Manajemen Kasus  HIV Sebagai  Intervensi  Yang  Harmoni

Manajemen Kasus HIV Sebagai Intervensi Yang Harmoni

pitamerahPada awal tahun 2015, Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi (KPAP) DKI Jakarta memiliki komitmen pendanaan untuk beberapa program operasional  HIV AIDS. Salah satu program yang diandalkan adalah pelayanan manajemen kasus untuk HIV AIDS. Pelayanan manajemen kasus, dirasakan penting oleh KPAP DKI Jakarta untuk menjawab kebutuhan orang dengan HIV agar mendapatkan dukungan layanan yang lengkap sesuai dengan kondisi dan situasi klien.

Untuk mendukung operasional pelayanan manajemen kasus HIV AIDS, KPAP Propinsi DKI Jakarta mengandeng beberapa mitra kerja. Beberapa mitra kerja ini  mendapatkan tugas pokok fungsi masing-masing. Misalnya, Pusat Penelitian HIV AIDS Atma Jaya sebagai salah mitra kerja mendapatkan tugas sebagai penyedia bimbingan teknis operasional manajemen kasus HIV. 10 LSM yang bekerja untuk HIV AIDS di seluruh DKI Jakarta mendapat tugas sebagai pelaksana operasional dari layanan manajemen kasus di puskesmas dan rumah sakit. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta melalui 15 puskemas dan 3 rumah sakit di DKI Jakarta. Peran puskesmas dan rumah sakit adalah menemukan sebanyak mungkin orang dengan HIV melalui layanan konseling dan tes HIV untuk dirujuk ke pelayanan manajemen kasus sebagai salah satu intervensi program berkelanjutan. Pusat penelitian HIV AIDS Atma Jaya dipilih karena berpengalaman dalam mengelola intervensi manajemen kasus pada program peningkatan kapasitas di PPH Atma Jaya sendiri dan program lapangan yang diselenggarakan di Kios Atma Jaya dalam intervensi pengguna napza suntik dan program di LAP dalam intervensi pada anak HIV AIDS.

Layanan manajemen kasus HIV AIDS kembali diterapkan sebagai intervensi setelah melihat perkembangan kasus HIV & AIDS di DKI Jakarta yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Dikatakan signifikan karena jumlah orang dengan HIV menurut data SIHA Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai 1486 kasus. Secara sederhana melihat intervensi manajemen kasus HIV adalah dengan mengambarkannya sebagai sebuah aliran listrik yang bisa membuat lampu menyala, mesin bekerja dan komputer bisa digunakan. Manajemen kasus sebenarnya tidak terbatas pada HIV AIDS saja tetapi digunakan untuk kebutuhan dan situasi lain yang memiliki intervensi luas. Namun di dalam konteks ini pembahasan manajemen kasus dibahas secara spesifik untuk HIV AIDS berdasarkan pengalaman penulis memberikan bimbingan teknis operasional layanan manajemen kasus HIV AIDS di Indonesia.

Intervensi yang harmoni

Manajemen Kasus HIV AIDS di Indonesia mulai dikenal pada tahun 2001 melalui program penanggulangan HIV yang diprakasai oleh ASA-Aksi Stop AIDS, FHI-Family Health International yang merupakan LSM penyandang dana untuk HIV AIDS dari Pemerintah Amerika. Pada masa tahun 2001 kasus stigma, diskriminasi, penolakan pasien, kekhawatiran, ketakutan dan lain-lain sangat mewarnai perjalanan HIV AIDS. Melihat apa yang terjadi dilapangan beberapa ahli teknis di ASA memilih manajemen kasus sebagai intervensi yang dapat diterapkan dalam dunia HIV AIDS. Pertimbangan ini mengerucut setelah melihat perkembangan dari negara lain dalam penanganan orang dengan HIV. Di Indonesia pada tahun 2001 belum memiliki banyak pilihan intervensi yang meningkatan kualitas hidup. Para ahli teknis ini mempelajari intervensi model yang dilakukan di luar negeri namun bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Melihat penanganan HIV AIDS di Amerika dan Thailand bisa mempertahankan kualitas hidup orang dengan HIV dalam waktu yang lama membuat para ahli teknis di ASA terpicu untuk menerapkan di Indonesia. Setelah mengkaji beberapa hal diatas, terpilihlah manajemen kasus karena dirasa mampu menjadi jembatan layanan-layanan yang ada, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan mampu mempertahankan kesinambungan intervensi. Selain itu juga semangat sinergisitas di beberapa dimensi seperti sosial, hukum, budaya, medis, psikologis dan ekonomi ikut mewarnai dinamika manajemen kasus. Disinilah terlihat manajemen kasus sebuah intervensi yang harmoni.

Manajemen kasus HIV AIDS siap melakukan intervensi individual untuk meningkatkan kualitas hidup termasuk dalam penangulangan HIV AIDS. Kurang lebih ribuan orang dengan HIV di Indonesia sejak tahun 2002 terbantu dan meningkat kualitas hidupnya dengan pendekatan manajemen kasus. Hal ini tampak pada pertemuan nasional manajemen kasus yang diprakasi oleh FHI dan dibuka oleh Menteri Sosial RI, Bapak Bahtiar Hamzah pada tahun 2008 dimana kurang lebih 78 petugas manajemen kasus dari 7 propinsi terlibat sebagai peserta. Para peserta mempresentasikan hasil peningkatan kualitas hidup odha karena intervensi layanan manajemen kasus. Secara sederhana manajemen kasus HIV AIDS memberikan serangkaian bantuan untuk menjamin klien dengan pemasalahan yang ditimbulkan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secara tepat. Pelayanan ini bagian yang integral dan menyeluruh dalam perawatan, dukungan dan pengobatan kepada orang dengan HIV AIDS. Kebutuhan klien di lapangan untuk mendapatkan layanan yang lengkap dari informasi, dukungan dan akses obat ARV hingga keterlibatan keluarga membuat petugas manajemen kasus yang bekerja di lapangan tertantang untuk bisa mengharmonisasikan intervensi secara berkesinambungan.

Didalam kerja tim, petugas manajer kasus memiliki peran penting dalam layanan yang terpadu untuk perawatan, dukungan dan pengobatan (Care, support and treatment) HIV AIDS baik didalam komunitas maupun di layanan. Sebagai pelaksana layanan manajemen kasus, seorang petugas manajemen kasus harus dapat mengharmonikan kegiatan pencegahan, perawatan dan dukungan pengobatan secara komprehensif dan berkesinambungan. Kunci utamanya dengan penglibatan total orang dengan HIV dan orang-orang yang mampu memberikan dukungan seperti keluarga, kawan, teman kerja bahkan petugas kesehatan. Perawatan berkesinambungan ini meliputi banyak hal seperti bagaimana merujuk ke layanan puskesmas dan rumah sakit hingga klien mendapatkan layanan yang sesuai, memastikan klien mendapatkan akses bantuan sosial dari lembaga penyedia bantuan sosal, memastikan perubahan perilaku yang lebih positif dengan salah satunya kepatuhan pada pengobatan ARV dan mendampingi klien untuk meningkat kualitas hidupnya.

Keharmonisan lain dalam manajemen kasus juga meliputi kerja-kerja jejaring dengan layanan kesehatan, layanan usaha ekonomi kreatif, dan layanan sosial yang tersedia di masyarakat. Bagaimana memanfaatkan sumber daya di masyarakat sebagai pusat rujukkan dan awal untuk peningkatan kualitas hidup. Manajemen kasus HIV AIDS dapat diberikan kepada semua orang yang terdampak HIV tanpa memandang miskin, kaya, berbeda orientasi seksual, umur, agama, jenis kelamin dan sebagainya.

Di DKI Jakarta sendiri hingga hari ini masih terdapat sekitar 40 petugas petugas manajer kasus aktif dan terlatih. Petugas manajer kasus ini aktif menjalankan peran dan fungsinya di komunitas dan layanan kesehatan. Rata-rata dari para petugas manajer kasus ini mendampingi kurang lebih 30–70 kasus HIV dari Januari 2015 hingga Desember 2015. Tantangan lain di DKI Jakarta adalah menurunnya jumlah petugas manajer kasus yang berakibat pada minimnya penyelenggaraan layanan manajemen kasus. Situasi ini lebih karena berhentinya dukungan dana donor dalam operasional dan munculnya strategi pendekatan yang berbeda nama dari organisasi pengelola program HIV AIDS lainnya.

Begitu banyak respon positif muncul dari penerima manfaat layanan manajemen kasus di DKI Jakarta. Dari respon positif ini dikumpulkan untuk dijadikan energi dalam mendukung kualitas hidup orang dengan HIV dan penanggulangan HIV AIDS itu sendiri.  Respon positif inilah melahirkan semangat untuk terus mempertahankan manajemen kasus HIV AIDS sebagai salah satu pendekatan dalam peningkatan kualitas hidup orang dengan HIV.  Jejaring layanan di review kembali perkecamatan di DKI Jakarta sebagai salah satu rangkaian yang memudahkan alur rujukkan dan akses layanan dari sumber-sumber yang diperlukan. Disinilah letak harmoni sebuah intervensi manajemen kasus HIV AIDS, klien terbantu dalam akses dan layanan yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta jadi termanfaatkan dengan optimal. Harapan hidup orang dengan HIV juga meningkat karena kasus kematian akibat AIDS dapat ditekan. Kemudian sistim CST lebih berjalan karena manajemen kasus menjamin klien mendapatkan layanan yang berkesinambungan sesuai dengan program Kementrian Kesehatan RI terkait dengan TOP. Temukan, Obati dan Pertahankan.

Kerja-kerja harmoni intervensi pelayanan manajemen kasus layak untuk dipertahankan dan digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kualitas hidup orang dengan HIV khususnya dan penanggulangan HIV AIDS di Indonesia secara umum. (L Kekek Apriana DH, MSi )

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya
Peranan Manajemen Kasus dalam Pelaksanaan Positive Prevention

Peranan Manajemen Kasus dalam Pelaksanaan Positive Prevention

Manajemen Kasus HIV dan AIDS merupakan salah satu metode pelayanan yang bisa digunakan untuk membantu Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Pelayanan Manajemen Kasus menggunakan pendekatan individual secara holistic dan terpadu, yang mengkaitkan dan mengkoordinasikan klien dengan sumber layanan baik medis, psikososial dan spiritual.

Positive Prevention salah satu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan harga diri dan kemampuan ODHA untuk melindungi kesehatan dirinya dan mencegah/menghindari penularan infeksi kepada orang lain. Dengan intervensi dalam positive prevention ODHA dapat menjaga kondisi kesehatannya dan mampu meningkatkan kwalitas hidupnya. Intervensi positive prevention dalam pelayanan manajemen kasus HIV dan AIDS mencakup edukasi dan dukungan kesehatan, dukungan komoditas berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, pengembangan sistem jaringan rujukan layanan, pelibatan ODHA dalam program penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan pelatihan dan keterampilan.

Pada banyak kasus ODHA, saat awal mengetahui dirinya terinfeksi HIV, sulit baginya untuk percaya dan menerima. Ketakutan dan kekhawatiran mereka akan adanya stigma, diskriminasi baik dari pihak keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Hal ini terjadi karena informasi dan pemahaman akan HIV dan AIDS itu sendiri masih kurang. Orang berpikir bahwa HIV sebagai penyakit menular dan dapat menular kepada orang lain walaupun hanya kontak sosial. Bahkan ada pemikiran bahwa terinfeksi HIV berarti sakit-sakitan, tidak bisa melakukan aktivitas, dijauhi orang lain dan bahkan berpikir akan segera meninggal.

Dengan intervensi yang diberikan dlaam pelayanan manajemen kasus HIV dan AIDS, banyak ODHA yang merasa terbantu. Pemahaman akan HIV dan AIDS sudah lebih baik, lebih mengetahui dan termotivasi untuk menjaga kondisi kesehatannya, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan kepada orang lain dan menjaga agar tidak tertular infeksi lain, dan bahkan sebagian dari mereka sudah menjadi motivator bagi teman-teman pemuda di lingkungannya yang menggunakan narkoba suntik untuk mengikuti VCT (Voluntary Counseling & Testing). Hal ini dilakukan setelah ia memberi informasi tentang HIV dan AIDS, pencegahan dan penularannya, manfaat dilakukan VCT dan tempat-tempat pelayanan VCT, informasi adanya layanan manajemen kasus HIV dan AIDS bagi mereka yang hasil tes HIV-nya positif. Semua ini dilakukan atas apa yang sudah dirasakannya, dimana mengetahui hasil tes lebih dini akan lebih baik untuk dapat penanganan yang lebih dini pula sehingga kondisi kesehatanpun dapat lebih baik, tidak cepat jatuh ke stadium AIDS.

Pengalaman di atas menunjukkan bahwa, intervensi positive prevention dalam manajemen kasus HIV dan AIDS dapat mendorong ODHA meningkatkan kwalitas hidupnya dan menjadi motivator bagi teman sebaya dan masyarakat sekitarnya. (Lucia Rusmiyati – Yayasan Layak)

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya

Peranan Manajemen Kasus dalam Pelaksanaan Positive Prevention pada Penanganan Kasus HIV dan AIDS

Jalan berliku pengobatan HIV pada anak di Indonesia

Jalan berliku pengobatan HIV pada anak di Indonesia

 

Boy opening a pill bottle
Boy opening a pill bottle

Kursi roda itu kini tidak lagi ada yang memiliki. Ia tidak lagi dipakai untuk mengantar Fikri bersekolah. Keceriaan bocah laki-laki berusia sembilan tahun itu sirna sudah. Fikri menghembuskan nafas terakhirnya pada sebuah Rabu siang di bulan Januari setelah lebih dari satu minggu dirawat di RS Ciptomangunkusumo. Diagnosa gagal ginjal serta adanya infeksi lainnya memperburuk kondisi Fikri yang sejak berusia satu tahun tiga bulan itu diketahui terinfeksi HIV. Kakek dan nenek Fikri kini hanya akan tinggal berdua di rumah mereka.

Nenek ingat betul akhir September tahun lalu ketika Fikri genap berusia sembilan tahun. Sebuah kue ulang tahun berukuran besar bergambar Doraemon dibawa oleh Yana Sembiring, salah satu manajer kasus Lentera Anak Pelangi ke rumah Fikri. Matanya sayu. Hanya kakek dan nenek yang menemaninya meniup lilin. Fikri sudah sejak berusia satu tahun menjadi yatim piatu. Sejak Agustus lalu, berat badannya terus berkurang dari 18 kg menjadi 14,5 kg. Mata dan wajahnya yang senantiasa bersinar, mendadak redup. Fikri seperti kehilangan semangat yang biasa dibagi kepada orang-orang di sekitarnya.

Semua berawal dari konsumsi obat antiretroviral (ARV) yang mulai tidak teratur. Ketidakmampuan Fikri menelan obat membuat dirinya terpaksa tidak mengkonsumsi ARV seteratur biasanya. Fikri sudah berada pada lini kedua pengobatan HIV. Virus dalam tubuhnya sudah resisten terhadap kombinasi obat-obat di lini pertama. Sayangnya, obat lini kedua di Indonesia belum tersedia dalam formula khusus anak. Fikri dan 14 anak lain di Lentera Anak Pelangi mau tak mau harus mengkonsumsi ARV lini kedua yang terdiri dari satu kaplet besar dan dua pil lainnya setiap 12 jam, setiap hari. Ibu atau nenek mereka biasanya menggerus obat-obat tadi, membuatnya menjadi puyer, agar memudahkan mereka untuk menelan obat tersebut. Mengajarkan anak-anak ini untuk belajar menelan obat secara utuh adalah sebuah perjuangan lain. “Kalau digerus, obatnya akan sangat lengket di tenggorokan. Kalau disuruh telan utuh, lebih sering keluar lagi karena terlalu besar. Nenek tidak tega melihat Fikri susah payah menelan obat itu,” jelas nenek Fikri.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman terbaru terkait penerapan terapi HIV pada anak pada Oktober 2014. Pedoman ini sudah disesuaikan dengan pedoman keluaran World Health Organization (WHO) tahun 2013. Berdasarkan pedoman ini, ada tiga jenis ARV yang formulasinya sangat bersahabat dengan anak karena sudah tersedia dalam bentuk tablet kombinasi dosis tetap (fixed dose combination-FDC) dan dapat larut dalam air sehingga sangat memudahkan anak dalam meminumnya. Satu di antara dua jenis tadi bahkan sudah dalam formulasi yang cukup diminum sekali sehari, bukan setiap 12 jam sekali. Sayangnya, bersadarkan pengalaman Lentera Anak Pelangi dalam mendampingi anak dengan HIV di Jakarta, yang tersedia saat ini di rumah sakit serta puskesmas rujukan di Jakarta hanya dua jenis saja. Tablet kombinasi dosis tetap sekali sehari itu belum tersedia untuk anak.

Hingga September 2014 ada 4.195 anak yang terinfeksi HIV di Indonesia, 4.189 di antaranya memenuhi syarat untuk memperoleh ARV dan hanya 3.316 anak yang pernah memperoleh ARV (Kemenkes, 2014). Sementara data tentang anak yang masih dalam pengobatan ARV tidak tersedia. Berdasarkan data pendampingan Lentera Anak Pelangi, ada 87 anak dari 90 anak yang masih dalam pengobatan ARV. 25 anak sudah mendapatkan ARV dalam formulasi FDC dan sisanya masih mengkonsumsi obat formulasi dewasa yang dosisnya disesuaikan dengan dosis anak. Obat-obat itu terpaksa digerus dan dijadikan puyer untuk memudahkan anak meminumnya. Padahal dalam pedoman penerapan terapi HIV pada anak beberapa jenis obat tidak disarankan untuk digerus serta diracik, kemudian disimpan dalam keadaan sudah tergerus. Beberapa rumah sakit di Jakarta memberikan ARV dalam bentuk racikan untuk kebutuhan satu bulan, sementara beberapa rumah sakit lain memberikannya dalam bentuk tablet utuh sehingga pelaku rawat harus menggerus sendiri obat tersebut. Pelarangan penggerusan obat ARV ini terkait pada efektivitas kerja obat dalam darah serta kesesuaian dosis untuk anak.

Sulitnya anak dalam mengkonsumsi ARV yang formulanya tidak sesuai akan berdampak pada kepatuhan terapi ARV itu sendiri. Selain itu karena masih harus dikonsumsi setiap 12 jam sekali, ada anak yang terpaksa harus minum obat secara sembunyi-sembunyi di sekolah agar tidak diketahui oleh teman sekelasnya. Ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi ARV dapat berakibat munculnya infeksi oportunistik seperti jamur pada kulit serta menurunnya kondisi tubuh. Akibat terburuknya adalah resistensi virus terhadap ARV yang dikonsumsi sehingga anak harus beralih pada lini kedua. Kombinasi obat di lini kedua dosisnya lebih tinggi dan belum tersedia satupun kombinasi dalam formula khusus anak. “Ukuran yang besar, tekstur yang lengket, dan rasa yang pahit menjadi faktor yang membuat Fikri dan anak-anak lain kesulitan menelan obat ini,” jelas Yana setelah mengunjungi rumah Fikri di Cikaret, Cibinong. Jika anak tidak patuh pada pengobatan lini kedua, bukan tak mungkin resistensi virus terjadi lagi sehingga anak harus beralih pada pengobatan lini ketiga yang belum tersedia di Indonesia.

Pemerintah sudah waktunya memberikan perhatian khusus pada penyediaan obat ARV formula anak di Indonesia. Rumah sakit dan puskesmas rujukan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya mungkin sudah mulai menyediakan walau jenis dan jumlahnya masih sangat terbatas. Namun rumah sakit di daerah masih ada yang belum menyediakan ARV khusus anak. Selain itu pengetahuan tentang penerapan terapi HIV pada anak juga masih kurang. Padahal, pedoman yang diluncurkan Kemenkes tahun 2014 itu diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua petugas layanan kesehatan, bukan hanya dokter anak, dalam menangani anak dengan HIV di layanan kesehatan. Pedoman tersebut juga direncanakan untuk masuk dalam kurikulum pendidikan jarak jauh sehingga nantinya tidak ada lagi kasus anak HIV yang ditolak penanganannya di rumah sakit daerah karena keterbatasan pengetahuan dokter tentang terapi HIV pada anak.

Fikri mungkin hanya satu dari sekian anak yang juga mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi ARV terutama ARV lini kedua. Adanya dukungan psikososial juga diperlukan untuk membantu anak memahami manfaat obat bagi tubuhnya sehingga bisa berlatih untuk secara teratur mengkonsumsinya. Fikri kini sudah tiada namun teman-temannya yang bernasib sama masih harus berjuang untuk sehat dan berumur panjang. Seandainya obat ARV itu bentuk dan rasanya enak, mungkin mereka tidak perlu merasa terbebani untuk meminumnya setiap hari seumur hidup mereka. (Natasya Sitorus)

Opinion: Lentera Anak Pelangi – Case Studies and Observations from an External Point of View

Opinion: Lentera Anak Pelangi – Case Studies and Observations from an External Point of View

anak hiv 1Having arrived in Jakarta for my internship with PPH Atma Jaya with little more than a bachelor degree and some travel as the sum of my expertise, I have been understandably overwhelmed by the scope and scale of the work done here. The logistics of navigating such an immense city, securing funding, and cultural contradictions are obstacles tackled daily and make implementation of even the most perfect policies seem almost insurmountable.

The research and capacity building side of PPH Atma Jaya is documented here quite extensively, so I will perhaps attempt to provide insight into the operational realities of Lentera Anak Pelangi – one of their partner programs. This is opinion based insight and is centred entirely on my external and limited experience in the field. This somewhat decreases the generalisability of my conclusions, but may depict a broad, overall picture nonetheless.

Lentera Anak Pelangi is a Jakarta based harm reduction program targeted at children born with HIV, aiming to improve the quality of life of these children and their families. The program is based on four main intervention strategies: basic health and nutrition, psychosocial and educational life skills, advocacy, and individual case management. I have been shadowing a case manager over the past few days in an attempt to understand the organisational hierarchy and the actualities of supporting children living with HIV.

The scale of Jakarta and the constant traffic make home visits an intensive process, often taking over two hours to reach a single child. Once there, there is little guarantee the child will be home and in some cases the family has moved entirely. Many of these children strive for survival in a world of poverty, extremely poor sanitation, and an endless cycle of drug use. It is the role of the case manager to monitor nutrition, familial care, and the advancement of the virus. Overall they provide a sense of support – both psychologically and through helping to ease navigation through the often complex health care system. The following case studies form a relatively accurate representation of the realities of HIV positive children living in poverty in Jakarta.

Case 1: Jane* has been with the program for 6 years and is 14 years old. Jane was born with HIV and orphaned at a young age. Jane lives in a small house in a relatively low SES neighbourhood with her grandmother. When Jane joined the program she had suffered extensive hair loss and open, infected wounds covered a significant proportion of her body. Treatment has vastly improved these issues, though some smaller skin infections are ongoing. Jane is aware of her HIV positive status, and has begun to avoid her medication. Whether this is due to a natural denial process or a fear of the real and significant side effects of ARVs remains unclear. Jane’s familial support network remains relatively strong.

Case 2: John* has been part of the program for around 4 years. He was born with HIV, and his mother succumbed to AIDS eight years ago. The whereabouts of his father have never been known and he currently lives with his elderly grandparents. The living conditions are highly unsanitary. John is 12 years old and weights 14kg. Other than vitamins, nil food supplements have been made available. He has now contracted Tuberculosis, is on constant oxygen for pulmonary disease, and has gone into heart failure. At last testing his CD4 count was below 120 cells/mm3. He is on a mixture of adult ARVs that result in indeterminate dosage, and as a consequence of his extensive comorbidities he is severely developmentally and physically disabled. Doctors have repeatedly recommended hospitalization, but the family has refused. The family is facing eviction as the government is rezoning the area.

Case 3: Jack* has been with the program for 3 years. He was born with HIV and orphaned as an infant. He lives with his grandmother in the absolute extremes of poverty; in an area characterised by darkness, stagnant water and animal faeces. His older sister currently supports them, though her situation, too, is tenuous. Itching as a side effect of the ARVs, a compromised immune system, and extreme unsanitary conditions have left jack with multiple, untreated open wounds. What appears to be Cytomegalovirus has caused blindness and severe necrosis in his left eye. His doctor has prescribed saline drops to prevent it spreading to the other eye… Jack has difficulty with balance and an unsteady gait, and his grandmother has the capacity for volatility.

Case 4: Sarah* is 6 years old and has been part of the program for several years. Her mother returned to Sumatra 5 months ago and she currently lives with her grandparents and her father, who is a continuing intravenous drug user. Living conditions are shared and relatively basic. Sarah has some skin problems, but no open wounds visible. A holistic skin cream, bought at an inflated price, is preferred by her grandmother. Sarah is unable to distinguish between bowel movements and urination, and consequently wears diapers for extended periods of time. She produces little intelligible speech, and her grandmother had difficulty explaining whether recent tests confirmed deafness or a neurological cause. Attribution to HIV was mentioned by the case worker. Sarah appears an energetic and boisterous child, and questions were raised as to whether her father has the ability to care for her long-term.

While a small glimpse into the program, these cases highlight the myriad of intertwining factors that children living with HIV must face. Many of these children are born to drug users, and as such it can be difficult to determine whether their developmental disabilities were caused in-utero, an effect of HIV/AIDS, or if they are more psychological in nature. If wrongly diagnosed, treatment becomes ineffectual. Poverty, too, is an absolutely overwhelming hurdle for the children, their families, and those attempting to assist. Their poor living conditions enhance the likelihood of infection, and the grandparents with whom most live lack the medical education to manage this. Travel to and from clinics is a financial and logistical burden, and can impact the employment of the caretaker – who is often elderly and has their own extensive medical history. If a parent is around it is common for them to be using drugs or working in the sex industry, a fact Lentera Anak Pelangi has little power to alter or control.

Programs such as this provide support to the child and the family, but do not yet have the capacity to tackle the system as a whole. Funding and education is desperately needed, as is a political and social admission of the realities of life. Mainstream public psyche continues to deny or morally condemn drug use and prostitution, and this broad misunderstanding leads to systemic social policy failure. These children are lost in the bureaucracy of an adult world, with private donors and programs such as this as their only support. These programs can absolutely change lives, but until funding and policy aligns with realistic needs we are barely mitigating the symptoms of a growing endemic.

In such a vast, contradictory city facing such a multitude of economic, cultural, and infrastructural challenges, the needs of the neediest are so easily overlooked. The staff and partners of Lentera Anak Pelangi dedicate their lives to what is an immense and psychologically distressing task, yet regardless of the scope of work still faced, the importance of striving to improve individual lives cannot be overstated. Programs such as these have infinite and available operational and practical knowledge, and this can and must be utilised in the formation of health policy if we are to see positive progress. (chevaun buchecker)

*Names changed to protect anonymity

The outlook for children living with HIV in Indonesia

The outlook for children living with HIV in Indonesia

anak hiv 2All over the world HIV infection seems to go hand in hand with stigma and discrimination. Indonesia is no exception to this. Although a secular nation, 87 percent of Indonesians self-identify as Muslim and there is evidence of an increasing conservatism among Indonesians. Though considered a tolerant and relatively liberal nation, conservative cultural practices and attitudes towards high-risk behaviour make it difficult to implement HIV prevention strategies such as condom promotion and widespread accessibility to sterile needles. Perhaps more importantly though, conservative attitudes and policies mean that many of the key groups affected by HIV face daily stigma and discrimination with tangible social and economic consequences.

In Indonesia, HIV is classified as a concentrated epidemic for most provinces. However, in the provinces of Papua and West Papua, HIV has spread to a generalised epidemic. The term concentrated epidemic means that high prevalence of HIV is concentrated within specific sub-populations. For Indonesia, these primary risk groups are injecting drug users (IDUs), sex workers, men who have sex with men (MSM) and transgender peoples. However, creating such discrete categories ignores the complexity of HIV and the many more individuals outside of these categories that are affected by HIV. These include clients of sex workers, partners of IDUs or sex workers, and children of parents engaged in high-risk behaviour.

Recent reports by UNICEF suggest children in particular are left behind in Indonesia’s HIV response. UNAIDS estimates there were between 17,000 and 22,000 children aged 0-14 years living with HIV in Indonesia in 2014 (2). The vast majority of these children infected with HIV are infected through mother to child transmission. This can happen either during pregnancy, childbirth or breastfeeding. Though pregnant women infected with HIV may take antiretroviral treatments (ARV) during pregnancy to reduce the risk of passing the virus on to her child, there are issues with noncompliance of ARV. Issues of mother to child HIV transmission are also further compounded by the fact that many pregnant mothers are unaware of their HIV status. Stigma and discrimination related to HIV means that many individuals avoid seeking medical treatment for HIV or delay checking their HIV status. Without intervention during and after pregnancy, WHO estimates that 15-45 percent of HIV-positive mothers will pass on the virus to their children.

Many children themselves may be unaware of their HIV-positive status until the virus has progressed. This has implications for life expectancy and the general health of these children. Early intervention with ARV treatment is incredibly important in preventing opportunistic infections, such as tuberculosis and pneumonia, and increasing the likelihood of a long and healthy life for a HIV-positive child.

Even for asymptomatic children who are unaware of their HIV-positive status, it is likely that HIV will still create an emotional and social burden. HIV-positive children are likely to have either one or both parents infected with HIV and possibly suffer trauma from parents or family members dying due to HIV. Children living with HIV might also be exposed to parents continuing to engage in high-risk behaviour associated with HIV, such as sex work or injecting drug use.

For HIV-positive children aware of their status, the sting of HIV-stigma and discrimination can leave lasting psychosocial consequences, as well as economic vulnerability. Just this month, there were reports of HIV-positive children orphans rejected for temporary accommodation in Solo due to HIV-stigma and community misconceptions about HIV mode of transmission. This is just one example of how HIV-stigma and misconceptions create daily economic burdens for affected individuals.

So what is being done to help children living with HIV? In short: not enough. The Indonesian government has not designed any specific programs aimed at HIV-positive children. Though the Indonesian government has continued to scale up HIV prevention efforts, including a 2013 national strategy to rapidly increase access to antiretroviral therapy, the Indonesian government’s focus continues to be on high-risk populations. Children with HIV do not fall into this category.

However, there are some community-based organisations focussing programs specifically on HIV-positive children. Lentera Anak Pelangi (LAP), run through PPH Aids Research Centre, provides harm reduction activities for children with HIV positive parents in Jakarta, targeted not only towards children and parents but also surrounding schools, neighbourhoods, religious leaders and community leaders. Yayasan Rumah Rachel (Rachel’s House) is another community-based organisation targeting children with HIV, providing palliative care services for children living with HIV in East and North Jakarta.

These and other community-centred service programs are demonstrating positive outcomes for their beneficiaries. Strengthened integration of community-based programs aimed at HIV-positive children is likely to yield better results still. With greater commitment by the Indonesian government on improving outcomes for children with HIV, and strengthened local-national partnerships, it is likely there will be an increasingly positive outlook for children living with HIV in Indonesia.(Anne-Marie Tyson)

Apa yang Salah dengan Judul-Judul Berita  Tentang ‘Jumlah Kaum Gay di Depok’ ?

Apa yang Salah dengan Judul-Judul Berita Tentang ‘Jumlah Kaum Gay di Depok’ ?

depokAkhir tahun lalu (November 2015) banyak media online mengangkat berita tentang meningkatnya ‘jumlah kaum gay di Depok’. Media-media yang menyebarkan berita ini adalah media-media yang cukup dikenal sebagai media yang kredibel, alias bukan media abal-abal. Penelurusan via Google menunjukkan bahwa media online seperti Tempo, Republika, Vivanews, JPNN, Detik, Indopos dan lain-lain mempublikasikan artikel-artikel dengan tema ini (peningkatan jumlah kaum gay/homoseksual di Depok) dengan pengemasan judul yang bervariasi.

Artikel-artikel tersebut dibuat berdasarkan pernyataan sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Depok mengenai hasil pemetaan komunitas LSL (laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lainnya) yang dilakukan KPA di kota Depok. Dalam penanggulangan HIV, LSL merupakan salah satu populasi yang memiliki risiko untuk terinfeksi HIV dibandingkan populasi umum karena perilaku seksual yang tidak terlindungi (sering juga disebut perilaku seksual tidak aman atau hubungan seks –dalam hal ini seks anal- tanpa menggunakan kondom atau pelicin). Seperti yang kita ketahui, HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual (baik dalam hubungan seks melalui vagina atau anus) tanpa menggunakan kondom dan pelicin dengan orang yang mempunyai virus HIV dalam tubuhnya.

Jika LSL memang merupakan populasi yang mempunyai risiko yang lebih tinggi, sehingga kemudian dipetakan agar dapat dilakukan intervensi yang tepat pada komunitas ini untuk melindungi mereka (dan selanjutnya pasangan mereka maupun anggota masyarakat lainnya) dari infeksi HIV, lalu apa yang salah dengan penulisan artikel-artikel tersebut?

Pertama, seluruh artikel tersebut menyamakan definisi LSL (orang-orang yang oleh karena perilakunya mempunyai risiko tertular HIV) dengan gay atau homoseksual (sebuah orientasi seksual, yaitu sebuah ketertarikan emosional dan seksual terhadap jenis kelamin tertentu). Kelompok gay memang termasuk pada kelompok LSL, namun tidak semua kelompok LSL adalah kelompok gay.   LSL adalah sebuah istilah programatik dalam respon terhadap HIV yang merupakan istilah besar yang menekankan pada perilaku seksual antar laki-laki. Sehingga, berdasarkan definisi ini, siapapun dapat disebut sebagai kelompok LSL selama ia melakukan perilaku seksual dengan laki-laki lainnya: baik kelompok laki-laki gay/homoseksual, baik kelompok laki-laki heteroseksual, kelompok laki-laki biseksual, maupun kelompok waria (meskipun memasukkan waria dalam kelompok LSL adalah problematik karena waria tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki).

Ada banyak laki-laki yang orientasi seksualnya adalah heteroseksual (artinya, menyukai lawan jenis secara emosional dan seksual) namun melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki karena berbagai alasan seperti untuk mendapatkan uang (dengan menjual seks pada laki-laki), atau untuk menyalurkan dorongan seksual karena tidak adanya perempuan pada suatu waktu atau kondisi (misalnya peperangan atau pada saat di penjara). Laki-laki biseksual juga berhubungan seks baik dengan perempuan maupun dengan laki-laki. Kebanyakan waria (orang yang secara biologis laki-laki namun mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan) juga berhubungan seksual dengan laki-laki. Sehingga, menyamakan LSL dengan gay saja merupakan sebuah pemahaman yang tidak tepat.

Yang kedua, meskipun kelompok gay merupakan bagian dari definisi LSL, menggunakan istilah gay ketika menjelaskan risiko terinfeksi HIV adalah keliru. Risiko HIV melekat pada perilaku seksual (hubungan seks melalui vagina atau anus) tanpa perlindungan kondom dan pelicin dan bukan pada orientasi seksual. Gay, lesbian, biseksual, atau heteroseksual adalah orientasi seksual, yaitu kepada siapa seseorang tertarik secara seksual dan emosional.   Artinya, seorang heteroseksual atau biseksual juga mempunyai risiko yang lebih tingi terhadap infeksi HIV jika ia melakukan hubungan seks yang tidak terlindung oleh kondom dan pelicin dengan orang yang telah terinfeksi HIV.   Sebaliknya, seorang laki-laki homoseksual yang melakukan anal seks dengan orang yang terinfeksi HIV tidak serta merta berisiko terinfeksi HIV jika ia menggunakan kondom dan pelicin setiap kali ia melakukan hubungan seksual.   Sebagian kecil dari kelompok gay tidak melakukan anal seks (misalnya mereka yang oleh karena tekanan sosial yang tinggi untuk hidup sebagai seorang heteroseksual kemudian menikah dengan perempuan biologis dan menekan ketertarikannya kepada laki-laki) juga mempunyai risiko terinfeksi HIV lebih rendah, jika pasangan seksualnya tidak mempunyai risiko infeksi HIV.

Ketiga, kelompok gay serta laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki lainnya adalah kelompok yang sampai saat ini banyak mendapatkan stigma atau cap buruk dari masyarakat umum karena orientasi seksual dan atau perilaku seksualnya.   Pengemasan berita yang tidak tepat akan membuat anggapan-anggapan buruk terhadap kelompok-kelompok ini semakin kuat, yang kemudian akan semakin membatasi kelompok ini dari informasi dan layanan HIV karena kelompok-kelompok ini akan semakin tertutup dan takut untuk mendapatkan informasi yang benar tentang HIV maupun perawatan dan pengobatannya. Pada gilirannya, pemberitaan ini justru kontraproduktif terhadap respon HIV yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan di masa mendatang.

Belajar dari kasus ini, orang-orang yang bekerja dalam isu HIV perlu memastikan penggunaan istilah yang tepat dalam berbagai kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, termasuk ketika berbicara kepada wartawan serta kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam era teknologi informasi dan telekomunikasi yang memungkinkan orang berbagi informasi (yang benar ataupun yang tidak benar) dan menjangkau lebih banyak orang lainnya secara cepat, hal ini menjadi sangat penting.

Masih di bulan yang sama (November 2015), berita ‘jumlah kaum gay meningkat di kota Depok’ telah berkembang menjadi ‘Waspada, 5.791 Pria Gay di Depok Intai Toilet Umum’.   Ini adalah sebuah contoh bagaimana sebuah berita dapat dengan cepat diartikan (dan kemudian disajikan) dengan cara yang sangat berbeda. Dari sisi lain, cara-cara penulisan berita tentang peningkatan jumlah gay pada beberapa media daring yang dibahas diatas juga memberi kesan yang salah bahwa orientasi seksual itu ‘menular’.

Pemahaman ini (bahwa gay atau orientasi seksual itu menular atau dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan) keliru dan dapat menciptakan kepanikan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan lebih banyak tekanan, stigma, dan diskriminasi kepada kelompok gay dan LSL lainnya. Jika hasil survey atau pemetaan kelompok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai homoseksual atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lainnya meningkat, ini tidak dapat disimpulkan sebagai orientasi seksual yang ‘menular’.   Jumlah yang lebih banyak saat pendataan dapat disebabkan oleh kecenderungan keterbukaan kelompok ini yang meningkat dari masa-masa sebelumnya (yang disebabkan oleh berbagai factor termasuk strategi pendataan yang mendorong keterbukaan).

Meskipun KPA Depok pada tanggal 18 November telah mengklarifikasikan berita ini, namun masih ada beberapa hal mendasar yang luput dari klarifikasi lebih lanjut.   Ini termasuk belum ada klarifikasi serta edukasi tentang perbedaan antara gay dan LSL; penggunaan istilah hubungan seks menyimpang yang masih terus dipakai (ini adalah istilah yang tidak spesifik dan membingungkan, tendensius dan berkonotasi buruk); serta penjelasan perubahan perilaku oleh KPA yang berkesan melakukan pembinaan untuk membuat kelompok gay dan LSL tidak lagi melakukan ‘hubungan seks menyimpang’ dan bukannya melakukan hubungan seks yang aman dengan menggunakan kondom dan pelicin.

Artinya, kita semua punya pekerjaan rumah untuk mulai menggunakan terminologi yang tepat (dan melakukan klarifikasi untuk penggunaan istilah yang terlanjur keliru) dan belajar lebih banyak tentang keberagaman seksual (ingin belajar informasi dasar tentang orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender? Silahkan klik disini). Yang dimaksud kita disini adalah termasuk siapapun yang bekerja dalam respon HIV (baik pemerintah dan non pemerintah) serta para penulis berita yang menjadi salah satu ujung tombak dalam penyebarluasan informasi yang benar tentang HIV. (Asti Widihastuti)

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya
Apa itu SOGIE (Sexual Orientation Gender Identity and Expression) ?

Apa itu SOGIE (Sexual Orientation Gender Identity and Expression) ?

Orientasi seksual adalah ketertarikan emosi, romantik dan atau seksual kepada lawan jenis (disebut heteroseksual), kepada jenis kelamin yang sama (disebut homoseksual) atau keduanya (disebut biseksual). Istilah homoseksual mempunyai istilah lain yang lebih spesifik untuk laki-laki dan perempuan yaitu gay dan lesbian.

Istilah lesbian menjelaskan perempuan yang secara romantik, emosional dan seksual tertarik kepada perempuan lainnya. Istilah gay menjelaskan laki-laki yang secara romantik, seksual atau emosional tertarik pada laki-laki lainnya, dan biseksual menjelaskan individu yang secara romantik, seksual dan emosional tertarik pada laki-laki dan perempuan.

Identitas Gender adalah pengalaman seseorang yang dirasakan dengan sangat mendalam secara internal tentang gendernya, yang bisa berhubungan maupun tidak berhubungan dengan jenis kelamin yang didapat ketika lahir.

Seorang cisgender adalah orang yang mengidentifikasikan dirinya sama dengan jenis kelaminnya ketika ia dilahirkan, misalnya seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki biologis (memiliki penis) dan mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki. Atau, seseorang yang dilahirkan sebagai perempuan biologis (mempunyai vagina) dan mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan.

Seorang transgender (waria, priawan) adalah orang yang mengidentifikasikan dirinya berbeda dengan jenis kelamin ketika ia dilahirkan. Waria adalah seseorang yang dilahirkan sebagai laki-laki biologis (memiliki penis) namun mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan (waria). Selanjutnya, priawan adalah seseorang yang dilahirkan sebagai perempuan biologis (memiliki vagina) namun mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki. Priawan juga biasa disebut atau menyebut dirinya sebagai transmen.

Identitas gender juga termasuk perasaan personal tentang tubuh yang dapat juga, jika dipilih dengan bebas, melibatkan modifikasi penampilan tubuh atau fungsinya dengan cara medis, operasi, dan cara lainnya. Seorang transgender yang memutuskan melakukan operasi untuk mengganti kelaminnya agar sesuai dengan identitas gendernya kita sebut transeksual. Tidak semua transgender akan melakukan operasi karena banyak juga transgender baik waria maupun priawan yang memutuskan untuk tidak melakukan operasi mengganti kelamin karena tetap merasa nyaman dengan tubuh biologisnya atau karena alasan-alasan yang lain.

Terkait dengan ketubuhan, seseorang dapat dilahirkan dengan dua alat kelamin (biasanya salah satu alat kelamin atau keduanya tidak berkembang dengan sempurna). Kondisi biologis seperti ini disebut dengan istilah interseksual.

Selanjutnya, istilah ekspresi gender merujuk pada bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya melalui bahasa tubuh, cara berbicara, cara berpakaian, potongan rambut, dan lain-lain yang mewakili sifat-sifat yang oleh budaya dihubungan dengan perempuan (disebut feminin), dihubungan dengan laki-laki (disebut maskulin), dan diantara keduanya (disebut androgin). Ekspresi gender tidak berkaitan dengan orientasi seksual, seperti yang dipercaya banyak orang. Seorang laki-laki yang feminin tidak serta merta berarti laki-laki tersebut adalah gay atau homoseksual. Sebaliknya, laki-laki yang nampak sangat maskulin juga tidak dapat langsung diartikan sebagai seorang heteroseksual.

Banyak orang menganggap bahwa identitas gender selain laki-laki dan perempuan (yaitu waria atau priawan), serta orientasi seksual selain heteroseksual (yaitu homoseksual dan biseksual) adalah tidak normal, penyimpangan atau bahkan sakit. Ini adalah anggapan yang keliru, karena keberagaman seksual yang dijelaskan diatas adalah bukan soal normal dan tidak normal atau sehat dan sakit.

Anggapan-anggapan bahwa orientasi seksual selain heteroseksual dan identitas gender selain cisgender sebagai suatu penyimpangan, penyakit, abnormal atau anomali berasal dari pemikiran dan nilai-nilai ‘heteronormativitas’. Heteronormativitas adalah sebuah pola pikir yang menganggap bahwa heteroseksual adalah satu-satunya orientasi seksual yang ada, sehingga semua manusia harus menjalankan hidupnya sebagai seorang heteroseksual.

Sementara pada kenyataannya, begitu banyak catatan-catatan sejarah dan budaya yang mencatat tentang keberagaman seksual yang ada yang bahkan lebih kaya daripada penjelasan sederhana yang dijelaskan diatas.   Saat ini, ada banyak orang dengan orientasi seksual selain heteroseksual dan identitas gender selain cisgender yang terpaksa menjalankan hidup sebagai seorang heteroseksual karena tekanan sosial dan nilai-nilai heteronormatif yang dimiliki masyarakat umum.

Penjelasan diatas dibuat sebagai informasi awal dalam mengenal keberagaman seksual yang sebenarnya tidak bersifat biner (bukan hanya dua kutub yaitu laki-laki dan perempuan saja). Ada banyak istilah lainnya dalam seksualitas dan gender yang dapat dipelajari lebih lanjut, misalnya istilah-istilah berdasarkan berbagai budaya (termasuk budaya lokal) yang menunjukkan keberagaman seksual telah ada sepanjang peradaban manusia. Disarankan untuk membaca literatur-literatur terkait untuk informasi yang lebih lengkap dan kaya. (Asti Widihastuti)

Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya
Menjadi Pengguna Narkoba: Tinjauan Lifecourse Pada Penggunaan Narkoba

Menjadi Pengguna Narkoba: Tinjauan Lifecourse Pada Penggunaan Narkoba

Menjadi Pengguna Narkoba: Tinjauan Lifecourse Pada Penggunaan Narkoba[1]

Ignatius Praptoraharjo[2]

Abstrak

Ketergantungan napza selama ini dilihat hanya merupakan sebuah episode dalam kehidupan seseorang sehingga harapan masyarakat bahwa seseorang yang telah melakukan perawatan ketergantungan narkoba juga merupakan satu episode lain yang harus dilakukan agar orang bisa kembali ‘sehat’. Namun kenyataan dalam komunitas medis dan ilmiah semakin membuktikan bahwa ketergantungan napza merupakan sebuah ‘penyakit kronis’ yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Dalam artikel ini digambarkan tentang pola dinamis dari penggunaan narkoba yang mencakup awal penggunaan, penggunaan secara teratur, berhenti, menggunakan kembali termasuk pengalaman perawatan dan keterpaparannya terhadap penegakan hukum. Kebijakan tentang perawatan narkoba hendaknya mampu mengakomodasi pola dinamis ini jika mengharapkan sebuah kebijakan yang efektif. Jika tidak, maka kebijakan ini hanya akan merefleksikan kepentingan dominan (penegakan hukum, harapan masyarakat, kepentingan program) dengan mengabaikan pengalaman bagi mereka yang hidup dalam dan mengalami ketergantungan narkoba.

Pengantar

Penggunaan dan ketergantungan narkoba pada dasarnya merupakan dinamika yang kompleks dimana seseorang mulai menggunakan, menggunakan secara teratur dengan dosis yang meningkat, berhenti atau menggunakan kembali sepanjang hidupnya dengan berbagai alasan. Perjalanan penggunaan narkoba dan permasalahannya tidak selalu sama bagi setiap orang dan perjalanan tersebut dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor personal, sosial dan kontekstual serta dalam konteks wilayah tertentu. Dalam konteks perjalanan penggunaan narkoba, perawatan narkoba hanyalah salah satu faktor dalam proses pemulihan seseorang dari ketergantungannya dalam suatu waktu di samping berbagai kejadian lain yang mendorong seseorang untuk berhenti menggunakan narkoba. Sejumlah bukti atas berbagai situasi tersebut telah didokumentasikan oleh sejumlah penelitian tetapi masih sangat terbatas publikasi yang mencoba untuk melihat penggunaan dan ketergantungan narkoba dari sisi perjalanan hidup dari individu yang pada dasarnya juga merefleksikan perjalanan masyarakat (Hser et al, 2015). Artikel ini akan mencoba melihat permasalahan penggunaan dan ketergantungan narkoba dalam tinjauan life course agar memungkinkan memahami adiksi sebagai bagian yang tidak terpisah dari pengalaman hidup seseorang dari pada melihat penggunaan narkoba sebagai sebuah gejala yang perlu ditangani atau tidak ditangani.

Menjadi Pengguna Narkoba

Tinjuan life course pada penggunaan dan ketergantungan narkoba mencoba untuk menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang menggunakan narkoba yang ditandai oleh berbagai kejadian penting yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam hidupnya (Hser et al, 2007; Hser et al, 2015). Kejadian-kejadian ini merupakan faktor yang menyebabkan seseorang untuk mulai menggunakan narkoba, meneruskan penggunaan narkobanya, menghentikan penggunaan narkoba atau menggunakan narkoba kembali. Dengan mengacu pada tinjauan life course ini maka seseorang menjadi pengguna narkoba tidak dapat dilihat sebagai akibat sebuah kejadian semata tetapi merupakan sebuah proses adaptasi dinamis yang berubah sesuai dengan konteks perjalanan hidupnya (Hser et al, 2015; Blomqvist, 2004). Pada bagian ini akan digambarkan perjalanan penggunaan narkoba sebagai sebuah dinamika yang kompleks. Data yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan penggunaan narkoba ini berasal dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian HIV dan AIDS Atma Jaya tentang jaringan penggunaan narkoba suntik dan program perawatan ketergantungan narkoba melalui terapi metadon[3]. Dalam dua penelitian ini, tidak ada informan yang memiliki pekerjaan tetap di sektor formal. Usia berkisar 22-40 tahun. Mayoritas pekerjaan mereka berada di bidang sektor informal, misalnya tukang parkir, ojek, jasa kredit, pekerja seks, dagang kecil-kecilan (terpal, kayu, bensin, baju). Ada pula yang mengaku melakukan tindakan kriminal (merampok, menjambret) sebagai salah satu pekerjaan serabutan yang dilakukannya. Sumber pendapatan lainnya adalah orang-orang terdekat seperti istri dan orang tua yang secara rutin memberikan uang untuk responden.

Sebagai sebuah awalan, pertanyaan yang ingin dijawab adalah mengapa seseorang menggunakan narkoba? Sebagian besar informan dari dua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman mereka menggunakan napza suntik sudah cukup lama, antara 5 hingga 15 tahun. Ini berarti bahwa mereka mulai menggunakan napza rata-rata berusia 18-19 tahun bahkan ada sebagian yang lebih muda. Umumnya pengguna narkoba tidak langsung menggunakan napza jenis suntik, namun dimulai dengan mengkonsumsi jenis lain seperti ganja, inex, pil BK, ecstacy, shabu dan alkohol. Latar belakang keluarga mereka tidak semuanya berasal dari keluarga yang ‘berantakan’ tetapi sering digambarkan sebagai keluarga yang ‘normal’. Beberapa jalan yang ditempuh untuk mulai menggunakan narkoba misalnya karena pengaruh teman, ingin diterima oleh jaringan pertemanannya atau sebagai ‘pelarian’ untuk perempuan misalnya karena pasangannya juga merupakan pengguna narkoba atau mengalami kekerasan dari pasangannya. Ada pula yang menggambarkan menggunakan narkoba ketika berada di tahanan atau penjara. Gambaran ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba bisa dilihat sebagai ‘penyakit menular’ yang dikenalkan, diperkuat dan dipertahankan dalam suatu jaringan sosial tertentu dari individu yang bersangkutan dari pada sebuah akibat dari atribut sosial dari para pecandu karena tidak semua orang yang memiliki kesamaan atribut sosial menjadi terlibat dalam penggunaan narkoba sehingga berkembang menjadi bentuk ketergantungan.

Penggunaan narkoba khususnya jenis opiat cenderung lama, seperti yang telah digambarkan oleh informan dalam penelitian tersebut. Penggunaan jenis narkoba secara ‘bertahap’ dalam masa awal penggunaan narkoba telah mendorong ketergantungan tidak saja pada satu jenis narkoba saja tetapi juga jenis-jenis narkoba yang lain. Selama menggunakan heroin, beberapa jenis narkoba, seperti inex dan alkohol masih dikonsumsi hingga saat ini bersamaan dengan penggunaan putauw. Jenis-jenis lainnya yang juga masih digunakan hingga kini: shabu, obat-obatan medis (alganax, sanax, afrazolan, valium, chlozaril, camlet, tramadol) dan metadon. Obat-obatan medis biasanya digunakan bersama heroin untuk meningkatkan efek heroin, mengatasi gangguan tidur dan mengurangi efek putus obat. Lamanya menggunakan narkoba ini pada sisi yang lain menunjukkan bahwa ada efek positif yang diperoleh oleh seseorang ketika mulai menggunakan narkoba seperti memiliki teman yang lebih banyak, memiliki aktivitas yang berbeda dengan sebelumnya atau menemukan sesuatu yang menyenangkan. Hal ini pula yang mendorong mereka mengalami ketergantungan atau tidak mampu mengontrol penggunaan narkobanya dan kemudian memiliki gaya hidup yang disebut dengan ‘junkie’ (Stimson, 1973).

Banyak upaya dilakukan oleh pengguna narkoba untuk bertahan menggunakan narkoba ini sebagai sebuah bentuk transisi di dalam penggunaan narkobanya. Sayangnya banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu untuk mendukung secara finansial kebutuhan narkobanya. Akibatnya banyak dari mereka melakukan tindak kriminal seperti digambarkan oleh seorang informan berikut ini:

”Saya semalem sekitar pukul 8 berada 4 orang ya saya pak ya, mau merencanakan beli putaw. Karena uangnya tak ada ya pak ya.. Akhirnya saya berempat ni berencana buat…, saya.. maaph yaa pak… Saya maling dulu. Akhirnya sampe.. akhirnya saya dapet uang itu sekitar 60 rebu, ya kan.. 60 ribu mungkin kalo dibagi-bagi kan yak.. ga cukup pak. Cuma 15 ribu-15 ribu… akhirnya tu duit saya beliin, sepaket. Saya jalan berdua ama kawan saya, akhirnya saya beli ke boncos dapet sepaket, saya pake. … Berempat… berempat” (IDU-02)

Situasi penggunaan narkoba tidak selalu hanya berfokus pada satu jenis narkoba saja, tetapi menunjukkan penggunaan yang bersifat polydrug merupakan hal yang umum ditemukan pada pecandu. Selain karena situasi pasar narkoba yang sangat dinamis baik dari sisi ketersediaan dan harga, perubahan lingkungan pertemanan dan efek tambahan juga mempengaruhi pola penggunaan narkoba seseorang. Oleh karenanya menjadi cukup sulit untuk mendefinisikan bahwa seseorang memiliki ketergantungan dengan satu jenis narkoba dan oleh karena masing-masing jenis narkoba ini memiliki efek yang berbeda maka cukup sulit pula bagi mereka tidak meninggalkan narkoba, selalu ada narkoba yang menjadi substitusi bagi narkoba yang menjadi pilihan utamanya.

Meski secara keseluruhan mereka telah menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang lama, tetapi di dalam masa itu sebagian dari mereka pernah berhenti menggunakan narkoba dalam jangka waktu tertentu karena ada kejadian-kejadian penting dalam hidupnya, misalnya masuk ke dalam perawatan narkoba, situasi keluarga, situasi ekonomi, kejenuhan atau karena masuk penjara. Bagi sebagian pengguna narkoba, masa-masa ’bersih’ (tidak menggunakan narkoba) biasanya masa ’bersih’ hanya berlangsung selama beberapa bulan dan kemudian menggunakan narkoba kembali (relapse). Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bagi pengguna narkoba sebenarnya bukan pada berhenti menggunakan napza tetapi justru mempertahankan ‘kebersihan’ dari penggunaan narkoba. Hal ini seperti tergambar dalam karakteristik dari pasien rumatan metadon yang merupakan terapi substitusi untuk heroin yang hampir dua pertiganya masih menggunakan narkoba lain, termasuk heroin. Ada banyak alasan penggunaan narkoba lain di samping metadon ini misalnya mengurangi efek samping metadon, penguruh jaringan pertemanan, terapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak memiliki aktivitas (pekerjaan) lain, tidak bisa lepas dari ‘ritual’ menggunakan narkoba atau adanya motif ekonomi dimana mengikuti metadon sebagai alternatif terbatasnya uang untuk membeli heroin.

Sementara itu, sebagian pengguna narkoba yang lain mampu bertahan untuk tidak menggunakan narkoba atau patuh terhadap terapi ketergantungan narkoba yang sedang diikutinya dengan tidak menggunakan narkoba lain sehingga hidupnya menjadi lebih stabil dan bisa lebih produktif. Faktor keluarga, motivasi diri dan modal sosial dari pengguna narkoba tersebut diketahui berkontribusi positif terhadap titik balik (turning point) bagi untuk bertahan tidak menggunakan narkoba setelah mengalami kejadian-kejadian penting yang terkait dengan penggunaan narkobanya. Misalnya hal ini bisa diihat pada cerita seorang pecandu di bawah ini:

Kalau saya sih keluarga dan, terutama istri kita. Ya, nomor duanya keluarga kita. Keluarga kita kan mungkin gak mau ngelihat anaknya, masa ya anaknya begitu terus. Gitu kan. Kan mau anaknya juga benar. Tapi alhamdulilah, setelah kita metadon tuh, keluarga kita tuh ngelihat perubahan itu. Wah jauh banget, benar-benar jauh dari yang dulu kita masih kelihatan pakau. Jauh deh (IDU-01)

Gambaran di atas menunjukkan bahwa ada masa dimana pengguna narkoba memutuskan atau dipaksa memutuskan untuk berhenti dari ketergantungannya dengan penggunaan narkobanya. Behenti bukan persoalan yang mendasar tetapi justru mempertahankan untuk tidak menggunakan narkoba merupakan tantangan yang paling besar. Banyak faktor yang menjadi pemicu untuk mempertahankan ‘kebersihan’ ini. Perawatan narkoba meski memainkan peran yang penting untuk berhenti menggunakan narkoba tetapi bukan merupakan cara satu-satunya (necessary and sufficient) untuk mengatasi adiksi. Peran dari lingkungan dan dukungan orang lain atau modal sosial juga memiliki peran yang penting untuk mendukung secara berkelanjutan bagi pecandu untuk keluar dari ketergantungan narkoba. Sementara bagi yang masih dalam situasi keluar dan masuk dalam penggunaan dan ketergantungan napza, diperlukan insentif yang lebih besar yang secara kontekstual sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya baik dari sisi lingkungan, dukungan sosial, motivasi diri, keluarga dan sama halnya insentif yang ditawarkan dari penyedia layanan ketergantungan narkoba.

Implikasi bagi Kebijakan Narkoba

Gambaran tentang perjalanan penggunaan narkoba di atas telah menunjukkan bagaimana dinamika yang kompleks dimana tidak ada satu cara yang sama bagi seseorang masuk dan tergantung dengan narkoba, demikian pula dalam masa penggunaan aktifnya diwarnai dengan berbagai macam pencarian secara terus menerus terkait dengan efek narkoba yang digunakan sehingga menjadi semakin dalam tergantung dengan narkoba, serta cara seseorang keluar dari penggunaan narkobapun juga begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti digambarkan oleh Blomqvist (2004) bahwa ada empat narasi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana perjalanan penggunaan narkoba seseorang yang mengimplikasikan pada bagaimana menyikapi hal tersebut ke dalam kebijakan narkoba termasuk dalam kebijakan perawatan narkoba[4].

Isu pertama yang harus dipertimbangkan dalam mengakomodasi narasi perjalanan penggunaan narkoba ke dalam kebijakan narkoba adalah bagaimana pembuat kebijakan narkoba ini memandang penggunaan narkoba? Ada dua cara yang bisa digunakan untuk melihat penggunaan narkoba ini yaitu isu menyalahkan (blame) atau isu mengendalikan (control). Untuk isu yang pertama maka seseorang harus bertanggungjawab terhadap masalah yang disebabkannya. Isu yang kedua lebih menekankan pada seberapa jauh seseorang harus bertanggungjawab dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada empat pendekatan dalam kebijakan narkoba yang bisa dikembangkan berdasarkan logika ini (Blomqvist, 2004). Pertama, pendekatan moral yang menekankan aspek hukuman dan penghargaan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa penggunaan narkoba adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab karena telah menyebabkan masalah bagi dirinya dan orang lain sehingga secara moral pantas untuk dihukum. Kedua, pendekatan medis dimana penggunaan narkoba terjadi bukan semata-mata karena ketidakmampuan seseorang untuk menangani akibatnya tetapi karena ada faktor lain yang tidak mungkin diselesaikan oleh orang yang bersangkutan. Untuk itu agar bisa menyelesaikan permasalahan ketergantungannya maka orang tersebut harus meminta bantuan pihak lain yang lebih mengetahuinya. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan spiritual dimana pada saat yang sama seseorang dinilai mampu bertanggungjawab atas permasalahan yang muncul tetapi pada sisi yang lain dia dinilai tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk itu, seseorang perlu kekuatan yang lebih besar atau tinggi untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar. Keempat adalah compensatory approach dimana pengguna narkoba merupakan seseorang yang mengalami hambatan dan kesulitan yang diakibatkan oleh situasi sosial tetapi pada dasarnya mampu bertanggungjawab dan mampu menyelesaikan persoalannya sehingga mereka perlu dibantu berdasarkan kapasitas mereka agar berdaya seperti halnya orang-orang yang lain.

Jika menilik kebijakan narkoba yang saat ini berlaku di Indonesia, tampak sekali bahwa ketiga pendekatan (moral, medik dan spiritual) merupakan pendekatan yang dominan dimana pemenjaraan, rehabilitasi medis dan sosial merupakan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan narkoba. Pendekatan-pendekatan ini jelas mengabaikan bagaimana seseorang masuk ke dalam penggunaan narkoba atau keluar dari penggunaan narkoba seperti digambarkan pada bagian sebelumnya. Demikian pula, pendekatan ini juga mengabaikan faktor-faktor lain yang terbukti bepengaruh terhadap perjalanan penggunaan narkoba secara individual. Misalnya bahwa kenyataan bahwa penggunaan kembali (relapse) sebagai episode yang berulang dalam penggunaan narkoba tidak diperhatikan karena model yang dikembangkan adalah model perawatan bagi mereka yang baru pertama kali masuk rehab atau mereka yang memiliki motivasi yang kuat untuk berhenti. Pusat-pusat rehabilitasi yang dikembangkan saat ini cenderung belum menyentuh substansi bahwa ketergantungan sebagai sebuah permasalahan yang kronis menuntut perawatan dengan jangka panjang. Demikian pula pelaksanaan terapi metadon yang masih memberikan sanksi kepada pasien yang ketahuan menggunakan heroin atau narkoba lain selama masa terapinya. Sebagai sebuah rumatan, program metadon seringkali dianggap sebagai bentuk perawatan jangka pendek baik oleh pasien maupun oleh penyedia layanan.

Kebijakan narkoba yang dikembangkan diharapkan juga memperhatikan compensatory approach dimana isu-isu di luar pengguna narkoba juga memperoleh perhatian karena permasalahan narkoba tidak semata-mata bisa diselesaikan oleh mereka yang mengalami kecanduan tetapi mereka akan lebih mampu jika faktor lingkungan dan kontekstual bisa diperhatikan lebih kuat lagi. Kebijakan perawatan narkoba perlu melihat dimana posisi pengguna narkoba ini dalam perjalanan penggunaan narkobanya, memahami kebutuhan dan pendangannya tentang kecanduan itu sendiri, membangun kapasitas personal dan sosialnya serta mampu mengidentfikasi potensi kekuatan-kekuatan pemulihan lain bagi pencandu (Cloud & Granfield, 2004). Dengan kata lain, bahwa partisipasi pecandu di dalam proses pemulihan ketergantungan napza menjadi vital jika kebijakan perawatan narkoba ini ingin berhasil. Bahwa partisipasi ini akan tergantung oleh posisi dimana pengguna narkoba ini berada dalam perjalanan dan transisinya di dalam masa penggunaan narkobanya. Selain isu perawatan, isu promosi untuk melakukan pencegahan terhadap penggunaan napza pun menjadi isu yang perlu dipikirkan berdasarkan pemahaman tentang perjalanan penggunaan narkoba. Pemahaman tentang perjalanan penggunaan narkoba ini pada akhirnya harus melihat bahwa lebih penting untuk mempromosikan suatu aktivitas yang lebih menarik (insentif) dari pada mengembangkan kampanye ‘berkata tidak kepada narkoba’ .

Penutup

Tulisan ini telah sekilas menggambarkan bagaimana tinjauan life course bisa memberikan gambaran yang lebih bervariasi dibandingkan jika hanya menunjukkan penggunaan narkoba hanya sebagai sebuah episode dalam hidup seseorang. Beberapa cerita yang telah digambarkan telah menggambarkan bahwa penggunaan napza mencakup banyak sekali episode dimana berbagai episeode ini akan menjelaskan berbagai cara bagaimana seseorang masuk di dalam dunia narkoba, seberapa berat atau ringannya seseorang mengalami ketergantungan narkoba serta berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang keluar dari ketergantungan narkoba. Kebijakan yang berisifat compensatory harus diperkuat karena pendekatan ini memungkinkan untuk mengakomodasi berbagai pengalaman-pengalaman dari pengguna narkoba dalam menjalani perjalanan penggunaan narkobanya.

————————

Rujukan

Blomqvist, Jan, Sweden’s “War on Drugs” in the Light of Addicts’ Experiences in Pia Rosenqvist & Jan Blomqvist & Anja Koski-Jännes & Leif Öjesjö (eds.)Addiction and Life Course, NAD Publication 44, Nordic Council for Alcohol and Drug Research 2004, Helsinki, 282 p.

Cloud, William & Granfield, Robert: A Life Course Perspective on Exiting Addiction: The Relevance of Recovery Capital in Treatment, in Pia Rosenqvist & Jan Blomqvist & Anja Koski-Jännes & Leif Öjesjö (eds.)Addiction and Life Course, NAD Publication 44, Nordic Council for Alcohol and Drug Research 2004, Helsinki, 282 p.

Hser, Yih-Ing, Hamilton, A , Niv, N, Understanding Drug Use Over the Life Course: Past, Present, and Future, J Drug Issues. 2009 January ; 31(1): 231–236

Hser, Yih-Ing; Evans, Elizabeth; Grella, Christine; Ling, Walter; Anglin, Douglas, Long-Term Course of Opioid Addiction, Harvard Review of Psychiatry, March/April 2015 – Volume 23 – Issue 2 – p 76–89 doi: 10.1097/HRP.0000000000000052

PPH Unika Atma Jaya, Phase 1 – Pilot study on Prevention of HIV Transmission to the Sex Partners of Infected Individuals – IDU Population, UIC – PPH Unika, 2012;

PPH Unika Atma Jaya, Penelitian Operasional Penguatan Layanan Terapi Rumatan Metadon di 5 Puskesmas di DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan – PPH Unika Atma Jaya 2015

Stimson, G. V. (1973): Heroin and behaviour. Shannon: Irish University Press

 

 

 

 

[1] Disampaikan pada kuliah umum, Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015, Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), Jakarta 15 Oktober 2015

[2] Peneliti pada Pusat Penelitian HIV dan AIDS , Unika Atma Jaya

[3] PPH Unika Atma Jaya, Phase 1 – Pilot study on Prevention of HIV Transmission to the Sex Partners of Infected Individuals – IDU Population, UIC – PPH Unika, 2012; PPH Unika Atma Jaya, Penelitian Operasional Penguatan Layanan Terapi Rumatan Metadon di 5 Puskesmas di DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan – PPH Unika Atma Jaya 2015

[4] Keempat bentuk narasi ini adalah: pertama, ‘maturation story’ yang menggambarkan bahwa penggunaan narkoba karena proses pengasuhan yang buruk dan bebas dari ketergantungan narkoba ini merupakan bentuk kesadaran bahwa sesuatu hal lain yang harus dilakukan; kedua, ‘willpower story’ dimana seseorang masuk ke dalam dunia narkoba karena ingin mengekspresikan kehendak bebasnya, namun pada akhirnya disadari bahwa biaya untuk memperoleh hal tersebut tidak sebanding dengan dampak buruk yang diterimanya sehingga mendorong untuk mencari pencarian dalam bentuk yang lain (keluarga, pekerjaan baru, dll); ketiga, ‘liberation story’ dimana masa kecil yang terabaikan dan penggunaan narkoba merupakan cara untuk menghilangkan depresinya atau sebuah bentuk self-medication sehingga recovery merupakan digambarkan sebagai cara untuk menghadapi realitas; keempat, ‘conversion story’ dimana penggunaan narkoba merupakan bentuk penyangkalan dan permasalahan yang selalu berkelanjutan hingga seseorang sadar bahwa ia harus memilih kehancuran atau meminta bantuan.

Diskriminasi Terhadap Anak Dengan HIV

Diskriminasi Terhadap Anak Dengan HIV

Ilustrasi npzahivaids.sulselprov.go.idMata Nenek Arni berkaca-kaca. Perlakuan diskriminatif terhadap cucunya, Rahmat, yang ditolak bersekolah karena berstatus HIV positif, selalu membuat ia menangis. Padahal kejadian itu sudah enam tahun berlalu. “Nenek selalu dihantui rasa bersalah karena menceritakan penyakit Rahmat waktu itu kepada kepala sekolah. Sejak itu, Nenek sebisa mungkin merahasiakan status HIV-nya kepada siapa pun,” tuturnya.

Nenek Arni tidak sendirian. Saya percaya ada banyak kasus diskriminasi lainnya di lingkungan sekolah akibat status pengidap HIV. Ke depan, kasus semacam ini bisa lebih banyak lagi karena orang dengan HIV positif terus meningkat. Saat ini saja jumlah anak dengan HIV yang dilaporkan di Indonesia mencapai 3.408 orang, sedangkan jumlah orang dewasa dengan HIV positif adalah 134.042 orang (Ditjen P2PL, 2014).

Lanjutkan baca

Antiretroviral (ARV) untuk anak dengan HIV di Indonesia : Sudah siapkah?

Antiretroviral (ARV) untuk anak dengan HIV di Indonesia : Sudah siapkah?

Ilustrasi ARV | womenshealthency.comLebih dari dua dekade sudah program penanggulangan HIV dan AIDS hadir di Indonesia. Sayangnya, program penanggulangan HIV dan AIDS yang cukup komprehensif masih difokuskan hanya pada kelompok beresiko tinggi seperti pengguna napza suntik (penasun), pekerja seks (PS), waria, laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki (LSL), warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan laki-laki beresiko tinggi (LBT). Ada kelompok-kelompok yang kemudian tidak dianggap cukup rentan seperti ibu rumah tangga dan anak. Sementara itu sudah sejak tahun 2006 pemerintah Indonesia menyediakan obat ARV gratis bagi ODHA dalam rangka menekan jumlah kematian karena AIDS. Sayangnya lagi, ARV dengan jenis yang cukup beragam baru tersedia bagi ODHA dewasa, sementara ARV khusus anak masih sangat sedikit jumlah dan jenisnya.

Lanjutkan baca