[Friday Coffee Break] Lecture Series Paham dan Peduli HIV: Tes dan Pengobatan HIV

Tes dan Pengobatan HIV merupakan lecture series kedua dari rangkaian 6 lecture series yang direncanakan oleh Pusat Penelitian HIV-AIDS, Unika Atma Jaya bekerja sama dengan program Friday Coffee Break – UNIKA Atma Jaya. Pada lecture series ini dibahas mengenai pentingnya melakukan tes HIV, bagaimana dan dimana melakukan tes HIV serta terapi apa yang dapat dilakukan setelah mengetahui seseorang terinfeksi HIV. Sesi ini dibawakan oleh dr. Eldaa Prisca Refianti Sutanto yang merupakan salah satu alumni dari Fakultas Kedokteran UNIKA Indonesia Atma Jaya. read more

[Friday Coffee Break] Lecture Series HIV: Penularan dan Pencegahannya

                Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atma Jaya bekerja sama dengan UNIKA Atma Jaya dalam kegiatan Friday Coffee Break, yaitu Lecture Series yang akan diadakan sebulan sekali setiap hari Jumat di Kampus Atma Jaya Semanggi. Lecture Series X Friday Coffee Break ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang terdiri dari 6 Lecture Series.

                Lecture Series pertama, yaitu HIV: Penularan dan Pencegahannya, yang dibawakan oleh dokter Alegra Wolter yang merupakan salah satu alumni dari FK UAJ, dan mengatakan bahwa HIV  tidak dapat menginfeksi orang lain melalui gigitan serangga, berbagi makanan, batuk, bersin, berpelukan, keringat dan lain lain. HIV dapat menginfeksi orang lain melalui hubungan seks bebas, transfusi darah dan penggunaan jarum suntik. read more

Lecture Series “Risiko Penularan HIV pada Pasangan Populasi Kunci”


Lecture Series yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2019 lalu membahas tentang Risiko Penularan HIV pada Pasangan Populasi Kunci yang dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian HIV/AIDS UAJ, Ibu Evi Sukmaningrum, dan dihadiri oleh 4 pembicara, yaitu Lydia Verina Wongso dari PPH UAJ, Oldri Sherli Manukuan dari UNFPA, Ibu Posma Ida Manulu dari PKVHI, dr. Lanny Luhukay dari Subdit AIDS, Kemenkes RI.

Lydia Verina Wongso (PPH UAJ), memaparkan hasil kajian di 6 kota yang dilakukan oleh PPH Atma Jaya mengenai “Faktor Risiko dan Perlindungan Penularan HIV pada Pasangan Tetap Heteroseksual di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi penularan HIV dari populasi kunci ke pasangan tetap  meningkat, dan faktor-faktor yang meningkatkan potensi penularan HIV antara lain, kekerasan, ketergantungan emosi dan finansial, praktek poligami, perkawinan dini, dan kawin kontrak. Beberapa hambatan layanan yang ditemui dari hasil kajian lapangan ini adalah: enggannya klien menceritakan faktor risikonya ketika menerima konseling di fasilitas layanan kesehatan, tidak dilakukannya Konseling sebelum dan sesudah tes HIV, sulitnya menjangkau pelanggan pekerja seks perempuan sebagai kelompok ‘jembatan penularan HIV’ serta mobilitas Penasun dan WPS yang cukup tinggi. read more

Keberpihakan Bagi Mereka Yang Terpinggirkan

Dalam rangka memperingati International Day Against Homophobia, Transphobia, & Biphobia 2018

International Day Against Homophobia, Transphobia, & Biphobia (IDAHOTB) merupakan suatu gerakan yang dibentuk pada tahun 2004 untuk menarik perhatian pimpinan negara, pembuat kebijakan, gerakan-gerakan sosial, media, serta masyarakat terkait dengan isu kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh anggota komunitas LGBTI. Tanggal 17 Mei secara spesifik dipilih untuk memperingati keputusan dari World Health Organization (WHO) yang mengeluarkan homoseksualitas dari kategori gangguan mental. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, 17 Mei telah terbangun dengan sendirinya sebagai tanggal paling penting bagi komunitas-komunitas LGBT untuk bergerak dalam skala internasional untuk mendukung pengakuan hak-hak setiap orang, terlepas dari orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender yang dimiliki.

Sebagai salah satu lembaga penelitian di Universitas yang peduli dengan hak-hak azasi manusia, termasuk hak-hak komunitas LGBT, maka Pusat Penelitian HIV (PPH) AIDS Unika Atma Jaya melihat pentingnya peran Perguruan Tinggi dalam memberikan akses pendidikan yang sama untuk mereka.  Sementara,  isu stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang LGBT banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Tantangan berat tersebut pada akhirnya  menimbulkan masalah kesehatan mental yang serius pada diri mereka.

Dengan memegang prinsip keberpihakan bagi kaum yang termarjinalkan, maka PPH hendak melakukan diskusi internal dalam bentuk Lecture Series dengan mengundang mahasiswa LGBT untuk membagi pengalaman mereka melalui perspektif kemanusiaan. Diharapkan diskusi ini bisa menjadi awal untuk mempertimbangkan langkah-langkah positif untuk membantu mereka dalam mendapatkan rasa aman dan hak yang sama dalam akses pendidikan di manapun mereka berada serta memberikan kualitas hidup yang lebih baik.

Tujuan

Mendiskusikan pengalaman dan pengetahuan terkait dengan:

  • Dukungan yang telah diterima dari orang sekitar untuk membantu individu dalam melalui masa sulit maupun hal-hal yang tidak menyenangkan.
  • Apa saja sumber kekuatan individu ketika mereka menerima stigma dan diskriminasi
  • Bagaimana individu menyikapi tantangan dan beban tersebut
  • Apa saja yang dibutuhkn individu dalam konteks mahasiswa, anak, dan teman untuk melewati proses yang sulit
  • read more

    Kehidupanku Sebagai Mahasiswa: Bayang-bayang HIV AIDS

    Kasus HIV/AIDS di Indonesia pertama kali dilaporkan di Provinsi Bali pada tahun 1987. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Desember 2017, kasus HIV/AIDS telah dilaporkan oleh 421 (81,9%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia, di mana DKI Jakarta memiliki jumlah infeksi HIV tertinggi. Dalam laporan Kemenkes (2017) dinyatakan bahwa jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan persentase kumulatif AIDS tertinggi pada kelompok usia 20-29 tahun (32,5%). Selain itu, laporan ini juga menjelaskan bahwa faktor risiko penularan terbanyak adalah melalui hubungan seksual berisiko heteroseksual.

    Jika dilihat dari rentang usianya, maka kelompok mahasiswa termasuk dalam kelompok usia dengan persentase kumulatif AIDS tertinggi. Pada saat usia tersebut, informasi terkait pornografi dan pergaulan bebas juga sangat mudah untuk diperoleh atau diakses, yang secara tidak langsung dapat menjadi faktor pendukung dari kemunculan perilaku berisiko dan IMS.  Melihat situasi ini, maka pengetahuan mahasiswa seputar IMS khususnya HIV AIDS menjadi penting untuk dimiliki, agar mahasiswa memahami secara utuh penyebab, konsekuensi atau dampak dari perilaku berisiko yang berpotensi untuk dilakukan. Selain itu, pemahaman ini juga penting untuk ditanamkan untuk mengurangi stigma dan diskirminasi berkelanjutan terhadap ODHA, melihat bahwa salah satu akar penyebab stigma dan diskriminasi adalah ketidahpahaman terhadap suatu isu.

    Lecture series Pusat Penelitian HIV dan AIDS Unika Atma Jaya di bulan April 2018 akan membahas mengenai isu-isu terkait HIV dan AIDS yang sebenarnya sangat relevan bagi kelompok mahasiswa. Proses diskusi ini akan memberikan pemaparan mengenai faktor pendukung dan risiko yang berpengaruh terhadap penularan HIV AIDS, dampak dari HIV AIDS itu sendiri di dalam kehidupan mahasiswa, serta stigma dan diskirminasi terhadap kelompok ODHA. Dua narasumber yang merupakan ODHA akan menjadi pemantik dari diskusi bersama ini yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi pendengar, khususnya mahasiswa. Diharapkan diskusi ini bisa menjadi awal untuk mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang bersifat protektif terhadap penularan HIV AIDS. Selain itu, lecture series ini bisa menjadi wahana bagi para pegiat dan pemerhati pendidikan, serta mahasiswa untuk berbagi pengalaman terkait HIV AIDS.

    Tujuan

  • Mendiskusikan pengalaman dan pengetahuan terkait dengan HIV AIDS. Beberapa pengalaman yang dapat dibagikan oleh pembicara adalah sebagai berikut:
  • Awal mula terinfeksi HIV hingga menjadi AIDS.
  • Tantangan dan beban yang dihadapi sebagai ODHA.
  • Bagaimana menyikapi tantangan dan beban tersebut.
  • Pesan singkat untuk mahasiswa: Hal yang penting diketahui dan dipahami oleh mahasiswa.
  • Menjadi forum bagi bagi para pegiat, pemerhati pendidikan, serta mahasiswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.
  • Menghasilkan berbagai rekomendasi yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa untuk mengoptimalkan faktor protektif yang mereka miliki dalam mencegah penularan HIV AIDS.
  • read more

    Modal Sosial dan Kualitas Hidup Pengguna Napza Suntik di DKI Jakarta

    Modal Sosial dan Kualitas Hidup Pengguna Napza Suntik di DKI Jakarta

    Penanggulangan HIV AIDS pada kelompok Pengguna Napza Suntik (Penasun) akan berhasil jika kelompok tersebut memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melindungi dirinya dari kemungkinan penularan penyakit tersebut. Salah satu kemampuan yang belum banyak diperhatikan adalah kemampuan modal sosial. Banyak penelitian telah menunjukkan bagaimana pengaruh modal sosial yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memberikan perlindungan atau meningkatakan status kesehatan.

    Pusat Penelitian HIV dan AIDS Unika Atma Jaya menyelenggarakan Lecture Series pada tanggal 8 Agustus 2017 yang lalu mendiskusikan hasil penelitian tentang bagaimana pengaruh modal sosial terhadap status kesehatan penasun di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Octavery Kamil (selaku peneliti topik lecture series), Khrisna Anggara (BNN Prov DKI Jakarta), dan juga pembicara dari KIOS.

    Penelitian ini yang merupakan penelitian disertasi dari Octavery Kamil bertujuan untuk  melihat hubungan antara modal sosial dengan kualitas hidup pada penasun, termasuk mendidentifikasi factor-faktor  yang memiliki asosiasi dengan kualitas hidup dan kesehatan penasun. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji proses bekerjanya modal sosial pada jaringan sosial penasun di level mikro dan mezzo dalam mempengaruhi kualitas hidup penasun di DKI Jakarta.

    Octavery menjelaskan bahwa jaringan sosial penasun, sebelum pakaw tentu tidak berbeda dengan yang dimiliki masyarakat lainnya. Ada keluarga, keluarga jauh, teman, dan tetangga. Mungkin di luar lingkungan, dia aktif dalam berbagai kegiatan. Dia kemudian masuk dalam dunia adiksi, dan akhirnya dunianya pindah ke dunia pakaw. Terkecuali beberapa orang yang sangat dekat akan masih menjadi bagian dari dunianya. Bisa jadi ibu, ayah, atau anggota keluarga yang lain. Ada juga dengan saudara. Anggota keluarga ini yang biasanya akan tetap dekat, walaupun si penasun sedang aktif pakaw. Apalagi ketika sudah berhenti.

    Model Hipotesi – Analisa Regresi (dokumen Octavery Kamil)

    Dari hasil penelitian ini, menunjukkan adanya asosiasi yang signifikan antara modal sosial dengan kualitas hidup penasun. Masing masing bonding dan bridging social capital terbukti memiliki asosiasi yang signifikan dengan kualitas hidup. Variable pekerjaan, tempat tinggal, dan intensitas hubungan dengan staf program pengurangan dampak buruk juga memberikan dampak signifikan terhadap modal sosial.

    Kebijakan kriminalisasi mengakibatkan penasun berada dalam posisi rentan untuk kehilangan dukungan sosial dan modal sosial. Pembuat kebijakan disarankan untuk memprioritaskan kebijakan yang dapat mengurangi pemenjaraan. Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan pemulihan dan layanan sosial lainnya. Mengaktifkan dan meningkatkan kembali kelompok kerja pengurangan dampak buruk. Satu hal yang tidak kalah penting adalah perlunya kesinambungan program yang sudah berjalan. (hk)

     

     

    (Artikel ini merupakan bagian dari rangkuman kegiatan Lecture Series “Modal Sosial dan Kualitas Hidup pada Penasun di DKI Jakarta” yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2017 bertempat di PPH Unika Atma Jaya.)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tantangan untuk menyikapi permasalahan sosial dan struktural dalam melaksanakan penanggulangan AIDS: Catatan Seminar (4)

    Tantangan untuk menyikapi permasalahan sosial dan struktural dalam melaksanakan penanggulangan AIDS: Catatan Seminar (4)

    Artikel ini merupakan Catatan Seminar ke-4 sebagai rangkuman Seminar “Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS  di Indonesia” yang diadakan tanggal  16 Maret 2017 lalu.

    Pada sesi ini, seminar membahas tantangan untuk menyikapi permasalahan sosial dan struktural dalam melaksanakan penanggulangan AIDS. Pembicara-pembicara pada sesi ini adalah Lembaga/Yayasan pendamping komunitas dan juga penyedia layanan kesehatan.

    Sebagai pembicara pertama adalah Ahmad Maulana dari Yayasan Inter Medika (YIM), LSM yang bergerak pada komunitas LSL. Pada kesempatan ini, Ahmad mengemukakan bahwa strategi penjangkauan selama ini terasa monoton sehingga banyak kelompok dampingan (KD) yang merasa hanya sebagai obyek, terlihat dari kecilnya angka partisipasi anggota komunitas. Disamping itu, adanya sikap homophobia dan Ormas yang semakin lantang meneriakkan isu anti LGBT menyebabkan banyak KD yang tidak mau mengakses layanan di daerah tempat tinggalnya.

    Kebijakan pemerintah dirasakan terlalu menyamaratakan kebutuhan komunitas, tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu atas isu apa yang berkaitan untuk masing-masing komunitas. YIM sebagai LSM pendamping memiliki strategi dengan memanfaatkan media sosial sebagai acuan penjangkauan komunitas, mengajak KD terlibat dalam berbagai kegiatan YIM, menjangkau daerah pinggiran Jakarta, serta bekerjasama dengan dinas terkait termasuk pengelola fasilitas hiburan.

    KIOS Atma Jaya yang diwakili oleh Husen Basalamah menjadi pembicara kedua pada sesi ini. Kios Informasi (Kios) bergerak bagi komunitas pengguna jarum suntik. Husen menyampaikan bahwa kebijakan yang memihak belum begitu dirasakan. Kredibilitas pendamping dalam penjangkauan selalu dalam kondisi yang dipertanyakan. Adanya pemahaman bahwa metadon tidak bisa diterima di PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat).

     

     

     

    Yayasan Kusuma Buana (YKB) merupakan LSM pendamping bagi komunitas Wanita Pekerja Seks (WPS).  R Nitta sebagai perwakilan dari YKB mengemukakan adanya stigma ganda yaitu sebagai WPS dan ODHA sebagai alasan sedikitnya anggota komunitas yang mau membuka status HIV-nya. Dalam penanggulan HIV dilapangan ditemukan belum adanya konsistensi dalam penggunaan kondom. Ketersediaan layanan IMS dan VCT di Jakarta dirasakan sudah cukup tetapi kembali lagi pada kesediaan anggota komunitas untuk mengakses layanan tersebut. YKB merekomendasikan perlu dikembangkan strategi penjangkauan terhadap pelanggan WPS, pemeriksaan VCT terintegrasi dengan IMS.

     

     

    Lentera Anak Pelangi (LAP) mendampingi anak-anak yang terdampak HIV AIDS beserta keluarga mereka. Natasya Sitorus sebagai pembicara dari LAP menyampaikan beberapa tantangan-tantangan yang ditemui LAP ketika melakukan pendampingan.

    Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga yang berhubungan erat dengan ketidaklayakan tempat tinggal. Ibu HIV menjadi satu-satunya pengasuh dan di saat bersamaan harus mencari nafkah.

    Stigma dan diskriminasi masih terjadi baik terhadap ibu dan anaknya. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pelibatan masyarakat dalam program penanggulangan HIV masih rendah. Akan tetapi, jumlah lembaga yang mendampingi dan memberikan layanan pada ibu dan anak HIV masih sedikit. Perhatian pemerintah pada ibu dan anak dirasakan masih kurang karena jumlahnya masih sedikit dan bukan bagian dari populasi kunci. Persoalan HIV sering dipandang sebagai isu kesehatan semata sehingga program penanggulangannya difokuskan pada ketersediaan layanan kesehatan saja. Persoalan ibu dan anak dianggap sudah cukup tercakup dalam program PPIA.

    Puskesmas Kramat Jati oleh ibu Ida Manalu

    Puskesmas Kramat Jati dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV  telah melakukan pelayanan yang tanpa stigma, dengan tidak membentuk jalur khusus bagi layanan HIV.  Puskesmas Kramat Jati juga telah meningkatkan sarana dan prasarana terkait layanan HIV disamping meningkatkan WPA (warga peduli AIDS.
    Tantangan dan hambatan yang dihadapi diantaranya masih banyak klien yang putus nyambung dalam mengakses layanan, klien banyak yang belum membuka status HIV-nya kepada keluarga. Dukungan keluarga klien masih ada yang minim, dan banyak masyarakat yang belum mau tes HIV

    Terobosan-terobosan yang telah dilakukan diantaranya program tes HIV bagi ibu hamil, pasien TB juga dites HIV sebagai program jembut bola. Tenaga Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) dilatih untuk dapat memberikan dampingan dan melaksanakan KTIP. Nama poli dibuka “Poli HIV” tidak perlu ditutupi seperti penamaan “Poli Melati”

    Sebagai penutup sesi ini, Laura Nevendorff, selaku moderator menyimpulkan bahwa sebenarnya isu sosial dan struktural ini bisa dilihat dari tingkat ekonomi, pendidikan, stigma, akses terhadap informasi, dan identitas diri. Isu-isu tersebut dapat memengaruhi program yang dijalankan. Masalah sosial yang ada juga berkontribusi bagaimana program ini direspon karena akibat isu sosial, struktur demografi dari populasi kunci dan anak dengan HIV berubah. Harusnya bisa direspon lebih baik oleh teman-teman LSM, tetapi  LSM juga punya keterbatasan ruang gerak untuk merespon situasi yang ada. Selain itu, ada pula faktor-faktor yang bisa mendukung, yaitu penerimaan dan pelibatan populasi kunci pada desain program, kesiapan seperti logistik dan kebijakan yang mendukung, dan pemberian layanan tanpa membeda-bedakan.

    Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (3)

    Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (3)

    Artikel ini adalah artikel ketiga sebagai catatan seminar “Menyikapi Determinan Sosial dalam Penaggulangan HIV AIDS di Indonesia”. Seminar ini diadakan pada tanggal 16 Maret 2017 yang lalu. Sebagai keynote speaker dalam seminar ini adalah Prof. Irwanto PhD, beliau adalah peneliti senior pada PPH Unika Atma Jaya

    Pada kesempatan ini, Prof. Irwanto menyampaikan materi mengenai “PROBLEM SOLVING DAN NORMA SOSIAL-BUDAYA- AGAMA”

    Norma sosial-budaya, dan agama sebagai deeper knowledge. Dalam evolusinya selama ribuan tahun, disepakati adanya norma sosial dan budaya. Selanjutnya, ketika keyakinan dari pencipta menjadi bagian dalam hidup kita, maka muncullah norma agama. Norma-norma inilah yang digunakan untuk mengatur hidup kita sebelum adanya hukum positif. Nantinya, norma-norma ini akan dimasukkan ke dalam hukum positif atau legal framework.

    Kecerdasan manusia dibatasi oleh norma sosial-budaya dan agamanya. Norma kerap digunakan untuk memecahkan masalah, karena norma ini tidak membutuhkan pembuktian dan dianggap sah. Ketika norma sosial-budaya dan agama tidak dapat atau tidak mau berubah maka banyak masalah tidak terpecahkan.

    Pendekatan normatif sosial-budaya dan agama dimaksudkan untuk menyeleksi “in-group members” dan meminggirkan “kelompok luar”. Ketika ada manusia atau komunitas yang tidak dapat diakomodasi, mereka menjadi pecundang yang dipinggirkan. Jika masyarakat umum merasa terancam oleh masalah yang dihadapi oleh komunitas yang sudah terpinggirkan, mereka mencari solusi dalam norma-norma yang sama dengan kata lain dipaksakan.

     

    Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (2)

    Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (2)

    Artikel Catatan Seminar Bagian ke-2 ini akan merangkup sesi tanya jawab yang berlangsung setelah paparan sesi pertama mengenai Permasalahan Sosial dan Struktural untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Populasi Kunci.

    Pertanyaan oleh Octavery Kamil

    Dari pemaparan teman-teman tadi, sebagian telah mencoba untuk berbicara ke Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak yang lain. Dalam pandangan teman-teman sendiri, apakah kita sudah melakukan yang seharusnya bisa kita lakukan atau masih ada yg kurang dalam konteks kerja di CSO? Kalau kita lihat, mulai dari 2006, kita sudah mendapatkan tempat istimewa dan dukungan dari KPA. Kita juga sudah memiliki akses di nasional maupun daerah. Apa itu semua sudah dilakukan atau masih ada yang belum dilakukan? Atau jangan-jangan kita mengerjakannya secara sendiri-sendiri sehingga menyebabkan tidak ada tanggapan dari pemerintah.

     

     

     

    Tanggapan oleh IPPI: Kami sepakat untuk merapatkan barisan dan memulai sebuah forum, yaitu Forum Komunitas HIV AIDS Indonesia. Walau kami memiliki berbagai kepentingan, namun jika menyangkut para pemangku kebijakan, forum akan bersuara. Kaum akademisi bisa membantu kami untuk membantu kami dalam langkah-langkah yang kami rencanakan.

    Pemerintah memiliki program gerakan masyarakat sehat. Namun dalam program ini tidak ada penjelasan bahwa masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat yang bebas HIV. Hal ini menjadi tugas komunitas untuk memasukkan isu bebas HIV kedalam program tersebut.

    Hingga saat ini tidak ada panduan bagaimana orangtua positif perlu berperilaku kepada anaknya, misalnya terkait dengan pentingnya memberikan penjelasan mengenai obat, penyakit, dan bagaimana mengatasi stigma dan diskriminasi sosial di lingkungan sekolah.  Diperlukan studi yang dapat dijadikan acuan bagi program ke depannya yang akan dikaitkan ke program yang sudah ada saat ini atau program nasional lain yang diusung pemerintah.

    Tanggapan oleh PKNI: Program Kesehatan Nasional kurang terintergrasi dengan program yang sudah ada yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Proses perencanaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan proses pembelajarannya belum maksimal. Integrasi dengan program nasional merupakan suatu tantangan. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan komunikasi antar lembaga.

     

     

     

     

    Tanggapan oleh GWL-Ina: Selain bekerjasama dengan organisasi yang bekerja di penanggulangan HIV dan AIDS, kami mulai memulai dan memperkuat jejaring dengan organisasi non LGBT dan non HIV-AIDS, seperti dengan organisasi buruh dan organisasi perempuan. Seperti di daerah, kami mempererat hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena diskriminasi yang dilakukan oleh aparat dan kelompok lain masih tinggi. Hal lainnya yang sedang dilakukan adalah bagaimana dengan Kementerian Kesehatan, kita dapat menciptakan layanan di rumah sakit dan puskesmas yang ramah terhadap GWL. Mohon kepada Atma Jaya dapat mengkaji peraturan yang mengkriminalisasikan kelompok kunci.

     

     

     

    Tanggapan oleh IAC: Untuk menghadapi situasi saat ini, kita harus semakin menguatkan barisan. Akan ada kerja keras yang lebih keras lagi yang perlu kita lakukan karena ada beberapa lahirnya kebijakan-kebijakan  baru. Contohnya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) tidak memasukkan pekerja seks dan LSL. Kita tidak bisa mengenyampingkan populasi kunci yang lainnya di dalam peraturan penanggulangan HIV. Kita harus mendorong agar pekerja seks dan LSL dapat masuk ke dalam SPM tersebut. Advokasi kebijakan harus selalu dilakukan oleh teman-teman komunitas. Misalnya saja terkait persoalan perdagangan bebas yang dapat berperan menjadi determinan sosial dalam penanggulangan HIV dan AIDS, karena di situ mengatur hak kekayaan intelektual yang dapat membatasi akses terhadap obat. Persoalan HIV melibatkan persoalan-persoalan yang lain.

     

     

     

    Sebagai penutup sesi pertama, Gracia Simanulang (Peneliti PPH Unika Atma Jaya) yang bertindak sebagai moderator, merangkum paparan sesi pertama dalam kesimpulan sebagai berikut:

    Ada banyak faktor sosial dan struktural yang telah kita dengar bersama dalam penjabaran dari teman-teman komunitas. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menjadi penghambat dalam mengakses layanan akan kesehatan, baik populasi kunci dan non populasi kunci (seperti anak dan ibu yang kerap terlupakan dari program).

    Kesehatan memang seharusnya ada di semua kebijakan sehingga penting untuk melibatkan dan melakukan kerjasama lintas sektor, khususnya yang melibatkan populasi kunci dalam merancang dan melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih efektif. Harapannya tidak hanya terkait layanan kesehatan, namun dapat diintegrasikan ke dalam konteks yang lebih luas lagi.

     

    Peserta seminar menyimak paparan dari para pembicara pada sesi pertama.
    Photo bersama para pembicara sesi pertama

    Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (1)

    Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (1)

    Pada tanggal 16 Maret 2017, Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya menyelenggarakan seminar dengan topik “Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia” Seminar ini menghadirkan pembicara dari jaringan populasi kunci, LSM, Kementrian Kesehatan, profesional dan akademisi.

    Kegiatan seminar ini akan dirangkum dalam empat artikel catatan seminar yang disusun sesuai sesi materi seminar.

    Sesi 1: Permasalahan sosial dan struktural untuk mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi populasi kunci

    Sebagai pembicara pertama adalah Liana dari Organisasi Perubahan Sosial (OPSI)
    Liana mengemukakan bahwa isu PSK selalu dikait-kaitkan dengan moral sehingga menyebabkan stigma terhadap PSK. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja seks. Tidak adanya pengakuan dari pemerintah dan masyarakat akan keberadaan pekerja seks juga terbatasnya akses yang dimiliki oleh pekerja seks baik layanan publik ataupun kesehatan. Disamping isu HIV yang selama ini hanya dilihat dari sisi medis atau kesehatan.

    Rekomendasi yang diberikan adalah adanya aspek hak asasi manusia dalam menangani isu HIV. Diperlukan kampanye publik untuk memberikan perspektif positif dalam melihat keberadaan pekerja seks serta adanya perlindungan hukum bagi pekerja seks.

     

     

    Pembicara kedua adalah Baby Rivona dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
    Baby mengemukakan tantangan ke depan bagi program AIDS dari perspektif komunitas diantaranya:
    – Epidemi telah memasuki populasi umum, pasangan dari populasi kunci yang terkena HIV angkanya semakin tinggi. Anak-anak yang positif juga kasusnya makin banyak
    – Harga obat ARV yang sangat mahal sehingga subsidi negara sangat diperlukan
    – Kurang kuatnya kordinasi lintas sektor sehingga membuat respon penanggulangan AIDS berjalan secara tidak efektif.
    – Besarnya ketergantungan program pencegahan HIV dan AIDS dengan dana bantuan luar negeri.

     

     

    Sebagai pembicara ketiga adalah Moch. Slamet Raharjo dari GWL-Ina.

    Menurut Slamet, stigma dan diskriminasi masih terjadi dikalangan gay, waria dan lesbian (GWL). Akses layanan bagi GWL terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kependudukan masih rendah. Bahkan banyak kalangan waria yang tidak memiliki kartu identitas (KTP) termasuk BPJS. Diskriminasi juga kerap terjadi dilingkungan pekerjaan seperti tidak ada perusahaan yang menerima waria ataupun pemecatan yang dialami oleh seorang gay yang membuka statusnya.

    Ketidakberdayaan  teman-teman GWL menghadapi kelompok intoleran karena mereka belum sepenuhnya memahami isu hukum dan HAM. Kesadaran dari teman-teman GWL untuk periksa rutin juga masih sangat rendah.

     

    Pembicara keempat mewakili Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) adalah Arif R Iryawan.

    Determinan sposial dan struktural dari perspektif pengguna napza adalah adanya kriminalisasi bahkan dari penerapan hukum dan kebijakan, status sosial kemiskinan (dapat memengaruhi kesempatan untuk mengakses layanan juga). Pengguna napza rata-rata berpendidikan menengah ke bawah dan memiliki kesempatan kerja terbatas. Disamping itu masalah gender dan budaya patriarki, stigma dan diskriminasi, perilaku dan gaya hidup, akses terhadap layanan kesehatan, serta hambatan dukungan sosial menjadi bagian dari determinan sosial dan struktual ini.

    Rekomendasi untuk perbaikan diantaranya isu narkotika diharapkan tidak dimasukkan ke KUHP, pemberdayaan dan pengembangan komunitas, akses layanan publik, adanya penelitian terkait penggunaan napza, terutama terkait status kesehatan.

     

    Pembicara kelima pada sesi pertama ini adalah Sindi Putri dari Indonesia AIDS Coalition (IAC)

    Permasalahan sosial dan struktural untuk mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi populasi kunci
    Layanan kesehatan, barang/ jasa harus diberikan kepada semua tanpa diskriminasi, Semua layanan, barang dan fasilitas harus tersedia, mudah diakses, diterima dan berkualitas baik.
    Hak atas kesehatan penting diterapkan dalam semua kebijakan di sektor-sektor non kesehatan. Harus ada kerjasama antar semua sektor, termasuk pelibatan populasi kunci. Perlu dihilangkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi populasi kunci untuk mendapatkan hak atas kesehatannya.

     

     

    Pembicara terakhir pada sesi pertama ini adalah Doddy Parlinggoman dari Jaringan Indonesia Positif.

    Doddy mengemukakan bahwa komunitas ibaratnya hanya “pelengkap penderita”. Dalam sebuah produk kebijakan, komunitas hanya dilibatkan saat sosialisasi, tidak dalam perencanaan awal. Hal ini menyebabkan seolah-olah komunitas menyetujui produk yang dikeluarkan.

    Keterbatasan akses kesehatan seperti pada kasus teman-teman di lapas yang tidak memiliki kartu identitas karena ketika tertangkap KTP-nya ditahan. Hal ini menyebabkan sulitnya mengakses layanan kesehatan (termasuk untuk mengakses ARV).

    Perlu dilakukan penelitian tentang dampak yang dialami anak apabila mengakses ARV untuk dewasa. Apakah karena anak dengan HIV jumlahnya kecil, sehingga tidak bisa mendapat akses kesehatan? Apa sudut pandangnya? Angka atau hak asasi?

     

    Pada artikel berikutnya akan dimuat sesi tanya jawab untuk materi seminar sesi pertama ini. (hk)