Yuk, Kenal Lebih Dekat Dengan Konsorsium “Yes, I Can!”

Yuk, Kenal Lebih Dekat Dengan Konsorsium “Yes, I Can!”

“Yes, I Can!” adalah suatu proyek yang didukung oleh Voice dan dilaksanakan oleh konsorsium yang melibatkan 4 lembaga. Keempat lembaga tersebut adalah Pusat Penelitian HIV AIDS (PPH) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya; OPSI – Organisasi Perubahan Sosial Indonesia; Sanggar SWARA – Asosiasi Transgender Muda; dan eRKA atau Yayasan Rumah Kita – organisasi berbasis masyarakat yang menangani anak-anak terpinggirkan.

Lembaga yang menjadi koordinator dari proyek ini adalah Pusat Penelitian HIV AIDS (PPH) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. PPH Unika Atma Jaya merupakan pusat penelitian di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya yang didirikan pada tahun 2010. PPH Unika Atma Jaya didirikan sebagai respon dan kontribusi Unika Atma Jaya dalam menyikapi permasalahan HIV-AIDS dan narkoba di Indonesia melalui penelitian, peningkatan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. PPH Unika Atma Jaya saat ini secara khusus berfokus pada penelitian kebijakan dan sosial-perilaku terkait masalah HIV-AIDS, kesehatan reproduksi, kesehatan seksual serta peran masyarakat sipil dalam pembangunan sektor kesehatan. PPH Unika Atma Jaya juga berperan sebagai pusat pengembangan intervensi penanggulangan HIV-AIDS yang berfokus pada pengguna narkoba, anak dan keluarga yang terdampak HIV-AIDS serta anak jalanan. Dalam perjalanannya, PPH Unika Atma Jaya telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga internasional dan nasional serta lembaga pemerintah untuk melaksanakan penelitian dengan berbagai topik kajian dan melakukan intervensi HIV-AIDS pada berbagai populasi.

 

OPSI atau Organisasi Perubahan Sosial Indonesia merupakan Jaringan Nasional Penanggulangan HIV dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kelompok Resiko Tinggi dan Marginal (Pekerja Seks) dan merupakan wadah bagi Pekerja Seks Perempuan, waria dan laki-laki. OPSI memiliki visi, yaitu “Terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) para Pekerja Seks serta berdayanya Pekerja Seks seluruh Indonesia”.

 

Sanggar SWARA atau Asosiasi Transgender Perempuan Muda di Jakarta berfokus pada isu-isu yang biasa dialami komunitas waria muda. Isu-isu yang ditangani SWARA bukan hanya menyangkut isu kesehatan atau pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS saja, melainkan juga isu seksualitas, stigma dan diskriminasi, kekerasan, serta permasalahan ketidakadilan hak. SWARA memiliki visi untuk menjadikan “Komunitas waria yang mandiri, sehat, berdaya dalam kerangka hak asasi manusia, keadilan gender, dan seksualitas untuk terciptanya pemahaman masyarakat atas keberagaman.” Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan SWARA meliputi pendampingan kasus, pendidikan,pemberdayaan ,peningkatan ekonomi, dan berjejaring.

 

Terakhir, eRKA atau Yayasan Rumah Kita merupakan salah satu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi memberikan pelayanan berbasis profesi Pekerjaan Sosial (Social Worker) serta pengabdian pada masyarakat. eRKA berfokus memberikan kontribusinya dalam proses-proses pemecahan masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat kecil & menengah terutama yang berkaitan dengan anak.  eRKa menangani permasalahan anak yang tidak terbatas wilayahnya maupun permasalahannya. Namun begitu,  eRKA biasanya lebih berfokus pada penanganan tiga permasalahan anak yaitu permasalahan anak jalanan,  anak yang berkonflik dengan hukum dan remaja rentan. Beberapa program eRKA antara lain Rumah Perlindungan Anak & Perempuan, Rumah Aman bagi Anak Jalanan, Street Children on the Road to Empowerment (SCORE) /program pencegahan HIV/AIDS pada anak jalanan, dan lain sebagainya.

 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, proyek Yes, I Can! didukung oleh Voice yang merupakan fasilitas hibah inovatif yang mendukung kelompok-kelompok paling terpinggirkan dan terdiskriminasi. Voice memiliki tujuan agar kelompok paling terpinggirkan dan terdiskiriminasi, berdaya dalam mengekspresikan pandangan dan memperjuangkan haknya untuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan yang responsif dan inklusif, serta melalui proses pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab.

Oleh: Edwin Sutamto

 

Meningkatkan Strategi HIV Early Testing & Treatment lewat HATI (Inject)

Meningkatkan Strategi HIV Early Testing & Treatment lewat HATI (Inject)

HATI Inject (HIV Awal (Early) Testing & Treatment Indonesia for People Who Inject Drugs) merupakan proyek penelitian dan intervensi pilot kepada Penasun (pengguna napza suntik) dengan HIV di Indonesia, khususnya Jakarta dan Bandung. Penasun sendiri merupakan populasi  dengan prevalensi HIV tertinggi, yaitu pada angka 40-55%. HATIinject merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, Universitas Padjajaran Bandung, RS Hasan Sadikin Bandung, Kirby Institute UNSW Australia, dan World Health Organization (WHO) Indonesia. Tujuan dari proyek ini ada dua, yaitu :

  1. Untuk mengevaluasi intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah tes HIV dan Terapi Antiretroviral (ARV) langsung, atau yang disebut dengan strategi Test and Treat (T&T), di antara Penasun di Indonesia.
  2. Untuk mengembangkan kapasitas dalam penelitian implementasi di Indonesia melalui pelatihan dan partisipasi aktif dari peneliti lokal di Indonesia.

 

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, proyek HATIinject ini terdiri dari dua fase dimana fase pertama  berjalan dalam tahun pertama (2016) proyek dan fase kedua berjalan dalam tahun kedua (2017) dan ketiga (2018). Pada fase atau tahun pertama, observasi terhadap standar perawatan HIV aktual akan dilakukan kepada Penasun yang baru saja didiagnosa memiliki HIVdan dengan begitu baru saja menerima ARV. Sementara itu, pada tahun kedua dan ketiga, serangkaian intervensi pilot untuk meningkatkan strategi T&T akan diberikan kepada pasien positif HIV. Intervensi dirancang dengan melibatkan komunitas dan key stakeholders sebagai konsultan agar intervensi tersebut memang dapat diterapkan, dapat diterima, dan memiliki sifat keberlanjutan bahkan setelah studi berakhir. Data pada fase pertama dan kedua kemudian akan dibandingkan untuk melihat keberhasilan intervensi pilot dalam meningkatkan retensi perawatan HIV.

Sejauh ini, fase pertama dari HATIinject sudah berjalan dan studi di Jakarta menunjukan bahwa hanya 72% dari partisipan yang mau untuk memulai inisiasi ARV dan hanya 58% yang masih meneruskan pengobatan ini. Informasi yang salah terkait efek ARV dan kekhawatiran akan stigma dan diskriminasi dari keluarga dan masyarakat, menjadi alasan mengapa partisipan enggan untuk memulai inisiasi ARV. Sementara itu, partisipan ARV biasanya berhenti melakukan pengobatan karena alasan jenuh. Melihat berbagai alasan tersebut, disimpulkan bahwa penasun dengan infeksi HIV membutuhkan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental.

Berdasarkan data dan kesimpulan yang diambil lewat studi fase pertama, intervensi pilot yang dipilih untuk fase kedua dan ketiga adalah berupa konseling dengan pendekatan motivational interviewing (MI) serta SMS reminder. Pelatihan MI sendiri sudah dilakukan untuk para dokter, perawat, dan konselor dari dua Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Jakarta, yaitu PKM kecamatan Senen dan Grogol Petamburan. Pelatihan ini juga diikuti oleh para petugas lapangan dari dua lembaga yaitu Kios Informasi Kesehatan Unika Atma Jaya dan Yayasan Karisma. Setelah pelatihan tersebut, penguatan keterampilan MI para peserta, khususnya diPKM, terus ditingkatkan melalui uji coba intervensi MI pada pasien di PKM tersebut (inhouse training). Dengan beberapa kali uji coba, diharapkan para dokter, perawat, dan konselor di PKM telah siap untuk melaksanakan intervensi MI pada pasien partisipan HATIinject. Pelatihan SMS Reminder juga sudah dilakukan pada 21 Desember 2017 lalu. SMS Reminder bertujuan untuk membantu mengingatkan pasien dalam meminum obat dan kunjungan pengambilan obat melalui SMS. Pasien dapat memilih waktu pengiriman SMS pengingat minum obat dan kunjungan pengambilan obat sesuai dengan keinginan pasien.

Proyek HATIinject tentunya masih akan terus berjalan dan diharapkan dapat membawa manfaat terutama dalam mencegah penyebaran virus HIV melalui ARV awal, dan peningkatan perawatan HIV secara menyeluruh dan berlanjut.

 

Oleh: Edwin Sutamto

Yes, I Can!: Suatu usaha untuk membuat perubahan

Yes, I Can!: Suatu usaha untuk membuat perubahan

Gambaran Proyek “Yes, I Can!”

Voice Influence Project – “Yes, I Can!”

“Yes, I Can!” adalah suatu proyek yang didukung oleh Voice dan dilaksanakan oleh konsorsium yang melibatkan Pusat Penelitian HIV/AIDS (PPH) Universitas Katolik Atma Jaya; Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI); Asosiasi Transgender Muda (Sanggar SWARA); dan Yayasan Rumah Kita (eRKa) – organisasi berbasis masyarakat yang menangani anak-anak terpinggirkan. Proyek “Yes, I Can!” bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok marginal dengan cara meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar dan memperbaiki status ekonomi dan sosial kelompok sasaran proyek ini.

Proyek ini menawarkan inovasi dalam memberdayakan kelompok sasaran secara profesional yang akan dilaksanakan lebih dari 30 bulan. Salah satu kegiatan inti yang akan dilakukan antara lain penyediaan program pendidikan profesional terstandar, bersertifikat, dan diakui secara profesional di masyarakat (profesi terpilih di sektor formal seperti keperawatan, perhotelan, profesi, mekanik atau otomotif, konsultan kesehatan dan kecantikan, dll – tergantung pada pemetaan yang akan dilakukan). Kurikulum program pendidikan bersertifikat yang diusulkan akan diajarkan dan dipantau oleh pakar terakreditasi di sektor swasta di bawah koordinasi LPPM dan Pusat Penelitian HIV & AIDS (PPH UAJ).

Dalam berbagai penelitian di Pusat Penelitian HIV/AIDS UNIKA Atma Jaya, marginalisasi yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi menuai perlakuan dengan kekerasan yang dapat berakibat fatal. Melihat tingkat stigma dan diskriminasi terhadap kelompok sasaran ini, maka proyek “Yes, I Can!” akan memberikan pelatihan profesional (professional training) baik itu panjang (6-12 bulan) untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka dengan dapat bekerja secara profesional, dan juga pelatihan keterampilan dan pengetahuan (reflective training) mereka seperti peningkatan rasa percaya diri, berani berbicara, menyadari bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan gender dan kelompok individu lainnya.

Program ini dirancang untuk pemenuhan hak-hak dasar dari kelompok marginal. Dengan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan pada kelompok sasaran diharapkan mampu mengubah cara pandang dirinya sebagai agent of change yang dampaknya dapat memengaruhi kelompok stakeholder. Dengan demikian, kualitas hidup dari kelompok sasaran dapat ditingkatkan dengan meningkatkan akses ke pelayanan-pelayanan dasar dan meningkatkan status ekonomi dan status sosial kelompok sasaran.

Penerima Manfaat/Sasaran Proyek “Yes, I Can!”

  1. Pekerja seks
  2. Waria / transgender muda
  3. Anak jalanan

 

Oleh: Edwin Sutamto

 

 

 

 

ODHA, Strategi 90:90:90, dan Peran Focal Point dalam Pemantauan ARV

ODHA, Strategi 90:90:90, dan Peran Focal Point dalam Pemantauan ARV

Strategi 90:90:90 sudah mulai dicanangkan pada tahun 2016 dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan strategi 90:90:90? 90 pertama artinya 90% masyarakat terutama populasi kunci mengetahui status HIV-nya. 90 kedua artinya 90% orang dengan HIV AIDS (ODHA) sudah diterapi. 90 ketiga artinya 90% yang sudah menjalani Antiretroviral Therapy (ART) sudah mengalami viral suppression atau virus sudah tidak terdeteksi lagi. Dalam mewujudkan cita-cita ini, maka pemantauan terhadap ARV menjadi hal penting yang perlu dilakukan.

Gambit dari PPH memberikan paparan mengenai proses monitoring ARV

Dalam praktiknya, beberapa perbaikan pada supply chain ARV masih perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan ARV yang efektif dan efisien. Menanggapi situasi ini, Indonesia AIDS Coalition (IAC) bekerja sama dengan Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia dan Pusat Penelitian HIV AIDS Atma Jaya (PPH Atma Jaya) mengadakan sebuah workshop (11-14 Oktober 2017) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan melibatkan komunitas (Focal Point ) dalam program penanggulangan HIV-AIDS.

 

 

 

 

Focal Point dari Jakarta memaparkan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan 

Dalam workshop ini, Focal Point (FP) di setiap kota (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Makassar) dibekali dengan informasi mengenai cara atau metode yang dapat mendukung analisis data terkait ARV, serta hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pemantauan ARV itu sendiri. Selain itu, setiap Focal Point juga diajak untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk komitmen terhadap pemantauan ARV yang lebih baik. Satu hal yang menjadi catatan adalah  FP tidak hanya berperan sebagai pencatat stok obat, tapi merefleksikan/mengorganisir berbagai informasi/sesuatu dari berbagai lembaga/instansi/komunitas yang digunakan untuk tujuan awal, yaitu meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Workshop ini menghasilkan rencana intervensi yang disepakati oleh Dinas Kesehatan Kota dan Focal Point di masing-masing kota. Intervensi yang akan dilakukan antara lain, penguatan database supply chain dan pemakaian ARV, serta pembentukan forum komunikasi ARV antara Dinas Kesehatan dan Focal Point. Mari kita bersama-sama pantau usaha ini demi kualitas hidup ODHA yang lebih baik.

Tunjukkan bahwa kita datang untuk membantu, bukan dilayani, lambat laun akan

terbangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan di masing-masing daerah, jangan

menjadi seseorang yang diistimewakan/dibutuhkan, tunjukkan rasa kita ingin membantu. (Praptoraharjo)

 

(ES)

 

 

 

Situasi Perawatan Pemulihan Ketergantungan Napza di Indonesia

Situasi Perawatan Pemulihan Ketergantungan Napza di Indonesia

PPH Unika Atma Jaya bersama LBH Masyarakat menyelenggarakan konferensi mini mengenai Situasi Perawatan Pemulihan Ketergantungan Napza di Indonesia.  Konferensi mini ini diadakan tanggal 12 September 2017  bertempat di Hotel The Park Lane, Jakarta. Beberapa tahun belakangan, tren penggunaan heroin semakin menurun, sedangkan tren penggunaan amphetamine-type stimulants (ATS) semakin meningkat di Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pengguna crystal-methamphetamine (crystal-meth) mencapai angka 760,795 orang, atau sekitar 19% dari angka total pengguna narkotika di Indonesia (BNN & UI, 2010).

Pror. Irwanto dari Atma Jaya dalam sambutannya mengingatkan bahwa diperlukan kesiapan SDM yang mumpuni jika kita ingin membuat pusat rehab bagi pengguna ATS ini.  Pengalaman orang-orang yang pernah merawat pengguna ATS sering mengalami kekerasan karena emosi yang tidak stabil pada pengguna ATS dan ini biasanya tidak terjadi pada penggunakan opiat, alkohol, ataupun marijuana.  Kebanyakan pusat rehabilitasi saat ini menangani pemakai ATS dengan terapi yang sama dengan terapi ketergantungan narkotika lainnya. Hal ini akan menjadi masalah nantinya jika pengguna mengalami relaps, karena ATS ini mudah didapatkan.

Konferensi dilatarbelakangi dari hasil penelitian dari PPH Unika Atma Jaya, LBH Masyarakat dan juga hasil penelitian dari BNN. LBH Masyarakat melakukan penelitiannya mengenai pemetaan terhadap jenis-jenis perawatan pemulihan ketergantungan narkotika di Indonesia, baik yang bersifat medis, maupun psikososial. Salah satu rekomendasi dari penelitan ini adalah perlunya dipastikan tindakan rehabilitasi bagi pengguna ATS diselenggarakan dengan metode yang telah teruji secara ilmiah. Hal ini mengingat metode rehabilitasi yang tersedia dan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jenis penggunaan seorang pasien, seperti misalnya pengguna ATS yang diberikan rehabilitasi yang sama dengan pengguna heroin. Setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam rehabilitasi harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan fungsinya.

PPH Unika Atma Jaya dalam penelitiannya mengenai survei terpadu biologi dan perilaku bagi pengguna crystal-meth menyimpulkan :

  • Pengguna sabu berusia produktif, mayoritas bekerja dengan tingkat pendidikan cukup tinggi dan memiliki penghasilan tetap
  • Memiliki pengalaman napza lain; tingkat keparahan Sabu mayoritas >sedang, dengan penggunaan rata-rata 10 hari dengan jumlah terbanyak 0.5 gram/hari
  • Penggunaan sabu dengan teman dan pasangan seks umum dilakukan; begitupun melakukan hubungan seks dalam pengaruh sabu
  • Perilaku seks berisiko tinggi dan pengetahuan HIV rendah, terbukti dengan konsekuensi kesehatan yang dimiliki
  • Pemahaman adiksi “berbeda” yang berdampak pada akses perawatan napza rendah

Dalam peneletian mengani Evaluasi proses implementasi model layanan rehabilitasi pengguna Amphetamine Type Stimulant yang dilakukan oleh BNN disimpulkan bahwa layanan rawat jalan & rencana terapi individual bagi individu dengan masalah penggunaan ATS yang moderate dapat menjawab hal-hal berikut ini:

  • Menurunkan skala kegaduhgelisahan yg mungkin diakibatkan oleh penggunaan ATS
  • Meningkatkan aktivitas fisik, kondisi psikologis dan sumber daya lingkungan
  • Meningkatkan kesiapan untuk berubah (stages of changes)

 

Preventif (harm reduction) selain untuk penasun, mulai sekarang ke arah ATS. (Mac – Mainline)
Target dari 128 menjadi 460 lapas rutan akan menyediakan tempat rehabilitasi​. (Kemenkumham)
Perlunya mendorong teman-teman penjangkau untuk memasukkan isu Sabu ke dalam kegiatan penjangkauannya. Karena pengguna sabu ditemukan pada populasi kunci dan bagi para pelanggan WPS. kemudian, berjejaring dengan puskesmas terkait kekerasan dan HIV juga diperlukan untuk memperkuat program yang sudah adaa, menghindari penambahan dana dan SDM. Selain itu, perlunya memasukkan modul ATS ke dalam IBBS Kemenkes. (Gambit – peneliti PPH Atma Jaya) 
Hingga saat ini, UNODC sedang mengembangkan panduan Stimulant Drugs dan ditargetkan akan selesai tahun ini. (Ollie-UNODC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modal Sosial dan Kualitas Hidup Pengguna Napza Suntik di DKI Jakarta

Modal Sosial dan Kualitas Hidup Pengguna Napza Suntik di DKI Jakarta

Penanggulangan HIV AIDS pada kelompok Pengguna Napza Suntik (Penasun) akan berhasil jika kelompok tersebut memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melindungi dirinya dari kemungkinan penularan penyakit tersebut. Salah satu kemampuan yang belum banyak diperhatikan adalah kemampuan modal sosial. Banyak penelitian telah menunjukkan bagaimana pengaruh modal sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memberikan perlindungan atau meningkatakan status kesehatan.

Para Pembicara Lecture Series

Pusat Penelitian HIV dan AIDS Unika Atma Jaya menyelenggarakan Lecture Series pada tanggal 8 Agustus 2017 yang lalu mendiskusikan hasil penelitian tentang bagaimana pengaruh modal sosial terhadap status kesehatan penasun di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Octavery Kamil (selaku peneliti topik lecture series), Khrisna Anggara (BNN Prov DKI Jakarta), dan juga pembicara dari KIOS.

Penelitian ini yang merupakan penelitian disertasi dari Octavery Kamil bertujuan untuk  melihat hubungan antara modal sosial dengan kualitas hidup pada penasun, termasuk mendidentifikasi factor-faktor  yang memiliki asosiasi dengan kualitas hidup dan kesehatan penasun. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji proses bekerjanya modal sosial pada jaringan sosial penasun di level mikro dan mezzo dalam mempengaruhi kualitas hidup penasun di DKI Jakarta.

Octavery menjelaskan bahwa jaringan sosial penasun, sebelum pakaw tentu tidak berbeda dengan yang dimiliki masyarakat lainnya. Ada keluarga, keluarga jauh, teman, dan tetangga. Mungkin di luar lingkungan, dia aktif dalam berbagai kegiatan. Dia kemudian masuk dalam dunia adiksi, dan akhirnya dunianya pindah ke dunia pakaw. Terkecuali beberapa orang yang sangat dekat akan masih menjadi bagian dari dunianya. Bisa jadi ibu, ayah, atau anggota keluarga yang lain. Ada juga dengan saudara. Anggota keluarga ini yang biasanya akan tetap dekat, walaupun si penasun sedang aktif pakaw. Apalagi ketika sudah berhenti.

Model Hipotesi – Analisa Regresi (dokumen Octavery Kamil)

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan adanya asosiasi yang signifikan antara modal sosial dengan kualitas hidup penasun. Masing masing bonding dan bridging social capital terbukti memiliki asosiasi yang signifikan dengan kualitas hidup. Variable pekerjaan, tempat tinggal, dan intensitas hubungan dengan staf program pengurangan dampak buruk juga memberikan dampak signifikan terhadap modal sosial.

Kebijakan kriminalisasi mengakibatkan penasun berada dalam posisi rentan untuk kehilangan dukungan sosial dan modal sosial. Pembuat kebijakan disarankan untuk memprioritaskan kebijakan yang dapat mengurangi pemenjaraan. Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan pemulihan dan layanan sosial lainnya. Mengaktifkan dan meningkatkan kembali kelompok kerja pengurangan dampak buruk. Satu hal yang tidak kalah penting adalah perlunya kesinambungan program yang sudah berjalan. (hk)

 

 

(Artikel ini merupakan bagian dari rangkuman kegiatan Lecture Series “Modal Sosial dan Kualitas Hidup pada Penasun di DKI Jakarta” yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2017 bertempat di PPH Unika Atma Jaya.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenalkan Konsep Harm Reduction dalam Pelayanan Kesehatan

Mengenalkan Konsep Harm Reduction dalam Pelayanan Kesehatan

HIV dan AIDS sudah menjadi isu Nasional dan menjadi salah satu permasalahan di masyarakat, baik karena aspek kesehatan yang melingkupinya, maupun karena dampak sosial dan ekonomi yang menyertainya. Pengetahuan dan informasi mengenai HIV dan AIDS dan permasalahan yang mengiringinya, masih belum tersosialisasi dengan baik. Masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang salah mengenai isu ini yang mengakibatkan masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi.

Program pengurangan dampak buruk napza suntik atau yang lebih dikenal dengan nama Harm Reduction (HR), sebagai salah satu program dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS pada pengguna napza suntik (Penasun), sudah dikembangkan sejak tahun 2003 di Indonesia. Sampai saat ini, program ini cukup efektif dalam usaha menekan laju epidemi HIV, namun berbagai praktek diskriminasi dan stigma masih terjadi pada orang yang terinfeksi , terutama pada kelompok pengguna napza suntik. Pengetahuan dan Informasi yang belum terdistribusi dengan baik menjadi salah satu penyebab masih terjadinya situasi ini.

Arum dari PPH memberikan paparan mengenai pengguna Napza.

PPH Unika Atma Jaya mengembangkan sebuah program pelatihan HR yang diperuntukkan bagi Mahasiswa Magister Profesi Psikologi Unika Atma Jaya. Program ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 dengan harapan melalui program ini dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan juga kesadaran mahasiswa sebagai langkah pertama penglibatan kelompok mahasiswa dalam pengembangan dan pengelolaan program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika sekaligus kelompok masyarakat sipil tentu diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengelolaan program-program penanggulangan HIV/AIDS ke depan.

 

 

 

Presentasi dan diskusi dari peserta mengenai Harm Reduction.

Pada tahun ini program pelatihan HR diselenggarakan selama tiga hari pada tanggal 10 -12 Juli 2017. Selama dua hari pertama, peserta mendapatkan paparan mengenai HR dan program-programnya dengan nara sumber berasal dari tim PPH dan juga dari BNN, Kios Atma Jaya dan Puskesmas. Di hari ketiga peserta melakukan kunjungan lapangan diantaranya kunjungan ke Kios Atma Jaya, Puskesmas Tambora, Puskesmas Grogol Petamburan, Puskesmas Tambora dan Puskesmas Tebet. Kunjungan lapangan ini bertujuan agar para peserta memahami dan dapat mempromosikan status psikososial dan kesehatan pengguna napza yang lebih baik.

 

 

 

Program ini membantu peserta kursus memahami permasalahan napza, ketergantungan napza dan HIV & AIDS dalam konteks Psikologi maupun pendekatan disiplin lainnya.

Kebijakan HIV AIDS yang Berbasis Bukti dan Bersifat Partisipatif

Kebijakan HIV AIDS yang Berbasis Bukti dan Bersifat Partisipatif

Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA adalah salah satu penyebab terbesar tekanan-tekanan yang dihadapi oleh ODHA yang bisa berdampak pada kesehatan jiwa mereka.

Pusat Penelitian HIV AIDS Atma Jaya (PPH) telah melakukan berbagai penelitian baru terkait HIV AIDS selama 2015-2016. Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan ke masyarakat umum, terutama komunitas HIV, sebagian besar hasil penelitian tersebut dikemas dalam bentuk Policy Brief atau kertas kebijakan untuk mempermudah penyebaran informasi. Policy brief ini dibuat untuk menguraikan pesan pokok dan rekomendasi atas tepat atau tidak tepatnya sebuah kebijakan tentang HIV AIDS yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hasil penelitian dalam bentuk kertas kebijakan memudahkan upaya advokasi ke pengambil kebijakan. Kegiatan public exposure ditujukan sebagai upaya untuk menyebarkan pengetahuan yang telah terkumpul, dengan mendiseminasikan dokumen policy brief.

Pada pertemuan public exposure kali ini ditampilkan delapan kajian kebijakan terkait dengan HIV AIDS dengan tema: 1] Pemanfaatan Data Konseling dan Tes Sukarela (KTS) sebagai Data Surveilans; 2] Urgensi Kebutuhan akan Layanan Kesehatan Mental untuk Orang dengan HIV & AIDS (ODHA); 3] Status Waria Seharusnya Bukan Kriteria Kesejahteraan; 4] Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis bagi Ibu dengan HIV Positif Paska Melahirkan; 5] Mendorong perlindungan anak yang inklusif bagi anak jalanan; 6] Apakah Layanan Perawatan Ketergantungan Napza Sesuai dengan Kebutuhan Pengguna Sabu?; 7] Memperkuat penggunaan media sosial dalam advokasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih baik; dan 8] Mengoptimalkan Upaya Pencegahan HIV bagi Pekerja Seks.

Tidak semua fasilitas kesehatan dengan program PPIA sudah menyediakan layanan psikososial dan konseling bagi ibu dengan HIV positif paska melahirkan.

PPH Unika Atma Jaya memaparkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan intervensi yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Forum ini diharapkan bisa menjadi salah satu ‘jembatan’ yang bisa menghubungkan antara peneliti, praktisi dan pembuat kebijakan. Agar dapat mendiskusikan berbagai isu-isu kebijakan yang relevan dengan penanggulangan AIDS yang lebih efektif. Secara lebih jauh kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi terbentuknya forum-forum komunikasi penelitian/praktek lapangan tentang kebijakan penanggulangan AIDS di masa depan. Pada akhirnya mampu mendorong pengembangan kebijakan AIDS yang berbasis bukti dari hasil penelitian dan bersifat partisipatif. Rencana pemerintah RI dalam penanggulangan HIV AIDS dapat terlaksana sesuai harapan populasi kunci, layanan kesehatan, Universitas, dan LSM.

 

 

 

 

(Artikel ini merupakan bagian dari rangkuman kegiatan Seminar “Public Exposure: Serial Policy Brief#2 Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya” yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2017.)

PPH Unika Atma Jaya Sebagai Pusat Penelitian Kebijakan HIV

PPH Unika Atma Jaya Sebagai Pusat Penelitian Kebijakan HIV

Pusat Penelitian HIV AIDS (PPH) merupakan salah satu pusat penelitian di bawah struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Unika Atma Jaya. Di usianya yang ke 7 tahun ini, PPH berusaha secara konsisten untuk memberikan fokus penelitian pada permasalahan kesehatan terutama penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah bahwa penyebaran dan penularan HIV di masyarakat terjadi secara tidak merata dimana kelompok miskin dan marginal memiliki burden of disease yang lebih besar dari pada masyarakat umum.

Dalam sambutannya, KSI yang diwakili oleh Tanti, berharap bahwa PPH Atma Jaya terus berkembang menjadi pusat penelitian kebijakan tidak hanya universitas tetapi juga stakeholder lain

Dalam proses kerjanya, PPH Unika Atma Jaya telah mendapatkan dukungan dana DFAT melalui Knowledge Sector Initiatives (KSI) untuk periode sekitar tiga tahun, berawal tahun 2014 dan akan berakhir di bulan Mei 2017. Dalam dua tahun pertama, dukungan KSI lebih difokuskan untuk untuk tiga hal; (a) Peningkatan kapasitas organisasi, (b) Peningkatan kualitas penelitian, dan (c) Menerjemahkan hasil penelitian dalam kebijakan.  PPH Atma Jaya terlibat dalam knowledge community yang diinisiasi oleh KSI, dengan fokus utama pada kelompok kerja research in higher education (WG RIH) dan knowledge to policy (K2P).  Pada tahap terakhir dari dukungan dana KSI fase pertama, dukungan pendanaan digunakan untuk mendorong dua area utama, yaitu: dukungan terhadap Penelitian di Universitas untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi antara seluruh pusat yang berada di bawah LPPM dan pendanaan utama (core funding) organisasi.

Selama tiga tahun proses pembelajaran bersama KSI, terjadi banyak perubahan, khususnya dalam hal pencapaian visi dan strategi organisasi, kemampuan dalam pengelolaan pengetahuan, peningkatan kapasitas penelitian, dan meningkatnya hubungan kerjasama yang cukup menyolok dengan pihak pemangku kebijakan, komunitas, maupun lembaga-lembaga dalam maupun luar negeri. Harapan ke depan, PPH Unika Atma Jaya dapat menjadi pusat penelitian kebijakan kesehatan yang mampu mengembangkan Puslit lain di Universitas Atma Jaya untuk bersama melakukan advokasi baik dalam skala internal dan eksternal terkait isu yang berpihak pada komunitas miskin dan terpinggirkan.

dr Endang dari Kemenkes mengapresiasi PPH Atma Jaya sebagai pusat penelitian khusus untuk kebijakan HIV karena di Litbang Kemenkes lebih berfokus ke penelitian yang bersifat klinikal.

Dr Endang Budi dari Kementrian Kesehatan mengemukakan bahwa kerja sama antara Kemenkes dengan PPH sejauh ini lebih banyak pada penelitian operasional terkait isu sosial. Contohnya: pelaksanaan Early Infant Diagnostic pada bayi dalam rangka mencegah penularan HIV dari ibu ke anak di DKI Jakarta. Program ini membantu bayi memulai pengobatan dengan lebih cepat.

PPH bersama Indonesia AIDS Coalition (IAC) tengah merancang sebuah sistem terkait monitoring ARV dengan dukungan Kementrian Kesehatan seperti diutarakan oleh Iman dari IAC. Dalam beberapa kegiatan penelitiannya PPH melibatkan komunitas populasi kunci. Sebagai contoh pelibatan anggota Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) dalam proses pengambilan data dan analisis data pada penelitian dampak penutupan lokalisasi tahun 2016. (hk)

 

 

 

 

(Artikel ini merupakan bagian dari rangkuman kegiatan Seminar “History of Change: Pembelajaran 3 tahun PPH bersama Knowledge Sector Initiative (KSI)” yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Gedung Yustinus, Unika Atma Jaya.)

 

Penguatan Layanan Deteksi Dini pada Bayi dan Balita

Penguatan Layanan Deteksi Dini pada Bayi dan Balita

Pusat Penelitian HIV & AIDS (PPH) Unika Atma Jaya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan penelitian operasional “Penguatan Layanan Deteksi Dini pada Bayi dan Balita dalam Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) di DKI Jakarta”.

Tujuan dari penelitian operasional ini adalah:

(1) Mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan PPIA pada puskesmas sebagai layanan primer sebagai penyedia layanan deteksi dini tes HIV pada balita dan sejauh mana program MTBS (Manajemen terpadu Balita Sakit) dan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) bisa diintegrasikan dengan layanan PPIA;

(2) Melaksanakan uji coba upaya penyempurnaan prosedur dalam layanan deteksi dini tes HIV pada balita untuk menilai kelayakan dan aksesibilitas layanan tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan deteksi dini pada tes HIV pada anak dari ibu yang mengikuti program PPIA dalam penelitian ini;

(3) Mendokumentasikan proses evaluasi dan uji coba sebagai bentuk pembelajaran pelaksanaan program yang diharapkan bisa menjadi rekomendasi kebijakan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat program PPIA secara lebih komprehensif.

Penelitian ini dibagi menjadi lima tahap yaitu: tahap asesmen, pengembangan intervensi, pelaksanaan intervensi, monitoring intervensi, dan evaluasi intervensi. Pada Rabu tanggal 26 April 2017 dilakukan Diseminasi Hasil Asesmen sebagai penanda selesainya tahap satu penelitian ini. Kegiatan ini melibatkan penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan serta peneliti sebagai fasilitator. Diseminasi ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mengembangkan bentuk intervensi yang akan dilakukan

Pada kegiatan diseminasi ini, disampaikan hal-hal yang ditemukan pada tahap asesmen penelitian. Beberapa temuan tersebut antara lain belum adanya petunjuk teknis untuk pelaksanaan diagnosis dini HIV pada bayi atau EID (Early Infant Diagnosis). Selain itu, sosialisasi EID belum maksimal baik kepada penyedia layanan ataupun kepada ibu-ibu yang datang ke layanan (Puskesmas). Akan tetapi dalam pelaksanaan program EID ini sebenarnya tidak terdapat kendala terhadap pendanaan maupun kendala logistik.

Pertemuan lanjutan akan diadakan untuk membahas bentuk intervensi yang akan dilakukan sebagai tahap kedua pada penelitian ini.

Evi Sukmaningrum peneliti dari PPH Unika Atma Jaya menjelaskan hasil asesmen penelitian.
dr. Devy menjelaskan alur EID di Puskesmas Cengkareng
Bu Ida menjelaskan alur layanan EID di Puskesmas Kramat Jati. Bu Ida mengatakan bahwa Puskesmas Kramat Jati sudah siap memberikan profilaksis sehingga cukup percaya diri untuk melaksanakan layanan PPIA