Tantangan untuk menyikapi permasalahan sosial dan struktural dalam melaksanakan penanggulangan AIDS: Catatan Seminar (4)

Tantangan untuk menyikapi permasalahan sosial dan struktural dalam melaksanakan penanggulangan AIDS: Catatan Seminar (4)

Artikel ini merupakan Catatan Seminar ke-4 sebagai rangkuman Seminar “Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS  di Indonesia” yang diadakan tanggal  16 Maret 2017 lalu.

Pada sesi ini, seminar membahas tantangan untuk menyikapi permasalahan sosial dan struktural dalam melaksanakan penanggulangan AIDS. Pembicara-pembicara pada sesi ini adalah Lembaga/Yayasan pendamping komunitas dan juga penyedia layanan kesehatan.

Sebagai pembicara pertama adalah Ahmad Maulana dari Yayasan Inter Medika (YIM), LSM yang bergerak pada komunitas LSL. Pada kesempatan ini, Ahmad mengemukakan bahwa strategi penjangkauan selama ini terasa monoton sehingga banyak kelompok dampingan (KD) yang merasa hanya sebagai obyek, terlihat dari kecilnya angka partisipasi anggota komunitas. Disamping itu, adanya sikap homophobia dan Ormas yang semakin lantang meneriakkan isu anti LGBT menyebabkan banyak KD yang tidak mau mengakses layanan di daerah tempat tinggalnya.

Kebijakan pemerintah dirasakan terlalu menyamaratakan kebutuhan komunitas, tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu atas isu apa yang berkaitan untuk masing-masing komunitas. YIM sebagai LSM pendamping memiliki strategi dengan memanfaatkan media sosial sebagai acuan penjangkauan komunitas, mengajak KD terlibat dalam berbagai kegiatan YIM, menjangkau daerah pinggiran Jakarta, serta bekerjasama dengan dinas terkait termasuk pengelola fasilitas hiburan.

KIOS Atma Jaya yang diwakili oleh Husen Basalamah menjadi pembicara kedua pada sesi ini. Kios Informasi (Kios) bergerak bagi komunitas pengguna jarum suntik. Husen menyampaikan bahwa kebijakan yang memihak belum begitu dirasakan. Kredibilitas pendamping dalam penjangkauan selalu dalam kondisi yang dipertanyakan. Adanya pemahaman bahwa metadon tidak bisa diterima di PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat).

 

 

 

Yayasan Kusuma Buana (YKB) merupakan LSM pendamping bagi komunitas Wanita Pekerja Seks (WPS).  R Nitta sebagai perwakilan dari YKB mengemukakan adanya stigma ganda yaitu sebagai WPS dan ODHA sebagai alasan sedikitnya anggota komunitas yang mau membuka status HIV-nya. Dalam penanggulan HIV dilapangan ditemukan belum adanya konsistensi dalam penggunaan kondom. Ketersediaan layanan IMS dan VCT di Jakarta dirasakan sudah cukup tetapi kembali lagi pada kesediaan anggota komunitas untuk mengakses layanan tersebut. YKB merekomendasikan perlu dikembangkan strategi penjangkauan terhadap pelanggan WPS, pemeriksaan VCT terintegrasi dengan IMS.

 

 

Lentera Anak Pelangi (LAP) mendampingi anak-anak yang terdampak HIV AIDS beserta keluarga mereka. Natasya Sitorus sebagai pembicara dari LAP menyampaikan beberapa tantangan-tantangan yang ditemui LAP ketika melakukan pendampingan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga yang berhubungan erat dengan ketidaklayakan tempat tinggal. Ibu HIV menjadi satu-satunya pengasuh dan di saat bersamaan harus mencari nafkah.

Stigma dan diskriminasi masih terjadi baik terhadap ibu dan anaknya. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pelibatan masyarakat dalam program penanggulangan HIV masih rendah. Akan tetapi, jumlah lembaga yang mendampingi dan memberikan layanan pada ibu dan anak HIV masih sedikit. Perhatian pemerintah pada ibu dan anak dirasakan masih kurang karena jumlahnya masih sedikit dan bukan bagian dari populasi kunci. Persoalan HIV sering dipandang sebagai isu kesehatan semata sehingga program penanggulangannya difokuskan pada ketersediaan layanan kesehatan saja. Persoalan ibu dan anak dianggap sudah cukup tercakup dalam program PPIA.

Puskesmas Kramat Jati oleh ibu Ida Manalu

Puskesmas Kramat Jati dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV  telah melakukan pelayanan yang tanpa stigma, dengan tidak membentuk jalur khusus bagi layanan HIV.  Puskesmas Kramat Jati juga telah meningkatkan sarana dan prasarana terkait layanan HIV disamping meningkatkan WPA (warga peduli AIDS.
Tantangan dan hambatan yang dihadapi diantaranya masih banyak klien yang putus nyambung dalam mengakses layanan, klien banyak yang belum membuka status HIV-nya kepada keluarga. Dukungan keluarga klien masih ada yang minim, dan banyak masyarakat yang belum mau tes HIV

Terobosan-terobosan yang telah dilakukan diantaranya program tes HIV bagi ibu hamil, pasien TB juga dites HIV sebagai program jembut bola. Tenaga Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) dilatih untuk dapat memberikan dampingan dan melaksanakan KTIP. Nama poli dibuka “Poli HIV” tidak perlu ditutupi seperti penamaan “Poli Melati”

Sebagai penutup sesi ini, Laura Nevendorff, selaku moderator menyimpulkan bahwa sebenarnya isu sosial dan struktural ini bisa dilihat dari tingkat ekonomi, pendidikan, stigma, akses terhadap informasi, dan identitas diri. Isu-isu tersebut dapat memengaruhi program yang dijalankan. Masalah sosial yang ada juga berkontribusi bagaimana program ini direspon karena akibat isu sosial, struktur demografi dari populasi kunci dan anak dengan HIV berubah. Harusnya bisa direspon lebih baik oleh teman-teman LSM, tetapi  LSM juga punya keterbatasan ruang gerak untuk merespon situasi yang ada. Selain itu, ada pula faktor-faktor yang bisa mendukung, yaitu penerimaan dan pelibatan populasi kunci pada desain program, kesiapan seperti logistik dan kebijakan yang mendukung, dan pemberian layanan tanpa membeda-bedakan.

Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (3)

Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (3)

Artikel ini adalah artikel ketiga sebagai catatan seminar “Menyikapi Determinan Sosial dalam Penaggulangan HIV AIDS di Indonesia”. Seminar ini diadakan pada tanggal 16 Maret 2017 yang lalu. Sebagai keynote speaker dalam seminar ini adalah Prof. Irwanto PhD, beliau adalah peneliti senior pada PPH Unika Atma Jaya

Pada kesempatan ini, Prof. Irwanto menyampaikan materi mengenai “PROBLEM SOLVING DAN NORMA SOSIAL-BUDAYA- AGAMA”

Norma sosial-budaya, dan agama sebagai deeper knowledge. Dalam evolusinya selama ribuan tahun, disepakati adanya norma sosial dan budaya. Selanjutnya, ketika keyakinan dari pencipta menjadi bagian dalam hidup kita, maka muncullah norma agama. Norma-norma inilah yang digunakan untuk mengatur hidup kita sebelum adanya hukum positif. Nantinya, norma-norma ini akan dimasukkan ke dalam hukum positif atau legal framework.

Kecerdasan manusia dibatasi oleh norma sosial-budaya dan agamanya. Norma kerap digunakan untuk memecahkan masalah, karena norma ini tidak membutuhkan pembuktian dan dianggap sah. Ketika norma sosial-budaya dan agama tidak dapat atau tidak mau berubah maka banyak masalah tidak terpecahkan.

Pendekatan normatif sosial-budaya dan agama dimaksudkan untuk menyeleksi “in-group members” dan meminggirkan “kelompok luar”. Ketika ada manusia atau komunitas yang tidak dapat diakomodasi, mereka menjadi pecundang yang dipinggirkan. Jika masyarakat umum merasa terancam oleh masalah yang dihadapi oleh komunitas yang sudah terpinggirkan, mereka mencari solusi dalam norma-norma yang sama dengan kata lain dipaksakan.

 

Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (2)

Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia (2)

Artikel Catatan Seminar Bagian ke-2 ini akan merangkup sesi tanya jawab yang berlangsung setelah paparan sesi pertama mengenai Permasalahan Sosial dan Struktural untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Populasi Kunci.

Pertanyaan oleh Octavery Kamil

Dari pemaparan teman-teman tadi, sebagian telah mencoba untuk berbicara ke Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak yang lain. Dalam pandangan teman-teman sendiri, apakah kita sudah melakukan yang seharusnya bisa kita lakukan atau masih ada yg kurang dalam konteks kerja di CSO? Kalau kita lihat, mulai dari 2006, kita sudah mendapatkan tempat istimewa dan dukungan dari KPA. Kita juga sudah memiliki akses di nasional maupun daerah. Apa itu semua sudah dilakukan atau masih ada yang belum dilakukan? Atau jangan-jangan kita mengerjakannya secara sendiri-sendiri sehingga menyebabkan tidak ada tanggapan dari pemerintah.

 

 

 

Tanggapan oleh IPPI: Kami sepakat untuk merapatkan barisan dan memulai sebuah forum, yaitu Forum Komunitas HIV AIDS Indonesia. Walau kami memiliki berbagai kepentingan, namun jika menyangkut para pemangku kebijakan, forum akan bersuara. Kaum akademisi bisa membantu kami untuk membantu kami dalam langkah-langkah yang kami rencanakan.

Pemerintah memiliki program gerakan masyarakat sehat. Namun dalam program ini tidak ada penjelasan bahwa masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat yang bebas HIV. Hal ini menjadi tugas komunitas untuk memasukkan isu bebas HIV kedalam program tersebut.

Hingga saat ini tidak ada panduan bagaimana orangtua positif perlu berperilaku kepada anaknya, misalnya terkait dengan pentingnya memberikan penjelasan mengenai obat, penyakit, dan bagaimana mengatasi stigma dan diskriminasi sosial di lingkungan sekolah.  Diperlukan studi yang dapat dijadikan acuan bagi program ke depannya yang akan dikaitkan ke program yang sudah ada saat ini atau program nasional lain yang diusung pemerintah.

Tanggapan oleh PKNI: Program Kesehatan Nasional kurang terintergrasi dengan program yang sudah ada yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Proses perencanaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan proses pembelajarannya belum maksimal. Integrasi dengan program nasional merupakan suatu tantangan. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan komunikasi antar lembaga.

 

 

 

 

Tanggapan oleh GWL-Ina: Selain bekerjasama dengan organisasi yang bekerja di penanggulangan HIV dan AIDS, kami mulai memulai dan memperkuat jejaring dengan organisasi non LGBT dan non HIV-AIDS, seperti dengan organisasi buruh dan organisasi perempuan. Seperti di daerah, kami mempererat hubungan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena diskriminasi yang dilakukan oleh aparat dan kelompok lain masih tinggi. Hal lainnya yang sedang dilakukan adalah bagaimana dengan Kementerian Kesehatan, kita dapat menciptakan layanan di rumah sakit dan puskesmas yang ramah terhadap GWL. Mohon kepada Atma Jaya dapat mengkaji peraturan yang mengkriminalisasikan kelompok kunci.

 

 

 

Tanggapan oleh IAC: Untuk menghadapi situasi saat ini, kita harus semakin menguatkan barisan. Akan ada kerja keras yang lebih keras lagi yang perlu kita lakukan karena ada beberapa lahirnya kebijakan-kebijakan  baru. Contohnya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) tidak memasukkan pekerja seks dan LSL. Kita tidak bisa mengenyampingkan populasi kunci yang lainnya di dalam peraturan penanggulangan HIV. Kita harus mendorong agar pekerja seks dan LSL dapat masuk ke dalam SPM tersebut. Advokasi kebijakan harus selalu dilakukan oleh teman-teman komunitas. Misalnya saja terkait persoalan perdagangan bebas yang dapat berperan menjadi determinan sosial dalam penanggulangan HIV dan AIDS, karena di situ mengatur hak kekayaan intelektual yang dapat membatasi akses terhadap obat. Persoalan HIV melibatkan persoalan-persoalan yang lain.

 

 

 

Sebagai penutup sesi pertama, Gracia Simanulang (Peneliti PPH Unika Atma Jaya) yang bertindak sebagai moderator, merangkum paparan sesi pertama dalam kesimpulan sebagai berikut:

Ada banyak faktor sosial dan struktural yang telah kita dengar bersama dalam penjabaran dari teman-teman komunitas. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menjadi penghambat dalam mengakses layanan akan kesehatan, baik populasi kunci dan non populasi kunci (seperti anak dan ibu yang kerap terlupakan dari program).

Kesehatan memang seharusnya ada di semua kebijakan sehingga penting untuk melibatkan dan melakukan kerjasama lintas sektor, khususnya yang melibatkan populasi kunci dalam merancang dan melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih efektif. Harapannya tidak hanya terkait layanan kesehatan, namun dapat diintegrasikan ke dalam konteks yang lebih luas lagi.

 

Peserta seminar menyimak paparan dari para pembicara pada sesi pertama.
Photo bersama para pembicara sesi pertama
Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (1)

Catatan Seminar: Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia (1)

Pada tanggal 16 Maret 2017, Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya menyelenggarakan seminar dengan topik “Menyikapi Determinan Sosial dalam Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia” Seminar ini menghadirkan pembicara dari jaringan populasi kunci, LSM, Kementrian Kesehatan, profesional dan akademisi.

Kegiatan seminar ini akan dirangkum dalam empat artikel catatan seminar yang disusun sesuai sesi materi seminar.

Sesi 1: Permasalahan sosial dan struktural untuk mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi populasi kunci

Sebagai pembicara pertama adalah Liana dari Organisasi Perubahan Sosial (OPSI)
Liana mengemukakan bahwa isu PSK selalu dikait-kaitkan dengan moral sehingga menyebabkan stigma terhadap PSK. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja seks. Tidak adanya pengakuan dari pemerintah dan masyarakat akan keberadaan pekerja seks juga terbatasnya akses yang dimiliki oleh pekerja seks baik layanan publik ataupun kesehatan. Disamping isu HIV yang selama ini hanya dilihat dari sisi medis atau kesehatan.

Rekomendasi yang diberikan adalah adanya aspek hak asasi manusia dalam menangani isu HIV. Diperlukan kampanye publik untuk memberikan perspektif positif dalam melihat keberadaan pekerja seks serta adanya perlindungan hukum bagi pekerja seks.

 

 

Pembicara kedua adalah Baby Rivona dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
Baby mengemukakan tantangan ke depan bagi program AIDS dari perspektif komunitas diantaranya:
– Epidemi telah memasuki populasi umum, pasangan dari populasi kunci yang terkena HIV angkanya semakin tinggi. Anak-anak yang positif juga kasusnya makin banyak
– Harga obat ARV yang sangat mahal sehingga subsidi negara sangat diperlukan
– Kurang kuatnya kordinasi lintas sektor sehingga membuat respon penanggulangan AIDS berjalan secara tidak efektif.
– Besarnya ketergantungan program pencegahan HIV dan AIDS dengan dana bantuan luar negeri.

 

 

Sebagai pembicara ketiga adalah Moch. Slamet Raharjo dari GWL-Ina.

Menurut Slamet, stigma dan diskriminasi masih terjadi dikalangan gay, waria dan lesbian (GWL). Akses layanan bagi GWL terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kependudukan masih rendah. Bahkan banyak kalangan waria yang tidak memiliki kartu identitas (KTP) termasuk BPJS. Diskriminasi juga kerap terjadi dilingkungan pekerjaan seperti tidak ada perusahaan yang menerima waria ataupun pemecatan yang dialami oleh seorang gay yang membuka statusnya.

Ketidakberdayaan  teman-teman GWL menghadapi kelompok intoleran karena mereka belum sepenuhnya memahami isu hukum dan HAM. Kesadaran dari teman-teman GWL untuk periksa rutin juga masih sangat rendah.

 

Pembicara keempat mewakili Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) adalah Arif R Iryawan.

Determinan sposial dan struktural dari perspektif pengguna napza adalah adanya kriminalisasi bahkan dari penerapan hukum dan kebijakan, status sosial kemiskinan (dapat memengaruhi kesempatan untuk mengakses layanan juga). Pengguna napza rata-rata berpendidikan menengah ke bawah dan memiliki kesempatan kerja terbatas. Disamping itu masalah gender dan budaya patriarki, stigma dan diskriminasi, perilaku dan gaya hidup, akses terhadap layanan kesehatan, serta hambatan dukungan sosial menjadi bagian dari determinan sosial dan struktual ini.

Rekomendasi untuk perbaikan diantaranya isu narkotika diharapkan tidak dimasukkan ke KUHP, pemberdayaan dan pengembangan komunitas, akses layanan publik, adanya penelitian terkait penggunaan napza, terutama terkait status kesehatan.

 

Pembicara kelima pada sesi pertama ini adalah Sindi Putri dari Indonesia AIDS Coalition (IAC)

Permasalahan sosial dan struktural untuk mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi populasi kunci
Layanan kesehatan, barang/ jasa harus diberikan kepada semua tanpa diskriminasi, Semua layanan, barang dan fasilitas harus tersedia, mudah diakses, diterima dan berkualitas baik.
Hak atas kesehatan penting diterapkan dalam semua kebijakan di sektor-sektor non kesehatan. Harus ada kerjasama antar semua sektor, termasuk pelibatan populasi kunci. Perlu dihilangkan kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi populasi kunci untuk mendapatkan hak atas kesehatannya.

 

 

Pembicara terakhir pada sesi pertama ini adalah Doddy Parlinggoman dari Jaringan Indonesia Positif.

Doddy mengemukakan bahwa komunitas ibaratnya hanya “pelengkap penderita”. Dalam sebuah produk kebijakan, komunitas hanya dilibatkan saat sosialisasi, tidak dalam perencanaan awal. Hal ini menyebabkan seolah-olah komunitas menyetujui produk yang dikeluarkan.

Keterbatasan akses kesehatan seperti pada kasus teman-teman di lapas yang tidak memiliki kartu identitas karena ketika tertangkap KTP-nya ditahan. Hal ini menyebabkan sulitnya mengakses layanan kesehatan (termasuk untuk mengakses ARV).

Perlu dilakukan penelitian tentang dampak yang dialami anak apabila mengakses ARV untuk dewasa. Apakah karena anak dengan HIV jumlahnya kecil, sehingga tidak bisa mendapat akses kesehatan? Apa sudut pandangnya? Angka atau hak asasi?

 

Pada artikel berikutnya akan dimuat sesi tanya jawab untuk materi seminar sesi pertama ini. (hk)

Peranan Masyarakat Sipil dalam Advokasi Revisi UU Narkotika

Peranan Masyarakat Sipil dalam Advokasi Revisi UU Narkotika

Pada 30 Agustus 2016. Pusat Penelitian HIV (PPH) Unika Atmaja mengadakan acara bulanan Lecture Series yang mengangkat topik Peranan Masyarakat Sipil dalam Advokasi Revisi UU Narkotika. Acara yang diadakan di Unika Atma Jaya dihadiri oleh 23 orag dari LSM HIV AIDS dan mahasiswa Unika Atma Jaya menghadirkan narasumber; Simplexisius Asa, Patri Handoyo, Asmin Fransiska, dan Darmawel Aswar dari BNN.

Perkembangan Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perkembangan tentang wacana perevisian UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mulai menguat ketika pada tahun 2013, rehabilitasi menjadi tolak ukur perlunya melakukan perevisi tersebut. Bahkan hal tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (proleknas). Ketika RUU masuk dalam proleknas, maka RUU tersebut perlu diutamakan. Pada tahun 2014, DPR Komisi 3 melakukan inisiasi untuk melakukan revisi UU tersebut. Pada proses isiasi tersebut, terjadi perubahan Kepala BNN, dari bapak Anang ke bapak Budi Waseso. Pada tahun 2015, Pak Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan statement terkait niatnya untuk merevisi UU tersebut. Niat itu juga direstui oleh DPR lewat rapat yang diadakan oleh Badan Lesgislasi (Baleg) Komisi 3 DPR dengan menyetujui perevisian UU No. 35 tahun 2009. Dalam rapat selanjutnya, terdapat sepuluh RUU yang dijadikan sebagai proleknas prioritas yang seharusnya harus siap pada tahun 2016, namun tidak dapat dicapai pada tahun ini. Waktu yang dibutuhkan untuk membahas UU beserta NA adalah enam bulan.

Pada Desember 2014 di Universitas Gajah Mada, Presiden Joko Widodo membuat pernyataan “Indonesia Darurat Narkotika”. Menurut Penelitian Puslitkes UI dengan bekerjasama dengan BNN, 33 orang meninggal perhari atau 12.044 per tahun akibat narkoba. Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 63,1 triliyun per tahun akibat narkoba. Terkait dengan prevalensi, diketahui bahwa 4 juta orang yang berusia 10-59 tahun merupakan pengguna narkotika. 1,6 juta orang mencoba pakai, 1,4 juta orang teratur pakai, 943 ribu orang merupakan pecandu. Menurut penggunaaan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki memiliki kemungkinan lebih besar dalam penggunaan narkoba dibandingkan dengan perempuan (74,5% : 25,49%). Menurut penggunaan berdasarkan pekerjaan, 22,34% pengguna narkotika tidak bekerja. 27,32% merupakan pelajar dan mahasiswa, dan 50,34% merupakan pekerja swasta, instansi pemerintah, maupun wirausaha.

Diketahui pula bahwa gembong narkotika yang berada di Lembaga Permasyarakatan (lapas) masih mengendalikan bisnis narkotika. Dengan semakin banyaknya orang yang dimasukkan ke dalam penjara, maka bukan berarti orang tersebut akan sungguh-sungguh terlepas dari narkotika karena di penjarapun masih besar kemungkinan mereka untuk dapat mengakses barang. Tidak ada wilayah di Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bahkan, di beberapa daerah, gembong seakan mendapatkan perlindungan dari warga setempat. Muncul pula 35 zat psikoaktif baru. Akses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba juga tidak berjalan maksimal. Dari perintah Presiden untuk melakukan rehabilitasi terhadap 100 ribu pengguna, hanya 18 ribu di antaranya yang berhasil di rehabilitasi.

Akan membutuhkan waktu setidaknya lima tahun bagi Indonesia untuk para aparat penegak hukum dapat menyamakan persepsi dari mulai penyidikan, penuntutan, hingga keputusan hakim dengan mengadopsi model dari Portugal. Melalui Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh tujuh kementerian disepakati bahwa orang yang ditangkap harus terlebih dahulu melalui tahap assessment oleh tim assessment terpadu yang terdiri dari tim dokter (dokter dan psikolog) dan tim hukum (polisi, jaksa, dan BNN). Selama ini, UU hanya mengatur bahwa orang yang mau direhabilitasi hanya membutuhkan surat keterangan dari dokter. Kententuan tersebut dirasa memiliki potensi memberikan peringanan pada orang-orang tertentu yang mengetahui terdapat kelemahan pada UU tersebut, misalnya bandar. Menurut pak Aswar terdapat beberapa kelemahan terkait rehabilitas yang selama ini dilaksanakan. Rehabilitasi tidak dilakukan untuk menyembuhkan orang, namun memulihkan. Banyaknya orang yang telah direhab kembali menggunakan narkotika akibat kembalinya mereka ke lingkungan.

Peran Komunitas dalam Revisi UU Narkotika

Terdapat beberapa anggapan mengenai UU Narkotika. Pertama, UU Narkotika adalah peraturan yang tidak bisa digugat. Kedua, adanya pandangan bahwa semua peraturan itu baik, namun implementasi dari peraturan tersebutlah yang bermasalah. Ketiga, sulitnya mengetahui asal-usul penciptaan dari sebuah hukum tertulis. Keempat, anggapan bahwa UU Narkotik berasal dari kesepakatan internasional yang disahkan RI lewat UU.

Terdapat beberapa poin penting terkait dengan implementasi dari UU Narkotika sendiri. Pertama, adanya kebobrokan aparat dalam implementasi UU. Kedua, produk turunan UU Narkotik khususnya tentang rehabilitasi tak kunjung mewujudkan keadilan. Ketiga, keadilan bergantung pada jumlah uang yang dimiliki oleh korban. Keempat, usulan revisi dilihat sebagai salah satu cara dalam melakukan perbaikan terhadap implementasi.

Keadilan yang tak kunjung terwujud membuat frustrasi terutama bagi korban dan bantuan hukum hingga memunculkan usul untuk ‘melegalkan’ narkotika. Usul ‘legalisasi’ tersebut akhirnya ditantang dengan kemungkinan siapnya perusahaan multinasional (produsen narkotika pabrikan) dalam memasok narkotika untuk masuk ke Indonesia yang merujuk kepada liberalisasi. Monopoli yang dilakukan oleh pemerintah sendiri menutup celah komersialisasi narkotik oleh korporasi.

Perlu ‘digaris bawahi’ bahwa UU Narkotika bukan merupakan peraturan mutlak yang tidak dapat diubah karena tidak ujug-ujug ada. Uraian sejarah dapat membantu mengungkap motif sebuah kebijakan yang selama ini luput dari kurikulum pendidikan tentang NAPZA. Niat untuk memperbaiki implementasi tidak akan pernah berhasil apabila naskah hukum yang membentuk implementasi itu sendiri tidak diubah. Selain itu, ada banyak bentuk-bentuk kebijakan selain pelarangan yang sudah dikaji dan diterapkan, namun masih jarang diketahui.

Komunitas memiliki peran dalam membangun kesadaran untuk memperbaiki kebijakan publik seiring dengan membangun partisipasi dalam demokratisasi. Hukum pelarangan narkoba perlu diubah, bukan implementasinya yang bermasalah. Skema ekonomi pasar gelap bisa terbentuk dan terus berlangsung akibat penerapan hukum pelarangan narkoba tersebut. Komunitas juga melihat bahwa penting untuk melakukan pendidikan terkait riwayat kebijakan narkotik termasuk pendidikan konsumsi NAPZA yang lebih sehat, di samping hanya sosialisasi ancaman hukum. Menjadikan laporan tentang penerapan kebijakan NAPZA alternatif sebagai rujukan utama masyarakat Indonesia untuk narkotik (heroin assisted therapy, medical & recreational cannabis, meth substitution) juga dapat memperkaya perspektif dan pengetahuan, lebih dari sekedar hanya mengetahui ancaman hukum yang ada.

Penjelasan terkait UU No. 35 tahun 2009

Bagian yang paling dipersoalkan pada UU No. 35 tahun 2009 adalah menyangkut ketentuan pidananya, padahal UU tersebut terdiri juga dari beberapa bab awal dan kerancuan yang terdapat pada ketentuan pidaha bermula dari bab-bab awal tersebut. Misalnya saja, ketentuan tentang wajib rehabilitasi yang tidak berada di bab ketentuan pidana. Terkait dengan ketentuan pidana, kita perlu mencari ketentuan pidana di dua tempat, yaitu ketentuan tentang penyedikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang (hukum acara pidana) dan ketentuan pidana yang dimulai dengan pasal-pasal (pasal 111 sampai 128). Penegak hukum sering kali hanya mengecek ke bagian yang menjelaskan kewenangannya. Selain itu, keberadaan KUHAP juga memberikan penjelasan yang lengkap mengenai hukum acara pidana dan ketentuan pidana itu sendiri. KUHAP berisi penjelasan mengenai perintah apa saja yang boleh diberikan hakim kepada para terdakwa.

Terkait dengan ketentuan materiil, lab specialist, ada dua ketentuan yang mengatur obyek yang sama, yaitu ketentuan undang-undang umum dan ketentuan undang-undang khusus. Yang terjadi di UU Narkotika adalah tidak diaturnya narkotika pada ketentuan undang-undang umum. Sulit mengatakan bahwa UU Narkotika adalah lab specialist mengingat hamper seluruh bagian pada UU tersebut tidak diatur di ketentuan undang-undang umum. Hal tersebut yang menyebabkan kerap kali pemerintah bersitegang dengan BNN. Selain itu, masalah narkotika ini juga tidak dapat disebut sebagai extraordinary crime.

Hambatan Riset Universitas di Indonesia : Studi Kasus Unika Atma Jaya

Hambatan Riset Universitas di Indonesia : Studi Kasus Unika Atma Jaya

Pada Hari Senin 27 Juni 2016, di Unika Atma Jaya diadakan acara Diseminasi Hasil Penelitian hasil kerjasama Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Unika Atma Jaya dengan pembicara Prof. DR. Phil. Hana Pangabean dihadiri oleh Rektor, dosen dan staff dari Unika Atma Jaya.

Latar belakang penelitian adalah rendahnya jumlah publikasi penelitian Indonesia periode 1996-2008, yaitu berada di bawah Nigeria, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Penelitian ini ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi kinerja penelitian universitas. Sementara, tujuan penelitiannya adalah mengetahui diagnosa hambatan dan coping mechanism, penyebab, strategi advokasi dan intervensi dalam menjawab hambatan-hambatan yang ada.

Unika Atma Jaya berada di posisi ke-26 sebagai lembaga (termasuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun lembaga penelitian) terbanyak yang publikasinya terekam di SCOPUS. Unika Atma Jaya (UAJ) berada di enam besar PTS di Indonesia dengan jumlah publikasi yang terekam di SCOPUS. Mayoritas posisi lembaga yang memiliki jumlah publikasi terbanyak di SCOPUS adalah universitas-universitas. Dengan demikian, universitas-universitas mengambil peran yang signifikan dalam mempengaruhi jumlah publikasi SCOPUS dari Indonesia.

Ruang lingkup penelitian ini adalah universitas dengan 7 fakultas dan 5 pusat penelitian. Total N penelitian adalah 169, dengan 124 di antaranya adalah dosen pengisi kuesioner , 6 pimpinan universitas, 6 tenaga kependidikan, 8 koordinator P2M, 5 kepala pusat penelitian, 4 peneliti, 3 dekan, dan 13 dosen FGD. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner, focus group discussion (FGD), dan wawancara mulai dari 16 September sampai dengan 22 Oktober 2015. Partisipan kuesioner berasal dari semua fakultas kecuali Fakultas Hukum dan didominasi oleh dosen senior (S2 dan S3, lama kerja di atas 10 tahun) yang mengindikasikan dosen-dosen yang cukup paham dengan kondisi UAJ.

Kinerja penelitian dan publikasi fakultas menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2012-2014, output publikasi jauh dibawah penelitian, dan jumlah anggaran menunjukkan komitmen institusional untuk mendorong penelitian. Kinerja penelitian dan publikasi pusat menunjukkan bahwa proyek konsultasi lebih dominan dari penelitian. Perolehan dana lebih didominasi dari pihak luar, jumlahnya melebihi dana penelitian fakultas dari universitas. Selain Pusat kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM), pusat-pusat lain tidak berorientasi pada penelitian. Kinerja penelitian dan publikasi dosen menunjukkan bahwa mayoritas dosen konsisten melakukan penelitian. Mayoritas dosen dalam kurun waktu 3 tahun membuat penelitian kurang dari 6 penelitian, setengahnya melakukan kurang dari 3 publikasi, dan setengah lebih dari dosen-dosen tersebut adalah dosen senior.

Jumlah anggaran mendorong komitmen institusional untuk mendorong penelitian. Jumlah anggaran yang dimiliki UAJ cenderung stabil, bahkan meningkat. Fakultas Ekonomi dan Kedokteran menunjukkan kenaikan jumlah publikasi dari tahun 2012-2014. Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi (FIABIKOM) dengan jumlah anggaran yang rendah berhasil mencapai jumlah produktifitas publikasi yang tinggi dibandingkan dengan fakultas lain. Jumlah publikasi Fakultas Ekonomi naik sejalan dengan jumlah anggarannya. Berkaitan dengan jenis output publikasi, belum ada fakultas yang berhasil mempublikasikan buku internasional.

Foto diseminasi 0616 2Terkait dengan data kinerja penelitian pusat, peneliti hanya mengambil dari Pusat Penelitian HIV (PPH) karena PPH adalah satu-satunya ruang lingkup penelitian UAJ. Di PPH, proyek konsultasinya lebih dominan daripada proyek penelitian. Perolehan dana mayoritas di dapat dari luar universitas. Hal tersebut sejalan dengan jejaringnya lebih banyak di luar universitas, bahkan luar negeri. Dana yang diperoleh PPH lebih tinggi bahkan dari dana penelitian fakultas yang diberikan oleh universitas. Jumlah proyek PPH UAJ Jumlah publikasi PPH mengalami penurunan pada tahun 2012 ke 2013 dan mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014 dan 2014 ke 2015. Jumlah penelitian PPH yang merupakan kerjasama antara PPH dan lembaga penelitian nasional dan internasional pun mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2014. Meskipun pusat-pusat yang lain (selain PPH) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), tidak berorientasi kepada penelitian, kecuali PKPM. Pusat Kajian Bahasa dan Budaya (PKBB) hanya fokus kepada diseminasi hasil penelitian. Pusat Pengembangan Etika (PPE) berfokus kepada pengajaran ataupun merespon wacana-wacana yang ada di masyarakat. Sekarang ini, lembaga-lembaga tersebut diarahkan untuk menjadi pusat penelitian.

Terdapat beberapa hambatan riset di Unika Atma Jaya. Pertama, mayoritas dosen merasa beban mengajar menghambat mereka untuk melakukan penelitian. Hal tersebut berkaitan dengan beban kerja pemerintah dan univeritas, pemahaman Tridharma yang bergeser, lebih mapannya dukungan administratif dan IT pada bidang pengajaran daripada penelitian, dan tidak adanya strategi sistemik dari universitas. hambatan kedua, yaitu mengenai jumlah dan kompetensi sumber daya manusia. Ditemukan bahwa tidak ada peneliti purna waktu, mayoritas dosen menyetujui bahwa meneliti lebih sulit dari mengajar, dan mayoritas dosen merasa tidak cukup terampil untuk meneliti. Hambatan yang ketiga adalah mengenai dana dan insentif penelitian. Mayoritas responden setuju bahwa insentif akan meningkatkan motivasi penelitian. Mayoritas responden juga merasa bahwa dana yang diberikan sudah memadai. Dirasakan bahwa sosialisasi mengenai sistem insentif kurang disosialisasikan. Selain itu, adanya perubahan kebijakan keuangan untuk HIBAH DIKTI dan perbedaan akses Hibah Dikti PTN-PTS kurang memudahkan para dosen untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan 68,5% responden setuju bahwa kebijakan JJF mendorong minat meneliti, diperlukan dukungan sistem dan staf administratif yang kompeten. Kemudian mengenai manajemen riset, 90,3% merasa membutuhkan dukungan administratif, 67,7% merasa fasilitas meneliti cukup memadai, dan 65,3% merasa kekurangan tenaga asisten peneliti. Hasil lainnya menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang berorientasi pada kebijakan (72,6% merasa tidak berpengalaman) dan mengacu pada Agenda Riset Nasional (58,9% tidak mengacu kepada ARN). Kemudian, pusat lebih dianggap memiliki akses lebih daripada Fakultas. Kuncinya utama pada isu ini adalah jejaring peneliti yang kuat, seperti praktik baik yang diterapkan oleh dosen Fakultas Tekno Biologi (FTB) dan PPH Lecture Series.

Rekomendasi yang diajukan oleh penelitian ini adalah perlunya aturan pemerintah yang konsisten mengenai penelitian, dana penelitian yang harus memadai, perlunya manajemen riset yang baik, dan perlunya institutional road map, sehingga peran fakultas dan pusat penelitian menjadi lebih jelas.

Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi

Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi

foto LS0616 1Pada acara Lecture Series yang dilakukan secara rutin setiap bulanya, pada bulan ini membahas mengenai Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi. Acara ini dilaksanakan pada 24 Juni 2016 bertempat di Unika Atma Jaya, Jakarta dengan narasumber Ignatius Praptoraharjo – Peneliti Senior PPH Unika Atma Jaya dan Liana dari Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI). Dihadiri oleh 19 orang dari berbagai lembaga peduli HIV AIDS.

Pada sesi pertama presentasi dibawakan oleh Ignatius Praptoraharjo yang biasa dipanggil mas Gambit, menjelaskan bahwa Studi ini akan digunakan sebagai bahan untuk workshop perubahan strategi Program Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) pasca penutupan lokalisasi. Penelitian ini ingin menilai aktivitas kebijakan penutupan lokalisasi , itu dilakukan di empat lokalisasi di tempat yang berbeda, yaitu Keramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Dolly di Surabaya, dan Tanjung Elmo di Papua.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi tentang aktifitas dari para pelaku ataupun pihak-pihak yang terkait dengan penutupan lokalisasi ini. Kemudian, penelitian ini ingin mengindikasi dampak perubahan pada pihak masyarakat, pekerja seks dan juga sektor kesehatan dan sebagainya yang juga diindikasikan oleh beberapa penelitian atau observasi terdahulu.

Penelitian ini juga ingin menggambarkan situasi pekerja seks di daerah tersebut yang sebenarnya sudah diobservasi oleh teman-teman LSM Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) dan diamati oleh pihak lain. Peneliti ingin mencoba untuk mendokumentasikan lagi situasi yang paling terkini. Tujuan lainnya adalah untuk mengindikasi hambatan potensial untuk pelaksanaan program PMTS secara himpunan yang akan dilihat dari empat pilar, yaitu membangun lingkungan yang kondusif dari para stakeholder, Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), psikolog ,yang keempat dari tata laksana Infeksi Menular Seksual (IMS).

Partisipan total pada penelitian ini berjumlah 86 orang dan ada beberapa komponen dari LSM, dari masyarakat, mucikari, dan Pekerja Seks (PS). Dalam kumpulan data dan proses penelitian, PPH bekerjasama dengan OPSI. OPSI terlibat secara aktif sebagai peneliti, dalam pengumpulan data di masing-masing lapangan, menganalisa dan membuat laporan. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian komunitas.

Terdapat beberapa temuan pokok, yaitu beberapa kebijakan yang ditemukan oleh teman-teman lapangan yang di daerah-daerah, seperti Jakarta (SK Gubernur), Bandung (tidak langsung menggunakan Perda), Surabaya (Perda), dan Papua (Peraturan Bupati). Selain itu, terdapat tindakan dari kementrian sosial yang mengedarkan surat edaran bebas lokalisasi tahun 2019. Tidak ada daerah yang secara spesifik mengamanatkan penutupan lokalisasi karena melakukan peraturan daerah atau peraturan bupati atau kota. Beberapa informan mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan dilakukannya penutupan lokalisasi, yaitu keluhan warga, dampak perubahan masyarakat sosial, penataan ruang, ingin dijadikan industri rumah tangga, tempat ibadah, dan pengendalian lingkungan hidup.

Tidak semua orang mempunyai akses terhadap informasi penutupan lokalisasi kecuali dari media massa, namun menurut pengakuan Pemerintah Daerah semua pihak telah diumumkan. Hal tersebut disanggah oleh teman-teman dari komunitas lokalisasi. Teman-teman komunitas berpendapat bahwa Pemerintah Daerah seringkali menggunakan tekanan untuk memilih seseorang menjadi perwakilan dalam proses dialog tersebut sehingga hal ini sendiri menjadi benturan di antara mereka, seperti yang bisa kita lihat di Sentani di mana benturan itu relatif terlihat sangat tampak.

Hal serupa tidak terlihat di Saritem di mana penutupan dilakukan pada saat sebelum puasa dan biasanya dianggap sementara. Penutupan yang sifatnya tetap tersebut itu kemudian diasumsikan sebagai penutupan sementara di bulan puasa, sehingga menimbulkan gejolak yang tidak begitu terasa. Pihak aparat mengatakan bahwa sudah disosialisasikan dari jauh-jauh hari dan informasi tersebut bisa diakses dengan mudah, namun perlu diingat bahwa kateristik informasi yang diberikan oleh media umunya tidak pernah detail sehingga orang akan selalu menilai dari sisi nilai beritanya.

Persiapan pelatihan-pelatihanketerampilan sudah disiapkan yang melibatkan semua komponen yang ada dilokasi termasuk PS walaupun diketahui bahwa praktik di lapangan sering kali menunjukan bahwa mereka merasa ditekan untuk ikut serta dalam proses bahkan untuk mempromosikan kampung. Pihak-pihak yang terlibat di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua relatif sama, tapi yang jelas terlihat adalah panitia kesehatan cenderung terlibat di bagian paling akhir dan tidak di dalam perencanaan, tetapi sebagai alat, misalnya PS yang akan mendapat kompensasi dan harus dipulangkan akan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Di dalam proses pengembangan kebijakan, panitia kesehatan relatif tidak terlibat dari awal.

Isu lain adalah mengenai perlunya pemberian kompensasi. Kompensasi hanya diberikan kepada PS dengan syarat tertentu (untuk menerima kompensasi dan layanan konseling pemulihan). Kemudian, yang menimbulkan gejolak yang lebih besar dan di-highlight oleh media adalah warga dan mucikari tidak diberi kompensasi. Situasi terkini para pekerja seks adalah ada PS ada yang pindah lokasi atau pindah kebeberapa kota untuk mencari klien. Ada pula beberapa yang masih ada di lokalisasi yang sama tetapi menerima klien di lokasi lain, contohnya di Surabaya. PS di Surabaya menerima PS secara diam-diam dan bertransasksi di lokasi yang lain. Sementara di Sentani, PS melakukan transaksi jasa dengan berpindah ke kamar-kamar sewaan. Mereka mengembangkan strategi baru dalam upaya pencarian klien.

Secara umum, PS biasanya mencari lokasi baru seperti di pinggir jalan atau kos-kosan. Lokasi baru tersebut lebih rentan akan razia dan kekerasan. Penutupan lokalisasi menjadi sebuah proyek dan tidak ada mantaince yang jelas terhadap keputusan tersebut. Setelah tempat lokalisasi-lokalisasi ditutup, razia menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena transaksi seks jadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Petugas kesehatan juga menjadi sulit untuk membuat PS datang atau mendatangi PS untuk mengakses layanan kesehatan. Setelah dilakukan penutupan, kondom diakses dari took atau warung sehingga sulit untuk melakukan pemantauan kepada PS apakah mereka secara rutin dan berkelanjutan sudah konsisten menggunakan kondom.

Kemudian, PS sudah membaur di masyarakat sehingga bila ada pasien yang datang untuk akses IMS, sulit membedakan apakah pasien tersebut PS atau bukan. Akses PS terhadap layananpun lebih menjadi lebih bergantung kepada LSM. Pola penjangkauan juga terdampak karena sulit menemukan PS. Pada sektor kesehatanpun, intervensi menjadi lebih sulit untuk masuk. Frekuensi pertemuan PS dan LSM-pun semakin menurun. Terkait dengan manajemen kondom dan pelicin, penyediaan kondom paska penutupan lokalisasi menjadi terhenti. Metode distribusi kondompun berubah dari kelompok kerja (penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas atau kader ) ke individu-individu. penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas atau kader. Selain itu, tercatat bahwa terjadi penurunan jumlah outlet yang semula 200 di tahun 2013 menjadi 50 saja di tahun 2015.

Terkait dengan penatalaksanaan IMS, tugas puskesmas juga berkurang akibat tidak ada yang dapat dilayani lagi. Mobilisasi untuk pemeriksaan IMS tidak memungkinkan karena pola pencarian kesehatan menjadi bersifat individual. Selain itu, muncul juga biaya untuk melakukan pemeriksaan IMS dan tes HIV. Jumlah IMS pada 2013 ke tahun 2015 menurun, dari yang semula 5050 menjadi 208 kasus. Di samping itu, kasus HIV meningkat 501 yang tercatat pada tahun 2013 menjadi 652 pada tahun 2015.

Penutupan lokalisasi pada dasarnya mematikan upaya penanggulangan AIDS berbasis lokasi seperti PTMS karena itu perlu dikembangkan strategi baru untuk PTMS yang tidak lagi berbasis lokasi. Kesimpulan penelitian ini adalah penutupan lokasi lokalisasi masih menyisakan berbagai persoalan bagi PS, warga setempaat, maupun otoritas kesehatan, meskipun cara tersebut dilihat sebagai cara yang efektif untuk mengurangi prostitusi oleh aparat pemerintah daerah. Penelitian ini menyadarkan kita bahwa prostitusi tidak bisa dihilangkan dengan penutupan lokalisasi, melainkan indikator yang ingin dicapai adalah tidak adanya transaksi seks di lokasi yang ditutup.

Hanya sektor kesehatanlah yang mampu melihat dampak buruk dari penutupan lokasi transaksi seks ini pada status kesehatan pekerja seks. Sudah jelas bahwa pekerja seks menjadi pihak yang paling mengalami dampak dari kebijakan penutupan lokalisasi, tetapi kenyataan bahwa sebagian PS masih berprofesi sebagai pekerja seks di tempat lain atau dengan mengembangkan strategi baru dalam usaha memperoleh customer. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya dikembangan strtegi baru dalam pelaksanaan penjangkauan atau program-program yang ada dengan mempertimbangkan ada atau tidak adanya penutupan tempat-tempat lokalisasi.

Pada sesi berikutnya peserta mendengarkan presentasi dari Liana-OPSI, dia menjelaskan, Studi di lakukan di enam kota, yaitu Lokalisasi Suko di Malang, Lokalisasi Pucuk di Jambi, Lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta Utara, Lokalisasi Saritem di Bandung, Lokalisasi Doli di Surabaya, dan Lokalisasi Tanjung Elmo di Jayapura. Peneliti melihat kondisi awal sebelum dilakukan penutupan terhadap lokalisasi-lokalisasi. Sebelumnya, sebagian besar wanita pekerja seks (WPS) tinggal di lokalisasi, tingkat HIV, sifilis, dan GO juga menurun, serta program PMTS pun berjalan dengan baik. Setelah dilakukan penutupan, para pekerja seks (PS) tidak serta merta berhenti dari pekerjaannya tersebut, melainkan hanya berpindah lokasi (jalanan, kos-kosan, bahkan kuburanan) dan berubah cara kerja (ojek sebagai germo dengan melakukan penawaran di warung-warung kopi atau secara sembunyi-sembunyi).

Dampak lainnya adalah hilangnya pendapatan dari para PS mengingat sebagian besar di antara mereka adalah tulang punggung keluarga dan PS lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan di lokasi yang baru (baik dari customer maupun petugas). Kekerasan kerap kali dialami oleh PS ketika razia, seperti adanya pungutan liar ataupun kekerasan secara fisik. Pola pencarian layanan kesehatan pada PS juga mengalami perubahan. Setelah dilakukan penutupan, PS menjadi sulit untuk mengakses kondom maupun pelicin, PS juga menjadi enggan melakukan pemeriksaan rutin karena takut terditeksi masih melakukan pekerjaan seks. Hal tersebut kerap kali mengharuskan OPSI dan LSM-LSM untuk melakukan pendistribusian kondom dan pelicin secara diam-diam sehingga pendistribusian tersebut tidak dapat dihitung sebagai capaian.

Layanan PS menjadi menyebar dan tidak terkonsentrasi sehingga banyak PS yang HIV positif sulit untuk di-follow up terkait dengan layanan ARV yang dijalani karena biasanya para PS kerap memperoleh layanan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – LSM Kesehatan reproduksi dan KB) di dalam lokalisasi. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) PS juga mengalami penurunan karena banyak hal-hal yang lebih memicu kekerasan daripada sebelumnya. Angka capaian layanan statis dan dokling pun mengalami penurunan secara signifikan.

Dari penutupan itu, banyak pihak-pihak yang ikut hidup dari keberadaan PS merasa dirugikan, antara lain masyarakat, tukang cuci, tukang uwarung minuman, pemilik kos-kosan, tukang ojek, tukang becak, bahkan tukang kredit. Program PMTS (Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual) yang merupakan payung dari pelaksanaan program-program lain juga akan terkendala. Misalnya saja sulitnya menemukan sampel PS untuk disurvei untuk program STBP/IBBS (Survei Terpadu Biologis dan Perilaku/Integrated Biological and Behavioral Surveilance) karena PS sudah membaur di masyarakat, sangat minimnya yang mengakses Layanan Komperhensif HIV-IMS Berkesinambungan, banyak para PS yang mengikuti program SUFA sulit untuk di-follow up, dan sulitnya melakukan penjangkauan karena mobilisasi PS yang semakin tinggi.

Terdapat empat pilar penting dalam program PMTS. Pertama, peran pemangku kepentingan. Tidak ada yang menjadi kunci utama dalam program PMTS karena para PS pun menjadi sulit ditemui, apalagi dilibatkan. Kedua, komunikasi perubahan perilaku. Sulit memastikan apakah para PS sudah secara konsisten menerapkan pola pemakaian kondom mengingat lokasi PS yang sudah tidak lagi terkonsentrasi. Ketiga, pendistribusian kondom dan pelicin. Angka capaian rendah. Pendistribusian tersebut hanya diperkenankan untuk diberikan kepada para populasi kunci. Di samping itu, para PS sekarang telah membaur di masyarakat. Keempat, penata laksana IMS. Layanan obat kesulitan dan TOP (temukan, obati, pertahankan) tidak tercapai sehingga angka capaian juga rendah.

Terdapat beberapa fakta yang ditemukan terkait situasi setelah penutupan tempat-tempat lokalisasi. Para PS tidak beralih profesi, melainkan hanya berpindah ke lokasi baru (kos-kosan, tempat pijit, jalanan, atau kuburan). PS mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan lain, misalnya saja para PS di daerah Malang mencoba beralih profesi menjadi penjual kripik tetapi tidak laku di pasaran karena mendapatkan stigma dari masyarakat.

Selain itu. PS juga berpindah ke kabupaten dan provinsi lain (seperti Kalimantan dan Batam). PS bekerja dengan cara atau kerja yang baru, misalnya saja dengan mencari tamu lewat media sosial, menggunakan ojek, atau sms. Pendistribusian kondom dan pelicin juga tidak lancar sehingga kekonsistenan penggunaannya pun dipertanyakan. Hal tersebut perdampak buruk pada usaha penanggulangan HIV AIDS sendiri. Angka HIV AIDS dipastikan meningkat. Kesimpulannya adalah penutupan lokalisasi bukanlah sebuah solusi. OPSI berharap bahwa dari hasil penelitian inI, yudisial review dilakukan.

Public Exposure  Berteman dengan Data; Penggunaan Infografis dalam Penyajian Data HIV

Public Exposure Berteman dengan Data; Penggunaan Infografis dalam Penyajian Data HIV

PE0616 1Pada 21 Juni 2016, Pusat Penelitian HIV (PPH) Unika Atma Jaya mengadakan acara Public Exposure Berteman dengan Data; Penggunaan Infografis dalam Penyajian Data HIV. Acara diadakan di Unika Atma Jaya dihadiri oleh 28 orang dari berbagai lembaga peduli HIV AIDS. Materi dibawakan oleh Natasya Sitorus – Manager Advokasi Lentera Anak Pelangi.

Tujuan acara ini; Untuk memperkenalkan cara lain dalam mempresentasikan data penelitian. Menambah wawasan peserta tentang ragam penyajian data penelitian menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Presentasi penggunaan infografis dalam memaparkan hasil penelitian di PPH Unika Atma Jaya

Penggunaan Infografis tidak hanya untuk hasil penelitian dalam artian data-data penjangkauan ataupun data grafik dan sebagainya juga bisa diubah bentuknya menjadi infografis, sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Menurut informasi dari tahun 1986 – 2014 kita menerima lima kali lebih banyak informasi. Dalam satu hari terdapat 110.000 berita yang tersedia di 370 media online dan yang terbaca hanya 28%. Waktu yang dihabiskan untuk membaca informasi melalui internet di tablet, HP, Media Sosial, majalah, surat kabar, dan tabloid maksimalnya 5 jam 6 menit. Hal ini menunjukan penurunan waktu membaca kita, karena informasi yang disajikan kurang menarik.

Masyarakat biasanya lebih menyukai data yang bentuknya ringkas, dalam bentuk percakapan, bentuk cerita. Sedangkan Unit penelitian ataupun LSM lebih cenderung kepada informasi yang detail, akurat, personal, bahasanya harus teknis, data dan angka yang jelas, dan harus benar.

Hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana hasil penelitian yang banyak tersebut disajikan dalam bentuk yang lebih menarik sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, bahkan dipahami oleh masyarakat lain yang tidak mempunyai keterkaitan dengan isu itu. Misalkan sekarang isu HIV sudah mulai dipahami oleh masyarakat tetapi tidak semua orang tahu dan paham dengan ketersediaan ARV dan lain-lain. Hal ini jika dijelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami mungkin akan lebih dimengerti oleh masyarakat.

Bagaimana Infografis bisa membantu? Manusia pada dasarnya spesies visual, otak manuasia 50% terlibat dalam proses visual hanya 1 per 10 detik untuk memahami adegan visual. Contohnya tulisan toilet putri atau toilet putra tidak semua orang memahami tulisan tersebut sementara jika diganti dengan icon perempuan atau icon laki-laki orang lebih mengerti karena visual adalah bahasa universal yang dapat dipahami oleh semua orang. Contoh lainnya berita yang terdapat dalam Koran tidak mempunyai gambar kejadian tetapi hanya terdapat tulisan, hal ini membuat orang malas untuk membaca karena kurang menarik. Yang ditangkap atau dipahami masyarakat 80% adalah apa yang dilihat dan dilakukan sedangkan 20% adalah apa yang didengar dan dibaca. Karena visual itu dominan dan visual itu sangat kaya.

Dulu Infografis dibuat dengan Photoshop atau media yang lainnya yang sifatnya mendesain dan butuh skill khusus untuk bisa membuatnya karena bermain dengan gambar, warna, harus memilih font yang sesuai. Tetapi sekarang terdapat beberapa website yang membuatnya menjadi lebih mudah. Data yang disajikan dalam infografis bisa dalam bentuk serial atau dalam bentuk proses.

Dalam bentuk serial misalnya data pertambahan orang yang terinfeksi HIV tahun 2010-2015 bisa disajikan dalam bentuk infografis. Lima Langkah dalam membuat infografis yang pertama adalah kumpulkan data dan pahami (baca keseluruhan data). Kedua temukan naratif ( temukan info yang menarik). Ketiga buatlah hierarki informasi, dalam tahap ketiga ini penyajian dilakukan dengan memberikan judul dan penjelasan, kemudian berikan perbandingan dan terakhir buat grafiknya (jika ada). Keempat pilih formatnya. Dan kelima buat desain yang efektif. Desain yang efektif itu terdiri dari;

  1. Warna ; warna yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 5 dalam satu layout, supaya tidak terlalu rame dan bisa ditentukan bagian mana yang paling menarik.
  2. Typography ; gunakan font yang sesuai dengan topic.
  3. Layout ; keterbacaan infografis berurutan, sehingga pembaca dapat menemukan inti dari informasi
  4. Callout ; sebaiknya digunakan untuk informasi utamanya
  5. Space ; spacenya yang digunakan jangan terlalu padat
  6. Illustrasion ; ilustrasi yang digunakan sebaiknya sesuai dengan topic
  7. Iconography ; Icon yang digunakan sebaiknya sesuai dengan topic, sehingga dapat menyampaikan informasi secara visual
  8. Simplicity ;dibuat sesederhana mungkin

Cara instant membuat infografik dapat menggunakan beberapa layanan online, seperti; Picktochart, vizualize, dan lain-lain. Semuanya tersedia secara lengkap dan mudah untuk digunakan, tetapi pengguna harus terhubung terus dengan internet.

Jumpa Pers Hasil Penelitian Awal Kekerasan Seksual pada Anak Jalanan

Jumpa Pers Hasil Penelitian Awal Kekerasan Seksual pada Anak Jalanan

Jakarta. Menurut statistik pemerintah Indonesia, pada tahun 1998 sebesar 2,8 juta anak-anak usia 10 sampai dengan 14 dinegara ini telah putus sekolah, bekerja untuk mendapatkan uang dan / atau menjual koran, pedagang asongan, menyemir sepatu, tukang parkir, pengamen, pemulung dan pengemis. Sementara pesentase remaja jalanan yang benar-benar menjadi tunawisma dan tinggal di stasiun bus, stasiun kereta dan tempat fasilitas umum tidak diketahui. Komisi Nasional Indonesia untuk Perlindungan Anak memperkirakan bahwa ada sekitar 1,7 juta anak jalanan yang rentan di seluruh 26 provinsi di Indonesia.

Banyak hari Remaja jalanan hidup di bawah tekanan terus menerus dan bertahan dalam keterbatasan seperti mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Remaja jalanan juga menjadi sasaran kekerasan dan korban seksual umum. Remaja jalanan yang lebih tua sering menjadikan remaja jalanan yang lebih muda sebagai pelampiasan berhubungan seksual secara anal sebagai ritual “melindungi” remaja dan anak-anak jalanan yang lebih muda.

Kecenderungan memiliki perilaku seksual berisiko di kalangan remaja jalanan juga menempatkan mereka pada risiko tinggi untuk terkena HIV dan infeksi menular seksual lainnya (IMS). Menurut Prof Irwanto,“Peristiwa seks antar anak jalanan juga sudah cukup tinggi sehingga mendekati persoalan dengan cara abstinence hampir tidak mungkin. Persoalan seks merupakan satu dari seribu dari persoalan-persoalan yang terjadi pada anak.”

Melihat permasalahan tersebut, Pusat Penelitian HIV (PPH) Atma Jaya melakukan penelitian awal kekerasan Seksual pada Anak Jalanan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan program HIV AIDS dan mengujicobakan secara inovatif kepada remaja jalanan, sesuai dengan usia dan jenis kelamin.

jumpapers0516 2Kekek Apriana sebagai salahsatu penelti dari PPH Atma Jaya, mengatakan, “Perilaku seksual dengan senior dan penggunaan obat-obatan untuk membuat gairah seksual bertahan lama. Satu narasumber ada pula yang berpendapat bahwa tidak apa-apa melakukan hubungan seksual dengan pacar asal dibatasi. Lokasi seks bermacam-macam, mulai dari tempat nongkrong, pinggir empang, kolong jembatan, halte, dan hotel”

Menurut, Walter dari Sahabat Anak , “Mereka sangat susah mengakses bantuan pemerintah karena mereka tidak punya identitas. Ketika ditanya akte kelahiran sebagai syarat masuk sekolah, sekolah gratis sama seklai tidak dapat mereka akses karena mereka belum mengurus Akte Kelahiran. Sahabat Anak membantu support Hak Anak (Administrasi Kependudukan) , memberi pengetahuan kesehatan dan pengobatan gratis, beasiswa berprestasi. Menyadarkan mereka tentang kekerasan, perilaku seks, melaporkan ke pihak berwajib dan konseling, kesehatan reproduksi-pengetahuan HIV/AIDS, pacaran pernikahan dan rumah tangga. Pendampingan korban dengan pemulihan psikologi, kenyamanan korban dan keluarganya”

Jumpa Pers Hasil Awal Penelitian Kekerasan Seksual pada Anak Jalanan diadakan oleh Pusat penelitian Atma Jaya (PPH) pada Senin 16 May 2016 di Kampus Unika Atma Jaya Jakarta dengan menghadirkan narasumber; Prof. Irwanto – PPH Atma Jaya; Kekek Apriana DH, MSi – Peneliti PPH Atma Jaya; Walter Simbolon – Sahabat Anak dihadiri oleh dua puluh dua wartawan dari media cetak, elektronik, dan online.

 

Lecture Series; Understanding HIV Risk in Transgender Youth

Lecture Series; Understanding HIV Risk in Transgender Youth

Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah waria yang cukup banyak. Menurut data statistik yang dimiliki Persatuan Waria Republik Indonesia, jumlah waria yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007. Saat ini menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa belum adanya data yang akurat dan mutakhir tentang gambaran atau profil waria. Pada umumnya, seseorang disebut remaja jika usianya antara 18 sampai 21 tahun. Namun berbeda untuk waria atau kaum transgender. Sampai usia 30 tahun, mereka masih disebut remaja. Waria remaja ini biasanya masih mencari jati diri keputusan mejadi seorang transgender.

Permasalahan yang sering timbul dalam sub populasi waria remaja adalah : Kerentanan terhadap IMS dan HIV dimana sebagian besar waria remaja adalah pekerja seks dan usia remaja menyebabkan rendahnya posisi tawar mereka terhadap para pelanggannya dalam perilaku seks aman. Kerentanan lain nya berkitan dengan kekerasan yang sering dialami oleh waria remaja , baik oleh pelanggan, masyarakat, maupun institusi.

Pada acara Lecture series kali ini bertempat di Kampus Unika Atma Jaya pada tanggal 12 May 2016 PPH Unika Atma Jaya mengundang Dr. Rob Garofalo, M.D., MPH, Professor of pediatrics and preventative medicine at Northwestern University’s Fienberg School of Medicine. Beliau juga Kepala Divisi dari Adolescent Medicine at Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago dan Director of the hospital’s Gender, Sexuality and HIV Prevention Center.  Di Pusat tersebut, Dr. Garofalo adalah orang yang pertama kalinya mengembangkan program komprehensif dalam memberikan penanganan yang sifatnya multidisiplin terkait dengan gender-nonconforming children and adolescents di area Midwest, USA.

Acara ini dihadiri oleh para aktivis dan pemerhati masalah mengenai transgender bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai waria remaja, khususnya untuk memahami tentang risiko yang terjadi pada waria remaja.

Diawal presentasinya Rob menekankan bahwa transgender bukanlah penyakit atau gangguan pada kejiwaan. Rob membuat sebuah Pilot Project Intervention Development: “Life Skills” yang bertujuan bukan untuk mengubahj transgender tetapi bagaimana masyarakat dapat menerima mereka.

Di Amerika, pada kasus Casey, seorang transgender woman dengan anatomi tubuh laki-laki pernah mendapatkan pelecehan seksual ketika berada di rumah penampungan untuk laki-laki. Dia terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang. Bayarannya menjadi lebih tinggi ketika ia mau melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Pada akhirnya dia terinfekisi HIV. Sekarang Casey menjadi mahasiswa S2 disalah satu universitas di Amerika.

Di Amerika banyak program intervensi HIV untuk laki-laki dan perempuan, tapi sampai saat ini belum ada program yang khusus untuk transgender. Banyak permaslahan yang sebebarnya sederhana bagi orang ‘normal’, bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk para transgender, seperti; mencari kerja, mendapat pelecehan ketika naik kendaraan umum, dan lain sebagainya. Belum lagi masalah kesehatan transgender yang menggunakan suntik hormone dan silicon .

Jumlah remaja transgender yang pernah terlibat kerja seks di Amreika sebanyak 67%. Mereka sudah aktif secara seksual, melakukan seks anal tanpa menggunakan kondomAlasan tidak menggunakan kondom: pasangan terlihat sehat; pasangan akan marah; ditekan oleh pasangan untuk tidak pakai kondom; seks lebih menarik tanpa kondom; repot

Dari semua yang pernah melakukan kerja seks, 23% positif HIV. Sedangkan yang tidak pernah melakukan kerja seks sebanyak 6% positif HIV. Melakukan pekerjaann sebagai pekerja seks merupakan sebuah cara untuk mereka dapat bertahan hidup bagi transgender muda. Kerja seks sebagai bentuk ’validasi’ atau penerimaan mereka sebagai perempuan, karena adanya klien laki-laki yang mau dengan mereka.

Pencegahan HIV pada transgender remaja merupakan hal yang kompleks, karena lebih banyak hal yang merupakan prioritas bagi mereka dibandingkan seks yang amanIntervensi yang dilakukan adalah memberikan life skills untuk mereka.

Pilot Intervention Development: “Life Skills” kemudian dikembangkan untuk menyasar kompleksitas isu transgender yang biasanya hanya menyasar isu kondom atau HIV. Project dimulai dengan diskusi bersama 3 orang transgender muda untuk menulis kurikulum bersama. Kemudian dilakukan intervensi pada kelompok kecil yang terdiri dari 6 sesi dan diadakan 2 kali seminggu.

Dalam pilot project ini ada 51 peserta yang direkrut. Ada 38 orang mengikuti sesi 1 atau lebih, dan 13 tidak pernah hadir dalam sesi. Tingkat retensi dan kehadiran cukup tinggi, 84% bertahan sampai kursus selesai. Lebih dari 90% peserta menyatakan akan merekomendasikan kursus kepada orang lain.

Prinsip utamanya : transgender pride & self esteem; kemampuan berkomunikasi secara asertif; keterampilan advokasi; perumahan dan layanan kesehatan; edukasi HIV dan praktik seks yang lebih aman; negosiasi dengan pasangan – terutama tentang kerja seks; kombinasi semuanya.

Setelah pilot project ini ada pengurangan >20% pada seks anal tanpa kondom. Tantangan studi ini adalah isu persetujuan etik karena melibatkan anak di bawah 18 tahun tanpa persetujuan (consent) orangtua. Apakah disain studi seperti ini bisa diterima secara etis? Bentuk intervensi seperti ini harus dimulai sejak usia yang sangat muda (sedini mungkin) Mempekerjakan transgender dalam project ini menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk mengajarkan life skills saat fasilitator kelompok juga mengalami isu yang sama dengan kelompok muda yang menjadi peserta.

Bentuk intervensi seperti ini perlu direplikasi, disesuaikan, dan diperbanyak. Perlu ada intervensi komunitas dan struktural untuk perumahan, pendidikan, dan pekerjaan. Level intervensi individual juga diperlukan melalui program mentoring (termasuk religious dan faith based); PreP – test and treat; poin terakhir adalah tidak hanya sekedar bergerak di isu HIV, perlu melihat transgender muda melalui perspektif yang lebih luas.