Penyakit jiwa pada pasien HIV-positif kebanyakan diabaikan

Penyakit jiwa pada pasien HIV-positif kebanyakan diabaikan

Walau kelainan jiwa, misalnya depresi dan demensia, lazim dikaitkan dengan HIV, kebanyakan kelainan itu tidak didiagnosis di Afrika Selatan. Ketiadaan sumber daya manusia dan keuangan untuk layanan kesehatan jiwa adalah alasan utama, para peneliti mengatakan.

Tim ilmuwan dari fakultas penyakit dan kesehatan jiwa di Universitas Cape Town (UCT) sudah mulai merancang pedoman untuk membantu perawat dan konselor kepatuhan di Afrika Selatan agar menskrining pasien HIV-positif secara rutin terhadap kelainan jiwa dan agar dapat menatalaksana, mengobati dan merujuk pasien secara lebih baik.

Namun, petugas kesehatan belum mampu memakai pedoman itu secara efisien, apabila Departemen Kesehatan (DoH) Afrika Selatan tidak menyediakan anggaran yang cukup untuk bidang ini.

Menurut South African Depression and Anxiety Group (SADAG), organisasi pendukung dan advokasi kesehatan jiwa, DoH membelanjakan kurang dari 1% dari anggaran kesehatan nasionalnya untuk layanan kesehatan jiwa. Hanya 7% dari pusat kesehatan di Afrika Selatan yang memiliki tim khusus untuk kesehatan jiwa, sementara hanya 9% tempat tidur di rumah sakit yang disediakan untuk pasien penyakit jiwa.

“HIV menyerang otak secara cepat, oleh karena itu kami melihat peningkatan pada seluruh kelainan kejiwaan [pada pasien HIV-positif],” dijelaskan oleh John Joska ahli saraf-jiwa HIV UCT, yang memimpin penelitian tentang alat skrining kesehatan jiwa.

“Sayang sekali, penyakit jiwa tidak dipandang sebagai bagian yang menyatu pada perawatan Odha yang memakai pengobatan antiretroviral (ART). Akibatnya, pasien kurang didiagnosis atau kurang diobati.”

HIV menyokong secara langsung terhadap depresi, demensia dan penyakit jiwa lain. Tekanan psikososial akibat kehilangan hubungan, menghadapi status sebagai HIV-positif dan kematian menambah tekanan pada kesehatan kejiwaan, dijelaskan oleh Joska. Selain itu, ARV juga dapat menyebabkan efek samping buruk terhadap kesehatan jiwa pasien.

“Depresi paling sedikit dua kali lebih umum pada Odha dibandingkan orang yang HIV-negatif,” dia mengatakan, menunjukkan bahwa hampir sepersepuluh pasien HIV-positif berniat bunuh diri.

Penelitian pada 2005 oleh rekan profesor Rita Thom dari bagian psikiatri di Universitas Witwatersrand di Johannesburg, yang melakukan survei pada 302 pasien yang berkunjung ke empat klinik ARV di Gauteng dan Limpopo, menemukan satu dari lima Odha menderita depresi dan kelainan jiwa.

Akibatnya, mereka tidak patuh pada pengobatan, berhenti memeriksakan diri dan lebih berisiko terhadap kesakitan dan kematian.

“Penyakit jiwa, misalnya depresi juga menambah penekanan pada kekebalan,” dikatakan oleh Joska. “Mereka lebih cepat menjadi sakit, kemudian lebih sering memakai layanan kesehatan, lebih sering dirawat inap dan memiliki mutu hidup yang LEBIH RENDAH.”

Walaupun skrining kesehatan jiwa secara teoretis adalah bagian dari pedoman pengobatan HIV yang dikeluarkan DoH, petugas kesehatan pemerintah tidak menskrining secara rutin terhadap kelainan jiwa.

“Pusat perawatan kesehatan primer sudah kewalahan dan kekurangan staf. Petugas kesehatan sering tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menemukan penyakit jiwa atau tidak punya cukup waktu untuk memperhatikan setiap pasien untuk menemukannya,” Thom mengatakan, menambahkan bahwa hanya 5% pasien HIV dengan penyakit jiwa yang ditentukan di Afrika Selatan.

Sue Roberts, perawat dan manajer proyek di klinik AIDS Thembalethu di Rumah Sakit Helen Joseph di Johannesburg, sepakat: “Kelangkaan sumber daya manusia adalah masalah yang sangat besar. Walaupun petugas kesehatan memiliki keterampilan itu, kebanyakan tidak memiliki waktu yang diperlukan untuk konsultasi secara mendalam dengan pasien untuk mendiagnosis penyakit jiwa.”

Roberts menambah catatan bahwa di luar pusat perkotaan, persediaan obat untuk mengobati kelainan jiwa tidak selalu tersedia dan sistem rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa belum ada.

“Hal itu menunjukkan mengapa sangat sulit untuk menolong orang yang sakit jiwa, bahkan setelah mereka didiagnosis,” dikatakan oleh Elizabeth Matare, CEO SADAG. “Ini adalah kekhawatiran yang menyedihkan. Diperlukan tindakan segera, tekad secara politis dan pengakuan masyarakat tentang hubungan erat antara HIV dan kesehatan jiwa. Odha adalah 36 kali lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri.”

SADAG berpendapat bahwa 10-15% anggaran kesehatan Afrika Selatan perlu ditujukan bagi kesehatan jiwa. “Para politikus perlu menyadarinya, dalam jangka panjang akan lebih mahal untuk mengabaikan masalah daripada menyediakan pengobatan,” Matare menjelaskan.

Francois Venter, direktur klinis Reproductive Health and HIV Research Unit (RHRU) di Universitas Witwatersrand, sepakat bahwa tanpa anggaran yang sesuai, layanan kesehatan jiwa tidak dapat diperbaiki. “Apabila kesehatan jiwa, dan keterkaitannya dengan HIV, tidak diutamakan dalam sistem dan kita tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan, maka pengobatan akan menjadi basa-basi.”

“Sangat mengecewakan. Layanan kesehatan jiwa masyarakat adalah sedikit dan jauh di Afrika Selatan karena kita tidak memiliki komitmen dan sumber daya dari departemen kesehatan nasional,” ditambahkan oleh Thom.

Perawatan kesehatan jiwa umumnya dilakukan di bagian khusus di rumah sakit tersier, sementara hampir tidak pernah ditawarkan di tingkat layanan kesehatan primer – di klinik yang merupakan pintu masuk pada layanan kesehatan bagi sebagian besar warga Afrika Selatan.

Sudah sejak Agustus 2007, tim kerja ahli jiwa nasional mengajukan permohonan kepada DoH, lalu dipimpin oleh Manto Tshabalala-Msimang, menyediakan usulan cara untuk meningkatkan pemaduan layanan kesehatan jiwa dan perawatan serta pengobatan HIV. DoH mengakui telah menerima usulan tersebut tetapi belum menanggapinya, dikatakan oleh Joska.

Idealnya, pusat kesehatan primer harus menjadi satu tempat terpadu untuk tes dan konseling secara sukarela (voluntary counselling and testing/VCT), perawatan dan pengobatan HIV, pengobatan infeksi oportunistik misalnya tuberkulosis, dan perawatan kesehatan jiwa, digabungkan dengan sistem rujukan ke rumah sakit untuk perawatan khusus dan akut.

Alat skrining diartikan sebagai langkah awal untuk mengubah hal ini. Fase pertama penelitian akan diselesaikan pada Juli 2009, dan Joska berencana untuk mempresentasikan hasilnya kepada DoH di Western Cape dan juga kepada LSM yang melatih konselor lay. (Kristin Palitza, Inter Press Service)

Artikel asli: Mental Illness in HIV-Positive Patients Largely Ignored

http://spiritia.or.id/news/bacanews.php?nwno=1490

Bantuan Asing dan Upaya Penanggulangan AIDS di Indonesia

Bantuan Asing dan Upaya Penanggulangan AIDS di Indonesia

Pada akhir bulan Maret 2007, aktivis AIDS di Indonesia dikejutkan dengan berita penghentian sementara dana Global Fund di Indonesia. Selama ini Indonesia menerima bantuan asing untuk melaksanakan upaya penanggulangan AIDS di Indonesia dalam jumlah yang cukup besar. Bantuan tersebut berasal dari dana bantuan bilateral antar pemerintah, lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Ford, Yayasan Rockefeller, Yayasan Asia, dan juga dana PBB melalui Global Fund. Bantuan dana Global Fund jumlahnya jutaan dolar dan digunakan untuk berbagai kegiatan diantaranya konseling dan testing sukarela, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi serta bantuan obat AIDS terutama obat AIDS lini dua. Meski penghentian dana Global ini masih  bersifat sementara namun cukup menimbulkan kehebohan di kalangan aktivis AIDS. Beragam tanggapan timbul mulai dari yang menyalahkan pihak  pengelola Indonesia sampai ajakan untuk mulai memikirkan upaya penanggulangan AIDS yang lebih bersandarkan kekuatan sendiri. Sampai saat ini bantuan asing dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia diperkirakan mencapai 70% biaya penanggulangan secara keseluruhan.

Bantuan dan Ketergantungan

Bantuan dana asing maupun bantuan teknis dapat meningkatkan kemandirian penerima namun juga dapat menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan. Sedikitnya terdapat tiga bentuk pendekatan bantuan asing yaitu :

  1. Bantuan diberikan dengan catatan penerima bantuan harus menyesuaikan diri dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemberi bantuan. Dalam bentuk ekstrim, syarat tersebut dapat berupa perubahan cara berpikir, kebiasaan bahkan budaya masyarakat  penerima. Penerima bantuan dianggap tidak berhasil melakukan penanggulangan AIDS karena kebiasaan dan kebudayaannya kurang mendukung. Untuk itu kebiasaan bahkan kebudayaan penerima perlu meniru kebiasaan dan budaya pemberi bantuan. Pendekatan ini akan menyebabkan penerima kehilangan jati diri dan program hanya akan didukung kelompok elit dan tak mampu menembus masyarakat luas. Bahkan pendekatan ini cenderung memicu wacana yang kontra-produktif untuk upaya penanggulangan AIDS di Indonesia.
  2. Bantuan diberikan dengan pemahaman penerima kurang mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Dukungan yang diberikan berupa tenaga ahli dan dana. Namun,  dukungan ini kurang memperhatikan potensi lokal. Dukungan diberikan atas dasar pengalaman negara pemberi bantuan. Pendekatan ini mungkin berhasil mendorong program namun keberhasilan ini hanya bersifat sementara karena jika bantuan dihentikan program pun akan berhenti pula.
  3. Pendekatan ketiga lebih memahami sumberdaya setempat dan memberikan bantuan  sesuai kebutuhan lokal. Dukungan diberikan untuk meningkatkan kemampuan lokal yang telah ada. Pendekatan ini memerlukan kesabaran namun jika dilakukan dengan baik akan dapat menumbuhkan kegiatan yang berkesinambungan. Oleh masyarakat penerima bantuan dianggap bersifat pelengkap terhadap kegiatan mereka. Meski bantuan dihentikan kegiatan masyarakat akan tetap  berjalan terus.

Bantuan asing terhadap upaya penanggulangan AIDS di Indonesia merupakan bantuan yang amat berarti karena pemerintah dan masyarakat Indonesia mempunyai sumber daya yang terbatas. Namun jika bantuan tersebut dilakukan melalui pendekatan pertama dan kedua maka yang akan dihasilkan adalah ketergantungan yang berkepanjangan. Bahkan dapat terjadi  bantuan asing bukanlah  memperkuat potensi masyarakat yang ada namun meruntuhkan inisiatif masyarakat karena kegiatan masyarakat yang ada harus bersaing dengan kegiatan baru yang didanai oleh lembaga donor internasional  yang mempunyai pengalaman dan dana yang amat mencukupi. Sebagian aktivis AIDS Indonaesia bahkan  meninggalkan kelompok dampingan mereka dan bergabung dengan kegiatan lembaga donor yang lebih menjanjikan fasilitas yang memadai.

Membangun Kemandirian

Upaya penanggulangan AIDS di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Strategi penanggulangan AIDS pertama disusun tahun 1994. Jadi upaya penanggulangan AIDS dapat dikatakan telah berjalan sepuluh tahun lebih. Namun banyak aktivis AIDS Indonesia yang merasa risau karena dalam perjalanan upaya penanggulangan AIDS ini semakin lama semakin bergantung pada bantuan asing. Dalam upaya penanggulangan AIDS memang tak ada negara yang akan dapat menjalankannya sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Namun sifat kerjasama hendaknya didasari oleh prinsip kesetaraan serta manfaat bagi kedua pihak. Sudah waktunya dilakukan pemikiran ulang terhadap upaya penanggulangan AIDS agar Indonesia tidak makin tergantung pada bantuan asing. Kita harus membayangkan suatu waktu bantuan asing semakin menurun dan  kita harus mampu mandiri . Untuk itu perlu perubahan sikap. Sikap baru  yang perlu ditumbuhkan untuk membangun kemandirian adalah kesederhanaan dan menghapuskan keistimewaan.

Kesederhanaan diperlukan untuk menunjang program yang berhasil guna. Kebiasaan untuk mengadakan acara-acara mewah di hotel berbintang, kunjungan rombongan  ke luar negeri, biaya konsultan, biaya transportasi, dan akomodasi yang mahal perlu dikurangi dan dialihkan menjadi biaya untuk program yang nyata bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat kita masih amat membutuhkan dana untuk penyuluhan, pencegahan, dan dukungan dan terapi.

Pada pertemuan nasional AIDS ketiga di Surabaya, Prof. Yusuf Barakbah dari Universitas Airlangga sudah mulai mengemukakan agar masyarakat tidak lagi mendiskriminasi orang dengan HIV/AIDS namun sekaligus beliau juga menyampaikan agar AIDS diperlakukan sama dengan penyakit infeksi atau penyakit kronik lainnya. Dengan mengintegrasikan layanan HIV/AIDS ke layanan kesehatan yang sudah ada, biaya  akan dapat dihemat. Orang dengan HIV/AIDS (Odha) tidak ingin didiskriminasi namun sebenarnya  mereka  juga tidak ingin diistimewakan.

Dalam kunjungan Direktur Jenderal UNAID, Dr. Peter Piot di Indonesia, beliau  menegaskan bahwa Indonesia sedang berada di tepi jurang. Tergantung pada kita semua apakah kita akan tetap  berada di  tepi jurang ataukah kita akan jatuh ke jurang yang dalam sehingga sulit untuk bangkit kembali. Pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan bisnis perlu menumbuhkan kepedulian agar kita tak terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Kita memang masih memerlukan bantuan asing namun kita juga  perlu menumbuhkan sikap bahwa kita harus melaksanakan upaya penanggulangan AIDS  di Indonesia dengan lebih mengutamakan potensi nasional kita. Penghentian sementara bantuan dana Global Fund hendaknya kita jadikan momentum untuk menggalang potensi nasional itu.

(Samsuridjal Djauzi, Kelompok Studi Khusus AIDS FKUI/RS Ciptomangunkusumo Jakarta )

https://samsuridjal.wordpress.com/bantuan-asing-dan-upaya-penanggulangan-aids-di-indonesia/

Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Jalinan kemitraan yang kuat antara program AIDS nasional dan organisasi masyarakat sipil (civil society) akan meningkatkan komitmen politik untuk menanggulangi epidemi di Asia Pasifik. Menurut sebuah hasil survey sebelum ICAAP VIII berlangsung, konsultasi terbuka –termasuk dengan komunitas, pemimpin lokal, dan jaringan Odha- akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan kapasitas lokal untuk memonitor respons nasional terhadap HIV/AIDS.

Program AIDS pemerintah harus memasukkan unsur masyarakat sipil, sehingga para pemerintah akan paham tentang isue-isue di lapangan dan bagaimana AIDS mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara mereka.

”Jelas sekali kurangnya komitmen politik di kawasan ini saat ini – jika kita memiliki komitmen yang cukup maka kita dapat menghentikan epidemi HIV/AIDS,” kata Andy Quan dari AFAO Australia. ”Di Asia terdapat stigma dan diskriminasi yang berarti pemerintah tidak ingin bekerja dengan orang yang hidup dengan HIV/AIDS, apakah mereka masyarakat rentan ataupun orang-orang ekonomi lemah.”

”Meskipun alasannya jelas bahwa pemerintah harus memberikan respon terhadap epidemi, tetapi pemerintah dan pejabat politik tidak terpapar langsung masalah HIV/AIDS, sehingga mereka seakan tidak bertanggungjawab jika tidak mengatasinya”.

”Dana yang kurang sering dijadikan alasan mengapa pemerintah tidak melakukan respons terhadap epidemi HIV/AIDS, padahal hal tersebut merupakan bentuk lemahnya komitmen pemerintah,” tegas Andy.

Survey yang diikuti lebih dari 500 orang dari 15 negara di Asia ini akan memberikan input kepada Commission on AIDS in Asia yang terdiri dari sembilan ahli ekonomi, epidemiologi, politikus dan perwakilan masyarakat sipil (Frika Iskandar dari Indonesia) yang bekerja di area HIV/AIDS. Di akhir tahun ini, mereka akan memberikan rekomendasi tentang sebuah cara-cara yang paling efektif dan terukur dalam memobilisasi para pemimpin untuk menghadapi epidemi HIV/AIDS secara lebih bemakna.

Hasil survey menegaskan bahwa masyarakat sipil harus berperan sebagai mitra sejajar dalam semua level pembuatan kebijakan dan implementasi program AIDS nasional.

Respons (tanya jawab) yang paling populer adalah survey ini adalah: ”Hal apakah yang paling dapat membantu upaya pengurangan stigma di negara dan komuitas Anda?” Terdapat empat jawaban utama responden, yaitu: mendorong keterbukaan masyarakat tentang HIV; diskusi tentang upaya pengurangan stigma kepada mass media; dukungan terhadap pelatihan dan pendidikan HIV terhadap wartawan dan editor; serta mendukung Odha untuk bicara tentang kehidupan dan stigma yang mereka alami”. Menurut responden, sebuah ”AIDS Watch” tingkat regional perlu dibentuk dan harus dikelola oleh: media/kelompok wartawan; akademisi; organisasi antar negara (seperti ASEAN); LSM internasional. (Husein Habsyi) (sumber: Tidings, 8th ICAAP Newspaper)

http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=print&sid=499

Metadon Mengurangi Risiko Penularan HIV Pada Pengguna Injeksi Narkoba

Metadon Mengurangi Risiko Penularan HIV Pada Pengguna Injeksi Narkoba

Terapi rumatan metadon terkait dengan risiko yang lebih rendah dari infeksi HIV di antara orang yang menggunakan narkoba suntikan. Berbagi jarum dan peralatan suntik lainnya merupakan sarana yang sangat efisien untuk menularkan HIV, hepatitis B dan C, dan patogen lain yang dapat ditularkan melalui darah. Program pertukaran dan distribusi jarum suntik telah terbukti dapat mengurangi risiko infeksi, dan terapi substitusi opiat dengan menggunakan metadon – yang diberikan sebagai pil atau cairan – juga mungkin memainkan peran dalam mengurangi insidensi HIV dalam populasi ini.

Dalam upaya untuk mengukur efek dari terapi substitusi opiat terhadap tingkat infeksi HIV di antara pengguna napza suntikan, Georgie McArthur dari University of Bristol, Julie Bruneau dari University of Montreal, dan sebuah tim internasional melakukan tinjauan sistematis dan meta analisis dari studi observasional prospektif yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan yang melihat pada hubungan ini.

Pencarian di Medline, Embase, PsychINFO, dan Cochrane Library mengidentifikasi 12 studi yang dipublikasikan yang menilai dampak dari terapi rumatan metadon terhadap infeksi HIV, dan para peneliti juga mencari data yang tidak dipublikasikan dari tiga studi tambahan. Secara keseluruhan, mereka menemukan bahwa penggunaan metadon terkait dengan penurunan risiko infeksi HIV sebesar 54% di antara para pengguna napza suntikan.

“Pengobatan substitusi opiat yang disediakan sebagai terapi rumatan terkait dengan pengurangan risiko infeksi HIV di antara orang yang menggunakan napza suntikan,” para peneliti menyimpulkan. “Namun, temuan ini dapat mencerminkan tingginya tingkat motivasi untuk mengubah perilaku dan mengurangi perilaku berisiko melalui penggunaan suntikan di antara orang yang menyuntikkan napza yang menerima pengobatan substitusi opiat.”

Di bawah ini adalah kutipan yang diedit dari siaran pers yang dikeluarkan oleh University of Montreal yang menjelaskan studi tersebut dan hasilnya.

Metadon Mengurangi Risiko Penularan HIV

Metadon mengurangi risiko penularan HIV di antara orang yang menyuntikkan napza. Hal ini diterbitkan oleh sebuah tim peneliti internasional dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal British Medical Journal (bmj.com). Anggota dalam tim ini termasuk Dr. Julie Bruneau dari CHUM Research Centre (CRCHUM) dan Department of Family Medicine di Université de Montréal.

“Terdapat bukti yang baik yang menunjukkan bahwa terapi substitusi opiat mengurangi mortalitas, morbiditas dan beberapa risiko perilaku menyuntik di antara orang yang menyuntikkan napza. Namun, sampai sekarang tidak ada estimasi kuantitatif dari dampak terapi substitusi opiat yang terkait dengan penularan HIV. Studi yang baru ini menyediakan bukti baru yang kuat yang menunjukkan hubungan antara pengobatan ini dan pengurangan risiko penularan HIV,” Dr. Bruneau (salah seorang dari enam peneliti yang bekerja dengan Dr. Matthew Hickman, peneliti utama dan seorang Profesor Public Health and Epidemiology di University of Bristol) mengatakan.

“Hasil ini penting karena terdapat peningkatan insidensi HIV yang dilaporkan di antara orang yang menyuntikkan napza di beberapa negara dalam beberapa tahun ini. Negara-negara tersebut tidak melegalkan atau sangat membatasi terapi substitusi opiat,” Dr. Bruneau menambahkan.

Penggunaan napza suntikan adalah faktor risiko utama dari penularan HIV dan AIDS. Diperkirakan bahwa sekitar 5%-10% dari infeksi HIV di seluruh dunia disebabkan oleh penggunaan napza suntikan. Metadon dan buprenorfin adalah obat yang biasanya diresepkan untuk pada pecandu dan sering diresepkan sebagai terapi substitusi opiat.

Hasil dari studi ini adalah buah dari usaha kolaborasi internasional. Pada peneliti dari AS, Kanada, Italia dan Australia melakukan tinjauan dan analisis yang dikumpulkan (yang juga dikenal dengan nama meta analisis) dari beberapa studi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari beberapa negara (termasuk AS, Kanada, Inggris, Belanda, Austria, Italia, Thailand, Puerto Rico dan China) untuk menentukan hubungan antara penggunaan terapi substitusi opiat dengan penularan HIV di antara para pengguna napza suntikan. Sembilan studi yang dipilih sebagian besar memiliki subyek studi laki-laki yang berusia antara 26 sampai 39 tahun dan secara keseluruhan mengumpulkan 819 insidensi infeksi HIV dari 23,608 orang-tahun masa tindak lanjut.

Setelah menganalisis studi ini, para peneliti menemukan bahwa terapi substitusi metadon terkait dengan pengurangan risiko infeksi HIV sebesar 54% di antara para pengguna napza suntikan. Terdapat perbedaan di antara studi, termasuk perbedaan tingkat latar belakang infeksi HIV, dan hal ini membuat para peneliti tidak bisa menghitung “pengurangan risiko mutlak” dari infeksi HIV yang dapat diterjemahkan pada semua pengaturan. Dan tidak semua studi melaporkan penyesuaian intervensi untuk memperhitungkan faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antara terapi substitusi opiat dan infeksi HIV. Namun dampak dari terapi substitusi opiat terhadap HIV adalah kuat dan konsisten dalam analisis yang lebih lanjut dari makalah ini. Terdapat bukti yang lemah yang menyarankan bahwa durasi yang lebih lama dari pajanan terapi substitusi opiat dapat terkait dengan manfaat yang lebih besar.

Bagi Dr. Bruneau, hasil penelitian ini mendukung promosi terapi substitusi opiat: “Terapi ini dapat mengurangi penularan HIV di antara para pengguna napza suntikan bukan hanya di negara dimana terdapat insidensi yang tinggi dari penyakit ini, namun juga di Quebec dimana terdapat peningkatan penggunaan opiat suntikan ilegal, terutama di antara kaum muda, dan dimana akses terhadap terapi substitusi opiat masih menjadi masalah.”

sumber:

http://dokterindonesiaonline.com/2012/12/03/metadon-mengurangi-risiko-penularan-hiv-pada-pengguna-injeksi-narkoba/

Premarital HIV testing: Are we aware of the consequences?

Premarital HIV testing: Are we aware of the consequences?

hiv_testAsti Widihastuti, Jakarta | Opinion | A new local regulation enforcing mandatory premarital HIV testing has just been endorsed by the Bogor city mayor, Bima Arya Sugiarto. It requires couples who wish to marry to conduct HIV tests to be able to gain their marriage certificates. This regulation comes in the wake of increasing cases of HIV and AIDS in Bogor.

Two kinds of HIV testing procedures are approved by the Health Ministry: voluntary counseling and testing and health provider-initiated testing and counseling. Both procedures include counseling and are not mandatory. For the latter service, one can decline to take the offered HIV test. Mandatory premarital HIV testing in Bogor will be the first regulation in Indonesia that obliges people to undergo HIV testing.

Mandatory premarital HIV testing has become a controversial requirement for issuing a marriage certificate in many countries, including in Southeast Asia, such as Malaysia and Cambodia. The proponents believe that mandatory HIV testing will protect those who are not yet infected with HIV from their potentially infected partners. Mandatory premarital HIV testing is also hoped to reduce the number of people who engage in risky sexual behavior by indirectly promoting sexual abstinence before marriage.

Critics cite human rights concerns such as infringement of the right to privacy, the right to marry and to establish a family. Other critics link the regulation to poor public health consequences, such as a false sense of security among the bridal candidates if they test negative for HIV. An HIV test result is only relevant when the test is conducted. Moreover, a person who gets a negative HIV test result today can still get infected in the future, should he or she engage in unprotected sex with someone infected with HIV or has an unknown status. This false sense of security, combined with ignorance, will make people more vulnerable to HIV infection.

Another problem is that in many countries, including Indonesia, HIV and AIDS and the people affected are still subject to stigma and discrimination. Mandatory premarital HIV testing will result in people avoiding the test, as well as preventing people from disclosing their HIV status to others, including future partners, and may lead to people obtaining fake HIV status certificates or opting for non-legal or unregistered marriages. Another impact will be cancelations of marriage proposals as a result of the HIV status of one or both of the bridal candidates.

Mandatory premarital HIV testing regulations for bridal candidates potentially harm women more than men.

Firstly, if the HIV test results are negative for both bridal candidates, the bride may face difficulties in negotiating safer sex practices within marriage. This will affect her health, including her risk of contracting HIV.

Secondly, if the HIV test result of the bride is positive, then she will be more vulnerable to experience violence, discrimination and abandonment from her partner, family, workplace and wider community.

Thirdly, if the bride is positive and she is already pregnant, her vulnerability to violence increases, as risk of violence is often higher during pregnancy.

Finally, HIV-positive women who are getting married may not necessarily want to disclose their HIV status to their future husband due to fear of wedding cancelation, shame, violence and other discrimination related to her HIV status. The results of a study show that women living with HIV do not have good adherence to HIV treatment when they do not disclose their status, as they have to get their medicine in secret.

These situations are counterproductive and prevent women living with HIV from accessing and receiving necessary care, treatment and services, including prevention of mother-to-child HIV transmission.

These potential impacts of mandatory HIV testing contradict the intention of the Bogor mayor and the National HIV program, which aim to minimize new HIV infections and protect the rights and health of people living with HIV and AIDS.

Instead of introducing this regulation, more effective steps could be taken, such as promoting HIV testing among the general population (or wider community), including to young people and couples of child-rearing age, together with efforts to step up comprehensive and quality education on HIV.

The focus should rather be on increasing access to voluntary counseling and testing services for high-risk groups and the general population; promoting voluntary couple counseling; encouraging people who take voluntary tests to voluntarily disclose their HIV status to their spouses; and ensuring that bridal candidates have access to HIV care, support and treatment services, should one or both test positive for HIV.

The mandatory premarital HIV testing regulation should be changed into a regulation offering and encouraging voluntary HIV testing for bridal candidates as part of the standard procedure by the Religious Affairs Office (KUA), which issues marriage certificates for Muslims, or by HIV counselors and health providers. In this case, bridal candidates need a guarantee that their rejection of voluntary HIV testing will not influence further services provided for them.

HIV counselors must be better equipped with knowledge around gender, sexuality and violence, as well as skills in couple counseling, violence counseling and HIV disclosure counseling, to encourage people to reveal their HIV status. Access to HIV care, support and treatment services need to be improved and brought closer to the community, including referral services for HIV and AIDS-related cases of violence.

 

The writer is a researcher at the Atma Jaya HIV AIDS Research Center. The views expressed are her own.

 

See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/13/premarital-hiv-testing-are-we-aware-consequences.html#sthash.TE3Vw8ZA.dpuf

Hartini: Walau Terinfeksi HIV Jangan Pernah Menyerah

Hartini: Walau Terinfeksi HIV Jangan Pernah Menyerah

Ibu rumah tangga yang terinfeksi virus tersebut, antara lain dialami Hartini.

Suara.com – HIV bisa menjangkiti siapapun. Data menyebutkan orang yang terinfeksi virus ini bukan hanya pekerja seks komersial, tapi kalangan pekerja dan ibu rumah tangga yang tidak punya aktivitas berisiko pun bisa kena.

Ibu rumah tangga yang terinfeksi virus tersebut, antara lain Hartini. Di salah satu acara yang diselenggarakan di Jakarta Selatan, Hartini mengungkapkan dia terjangkit HIV dari suaminya. Hartini berhasil keluar dari masa sulit setelah tahu kena HIV. Hartini tidak mau ada orang yang terkena virus lagi. Dia sekarang menjadi konselor VCT dan membagikan pengalamannya kepada masyarakat.

Saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/1/2016), Hartini mengungkapkan bahwa jumlah kasus Orang Dengan HIV/AIDS yang ditemukan di Indonesia, khususnya Jakarta, terus meningkat. Kasus HIV/AIDS ibarat gunung es. Hanya sedikit kasus yang ketahuan, padahal sebenarnya sangat banyak.

Angka kasus ibu rumah tangga yang terjangkit HIV dan kemudian berkembang menjadi AIDS tergolong banyak. Dan yang mencengangkan, lebih dari 90 persen kasus HIV pada anak terjadi karena tertular dari ibu mereka. Hartini punya pengalaman. Tidak semua anak yang dilahirkan oleh ibu positif HIV tertular. Hartini telah membuktikannya. Anak yang dia lahirkan tidak terjangkit virus. Semua tergantung pada pemahaman ibu hamil. Hartini melahirkan anak melalui program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. PPIA memiliki empat pilar. Pertama, pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Kedua, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif. Ketiga, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya. Keempat, dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya.

Bagaimana cerita dia sampai terjangkit HIV dan bagaimana bangkit sampai dia memberdayakan diri bagi orang-orang dengan HIV/AIDS, berikut petikan hasil wawancara Suara.com dengan Hartini.

Bagaimana Anda bisa terinfeksi HIV?

Ini sih yang sebenarnya tidak boleh ditiru. Saya lima kali bersuami. Sekarang yang kelima. Tapi suamiku yang kesatu, kedua, ketiga bukan dari kalangan yang berisiko, bukan yang pecandu narkoba. Mereka biasa bekerja di kantor, tapi, bagaimana virus itu dari siapa, aku juga tidak pernah menyalahkan siapapun. Suamiku yang pertama yang jelas masih ada sampai sekarang. Suamiku kedua meninggal bukan karena sakit, tapi karena kecelakaan. Suamiku yang ketiga, begitu aku berpisah, dia memang punya fakta berisiko, jadi ternyata, ada beberapa temannya yang bilang “kamu bisa ya sama dia?” – saya bilang, loh kenapa? lalu dia bilang “Oh iya lah, di kan nggak cuma sama perempuan,” gitu. Jadi, aku tidak berusaha menyalahkan, karena perpisahannya memang karena kasus kekerasan yang aku hadapi. Jadi, aku terdeteksi terkena HIV disuami ketiga. Tapi, sekali lagi, semua suamiku adalah pernikahan resmi, bukan dibawah tangan, bercerainya pun resmi. Jadi aku masih tetap bertanya, salahkah seorang istri meladeni suaminya, kalau memang dianggap salah, begitu. Jadi virusnya memang bukan dari hubungan risiko yang dilakukan oleh aku, tapi oleh pasangan.

Kebanyakan orang kurang memahami HIV, menurut Anda kenapa?

Iya itu intinya karena mereka tidak tahu, dan mereka itu biasanya mencari informasi itu dari Google, jadi mereka suka Googling. Begitu Googling HIV yang keluar adalah orang yang kurus kering. Jadi mereka berpikiran bahwa HIV itu orang yang menyusahkan dan benar-benar orang-orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi itu sih sebenarnya pengertian dari mereka yang masih perlu banyak dibenahi, tapi kalau dilihat dari tahun 2011 sampai sekarang ini ada peningkatan yang cukup luar biasa. Dulu di tahun 2011, begitu aku bilang bahwa aku adalah penderita, ada banyak orang yang memicingkan mata yang berpikiran kalau aku aneh. Kok pakai jilbab, HIV gitu. Apakah kamu dulu pekerja seks, apakah kamu dulu pecandu narkoba, begitu. Beda dengan sekarang, karena memang beritanya sudah dimana-mana, kalau HIV positif itu banyak di ibu rumah tangga. Karena aku sering melakukan sosialisasi di kelurahan dan di tingkat RW, dan penerimaan mereka cukup baik sih kalau sekarang, nggak seperti dulu lagi. Jadi sebenarnya sih karena mereka tidak paham.

Bagaimana cara mendukung atau memperhatikan Orang Dengan HIV/AIDS dengan baik?

Mereka (suami dan anak) suka mengganti kata-kata. Misalnya, kalau minum ARV (antiretroviral) itu jam sembilan pagi dan jam sembilan malam. Mereka nggak pernah bilang, ‘umi minum obat ya,’ karena mereka pikir orang yang minum obat itu orang sakit. Jadi mereka bilangnya, ‘umi vitaminnya,’ gitu. Karena supaya saya selalu sehat, selalu diberi vitamin. Sebenarnya, untuk memberikan perhatian kepada mereka tidak harus mencolok. ‘Jei Hartini’ atau yang gimana, nggak begitu. Jadi bentuk yang kecil aja, memperlakukan saya seperti orang-orang lain yang tidak HIV. Diterima seperti orang-orang yang lain tanpa HIV gitu. Kan toh, HIV tidak harus ditularkan melalui interaksi sosial. Tidak bisa lewat berjabat tangan, berciuman, berpelukan, berenang di kolam renang, tidak mengeluarkan gitu. Jadi, itu sih aja sih bentuk dukungan aja.

Bagaimana cara menghilangkan stigma dan deskriminasi terhadap ODHA?

Kalau sekarang sih, saya lebih memulai dari diri sendiri dan dari lingkungan, karena memang suami saya selalu mendukung dengan seperti yang sudah saya katakan tadi. Selagi saya melakukan hal yang positif, saya nggak usah takut akan dilabel sebagai HIV positif. Suamiku bilang, kamu akan dinilai orang karena perbuatan positif kamu. Memang saya sering beberapakali di media, jadi sepertinya tetangga dan keluarga besar suamiku sudah tahu saya HIV positif. Suamiku ternyata tidak tertular sampai sekarang. Begitu juga anak. Virusnya hanya tetap di saya dan saya tetap konsisten minum ARV. Intinya sih menunjukkan dari diri sendiri saja, dimulai dari diri sendiri.

Apa nasihat Anda bagi perempuan lain yang baru didiagnosa HIV?

Sekarang saya mandiri. Dan dulu saya pernah bekerja ke Puskesmas Sawah Besar. Nah, sekarang ini masih sedikit-sedikit suka membantu teman-teman, walaupun via telepon dan dari luar kota, saya selalu mendampingi teman-teman. Tapi tidak melulu perempuan, hanya kebetulan memang karena sekarang ada PITC ibu hamil, kebanyakan yang saya dampingi adalah ibu-ibu hamil yang HIV positif. Aku dampingi sampai mereka betul-betul minum ARV. Jadi, secara independen saja sih, karena memang dari dulu aku suka cari informasi sebanyak-banyaknya, nanti aku selalu suka dekat-dekatin teman. Biasanya setiap kita ngambil obat, kita tahu mana yang baru, tahu status gitu. Mereka suka menyendiri, nggak mau berkumpul bareng orang yang lain Dia tidak tahu bahwa di satu ruang tersebut, ada orang lain yang mungkin sama dengan dia. Jadi, saya suka didekatin, Saya kasih tahu bahwa saya juga sama seperti kalian, gitu. Jadi, rata-rata sebenarnya peningkatan itu dulu atau sekarang mereka melihatnya nggak percaya HIV positif karena gendut dan gemuk. Jadi mereka nggak percaya. Gitu sih, lebih ke mendampingi teman-teman aja walau pun via telepon. [Meg Phillips, Siswanto]

 

http://www.suara.com/news/2016/01/28/190541/hartini-walau-terinfeksi-hiv-jangan-pernah-menyerah

Begini Cara Ungkapkan Status HIV pada Pasangan

Begini Cara Ungkapkan Status HIV pada Pasangan

status HIV pada pasangan memang bukan hal yang mudah.

Suara.com – Orang dengan HIV AIDS (ODHA) bukan melulu yang paling bertanggung jawab atas penyakit yang menginfeksinya. Besar kemungkinan mereka hanya korban yang terdampak dari perbuatan tak bertanggung jawab dari penderita HIV AIDS.

Seperti yang dialani Hartini, salah satu ODHA yang terinfeksi virus HIV sejak 2008. Meski tak mau menyalahkan, Hartini mengakui bahwa virus ini dibawa ke rumah oleh mantan suaminya yang kerap ‘jajan’ di luar.

“Biasanya kan kalau bicara ODHA, pikiran orang akan tertuju ke hal negatif. Padahal bisa jadi dia korban penularan dari orang lain yang menderita HIV AIDS,” ujarnya pada jumpa pers yang dihelat Pusat Penelitian HIV AIDS Atma Jaya, di Jakarta, Rabu (26/1/2016).

Karena adanya masalah yang menerpa hubungannya dengan suami, perempuan yang akrab disapa Tini ini memutuskan bercerai dari lelaki yang memberinya virus mematikan itu. Kendati demikian, ia tetap berusaha mencari pasangan hidup yang mau menerima kondisinya sebagai ODHA.

“Banyak yang beranggapan bahwa ODHA itu sebaiknya menikah dengan ODHA juga agar tak menularkan ke yang normal. Tapi saya percaya bahwa saya bisa menikah dengan non ODHA dan tidak menularkan virus ini padanya,” imbuh Tini.

Hingga akhirnya ia bertemu lelaki non-ODHA yang kini menjadi pendamping hidupnya. Namun bukan hal mudah untuk meyakinkan pasangan agar mau menerima kondisinya yang mengidap HIV AIDS.

“Membuka status pada pasangan bukan hal yang mudah. Sebelum-sebelumnya, setelah saya buka status ada-ada aja alasan si dia meninggalkan saya,” ujar Tini.

Kala menjajaki hubungan dengan suaminya saat pacaran dulu, ia tidak langsung mengungkap statusnya. Tini lebih memilih untuk melibatkan pasangannya pada perannya sebagai kader HIV AIDS di Puskesmas Sawah Besar.

“Saya nggak langsung ungkapin bahwa saya ODHA. Bisa-bisa semua lelaki kabur duluan. Saya mengajak pasangan saya untuk mengenal ODHA sembari menceritakan fakta positif mengenai perkembangan ODHA yang bisa memiliki anak, bisa menyusui tanpa menularkannya ke anak,” sambung perempuan berusia 35 tahun ini.

Setelah merasa yakin bahwa pasangan tak memiliki masalah untuk bergaul dengan ODHA, Tini pun dengan berani mengungkapkan statusnya kepada calon suaminya itu.

“Setelah setahun berpacaran, saya berani mengungkapkannya pada pasangan. Alhamdulillah dia mau menerima dan langsung melamar saya dua minggu setelah pengakuan itu,” kenangnya bahagia.

Tini mengimbau agar para perempuan dengan HIV AIDS tidak berkecil hati untuk menemukan pasangan yang tepat. Menurutnya, kesabaran dan keterlibatan pasangan dalam memahami HIV AIDS dapat mempengaruhi penerimaannya terhadap status HIV pasangannya. (Ririn Indriani, Firsta Nodia)

 

http://www.suara.com/lifestyle/2016/01/30/141152/begini-cara-ungkapkan-status-hiv-pada-pasangan

Ketika ODHA Mengharapkan Buah Hati

Ketika ODHA Mengharapkan Buah Hati

Berita odha kompas.comKOMPAS.com – Seperti setiap pasangan yang telah menikah, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) juga mendambakan kehadiran buah hati dalam rumah tangganya. Namun, kekhawatiran akan kesehatan calon buah hati dan stigma yang diterima dari lingkungan, bahkan tenaga kesehatan, membuat keinginan memiliki keturunan sering sulit diwujudkan.

Impian untuk memiliki anak lagi sebenarnya sudah lama dipendam Hartini (35). Tetapi ibu rumah tangga yang positif HIV ini masih dibayangi ketakutan jika kelak bayinya juga tertular virus darinya.

“Sudah lama saya ingin menambah anak, apalagi anak pertama saya yang sekarang berumur 18 tahun selalu mengatakan ingin punya adik. Ini yang membuat saya berani bermimpi punya anak lagi,” katanya berbagi pengalaman dalam acara yang diadakan oleh Pusat Penelitian HIV & AIDS Atma Jaya Jakarta (27/1/16).

Hartini yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV di tahun 2007 tersebut saat ini menikah dengan suami kelimanya yang negatif HIV. Suaminya yang berprofesi sebagai pengojek daring ini sejak awal mengetahui status kesehatan Hartini dan berkomitmen untuk memiliki anak dengannya.

Tetapi, memiliki anak bagi pasangan ODHA memiliki banyak tantangan. Hartini dan sang suami kesulitan mencari dokter yang mau membantunya merencanakan kehamilan.

“Baru bilang ke dokternya kalau saya ODHA dan mau hamil saja sudah ditolak. Banyak yang berkata, ‘Aduh Bu, jangan hamil nanti anaknya kasihan, tertular’,” ujar Hartini.

Setelah mencoba ke banyak dokter, akhirnya ia bertemu dengan dr.Ekarini, spesialis kebidanan dan kandungan dari RSUD Tarakan Jakarta yang mau membantunya merencanakan kehamilan.

Hartini lalu mengikuti program PMTCT (prevention of mother to child transmission of HIV) yang bertujuan mencegah bayi tertular HIV. Dalam program ini ia mendapat pendampingan dan konseling.

Persiapan kehamilan dilakukan selama 6 bulan, selama periode tersebut ia rutin mengonsumsi obat ARV sampai kadar virusnya tak terdeteksi

“Karena saya sudah rutin minum ARV sejak tahun 2008 jadi tinggal merencanakan kehamilan saja,” kata wanita yang berdomisili di Ciledug Tangerang ini.

Meski dokter sudah mengatakan dirinya tak beresiko menularkan virus HIV pada suaminya, tapi ia tetap khawatir. Dokter kemudian menyarankannya untuk berhubungan seks menggunakan kondom yang bagian ujungnya diberi sedikit lubang agar sel sperma bisa membuahi sel telurnya.

Persalinan normal

Kehamilan yang sudah lama dinantikan pun akhirnya tiba. Selama 9 bulan pemeriksaan kehamilan dilakukan secara ketat. Proses persalinan pun dilakukan secara normal di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar.

“Saat mau melahirkan, saya dapat penolakan dari puskesmas, terutama dari bidan yang mau membantu kelahiran anak. Alasannya macam-macam. Tetapi Kepala Puskesmasnya mengerti soal HIV jadi akhirnya saya bisa melahirkan di sana,” katanya.

Sejak awal Hartini memang berharap bisa melahirkan normal. Oleh dr.Ekarini ia diyakinkan bisa melahirkan secara normal. Begitu lahir bayinya langsung mendapat profilaksis atau pemberian obat antivirus. Hartini juga boleh memberikan ASI.

“Saya banyak konsultasi dengan banyak orang yang mengerti. Ternyata memberikan ASI tidak apa-apa asalkan posisinya benar agar puting tidak lecet dan berdarah sehingga tidak terjadi penularan virus,” katanya.

 

Hartini boleh lega karena bayi perempuannya yang kini berusia 16 bulan itu dalam kondisi sehat dan negatif HIV. “Sudah tiga kali dites dan ketiganya menunjukkan hasil negatif,” katanya.

Semua proses perencanaan kehamilan dan juga persalinan tersebut menurut Hartini tidak dikenakan biaya sama sekali karena ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Sejak lahir kesehatan bayi saya dipantau, imunisasinya juga lengkap,” ujarnya.

Menurut dr.Ekarini, tantangan yang dihadapi oleh ODHA untuk memiliki keturunan memang besar.

“Masih ada petugas kesehatan yang memilih pasien dan belum melakukan terapi HIV secara terpadu pada ibu hamil karena petugas kesehatan belum memahami panduan pencegahan infeksi secara benar,” katanya.

Program pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya memang penting. Tak jarang banyak ibu yang tidak sadar dirinya sudah terinfeksi virus tersebut. Tindakan pencegahan sejak dini memang tidak bisa ditawar agar generasi baru yang lahir dalam kondisi sehat. (Gibran Linggau)

Sumber:
http://health.kompas.com/read/2016/01/28/123000623/Ketika.ODHA.Mengharapkan.Buah.Hati

Pentingnya Pengecekan Virus HIV pada Masa Kehamilan

Pentingnya Pengecekan Virus HIV pada Masa Kehamilan

berita feed inJika virus HIV sejak awal telah diantisipasi, risiko penularan HIV kepada bayi bisa diperkecil.

Feed.id – Bagi Anda ibu hamil jangan sepelekan pemeriksaan HIV terhadap diri Anda sendiri. Sebab, jika Anda mengidap HIV, penularan terjadi melalui hubungan transplasenta dengan risiko lima sampai sepuluh persen.

Plasenta merupakan sumber bagi bayi untuk mendapatkan nutrisi selama berada di dalam kandungan. Jika plasenta telah terinfeksi virus HIV, darah ibu yang sudah terinfeksi tersebut akan bercampur dengan darah bayi sehingga resiko tertular HIV pada bayi sangat besar.

Oleh karena itu, pemeriksaan kebidanan komprehensif pada ibu hamil trimester I, II, dan III dengan status HIV plus sangat diperlukan, serta perlunya pengecekan HIV dini.

“Pengecekan HIV saat hamil memang diperlukan, sebab jika si ibu positif menginap HIV pengobatan secara cepat membuat si anak tidak tertular HIV,” ujar dr. Ekarini, Ketua POKJA RSUD Tarakan Dokter spesialis kebidanaan dan kandungan, saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ada beberapa cara yang perlu dilakukan jika Anda sudah positif mengidap HIV. Pertama, Anda dapat menjalani terapi kombinasi atau terapi antiretroviral (highly active antiretroviral therapy/HAART) selama masa kehamilan. Kedua, bayi menerima pengobatan antiretroviral pada saat proses persalinan, dan setelah itu Anda harus hati-hati saat memberikan ASI pada anak.

Jika virus HIV sejak awal telah diantisipasi dengan baik dan tidak terdeteksi dalam darah, melahirkan dengan proses normal tidak akan meningkatkan risiko penularan HIV kepada bayi. Namun pada kasus lain, dokter dapat merekomendasikan ibu hamil untuk melahirkan secara caesar untuk mengurangi risikonya. Caesar dilakukan jika sebelumnya sang ibu tidak menjalani terapi kombinasi dan jika kadar virus terdeteksi dalam darah.

“Jika sudah mengidap HIV dan Anda sudah meminum obat selama lebih dari enam bulan melahirkan secara normal, anak tidak akan berisiko terkena HIV. Namun ketika Anda tidak meminum obat selama lebih dari enam bulan, lebih baik melahirkan caesar untuk mengurangi risiko,” tambah dr Ekarini.

Sumber:
http://www.feed.id/article/pentingnya-pengecekan-virus-hiv-saat-masa-kehamilan-160127i.html

Ternyata Ini Lho Alasan Ada 5.791 Pria Gay di Depok!

Ternyata Ini Lho Alasan Ada 5.791 Pria Gay di Depok!

Kapanlagi.com – Kalau membicarakan soal komunitas LGBT di Indonesia, memang masih cukup tabu. Di negeri ini, kaum penyuka sesama jenis masih dianggap negatif dan selalu menuai cibiran. Namun faktanya, ada banyak sekali kaum penyuka sejenis di negeri ini. Bahkan baru-baru ini disebutkan bahwa para pria gay di Depok, punya jumlah yang cukup fantastis.

Tak main-main, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Depok mendata jika ada 5.791 pria gay alias Lelaki Suka Lelaki (LKL). Tentu saja siapapun menjadi terbelalak kaget, kenapa ada banyak sekali pria gay di Depok? Mencoba menjelaskannya, Sekretaris KPA Depok, Herry Kuntowo pun angkat bicara.

“Dari analisis kami, letak Depok yang strategis berdekatan dengan Jakarta menjadi salah satu alasan kenapa banyak gay di sini. Selain itu mereka para gay menganggap dengan berhubungan sesama jenis, tidak beresiko hamil sehingga menjadi pilihan. Kaum gay Depok ini punya tempat favorit di pusat perbelanjaan,” jelas Herry seperti dilansir Merdeka.

KPA menjelaskan lagi jika kaum gay di Depok bisa dibagi jadi dua bagian yakni mereka para pria yang mencari jasa PSK sesama jenis dan mereka yang menjadi PSK sesama jenis. Tak main-main, pria gay ini tersebar di sembilan kecamatan dan bekerja di panti pijat. Karena berjumlah cukup banyak, KPA pun sering melakukan penyuluhan kepada gay di Depok.

Jumlah pria penyuka sesama jenis di Depok bisa dibilang meningkat pesat. Pada tahun 2014, jumlahnya masih 4.932 dan melonjak 859 orang jadi 5.791 di tahun 2015. Dari jumlah itu, rata-rata pria gay berumur produktif dengan usia 17-24 tahun. Para gay di Depok ini memilih jadi penyuka sesama jenis karena bebas melakukan hubungan intim tanpa takut hamil dan harus bertanggung jwab.

Hmm, bagaimana menurutmu dengan data banyaknya pria gay di Depok ini? Apakah kamu cukup terkejut juga? (mdk/aia)