitas kesehatan. Implementasi undang-undang ini perlu dikawal agar layanan psikologis yang mendukung kesehatan jiwa, termasuk bagi ODHA dapat disediakan bagi seluruh warga Indonesia.

Pustaka:

  1. Bezuidenhoudt, C., et.al. (2006). The Psychological Impact of HIV/AIDS: People are More Than Statistics.
  2. Hoffman, M.A. (1996). Counseling Clients with HIV disease: Assessment, Intervention and Prevention. USA: Guilford Press.
  3. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.
  4. RUU Kesehatan Jiwa. (2014). dokumen milis Himpsi Jaya.
Oase di Tengah Epidemi HIV AIDS

Oase di Tengah Epidemi HIV AIDS

(John Gentar)

Pengantar

Kios Atma Jaya hanyalah setitik unit kecil dari puluhan elemen organisasi internal Unika Atma Jaya. Lebih dari itu Kios juga merupakan cikal-bakal munculnya Pusat Penelitian HIV dan AIDS (PPH) Unika Atma Jaya. PPH Unika Atma Jaya adalah lembaga yang melakukan penelitian di bidang kebijakan kesehatan terkait dengan permasalahan HIV dan AIDS. Dalam operasionalisasinya, lembaga ini di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya.

Kios merupakan pionir di dunia penanggulangan AIDS khususnya program harm reduction dengan filosofi outreach sebagai ujung tombak untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang diasingkan dari masyarakat umum seperti pengguna narkoba suntik. Upaya kemanuasiannya telah menyelamatkan ratusan bahkan ribuan orang dari penularan HIV dan AIDS. Tengok saja hasil-hasil kerja nyata Kios selama lebih dari 12 tahun ini, ribuan Penasun telah terjangkau dan mendapatkan hak mereka mengakses layanan. Ratusan orang telah mengubah jalan hidupnya, mendapatkan pengetahuan penting, menjadi relawan kesehatan yang bertebaran di masyarakat, menjadi enterpreneur sosial dan pemimpin organisasi. Mereka membuka diri dengan dunia luar baik lokal maupun internasional dengan membangun jaringan sosial penting antar negara dan masyarakat dunia

Meskipun kita tidak menyadari berbagai upaya ini, paling tidak Kios telah dimanfaatkan oleh orang-orang muda dalam 15 tahun terakhir ini. Pada sisi yang lain, Kios juga telah menjadi sumber pengetahuan dunia Harm reduction di Jakarta ataupun Indoensia. Secara praktis, Kios juga telah menjadi sumber ekonomi bagi para staf yang pernah bergabung yang sebagian besar adalah pengguna narkoba suntik atau orang-orang yang terdampak oleh penggunaan narkoba suntik..

Perjalanan

Titik awal perjalanan Kios berawal dari Kampung Duri yang menjadi saksi bisu bagaimana Kios berkembang hingga kini dari satu periode ke periode berikutnya. Sekumpulan kecil remaja Kampung Duri yang peduli dengan masalah kesehatan terlibat dalam pilot project Atma Jaya untuk mempromosikan masalah kesehatan reproduksi remaja. Namun Perlahan berubah seiring dengan situasi sosial dengan munculnya problematika lain bernama narkotika di daerah itu. Melihat peta masalah narkotika saat itu semakin banyak anak muda tidak mampu mengontrol dirinya dengan cara instan menggunakan heroin. Mereka tidak lagi melihat masalah sebagai sesuatu yang harus dihadapi, tetapi harus diselesaikan dengan narkoba dan pada akhirnya mereka tidak mampu mengendalikan diri terhadap masalah adiksinya. Sebagian besar nyawa mati sia-sia karena derasnya laju virus HIV kala itu dengan prevalensi mencapai 70% (Sumber: laporan tahunan Kios 2005).

Faktanya bahwa cikal bakal Kios Atma Jaya dimulai dari sebuah studi ini dengan melihat masalah narkotika di kampung Duri, maka Kios Atma Jaya muncul ditengah situasi pelik saat itu dipelopori oleh Prof. Irwanto dan kawan-kawan. Para praktisi ini kemudian melakukan studi untuk mencari model intervensi yang tepat untuk penanganan narkotika di Indonesia. Mereka belajar hingga ke USA dan mengembangkan sebuah program yang didanai oleh FHI ASA untuk penanganan masalah pengguna narkotika suntik di Indonesia.

Program ini pada dasarnya merupakan program Harm reduction dengan strategi utamanya adalah Indigenious Leader Outreach Models (ILOM) yaitu menggunakan teman sebaya untuk menemukan pengguna narkotika suntik (Penasun) yang tersebunyi di tengah masyarakat. Perjalanan Kios Atma Jaya terus berkembang dengan munculnya inisiasi awal untuk program VCT bagi komunitas penasun sekaligus membuka peta baru perkembangan HIV dan AIDS di kalangan penasun. Melihat kondisi keterbatasan layanan VCT di DKI Jakarta, maka muncul sebuah desakan agar pemerintah menyediakan layanan VCT di Puskesmas-puskesmas kecamatan untuk mempermudah akses layanan bagi komunitas yang rentan.

Periode-periode sulit dalam mengambil sebuah keputusan yang penuh kontradiktif pada awal tahun 2005 dimana salah satu upaya pengehentian laju epidemi HIV dan AIDS adalah pendistribusian jarum suntik. Lembaga donor mendukung penuh upaya mitranya membagikan jarum suntik pada penasun. Fakta di lapangan juga menemui banyak gesekan dengan para aparat karena menganggap jarum suntik merupakan media bukti dan melanggar hukum sampai-sampai petugas lapangan di gadang ke kantor polisi. Tentu saja periode ini belum selesai dan terus terjadi pergolakan dan ketakutan penasun membawa jarum suntik. Hal ini terjadi karena regulasi terkait program Layanan Layanan Alat Suntik Steril belum ada. Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009 baru disahkan pada tahun yang sama dengan defenisi pecandu sebagai korban adalah sebuah kenihilan.

Perkembangan layanan Kios bagi penasun hingga akhir tahun 2009 menyisakan banyak cerita heroik dan memasuki babak baru pada tahun 2010. Sejenak Kios berhenti dari aktifitasnya dan memulai mendisign program baru di mana semua rujukan terpusat pada Puskesmas termasuk LASS. Faktanya prevalensi HIV terbukti tinggi hingga 60% di Jakarta (sumber: Survey Mini BSS HCPI 2012) karena program tidak berjalan efektif. Maka program tahun 2012 LASS kembali bergulir di tangan LSM yang diprakarsai oleh HCPI sebagai donor bagi mitra-mitranya di Indonesia hingga akhir tahun 2015.

Hasil Kerja

Jika melihat sejumlah fakta pengaruh Kios Atma Jaya dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Jakarta terlihat dalam cakupan hasil-hasilnya. Sejumlah keluaran dan hasil dari keterlibatan Kios dalam program penaggulangan HIV dan AIDS telah menunjukan bahwa jumlah penasun yang telah memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Kios dari tahun ke tahun. Pada periode 2002-2009 jumlah penasun yang terjangkau lewat program Kios sebanyak 7576 Penasun. Kemudian dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2010 hingga 2005 Jumlah penasun yang dijangkau sebanyak 2.778 di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara dan 578 Penasun yang terjangkau di Propinsi Banten di 3 kota yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dari tahun 2012-2015. Sedangkan data klien yang sudah mengikuti VCT di Kios selama tiga tahun terakhir sejak 2013-2015 mencapai 2800 klien dimana Penasunnya sebanyak 920 orang. Sementara klien yang mengikuti ARV sebanyak 90 orang dan 46 diantaranya bertahan hingga akhit tahun 2015 bahkan hingga sampai saat ini.

Melihat data ini tentu bisa melihat lebih jauh bagaimana keberadaan Kios telah dimanfaatkan oleh komunitas. Ribuan informasi telah tersebar, media-media pencegahan telah digunakan komunitas dan bahkan berapa banyak perubahan sikap atau prilaku komunitas atas usaha yang dilakukan oleh seluruh komponen Kios. Perubahan sikap dan berani mengambil keputusan untuk membuat pilihan menghindari prilaku beresiko, mengakses layanan kesehatan secara reguler, membuat komitmen untuk meninggalkan drugs secara totalitas dan telah fokus pada masa depannya.

Hasil survey dari tahun ke tahun perubahan prilaku penasun untuk menghindari prilaku menyuntik bersama dan atau meminjamkan jarum bekas, dalam survey terakhir tahun 2014 sudah mencapai 94%. Artinya kesadaran terhadap epidemi HIV melalui penggunan alata suntik bersama dan bekas cukup signifikan dengan usaha advokasi dan promosi informasi di lapangan.

Penutup

Dengan perjalanan Kios selama 15 tahun ini dalam program harm reduction di Jakarta, maka perkembangan program di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari inisiatif dan hal-hal yang telah dihasilkannya. Perubahan epidemi dan perubahan perilaku pada komunitass Penasun hingga saat ini pada dasarnya merupakan bentuk kerja keras puluhan lembaga HR di Indonesia dan Kios menjadi salah satu bagiannya yang secara konsisten terus mengupayakan pelayanan yang lebih baik bagi Penasun untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya
Kesehatan Reproduksi Remaja dan HIV

Kesehatan Reproduksi Remaja dan HIV

(Lydia Verina Wongso) Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. WHO mengkategorikan remaja pada rentang usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Permenkes 25/2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Adapula yang menggabungkan pembahasan remaja (10-19 tahun) dengan pemuda/youth (15-24 tahun) kemudian disebut dengan orang muda/Young People (10-24 tahun). Berbagai sumber mendefinisikan usia remaja dengan cukup bervariatif, pada pembahasan ini akan berfokus pada remaja dengan rentang usia 10-19 tahun, mengacu pada kategori yang juga digunakan pada berbagai hasil survei. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2015, jumlah penduduk di Indonesia usia 10-14 tahun sebanyak 23,4 juta orang dan usia 15-19 tahun sebanyak 21,1 juta. Sekitar 17,5% dari jumlah penduduk Indonesia adalah remaja. Para remaja inilah yang nantinya menjadi penentu kemajuan Bangsa Indonesia. Potensi yang besar dapat diperoleh dengan memberikan investasi pendidikan yang tepat pada masa ini. Namun, beriringan dengan potensi, resiko pun melingkupi para remaja, salah satu adalah terkait isu kesehatan, termasuk penularan HIV.

Mengapa Remaja Rentan terhadap HIV?

Anak rentan pada HIV pada 2 tahap kehidupan mereka. Pertama adalah ketika dekade pertama dimana HIV dapat ditularkan dari ibu ke anak, dan selanjutnya adalah ketika dekade kedua pada hidup anak yaitu ketika memasuki masa remaja. Pada masa remaja terjadi perubahan baik fisik, psikis, kognitif, maupun sosio-emosional. Masa ini menjadi periode ‘coba-coba’, remaja bereksperimen terhadap berbagai hal baru sebagai bentuk pencarian jati diri. Dengan berbagai perubahan yang terjadi dan karakteristik remaja menempatkan mereka pada kerentanan terhadap perilaku beresiko, seperti melakukan hubungan seks, penggunaan napza suntik, bereksperiman dengan orientasi seksualnya (laki-laki melakukan hubungan seks yang tidak aman dengan laki-laki).

Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012, sebanyak 1,6% remaja perempuan (110 orang) usia 15-19 tahun telah melakukan hubungan seks sebelum berusia 15 tahun. Hanya 40,5% (2.805 orang) remaja perempuan usia 15-19 tahun yang menggunakan kondom ketika berhubungan seksual dan hanya 61% (4.225 orang) yang membatasi hubungan dengan satu pasangan. Hubungan seksual yang dilakukan pada usia yang sangat muda meningkatkan kemungkinan seseorang terinfeksi HIV, terutama jika melibatkan pasangan seksual yang beresiko atau pasangan yang berganti-ganti dan penggunaan kondom yang rendah. Selain resiko HIV, melakukan hubungan seksual yang terlalu dini pada remaja juga berdampak pada aborsi yang tidak aman, pernikahan dini, dan melahirkan di usia yang masih sangat muda.

Remaja laki-laki usia 15-19 tahun memiliki prosentase lebih tinggi dalam seks pra-nikah dibandingkan remaja perempuan. Sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan pernah melakukan seks pra-nikah. Alasan melakukan hubungan seksual yang paling banyak diungkapkan adalah, 57,7% remaja laki-laki karena penasaran/rasa ingin tahu, 38% remaja perempuan menyatakan terjadi begitu saja, dan 12,6% remaja perempuan menyatakan melakukan hubungan seksual karena dipaksa oleh pasangan mereka. Kesadaran yang rendah terkait isu kesehatan dan seksualitas, tekanan sosial dari lingkungan pertemanan, dan pola hubungan yang tidak seimbang menjadi sumber permasalahan kesehatan remaja.

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) 2010 dalam situasi kesehatan reproduksi remaja menyebutkan Indonesia merupakan Negara ke-37 dengan persentase yang tinggi pernikahan usia muda dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum perempuan menikah adalah 18 tahun, namun sangat disayangkan di Indonesia usia minimal perempuan menikah masih 16 tahun. Berdasarkan SKDI 2012, 12,6% remaja usia 15-19 tahun sudah berstatus menikah. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menyebutkan proporsi kehamilan remaja usia 15-19 tahun di perkotaan sebesar 1,28% di perkotaan dan 2,71% di pedesaan. Kehamilan pada remaja usia di bawah 15 tahun juga masih terjadi meskipun dalam persentase yang kecil sebesar 0,02%.

Seiring tekanan sosial dan ekonomi dalam perubahan menuju dewasa, remaja mulai aktif secara seksual, menikah dan hamil di usia dini yang meningkatkan permasalahan kesehatan di kalangan remaja yang diperparah dengan terbatasnya layanan kesehatan untuk remaja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi masyarakat dan terutama orang tua, terutama karena masih kurangnya informasi dan pengetahuan bagi remaja mengenai resiko yang mungkin akan mereka hadapi sebagai dampak dari perilaku tersebut. Masa remaja merupakan masa eksplorasi seksual, oleh karena itu akses informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi bagian penting di masa ini. Penguasaan hak-hak reproduksi, kematangan dan tanggung jawab individu, memberikan hak-hak individu untuk memperoleh pengetahuan dari layanan kesehatan menjadi aspek mendasar yang perlu dipahami oleh remaja.

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui sekolah sebenarnya dinilai sebagai salah satu strategi pencegahan yang baik dalam meningkatkan pemahaman remaja dan menurunkan perilaku beresiko di kalangan remaja. Pemerintah sudah mendorong upaya dan gerakan untuk memfasilitasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja hanya saja hal ini belum dilakukan secara komprehensif dan meluas. Masih terdapat penolakan baik dari pihak sekolah ataupun masyarakat terkait pemberian pendidikan kesehatan reproduksi ataupun informasi yang membahas isu seksualitas karena dirasa sebagai suatu hal yang tabu. Pemikiran bahwa pemberian pendidikan seks dan pemahaman mengenai kondom mendorong para remaja menjadi aktif secara seksual dan meningkatkan angka kehamilan masih dijadikan alasan penolakan tersebut. Mitos-mitos ini haruslah mulai dan segera direduksi. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan kesehatan seksual harus mulai ditingkatkan sebagai langkah awal memberikan akses informasi yang akurat bagi remaja. Model pendidikan kesehatan reproduksi yang dibawakan dengan kesan “menakut-nakuti” remaja untuk menghindari seks juga harus mulai bergeser dan diarahkan ke pendidikan kesehatan reproduksi yang positif (dengan tetap memaparkan resiko dan konsekuensi secara objektif) sehingga semua informasi dapat disampaikan secara komprehensif dan tidak dibatasi karena dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Perlu diperhatikan bahwa pembahasan mengenai kesehatan reproduksi remaja bukanlah sekedar isu kesehatan semata, namun juga sangat terkait dengan isu sosial dan budaya yang mana masih sangat membatasi remaja untuk dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang komprehensif.

References

Avert. 2015. Young People, Adolsecent, and HIV/AIDS. Diakses pada 20 Februari 2016 dari http://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/young-people

Badan Pusat Statistik. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Diakses pada 20 Februari 2016 dari http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Penduduk-Indonesia-hasil-SUPAS-2015_rev.pdf

Idele, P., dkk. 2014. Epidemiology of HIV and AIDS Among Adolescents: Current Status, Inequities, and Data Gaps.

Kementerian Kesehatan. 2013. Riset Kesehatan Dasar.

Kemeterian Kesehatan. 2015. Infodatin: Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja.

Survei Demografi & Kesehatan Indonesia. 2012. Diakses pada 6 Maret 2016 dari https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR275/FR275.pdf

UNICEF. 2013. Towards an AIDS-free Generation. Diakses pada 6 Maret 2016 dari http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20131129_stocktaking_report_children_aids_en_0.pdf

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya
Krisis Kesehatan Bagi Penghuni Penjara

Krisis Kesehatan Bagi Penghuni Penjara

(oleh Mietta Mediestya Mahanani) Penjara merupakan sebuah bangunan yang berfungsi untuk mengurung/mengisolasi/membatasi ruang gerak seseorang yang terjerat hukum. Lingkungan penjara identik dengan ruangan yang sempit, terbatas, dan lembab. Sehingga menyebabkan situasi di dalam sel tahanan menjadi kotor, sesak, dan tidak produktif. Selain itu, ruangan penjara yang saat ini tersedia sudah melebihi batas kapasitas yang seharusnya. Keadaan tersebut mengancam para tahanan karena menimbulkan dampak buruk kesehatan dan lingkungan di penjara.

Penjara-penjara di Indonesia kini dihuni oleh tahanan dengan latar belakang kasus dan permasalahan yang bermacam-macam. Seorang tahanan penjara memiliki stigma di masyarakat sebagai “kotak sampah” karena perilaku negatifnya di masa lalu dan lingkungan yang dihuninya saat ini adalah “sarang” tumbuh kembangnya penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB) dan HIV AIDS.

Seakan para tahanan memiliki ‘beban ganda’ selain mendapat sanksi kriminalnya, juga mendapat sanksi sosial, seperti stigma & diskriminasi serta sanksi kesehatan, seperti penularan penyakit & kurangnya fasilitas kesehatan. Tahanan tindak kriminal hingga teroris ditempatkan di dalam satu sel dengan tahanan pengguna NAPZA.

Keadaan lingkungan yang tergambarkan seperti di dalam penjara, sangat rentan bagi para tahanan tertular penyakit. Hingga saat ini diketahui prevalensi TB di penjara 7,5 kali lebih banyak dibandingkan pada populasi masyarakat umum. Sedangkan untuk penyakit Hepatitis C, menyerang 4 kali lebih besar pada tahanan di penjara.

Selain penyakit TB yang meningkat, Infeksi Menular Seksual (IMS), Hepatitis, dan HIV AIDS pun menjadi penyakit yang dapat berkembang di lingkungan seperti ini dan dapat berujung hingga kematian. Kasus kejadian HIV juga lebih tinggi di penjara dibandingkan dengan populasi masyarakat luas.

Permasalahan yang ada bermuara pada beberapa faktor, antara lain: pemahaman tentang kesehatan individu, keadaan ruangan yang kelebihan kapasitas, sanitasi dan ventilasi yang buruk, udara segar tidak tercukupi, olahraga yang kurang, layanan kesehatan yang terbatas sumber daya yang minim di penjara. Kondisi penjara yang hanya berisi kaum laki-laki ‘memaksakan’ mereka melakukan hubungan seks dengan sesama pria tetapi kebutuhan kondom tidak selalu tersedia di klinik.

Tidak jarang tahanan sel yang masih dapat mengkonsumsi NAPZA karena ‘lolos’ dari pengawasan sipir. Pengguna NAPZA dengan mudah mengkonsumsi NAPZA di selnya sehingga menarik perhatian teman satu selnya, bagi tahanan yang tertarik kemudian akan mencobanya. Apabila NAPZA tersebut adalah putaw, pengguna akan menggunakan jarum suntik secara bergantian karena mereka tidak dapat mengakses jarum steril di lapas. Hal tersebut sangat berisiko untuk tertular penyakit HIV AIDS.

Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Namun, sangat disayangkan kondisi di penjara tidak mendukung pelayanan kesehatan para penghuninya. Adanya klinik dan petugas kesehatan tidak disertai dengan obat-obatan yang layak, terkadang petugas kesehatan tidak ramah kepada penghuni lapas. Jika tahanan memiliki penyakit yang harus dirujuk ke rumah sakit tahanan wajib melalui prosedur yang panjang. Proses yang memakan waktu cukup lama ini dirasa oleh rumit oleh mereka sehingga mereka malas dan membiarkan rasa sakitnya. Tanpa disadari, penyakit yang ‘menginang’ di badannya bisa menjadi sebuah reservoir penularan penyakit ke orang lain.

Seharusnya dengan Undang-undang Kesehatan, penularan penyakit dan kematian dapat dicegah karena penjara bukan berarti memperburuk kondisi kesehatan para tahanan. Tahap awal adalah memberdayakan individu dengan memberikan informasi dan pendidikan tentang pentingnya kesehatan bagi seluruh tahanan, karena tanpa adanya kesadaran dan kemauan hidup sehat, perilaku seseorang tidak dapat berubah menjadi lebih baik. Setelah adanya kesadaran tentang hidup sehat, dapat diberi pengetahuan tentang penyakit-penyakit menular dan cara mencegahnya. Kemudian diberi motivasi untuk mempertahankan pola hidup sehat.

Pola hidup sehat perlu diimbangi dengan gizi yang seimbang dan aktivitas fisik yang rutin. Maka, sebaiknya pihak lapas juga memperhitungkan menu makanan para tahanan dan memberi jadwal rutin olahraga atau kegiatan lainnya. Klinik kesehatan di lapas juga harus mendapat perhatian, baik dari fisik ruangannya, ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan yang layak, dan bermitra dengan rumah sakit yang siap menerima rujukan dari lapas.

Perbaikan kemampuan petugas layanan kesehatan juga perlu diperhatikan, seperti petugas layanan kesehatan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang merata. Pola pikir mereka terhadap pasien seharusnya tidak membedakan faktor sosial, ekonomi dan budaya. Selama ini masih banyak petugas kesehatan di lapangan yang kurang ramah terhadap kondisi fisik/sosial/ekonomi pasiennya.

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya
Mampukah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) HIV di Indonesia

Mampukah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) HIV di Indonesia

(Gracia Simanullang)

Di Indonesia, respon terhadap epidemi HIV sudah berlangsung secara formal sejak tahun 1994 melalui dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) diikuti dengan berbagai kerjasama dengan organisasi internasional. Kerjasama baik bilateral maupun multilateral ini mendorong adanya pengalokasian dana hibah asing untuk program HIV AIDS di Indonesia yang selama ini dikenal dalam skema Inisiatif Kesehatan Global (Global Health Initiative – GHI).

Lembaga-lembaga donor asing seperti USAID, DFAT, GF, World Bank dan banyak lembaga donor lainnya yang telah mengalokasikan dana yang besar untuk program HIV AIDS di negara kita ini. Dana tersebut tidak hanya disalurkan secara langsung kepada pemerintah melalui upaya-upaya dalam sistem kesehatan namun juga kepada lembaga non-pemerintah termasuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

OMS dinilai memiliki peran strategik dalam upaya penanggulangan HIV AIDS di Indonesia. Ya, tentu saja hal ini tidak dapat dipungkiri. Dalam sekian puluh tahun perjalanan program HIV, peran OMS dalam membantu program pemerintah menjadi penyambung akses layanan kesehatan bagi ODHA, menjangkau dan mendampingi ODHA menghadapi segala tantangan akibat status HIV-nya, sampai pada mengusung kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam program HIV AIDS terlihat sangat signifikan.

OMS sebagai bagian dari sistem komunitas juga dilihat sebagai kontrol dan penyeimbang program pemerintah untuk memastikan layanan kesehatan yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan, akuntabel dan berkualitas, baik dari aspek cakupan, akses dan pemerataan layanan. Peran penting OMS inilah yang kemudian dilihat GHI sangat signifikan dan memilih untuk menyalurkan dana bantuan melalui OMS (Doyle P., 2008).

Bagaimana kemudian dana hibah asing ini memberikan dampak pada keberadaan dan peran OMS dalam penanggulangan HIV di Indonesia? Beberapa penelitian terdahulu mencoba untuk melihat berbagai dampak GHI terhadap peran OMS dalam penanggulangan HIV AIDS namun masih sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan terutama di Indonesia. Oleh karena itu, PPH Atma Jaya pada tahun 2015 telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Global Health Initiative (GHI) terhadap Keberadaaan dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pengendalian HIV di Indonesia”.

Penelitian ini dilakukan di 6 kota di Indonesia yaitu: Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Malang dan Denpasar. Salah satu kesimpulan penting dari penelitian ini adalah bahwa di samping peran GHI yang sangat penting dalam upaya penanggulangan HIV AIDS di Indonesia, pengaruh GHI terhadap keberadaan dan peran OMS luar biasa besarnya, bahkan bisa mempengaruhi landasan, visi, misi dan tujuan OMS.

Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa adanya ketergantungan pendanaan program HIV AIDS pada donor yang mempengaruhi orientasi kerja OMS sehingga kebanyakan OMS terjebak dalam proyek sesaat. Temuan ini didukung oleh hasil dari beberapa penelitian lain yang juga menyebutkan bahwa GHI tidak hanya memberikan dampak positif bagi program HIV AIDS di negara penerima bantuan namun juga memberikan dampak negatif (Chima, 2015) bahkan studi lain menemukan bahwa OMS seringkali dijadikan “topeng” untuk menutupi kepentingan pihak asing dengan tampilan otonomi negara dan masyarakat (Kapilashrami, 2012).

Dengan kondisi OMS seperti saat ini, dimana keberadaannya dan perannya memiliki ketergantungan cukup besar terhadap donor asing, apa yang kemudian dapat diperbuat? Pertanyaan ini untuk dipikirkan dan dijawab oleh semua pihak. Baik pemerintah, OMS maupun pihak GHI perlu memikirkan dan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keberlanjutannya dalam ikut berperan dalam program penanggulangan HIV AIDS. Rekomendasi akan sumber-sumber pendanaan lain dan strategi yang tepat diperlukan agar OMS dapat menjawab tantangan di depan apabila lembaga donor yang menjadi sponsor utama GHI berhenti mengucurkan dananya di Indonesia.

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya
Pelaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon Saat Ini

Pelaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon Saat Ini

(Penulis Theresia Puspo Arum)

Program terapi rumatan metadon (PTRM) atau terapi substitusi oral merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk mengatasi ketergantungan pada pengguna opioid. Sebagai terapi substitusi, salah satu tujuan PTRM adalah menghentikan kebiasaan penggunaan rutin napza – terutama melalui pemakaian suntik – dan menggantikannya dengan metadon yang dikonsumsi dengan diminum. Di Indonesia, pelaksanaan PTRM di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2006, namun masih banyak isu terkait pelaksanannya.

Apa sebenarnya yang menjadi isu dalam implementasi PTRM? Hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian HIV & AIDS Atma Jaya pada Juni 2015, mendapati bahwa sebagian besar klien PTRM masih menggunakan jenis napza lain. Proses asesmen awal yang merupakan titik awal dari terapi belum berjalan dengan baik. Begitu juga dengan intervensi perilaku dan psikososial yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan PTRM belum terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan di lapangan, mulai dari asesmen awal klien tidak diajak untuk membuat perencanaan terapi mereka. Padahal justru proses ini yang nantinya akan menentukan bentuk konseling dan intervensi psikososial lain yang perlu dilakukan. Asesmen awal juga merupakan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai PTRM agar ada persamaan persepsi antara penyedia layanan dengan calon klien. Jika tidak dilakukan dengan maksimal, klien mengakses metadon hanya sebatas rutinitas datang setiap hari untuk mengonsumsi metadon tanpa memahami tujuan dan mengetahui kapan mereka bisa berhenti dan menimbulkan kejenuhan pada klien.

Bagi klien yang sudah mengakses, akan merasa putus asa dan sulit untuk “menyelesaikan” terapi, bahkan merasa lebih sulit lepas dibandingkan dengan napza. Ini memunculkan masalah baru bagi klien, mereka tidak hanya berhadapan dengan masalah adiksinya, namun juga keputusasaan terhadap terapi yang dijalani yang seakan tanpa ujung. Sayangnya hal ini tidak difasilitasi dengan adanya konseling ataupun bentuk intervensi psikososial lain yang mencukupi atau bahkan tidak ada. Isu psikologis yang dialami oleh klien tidak ditanggapi sebagai sesuatu yang penting untuk ditindak lanjuti. Selama ini layanan PTRM yang dilakukan masih dalam lingkup dosis ataupun keluhan fisik yang diakibatkan oleh metadon.

Jika dilihat dari sisi penyedia layanan, seluruh staf mengetahui adanya pedoman pelaksanaan PTRM dan dapat menjalankan seluruh prosedurnya, namun tidak semua memahami tujuan PTRM sebagai bagian dari program pengurangan dampak buruk napza. Seringnya rotasi staf juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Staf yang sudah memahami pedoman PTRM dirotasi ke tempat lain digantikan oleh staf baru yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam program pengurangan dampak buruk. Upaya peningkatan kapasitas sudah dilakukan, namun tidak dilakukan secara rutin. Sehingga staf baru tidak selalu mendapatkan pelatihan yang sama dengan staf sebelumnya. Jumlah staf yang tidak sebanding dengan jumlah klien juga menjadi tantangan. Bagi staf di puskesmas, selain bertugas di klinik metadon, mereka juga harus bertugas di klinik lainnya. Akibatnya, rutinitas yang dilakukan di klinik metadon hanya sebatas pencatatan dan menyediakan metadon bagi klien. Keluhan psikis yang dialami oleh klien hanya ditangani seadanya tanpa adanya konseling yang mendalam.

Dalam implementasi layanan metadon, penyamaan persepsi klien dan penyedia layanan mengenai terapi metadon merupakan hal utama yang perlu diperhatikan sejak awal, agar semua pihak memiliki arah dan tujuan yang sama dalam melakukan terapi. Peningkatan kapasitas bagi staf perlu dilakukan secara rutin, dengan materi yang tidak hanya seputar pedoman namun juga pemahaman mendalam mengenai intervensi perilaku dan psikososial yang menjadi inti dari PTRM; tidak hanya untuk staf baru, namun juga bagi staf lama yang membutuhkan penyegaran. Hal ini untuk mendorong adanya konseling mendalam dan bentuk intervensi psikososial lainnya untuk memfasilitasi keluhan psikis yang dialami oleh klien. Adanya staf penyedia layanan dengan kapasitas yang mencukupi diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan PTRM dan tidak lagi membuat penasun enggan untuk mengakses metadon.

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya