Seminar Hasil Penelitian Kekerasan Seksual Pada Anak Jalanan

Seminar Hasil Penelitian Kekerasan Seksual Pada Anak Jalanan

Pada 21 April 2016, Pusat Penelitian HIV (PPH) Atmajaya menyelenggarakan acara Seminar Hasil Penelitian Kekerasan Seksual pada Anak Jalanan. Di Aula D. Gedung Unika Atma Jaya. Acara yang dihadiri sekitar 50-an orang dari LSM, Stake Holder, dan Mahasiswa Atma Jaya, menghadirkan narasumber; Dra. Alit Kurnia Sari, MP – Puslitbang Kesos. Kementrian Sosial. Lidya Wongso – Peneliti PPH Atma Jaya. Rini Handayani – Asisten Deputi Kementrian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Acara selama kurang lebih tiga jam dipandu oleh Prof. Irawanto dari Atma Jaya. Berikut cuplikan pemaparan dari para narasumber pada acara tersebut.

 

PEMBUKAAN

Oleh : PROF. IRWANTO (Moderator)

kekerasan anakPada tahun 1998, Atma Jaya melaksanakan survei yang dilakukan berdasarkan hitung kepala (head count) anak jalanan di sebelas kota sesuai permintaan Bappenas. Hasil dari survei tersebut digunakan untuk kepentingan program rumah singgah, namun kebijakan tersebut tidak bertahan lama karena berbagai persoalan. Sektor-sektor di Jogja memiliki komitmen untuk tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Jogja berhasil untuk menjaga atau mencegah anak-anak dengan usia masih kecil untuk turun ke jalanan berkat kerjasama yang dilakukan oleh para LSM setempat, Dinas Sosial setempat dan pemerintah provinsi.

Tahun 2012/2013, Atma Jaya mendapat kepercayaan dari Institute of Health untuk mencoba suatu modul yang bertujuan mengurangi risiko anak jalanan terinfeksi HIV. Modul tersebut melibatkan target, yaitu anak jalanan dengan tipe kedua. Ada permintaan dari Kemensos bahwa paradigma intervensi yang dilaksanakan harus bersifat abstinence, tidak boleh ada hubungan seks. Kemensos melupakan bahwa yang telah Atma Jaya jangkau adalah anak yang sudah lama hidup di jalanan tanpa super visi orangtua.

Peristiwa sodomi di jalanan sendiri hampir 100 persen. Peristiwa seks antar anak jalanan juga sudah cukup tinggi sehingga mendekati persoalan dengan cara abstinence hampir tidak mungkin. Persoalan seks merupakan satu dari 1000 dari persoalan-persoalan yang terjadi pada anak. Paradigma nasional mengharuskan anak jalanan untuk kembali ke keluarga. Terdapat gap antara kebutuhan untuk perlindungan anak dengan kemampuan dalam memberikan perlindungan terhadap anal itu sendiri.

MATERI I

Oleh: DRA. ALIT KURNIASARI, MP

kekerasan anak 3Survei kekerasan terhadap anak (SKTA) tahun 2013 yang didukung oleh BPS bertujuan untuk memberikan gambaran prevalensi terkait isu kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki yang terjadi satu tahu terakhir atau fase kanak-kanak. Selama ini, data yang ada hanya berasal dari laporan-laporan yang tidak terlalu jelas apa metodologi yang digunakan. Survei ini juga memberikan perhatian pada ethical clearance supaya hak-hak anak terlindungi, seperti memberikan inform consent dan penerapan kode etik lainnya.

 Pewawancara juga perlu lolos dalam ujian ethical supaya tahu hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Pewawancara memperhatikan kode etik dalam melaksanakan wawancara. Sebenarnya, kuesioner penelitian ini digunakan di Afrika dan Filipina. Dari teknik sampling empat tahap yang sudah dipilih, ditemukan 25 provinsi dengan 108 kabupaten, dan 125 kecamatan. Margin error penelitian ini adalah 0.5 dengan level kepercayaan 95 persen.

Peneliti berfokus kepada pengalaman kekerasan yang mereka alami selama masa kanak-kanak. Kemudian selanjutnya, harus bisa berbahasa Indonesia dan tidak cacat. Pada proses survei, pewawancara diharuskan untuk peka terhadap keperluan dari narasumber.

Prevalensi kekerasan fisik pada 12 bulan terakhir pada kelompok usia 18-24 tahun hampir sama, tetapi indikator percobaan hubungan seksual muncul. Ketika ditanya umur berapa pertama kali mengalami kekerasan seksual, ternyata usia 16-17 tahun cukup tinggi. Narasumber perempuan lebih susah untuk mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Berkaitan dengan pelaku, banyak pelaku yang melakukan kekerasan seksual merupakan teman korban itu sendiri. Sementara pelaku kekerasan fisik, biasanya dilakukan oleh ayah ataupun kerabat lain. Kekerasan emosional biasanya dilakukan oleh ibu. Hal ini masih membutuhkan pendalaman lagi.

Peningkatan program kapasitas anak melibatkan penerapan teori ekologi Bronfen Brenner. Isu kekerasan berkaitan pula dengan berbagai kondisi di lingkungan anak, terutama bagi anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Program Kementerian Sosial masih terbatas pada Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan.

MATERI II

Oleh: LIDYA WONGSO

kekerasan 2Survei terhadap anak jalanan yang dilakukan ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari penelitian yang lebih besar lagi. Assessment awal yang dilakukan untuk melihat situasi terkini anak jalanan di DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan FGD kepada anak jalanan yang berusia 15-18 tahun. FGD dilakukan dalam tiga kelompok untuk perempuan dan tiga kelompok untuk laki-laki. Mayoritas narasumber berada pada tingkat pendidikan SMP (yang sudah selesai dan pernah SMP).

Dari semua hasil FGD, diketahui bahwa peran abang-abangan cukup penting dalam kehidupan anak jalanan. Ketika melakukan FGD, tim peneliti juga melakukan pendekatan dengan abang-abangan di setiap lokasi sehingga abang-abangan mau membantu untuk mengumpulkan anak-anak jalanan di masing-masing area. Abang-abangan dilihat sebagai figure yang memiliki kapasitas untuk menasehati dan melindungi anak jalanan ketika mendapatkan ancaman dalam melakukan aktivitas. Ketika dinaungi oleh abang-abangan ada perasaan nyaman pada diri anak jalanan.

Ketika berbicara mengenai perilaku seksual, peneliti pertama-tama pertanya kepada anak jalanan mengenai apa itu pacaran. Terdapat variasi jawaban atas pertanyaan tersebut, antara lain aktivitas untuk kesenangan, untuk seru-seruan, untuk dikenang pada masa tua dengan melakukan berbagai aktivitas berdua, makan bareng, jalan bareng, curhat, mesra-mesraan, hingga menjadi partner dalam mengonsumsi obat-obatan. Terkait dengan aktivitas pacaran yang dilakukan, antara lain gandengan tangan, pelukan, cium-ciuman atau main bibir.

Di kelompok narasumber laki-laki, pemilihan pacar bervariasi, mulai dari lingkungan rumah, kenalan dari teman, dan sesama anak jalanan. Bagi narasumber laki-laki yang memiliki pacar sesama anak jalanan, umumnya mereka tidak memperbolehkan pacar mereka untuk bekerja di jalanan. Narasumber laki-laki tersebut biasanya akan bekerja dan mencoba untuk menanggung keperluan dari pacarnya yang juga merupakan anak jalanan.

Terkait dengan pemilihan pacar oleh narasumber perempuan cukup berbeda. Menurut narasumber perempuan, memilih laki-laki yang bekerja kantoran akan lebih ok karena mereka akan lebih terjamin. Mesksipun begitu, ada pula narasumber perempuan yang memilih pacar sesama anak jalanan ataupun abang-abangan karena merasa akan merasa lebih dilindungi ketika mencari uang di jalan. Ketika berbicara mengenai pacaran, ditemukan juga bahwa terdapat isu kekerasan yang mereka alami.

Terdapat dua respon dalam melihat kehamilan, yaitu menggugurkan atau mempertahankan. Bagi narasumber yang menggugurkan, biasanya memilih untuk mengonsumsi nanas sebagai cara untuk menggugurkan kehamilannya. Bagi narasumber yang memilih untuk mempertahankan, diketahui bahwa kerap kali anak yang dilahirkan didorong untuk juga mencari uang supaya dapat memperoleh uang yang lebih banyak. Ada pula yang menjadilkan anak yang dilahirkan sebagai anak dari kelompok anak jalanan tersebut yang akan diurus secara bersama-sama.

Berkaitan dengan dengan pengetahuan penularan HIV/AIDS, terdapat narasumber yang sudah secara detail mengetahui cara-caranya, tetapi ada pula narasumber yang belum memiliki pemahaman yang cukup, misalnya saja dengan menyebutkan bahwa HIV/AIDS dapat tertular melalui alat makan dan minum yang sama. Ada pula yang menyebutkan bahwa penyakit menular seksual dapat dicegah dengan menjaga kebersihan, seperti rajin mengganti pakaian dalam.

Berkaitan dengan akses kesehatan, untuk para narasumber perempuan, semuanya merasa bisa mengakses layanan kesehatan ketika mereka sakit, namun tidak begitu dengan narasumber laki-laki. Narasumber laki-laki baru mengakses layanan kesehatan kalau kondisi mereka sudah parah. Untuk biaya kesehatan, ada anak-anak yang sudah memiliki pelayanan BPJS terutama bagi mereka yang masih memiliki orangtua. Bagi mereka yang tidak memiliki biaya, biasanya mereka mencoba mencari dukungan dana dari anak-anak jalanan kelompok lain.

MATERI III

Oleh: RINI HANDAYANI

kekerasan anak 1Berdasarkan hasil survei cepat yang dilakukan, hampir semua anak pernah mendapatkan kekerasan di sekolah, rumah, maupun lingkungan. Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) oleh negara merupakan salah satu bentuk usaha negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Keputusan Presiden tersebut berarti negara wajib memenuhi hak anak, melindungi semua anak, dan menghormati pandangan anak. Sampai saat ini, sudah banyak kebijakan yang dihasilkan oleh negara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan membuka Unit Pengaduan kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung, surat, maupun melalui media elektronik. Pada 2014, 85 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan kepada anak. 42 kasus terjadi di DKI Jakarta, 43 kasus di Jawa Barat. Faktor-faktor akibat dari kekerasan yang dialami anak, antara lain anak menjadi mudah curgiga, mudah tersinggung, memiliki pikiran yang negatif, daya juang yang rendah, memiliki perasaan putus asa, dan kebiasaan menyalahkan orang lain.

Child abuse berawal dari kesalahan pada pengasuhan dan pendidikan anak, selain faktor ekonomi. Hal tersebut membuat anak berpotensi menjadi pelaku, korban, dan saksi kekerasan. Anak yang berasal dari SES menengah ke atas maupun menengah ke bawah sama-sama memiliki kerentanan terkena dampak dari kekerasan.

Intervensi harus dilakukan tidak hanya kepada orangtua, tetapi juga kepada pemerintah hingga anak. Misalnya saja dengan memberikan intervensi berupa pengetahuan seksual kepada anak dapat dilakukan dengan bahasa yang ringan dan dapat diterima oleh anak. Hal tersebut perlu dilakukan oleh komunitas, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kemudian lembaga-lembaga yang lain.

Tahun 2016 ini, terdapat suatu program yang disebut dengan THREE END yang diharapkan dapat mencapai tiga hal, yaitu mengakhiri kekerasan perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan ekonomi.

Diseminasi Hasil Penelitian

Diseminasi Hasil Penelitian

Pada 31 Maret 2016 di Unika Atma Jaya dilaksanakan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pebelitian HIV (PPH) Atma Jaya. Acara ini dihadiri sebanyak hamper 50 orang dari stake holder dan LSM yang terkait dengan isu HIV AIDS. Ada tiga hasil penelitian yang dipresentasikan oleh para peneliti PPH Atma Jaya. Peneltian pertama; Intergrasi Respon HIV AIDS ke dalam system kesehatan dan efektifitas program layanan alat suntik steril (LASS) di DKI Jakarta yang dipresentasikan. Penelitian kedua oleh Anindita Gabriella. Peneltian kedua; Perilaku Beresiko HIV, Relasi Sosial dan Relasi Seksual Pengguna Sabu di Indosia, dibawakan oleh Lette. Peneltian terakhir; Survei Awal Akses Waria ke Layanan Publik di presentasikan oleh Theresia Arum. Acara diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi.

PENELITIAN I; INTEGRASI RESPON HIV/AIDS KE DALAM SISTEM KESEHATAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN ALAT SUNTIK STERIL (LASS) DI DKI JAKARTA

Latar belakang dari penelitian ini melihat bahwa Indonesia adalah lower middle income country dan pendanaan asing untuk HIV AIDS berkurang. Program pendanaan program Layanan Alat Suntik Steril (LASS) di Jakarta sendiri berakhir pada tahun 2015. Populasi penasun di Jakarta cukup tinggi dan diperkirakan 10% dari keseluruhan populasi penasun. Peneliti melihat adanya kebutuhan integrasi respon HIV/AIDS ke dalam sistem kesehatan nasional. Penelitian memfokuskan terhadap studi kasus terhadap program LASS di DKI Jakarta. Pertanyaan umum penelitian adalah apakah integrasi kebijakan dan program LASS ke dalam sistem kesehatan memberikan konstribusi pada efektivitas pencegahan HIV/AIDS di DKI Jakarta. Peneliti mencoba untuk menganalisa tingkat integrasi program-program penanganan HIV/AIDS dan sistem kesehatan di DKI Jakarta dan melihat kontribusinya pada kinerja program LASS di DKI Jakarta. Peneliti juga melakukan identifikasi mekanisme yang memungkinkan agar integrasi tersebut sehingga dapat berkontribusi efektivitas program LASS.

Kerangka penelitian yang digunakan disesuaikan dengan situasi di DKI Jakarta. Peneliti melihat sistem kesehatan dari enam aspek, yaitu manajemen regulasi, pembiayaan, sumber daya manusia, penyedia informasi dan alat kesehatan, informasi strategis, dan partisipasi masyarakat. Peneliti melihat integrasi dari aspek-aspek tersebut ke dalam sistem kesehatan dengan memperhatikan konteks-konteks (ekonomi, politik, hukum, regulasi dan permasalahan kesehatan). Peneliti juga melihat pihak-pihak yang berperan dalam integrasi tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap penyediaan layanan pencegahan HIV AIDS, khususnya efektivitas program LASS.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan studi kasus program LASS di DKI Jakarta. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam mengenai konteks kebijakan respon HIV AIDS pada suatu wilayah yang mencakup konteks-konteks yang telah disebutkan sebelumnya dan pelaksanaan fungsi-fungsi sistem kesehatan di tingkat sistem kesehatan daerah dan tingkat program HIV dan AIDS dan dalam hal ini program LASS. Sementara itu, pengambilan data sekunder berupa data kontekstual, data pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi sistem kesehatan, dan indikator yang mencakup indikator keluaran, hasil, dan dampak program baik yang terkait dengan jenis interveni LASS maupun data kinerja penanggulangan AIDS secara keseluruhan. Total informan pada penelitian ini adalah 42 orang yang dipilih berdasarkan lima kategori informan, yaitu sistem kesehatan (4 orang), program HIV dan AIDS (21 orang), sistem kesehatan (7 orang) dan program HIV AIDS (7 orang), dan kualitas layanan (10 orang).

Komitmen politik sudah cukup kuat dimana isu HIV sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta tahun 2013-2017. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah ditunjuk sebagai leading sector untuk penanggulangan HIV di Jakarta. Sudah ada juga Peraturan Daerah HIV (No.5/2008) sebagai payung hukum program Pengurangan Dampak Buruk Bagi Pengguna Narkoba Suntik (harm reduction) dan sampai dengan akhir tahun 2015 masih terdapat bantuan dari HIV Cooperation Program For Indonesia (HCPI) untuk program LASS dan kerjasama dengan Puskesmas. Permasalahannya adalah kurangnya koordinasi yang mendalam dengan pihak Bappeda, padahal Bappeda cukup berperan dalam perencanaan program di daerah. Salah satu komitmen politik lain yang mendukung adalah Permenkes no.78 tahun 2014 terkait Strategic Use of ARV (SUFA).

Jika dilihat dari konteks ekonomi, dana APBD sudah sesuai harapan, yaitu 10% dari dana tersebut disalurkan untuk kesehatan, namun tidak diketahui berapa bagian yang disalurkan khusus untuk HIV AIDS. Di samping itu, bisa dilihat bahwa dana APBD terkait HIV/AIDS meningkat dari yang awalnya 30 miliar menjadi 53 miliar di 2014. Pemerintah daerah DKI Jakarta dapat dikatakan cukup mandiri dengan dana APBD yang berperan besar dalam pengadaan program-program terkait HIV/AIDS jika dibandingkan dengan dana APBN.

Terkait hukum dan regulasi, sudah terdapat Peraturan Daerah no.5 tahun 2008 mengenai penanggulangan HIV AIDS dan Peraturan Daerah no.4 tahun 2009 terkait upaya kesehatan tingkat dasar di kelurahan yang mencakup pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Pada tingkat peraturan Gubernur terdapat Pergub no.123 tahun 2014 terkait HR dan layanan HIV AIDS yang masuk ke layanan dasar dan terkait tambahan kuota APBD untuk akses layanan kesehatan dasar warga Jakarta. Terdapat pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2017 yang membahas mengenai indikator sasaran untuk penurunan prevalensi HIV dengan layanan kesehatan dan pengetahuan yang komprehensif. Selain itu, ada kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terkait dan Satpol yang counter-productive terhadap upaya kesehatan. Puskesmas sendiri telah menyediakan program penjangkauan, yaitu “Ketuk Pintu dengan Hati” yang memudahkan orang untuk mengakses layanan dari Puskesmas

Terkait dengan permasalahan kesehatan, diketahui bahwa jumlah kasus HIV AIDS di Jakarta semakin meningkat dan menjadi daerah dengan jumlah kasus HIV AIDS tertinggi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, sudah ada upaya monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan donor, namun informasi yang ada belum tersinkronisasi dengan baik untuk memetakan kebutuhan dengan optimal. Terdapat pula upaya untuk meningkatkan Puskesmas menjadi RS tipe D, namun hal tersebut masih terkendala permasalahan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

Peneliti melakukan analisa mengenai pemangku kepentingan yang terkait dengan program LASS. Stakeholder pada tingkat sistem, antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan , Suku Dinas Kesehatan, MPI-HCPI, dan Biro Kesejahteraan Sosial. Sementara, stakeholder pada tingkat program adalah KPA Provinsi, KPA Kotamadya, LSM, populasi kunci, dan Puskesmas. Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa KPA Provinsi, KPA Kotamadya, populasi kunci, LSM, dan Sudinkes memiliki kepentingan yang tinggi dan kekuasaan yang rendah. Sementara itu, Dinkes, Puskesmas, dan MPI memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi. Bappeda dan Biro Kesejahteraan Sosial memiliki kekuasaan yang tinggi dan kepentingan yang rendah.

Terkait dengan tingkat integrasinya,pada dimensi manajemen dan regulasi, sub-dimensi regulasi dan formulasi kebijakan berintegrasi sedang, sementara sub-demensi akuntabilitas berintergrasi rendah. Pada dimensi pembiayaan, sub-dimensi yang berintegrasi sedang adalah pengelolaan sumber pembiayaan dan mekanisme pembiayaan layanan, sementara sub-dimensi pengangguran, proporsi, distribusi berintegrasi penuh. Pada dimensi SDM, sub-dimensi pembiayaan berintergrasi tinggi dan sub-dimensi kebijakan dan sistem manajemen berintegrasi rendah dan sub-dimensi kompetensi berintegrasi sedang. Pada dimensi penyediaan informasi dan alat kesehatan dan dimensi informasi strategis, semua sub-dimensi berintegrasi sedang. Dimensi partisipasi masyarakat tidak terintegrasi karena populasi kunci belum terlibat dalam perencanaan program HIV AIDS dan dalam hal ini LASS dan partisipasi LSM juga masih minim. Pada dimensi penyediaan layanan, sub dimensi ketersediaan layanan sudah terintegrasi penuh dan terintegrasi sedang untuk sub-dimensi jaminan kualitas

Pada programa LASS, 64% penasun sudah terjangkau dan mendapatkan sekitar empat jarum bersih per minggunya. Belum ada perubahan perilaku dari para penasun dengan 9% masih berbagi jarum dan 53% lainnya setting basah.

Dari penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, aspek penganggaran, proporsi, distribusi dan pengeluaran; pembiayaan; ketersediaan layanan; koordinasi dan rujukan sudah menunjukkan integrasi yang penuh. Kedua, aspek yang baru terintegrasi sebagian, antara lain regulasi; formulasi kebijakan; pengelolaan sumber pembiayaan; mekanisme pembiayaan; regulasi penyediaan penyimpanan, diagnostik; sumber daya; sinkronisasi sistem informasi; diseminasi dan pemanfaatan; dan jaminan kualitas pelayanan. Ketiga, ada aspek-aspek yang tidak terintegrasi, antara lain akuntabilitas; kebijakan dan sistem manajemen; dan partisipasi masyarakat. Dengan tingkat integrasi yang demikian, jangkauan dari program LASS sudah melebihi sasaran KPA Provinsi, namun belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.

PENELITIAN II; PENELITIAN PERILAKU BERESIKO HIV, RELASI SOSIAL DAN RELASI SEKSUAL PENGGUNA SABU DI INDONESIA

Kasus sabu banyak ditemukan di Indonesia. Estimasi pengguna sabu menurut laporan BNN tahun 2014 sejumlah 800.000 orang. Sabu adalah NAPZA yang dipakai terbanyak kedua setelah ganja. Penggunaan sabu sendiri padat menimbulkan efek, seperti meningkan risiko seks tidak aman, seks berganti pasangan, dan meningkatkan durasi seks. Kemudian, ditemukan juga hubungan antara penggunaan sabu dengan praktek sosial (seks). Penggunaan sabu juga erat kaitannya dengan penggunaan alkohol dan infeksi menular seksual (IMS). Kemudian, pengguna sabu erat kaitannya dengan intensi HIV, terutama pada kelompok MSM (man who have sex with man) dan pekerja seks. Di Indonesia, pekerja seks sering diminta untuk menggunakan sabu ketika sedang memberikan pelayanan kepada pelanggannya. MSM dab pekerja seks termasuk populasi kunci pada penanggulangan HIV AIDS.

Pertanyaan besar penelitian ini terkait dengan situasi terkini pengguna sabu dan seperti apa perilaku berisikonya. Sementara, terdapat beberapa pertanyaan khusus pada penelitian ini, antara lain bagaimana karakteristik demografis, pola dominan pengguna sabu di Indonesia, tipe dan bentuk jaringan seksual NAPZA pengguna sabu. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah memberikan deskripsi pola terkini pada penggunaan sabu di Indonesia dan implikasinya pada perilaku berisiko terkait HIV; mengeksplorasi pola, tipe, dan bentuk jaringan; dan membuat survei perilaku dan biologis.

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin memahami pola dan implikasi dari pengguna sabu. Metode kualitatif memungkinkan informan untuk bercerita secara mendalam mengenai pengalaman yang dimilikinya. Pengumpulan data dilakukan melalui peer nominated method. Peneliti melakukan pemilihan awal informan berdasarkan usia, status pekerjaan, dan jenis kelamin. Setelah itu, peneliti akan meminta informan tersebut untuk merujuk peneliti ke teman-temannya yang juga menggunakan sabu. Penelitian ini dilakukan di tiga daerah, yaitu Jakarta, Medan, dan Makassar. Sebelum turun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan protokol penelitian kualitatif dan panduan pertanyaan. Setelah melalui proses analisa, data yang peneliti dapatkan diubah menjadi tematik. Total informan 38 orang dan satu di antaranya adalah waria dengan latar belakang yang berbede-beda (usia, durasi penggunaan, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan).

Alasan pertama informan untuk menggunakan sabu adalah ajakan teman, peer pressure, ingin diterima, ingin lari dari masalah, dan membutuhkan tenaga ekstra untuk bekerja. Banyak juga di antara informan yang sebelumnya telah menggunakan substance lain. Efek pertama yang dirasakan, yaitu merinding, pusing, dan relaks. Efek berkepanjangannya, yaitu emosional, sulit tidur, dan sensitif. Ditemukan perubahan cara penggunaan pada pengguna sabu. Kualitas sabu pada jaman dulu lebih baik daripada sekarang. Di samping itu, akses pengguna untuk mendapatkan sabu sama-sama mudah.

Terdapat tiga tipe pengguna sabu, yaitu frequent user (setiap hari), practical user (sekitar tiga kali seminggu), dan casual user (sekitar satu sampai dua kali sebulan). Penilaian pengguna terhadap sabu dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan sabu itu sendiri. Pola penggunaan sabu sangat fleksibel dan tumpang tindih antar kategori yang dipengaruhi oleh faktor individual dan lingkungan.

Informan lebih memilih untuk memakai sabu bersama dengan teman pakai yang memang sudah dikenal sebelumnya (teman dekat, teman sekolah, teman dari kecil, tetangga). Dalam sebulan terakhir, rata-rata informan menggunakan sabu bersama tiga sampai lima orang teman dekat dalam satu bulan. Informan memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap orang baru. Terdapat faktor ketergantungan terhadap pasanga sesama pemakai. Beberapa informan yang pernah menggunakan putaw melihat sabu sebagai suatu substance yang ringan.

Persepsi informan terhadap ketergantungan berbeda-beda. Informan yang telah menggunakan heroin merasa sabu tidak dapat menyebabkan ketergantungan parah. Informan memahami ketergantungan sebagai ketidakmampuan untuk mengurangi frekuensi dan dosis pakai.

Pengguna sabu biasanya berhenti ketika mereka memutuskan untuk berhenti. Mencari bantuan untuk rehabilitasi bukanlah hal popular di kalangan pengguna sabu karena mereka merasa bahwa mereka tidak kecanduan. Rehabilitas ditujukan untuk orang yang tidak mampu mengontrol pemakaian. Informan memiliki pola berhenti sesaat. Beberapa di antaranya mencoba Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM). Pemahaman HIV/AIDS pada informan masih minim.

Para informan sadar akan risiko untuk ditangkap polisi. Pola penangkapan di daerah-daerah di Indonesia berbeda (Jakarta berfokus ke bandar dan clubs, Medan berfokus ke kos-kosan). Terdapat opini yang berbeda terhadap upaya polisi, antara lain konsekuensi pekerjaan, polisi hanya fokus pada pengguna, ketidakpercayaan, dan sistem hukum terpengaruh oleh korupsi. Beberapa informan percaya bahwa baru bisa berhenti sabu ketika sabu sudah tidak ada lagi. Pada kenyataannya, pengguna sabu lebih bebas untuk menggunakan sabu ketika mereka berada di dalam Lembaga Permasyarakatan (LP).

Penggunaan sabu memiliki peran yang signifikan terhadap pengalaman dan aktivitas seksual dari pengguna. Penggunaan sabu sebelum beraktivitas seksual dapat meningkatkan hasrat seksual. Penggunaan sabu juga dapat menyebabkan orang lebih bernapsu, asertif, bergejolak, sensitif. Penggunaan sabu berdampak pada lebih lamanya durasi seks yang disebabkan oleh lebih lamanya waktu ereksi bagi pria. Bagi wanita, durasi seks yang lebih lama dapat menyebabkan wanita lebih kelelahan setelah berhubungan seksual. Informan (yang laki-laki) umumnya hanya menggunakan kondom ketika berhubungan seksual dengan PSK. Hanya empat orang dari informan yang dapat menjelaskan fungsi dari kondom. IMS biasa diobati sendiri dengan menggunakan antibiotik atau pasta gigi. Para PSK umumnya lebih memilih untuk menggunakan sabu ketika sedang melayani pelanggannya.

Terdapat beberapa hal yang menjadi temuan dari hasil diskusi terkait penelitian ini. Pertama, pola penggunaan sabu di Jakarta, Medan, dan Makassar dinamis dan dipengaruhi oleh faktor personal, interpersonal, dan sosial. Faktor dominan terkait HIV dari pengguna sabu adalah hubungan seksual yang tidak aman. Pengguna sabu memiliki persepsi terhadap ketergantungan yang berbeda. Jaringan sosial dari pengguna sabu memiliki peranan yang besar. Jaringan sosial pengguna sabu memberikan banyak informasi kepada pengguna sabu mengenai bandar hingga tempat rehabilitasi. Jaringan seksual pengguna sabu bervariasi. Terdapat ketergantungan pemakaian pada pasangan, terutama bagi informan perempuan. Di samping itu, juga terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke kota-kota lain di Indonesia, selain Jakarta, Medan, dan Makassar. Penelitian ini juga sangat bersifat urbansentris karena didata diambil di pusat-pusat kota di setiap daerah. Selain itu, penelitian ini juga berfokus kepada pengguna sabu.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah intervensi dan penjangkauan bagi pengguna sabu penting untuk dilakukan terutama yang berkaitan dengan program pencegahan HIV/AIDS. Peneliti telah membuat perencanaan untuk penelitian lanjutan yang akan dilakukan di enam kota di Indonesia, yaitu Makassar, Jakarta, Medan, Batam, Denpasar, dan Bandung. Penelitian selanjutnya berencana untuk membuat Integrated Biological and Behavioral Surveilance (IBBS) bagi pengguna sabu.

PENELITIAN III;PENELITIAN SURVEI AWAL AKSES WARIA KE LAYANAN PUBLIK

Hal-hal yang melatarbelakangi mengapa perlu dilakukan survei ini adalah kehidupan waria yang bisa menjadi sangat sulit, adanya pelecehan, diskriminasi pada penampilan atau identitas gender, sentimen negatif dan status mereka dalam masyarakat direndahkan, adanya peraturan atau regulasi yang tidak memihak. Selain itu, keberadaan waria di Indonesia menjadi sebuah paradoks (di dunia hiburan menjadi hiburan, di lingkungan dikucilkan). Marginalisasi tersebut menyebabkan para waria ditolak dan diusir dari lingkungan sosialnya, meninggalkan sekolah lebih awal, pindah ke kota lain karena tidak ingin keluarganya tahu mengenai identitas gender-nya, menjadi pekerja seks sebagai sumber penghidupan karena tidak diterima di sektor formal yang juga menyebabkan para waria menjadi miskin dan terpinggirkan sehingga akhirnya rentan terhadap situasi kesehatan. Maka itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki situasi berupa program maupun kebijakan terkait waria itu sendiri. Penelitian ini dilakukan karena masih minimnya informasi terkait kesehatan dan persebaran masalah mengenai waria. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengetahui besaran dan sebaran permasalahan kualitas hidup waria di DKI Jakarta supaya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Penelitian ini adalah penelitian community based research yang melibatkan SWARA dan Srikandi Sejati. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian kerantan lintang dan metode survei. Sample penelitian diperoleh melalui purposive sampling untuk mendapatkan sample dari lima wilayah di DKI Jakarta. Pertama, sample dipilih kemudian diminta untuk menominasikan satu orang lain sesuai kriteria yang dibutuhkan hingga terpenuhi kuota sampling sebanyak 100 orang. Selanjutnya dilakukan analisa deskriptif dan chi-square. Peneliti membagi sample menjadi dua kelompok, yaitu waria di bawah 30 tahun (62 orang) dan di atas 30 tahun (38 orang).

 99% persennya belum menikah atau tidak menikah. 64% tidak memiliki pasangan, 1% memiliki pasangan perempuan dan sisanya memiliki pasangan laki-laki. 4 orang memiliki anak. 72% bukan berasal dari DKI Jakarta. Terkait dengan status tempat tinggal, 89% di antaranya melakukan kos atau sewa, sedangkan sisanya itu ada yang tinggal bersama orangtua, rumah sendiri, atau tinggal di rumah saudara. Tingkat pendidikan paling banyak lulusan SMA atau sederajat, tetapi 20% hanya lulus SD, 34% di SMP atau sederajat, dan hanya 2 orang yang lulus dari perguruan tinggi. Kemudian, terkait dengan status pekerjaan, 63 orang (64,29%) bekerja untuk diri sendiri dengan penghasilan tidak tetap.

Terkait dengan dokumen kependudukan, hampir tiga per empat waria memiliki KTP, tetapi hanya satu per empat yang memiliki KTP Jakarta. Banyak di antara waria yang memiliki KTP, tidak mengurus kembali ketika masa laku KTP-nya habis. Sebagian besar waria menyelesaikan pendidikan dasar. Alasan putus sekolah biasanya karena tidak ada biaya, tidak merasa nyaman di sekolah, dan mendapatkan perilaku tidak menyenangkan saat sekolah. Alasan tidak melanjutkan pendidikan adalah tidak ada biaya dan mendapatkan perilaku tidak menyenangkan. Dua per tiga waria pernah mengikuti setidaknya satu kursus keterampilan dan paling banyak mengikuti kursus salon atau kecantikan.

Sebagian besar waria bekerja di sektor informal (hanya dua orang yang bekerja di sektor formal). 67,8% waria bekerja sebagai pekerja seks, ada juga yang mengamen, wiraswasta, dan membantu usaha teman. Dua per tiga waria yang lebih tua hanya menghasilkan Rp1.000.000,00 atau kurang per bulannya. Pada waria berusia 30 tahun ke atas, 34% hanya mendapatkan kurang dari Rp 500.000,00, dan 34% lainnya mendapatkan Rp 500.000,00 hingga Rp 1.000.000,00. Paling banyak waria berada di range Rp 1.000.000,00 hingga Rp 3.000.000,00. Walaupun dilihat bahwa rata-rata waria berpenghasilan antara Rp1.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00, tetapi diketahui bahwa pengeluaran dan konsumsinya lebih besar daripada pendapatannya. Bagi waria yang lebih muda, rata-rata pengeluaran mencapai Rp 4.000.000,00 sementara Rp 3.600.000,00 pada waria yang lebih tua. Pendapatan yang mereka terima biasanya diberikan kepada keluarga atau pasangan bagi yang memiliki pasangan.

50% informan melaporkan bahwa saat itu mereka sedang terlibat dalam kegiatan organisasi. Bentuk organisasinya bermacam-macam, mulai dari LSM hingga kelompok keagamaan dan pengajian. Alasan utama mengapa waria mengikuti kegiatan organisasi adalah untuk memperjuangkan nasib waria sendiri. Ada juga yang ingin memiliki kegiatan, ingin menunjukkan jati diri, berkesempatan untuk bertemu dengan waria lain, dan memperoleh ketenangan hidup.

Sebagian besar (73%) mengetahui adanya bantuan sosial. Hanya 27% waria memiliki kartu BPJS atau kartu Indonesia sehat dan yang memanfaatkan 26%. Sementara, waria yang mengetahui adanya bantuan tunai langsung sebanyak 31% dan yang memanfaatkan hanya 14%. Waria yang mengetahui bantuan modal ada 44% dan yang memanfaatkan hanya 16%.

Mengenai kesehatan, hampir semua informan mengaku sehat ketika dilakukan survei. Orang yang pertama kali dihubungi saat sakit adalah teman sesama waria (namun biaya pengobatan tetap dibayar sendiri) dan orangtua. Hampir separuh waria belum konsisten terkait penggunaan kondom dalam berhubungan seks dalam tujuh hari terakhir. Rata-rata waria berhubungan seks dengan sembilan orang dalam satu hari dan nilai tengahnya ada lima orang. Kelompok waria yang lebih konsisten mengenai penggunaan kondom adalah mereka yang berusia lebih dari 30 tahun.

Hampir tiga per empat informan melaporkan bahwa memiliki kebiasaan merokok dengan rata-rata menghabiskan 14 batang per hari. 30,61% pernah atau memiliki kebiasaan minum alkohol dengan rata-rata konsumsi 12 batang per minggu. Temukan juga waria yang menggunakan sabu dan pil penenang. Hanya sedikit waria yang melaporkan memiliki gangguan kesehatan mental (paling tinggi pada perasaan cemas). Sebagian besar waria tidak memiliki permasalahan terkait fungsi-fungsi tubuh. Selain fasyankes, para waria melaporkan bahwa mereka melakukan pengobatan sendiri dalam berbagai masalah kesehatan. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang paling banyak diaskses oleh para waria karena dinilai murah. Penggunaan silikon dan hormon cukup dominan dalam upaya menyempurnakan tubuh. 93% waria melaporkan bahwa dibantu teman dalam menyuntikan silikon.19% waria melaporkan pernah menjalani operasi.

Dua pertiga waria melaporkan pernah mengalami satu jenis kekerasan. Sebagian besar waria (93%) masih berkomunikasi dengan keluarga. Rata-rata waria memiliki teman dekat sebanyak enam orang. Tidak semua waria melaporkan diri memiliki mami. Fungsi mami sendiri adalah untuk berbagi permasalahan, keamanan saat bekerja, dan sarana untuk mengenal waria lain.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemenuhan hak dasar waria khususnya hak untuk memperoleh identitas formal sesuai dengan identitas gendernya belum bisa direalisasikan karena adanya keterbatasan dari sisi administrasi kependudukan. Pemenuhan hak ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan bagi waria secara dasar sudah tampak, kecuali dari hak ekonominya. Kemudian, kekerasan dalam berbagai bentuk dan jenis pelakunya seperti menjadi hal yang umum terjadi dalam kehidupan waria dan belum ada respon untuk menyikapi kekerasan tersebut. Selain itu, jaringan sosial waria dan hubungan dengan keluarga merupakan dukungan sosial bagi waria ketika menghadapi permasalahan atau kebutuhan tertentu, tetapi jaringan bukanlah hal yang meningkatkan kualitas hidup waria secara ekonomi dan sosial.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah mempertimbangkan layanan yang kontekstual bagi waria sesuai kebutuhan waria secara lebih menyeluruh, dan mendorong jaringan sosial waria untuk membangun modal sosial sehingga mampu untuk meningkatkan SES-nya. Selanjutnya, mengintegraikan kekerasan yang dialami oleh waria ke dalam pelayanan korban kekerasan yang ada dan mendorong penelitian dan pengembangan program yang berfokus kepada pemenuhan hak-hak waria termasuk hal-hal struktural.

Pentingnya Tes Viral Load Untuk Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)

Pentingnya Tes Viral Load Untuk Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)

Pada hari Senin tanggal 29 Febuari 2016, PPH Atma Jaya mengadakan diskusi yang membahas permasalahan tes Viral Load (VL) Untuk Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dengan menghadirkan narasumber Eky dari Positif Hope Indonesia dan Antonio ODHA yang bekerja di Unit Carlo RS. Carolus Jakarta. Positif Hope Indonesia sedang memperjuangakan agar ODHA dapat mengkases layanan tes Viral Load gratis. Walaupun sudah ada pernyataan dari pejabat berwenang yang mengatakan tes VL gratis tapi pada kenyataan di lapangannya belum terlaksana.

Permasalahan tersebut dikarenakan tes VL sebagai upaya kesehatan personal bukan upaya kesehatan masyarakat. Jadi belum bisa dibebankan pembiayaannya kepada negara. Bila ingin meminta negara untuk membayarkan tes VL, sebaiknya adanya bukti kuat bahwa ini memang menjadi hal yang penting.

Kenyataan di lapangan menurut Antonio di RS Carolus, “Dokter sudah menyarankan ODHA untuk tes VL tapi ODHA-nya tidak memiliki pemahaman tentang kegunaan tes VL, masih menganggap tes VL belum perlu, ada ODHA yang pengen tes VL tapi tidak dapat bantuan dari klinik Carlo karena bukan pasien klinik tersebut sehingga tidak mendapatkan kesempatan”

Di kota besar, ODHA dapat mengikuti program tes VL gratis ataupun membayar lebih murah dari harga biasanya. Di Jakarta harga test VL di RS Dharmais Rp 600.000, RS. Cipto Mangunkusumo Rp. 635.000, dan di RS Carolus 1.340.000, pasien hanya membayar 10 persen dari harga tesebut. Sedangkan untuk yang tinggal di daerah-daerah lain dirasakan kesulitan untuk mendapatkan informasi kemudahan dalam hal harga tes VL.

Tes Viral Load adalah tes untuk mengukur jumlah virus HIV di dalam darah, sedangkan jumlah virus HIV di dalam darah disebut viral load, yang dinyatakan dalam satuan kopi per mililiter (mL) darah. Pemeriksaan VL juga digunakan untuk menentukan efektivitas relatif dari obat Anti Retro Viral ( ARV).

Manfaat dari tes VL untuk penatalaksanaan terapi, sehingga dapat mengetahui apakah obat ARV berhasil mengendalikan virus atau gagal. Dengan demikian tes VL sangat dianjurkan kepada ODHA agar mengetahui sampai sejauh mana terapi Anti Retro Viral yang mereka jalani berhasil sehingga dapat memotivasi ODHA menjadi tetap patuh dalam menjalani terapi ARV seumur hidup mereka.

Pelibatan Bidan dalam Penanggulangan HIV  Melalui Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak

Pelibatan Bidan dalam Penanggulangan HIV Melalui Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak

IMG_0731Jakarta. Dalam penularan HIV dari ibu ke bayi selama masa kehamilan dapat terjadi melalui hubungan transplasenta dengan risiko 5 sampai 10%. Plasenta merupakan sumber bagi bayi untuk mendapatkan nutrisi selama berada di dalam kandungan. Jika plasenta telah terinfeksi virus HIV, darah ibu yang sudah terinfeksi tersebut akan bercampur dengan darah bayi sehingga resiko tertular HIV pada bayi sangat besar. Oleh karena itu, asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil trimester I, II dan III dengan status HIV + sangat diperlukan.

Beberapa tantangan di Indonesia program penularan HIV dari ibu kepada bayinya, menurut dr. Ekarini dari RSUD Tarakan, “ Masih adanya petugas kesehatan masih memilih pasien dan belum melakukan terapi HIV/IMS secara terpadu pada ibu hamil karena petugas kesehatan belum memahami panduan pencegahan infeksi secara benar”

Beliau menambahkan, “Tantangan kasus demi kasus terkait dalam menangani ibu hamil yang hidup dengan HIV, bagaimana pengalaman merawat pasien yang memberikan ASI, dimana ada dua bayi –kakak beradik yang dilahirkan oleh pasangan yang ibunya terinfeksi HIV dan disusui dengan ASI ekslusif ternyata bisa tidak terinfeksi HIV “
IMG_0727Sedangkan Dra. Ropina Tarigan, Am-Keb, MM dari Ikatan Bidan Indonesia,mengatakan “Bidan dapat mengontrol penularan infeksi HIV dari ibu ke anak dan menyediakan asuhan bagi orang dengan HIV positif. Oleh karena ini bidan dan perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan mensosialisasikan cara penularan dan pencegahan HIV dan AIDS hingga menanggulangi stigma yang ditujukan pada pasien dengan HIV positif maupun diri mereka sendiri”

Selain dokter dan bidan, Lecture Series yang diadakan oleh Pusat Peneltian HIV (PPH) Atma Jaya tanggal 27 Januari 2016 di Jakarta mengangkat tema Pelibatan Bidan dalam Penanggulangan HIV Melalui Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak, juga menghadirkan Hartini, seorang aktivits HIV yang mengidentifkasikan dirinya sendiri sebagai orang yang hidup dengan HIV. Hartini berbagi pengamalaman tentang program PPIA yang ia ikuti sampai melahirkan bayinya yang HIV negatif.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Hartini, ketika ia memilih untuk mempunyai anak. Dia mengatakan, “Sulitnya bertemu dengan bidan atau dokter yang mau menerima konsultasi walaupun hanya sebatas merencanakan kehamilan pada Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Masih tingginya stigma dan diskriminasi yang tanpa disadari dilakukan oleh petugas kesehatan. Saya mendapatkan penolakan persalinan normal dari bidan puskesmas dan banyak yang memberikan larangan terkait pemberian ASI”.

Pusat Penetilian HIV/AIDS Atma Jaya
Unika Atma Jaya Jakarta merupakan salah satu universitas utama di Indonesia yang melakukan penelitian yang berfokus pada aspek sosial dan keperilakuan permasalahan HIV & AIDS di Indonesia, khususnya pada populasi pengguna narkoba, anak jalanan, dan anak-anak yang terdampak HIV & AIDS. Para peneliti dan aktivis di Unika Atma Jaya telah mengembangkan sejumlah intervensi penanggulangan HIV & AIDS bagi pengguna narkoba di Jakarta sejak tahun 2001 dan program mitigasi dampak buruk HIV & AIDS bagi anak-anak di Jakarta sejak tahun 2008.Mempertimbangkan semakin beragamnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh para peneliti dan aktivis di Unika Atma Jaya, maka dibentuklah Pusat Penelitian HIV & AIDS (PPH) sebagai bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atma Jaya Jakarta. Upaya awal dalam mengembangkan pusat penelitian ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan University of Illinois at Chicago (UIC) untuk menanggapi inisiatif Global Partnership for Social Science AIDS Research yang ditawarkan oleh The U.S. National Institute of Health (US NIH).
Workshop Analisa Data Kuantitatif: Mengotimalkan data mentah untuk bahan advokasi

Workshop Analisa Data Kuantitatif: Mengotimalkan data mentah untuk bahan advokasi

   Analisa data menjadi salah satu komponen penting dalam program kesehatan. Pengolahan data yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi program, memetakan situasi kesehatan terkini dan juga mengetahui perilaku dan respon penerima manfaat program. Selain itu, data yang akurat juga dapat menjadi salah satu bukti penting dalam melakukan advokasi. Sayangnya, kemampuan untuk melakukan analisa data di komunitas penggiat HIV masih terbatas.

Pusat Penelitian HIV/AIDS Atma Jaya (PPH) berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas komunitas HIV melalui program serial pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penanggulangan HIV di Indonesia. Setelah sebelumnya mengangkat topic analisa data kualitatif, topik peningkatan kapasitas yang akan dilakukan pada periode dua adalah analisa data kuantitatif. Pengolahan data secara kuantitatif memiliki beberapa manfaat; data yang dihasilkan sangat objektif dan dapat diandalkan; dapat melihat hubungan antara variable dan menegakan hubungan relasai dan penyebab; mengetes teori dan hipotesa.

Workshop analisa data sekaligus melanjutkan workshop pemanfaatan data penelitian “Community Access to Treatment, Care and Support Service (CAT-S)” yang sudah dilakukan oleh GWL-INA pada tahun 2013. Data mentah CAT-S akan digunakan sebagai data dasar untuk melakukan analisa mengingat penelitian CAT-S memiliki tujuan yang cukup luas yaitu, menilai sejauh mana permasalahan pengobatan terkait HIV seperti akses terhadap layanan terkait HIV. Banyak variable yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh komunitas seperti komponen terapi Anti-Retroviral (ARV), kepatuhan terapi ARV, pemahaman literature pengobatan, perilaku beresiko tinggi, gangguan kesehatan kejiwaan, perilaku hidup sehat, beban keuangan dan akses terhadap pengobatan terkait HIV. Hal ini memungkinkan pemanfaat data lebih lanjut

pesertaTujuan Workshop untuk memberikan pemahaman mengenai analisa data secara kuantitatif, termasuk memilih variable yang sesuai dengan hipotesa, mengenal dataset dan fungsi statistik; Meningkatkan keterampilan peserta dalam mengolah data secara kuantitatif, termasuk melakukan cleaning data, melakukan analisa deskriptif dan korelasi, dan menginterpretasikan hasil analisa; Memberikan peningkatan kapasitas untuk menghubungkan hasil analisa dengan kebutuhan advokasi, termasuk memanfaatkan data sekunder lain dan pengalaman lapangan.  

Hasil yang dicapai Adanya hasil analisa yang sesuai dengan kebutuhan advokasi disetiap organisasi Adanya laporan analisa singkat yang dapat digunakan untuk membuat kertas kebijakan (policy brief) di workshop lanjutan

Pelaksanaan Selasa-Rabu, 3 – 4 Juni 2015 di Hotel Amaris Jakarta. Dengan peserta workshop sekitar 30 orang dari kelompok peduli AIDS yang terdiri dari jaringan populasi kunci, LSM peduli AIDS dan lembaga penelitian HIV, perwakilan ; GWL-INA, IPPI , OPSI, PKNI, Kios Atma Jaya , LAP, Kharisma, Spritia, JIP, Fokus Muda, SWARA, LPA Karya Bhakti, Yayasan Srikandi Sejati, Indonesia AIDS Coalition, PPH Atma Jaya. Dengan fasilitator Arie Rahadi, MPH.

Metode utama dalam workshop ini adalah paparan materi dan praktek pengolahan data. Peserta akan diberikan raw data CAT-S untuk diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan organisasi, melalui asistensi dari fasilitator dan narasumber. Peserta diwajibkan membawa laptop (minimal 1 laptop per organisasi) untuk keperluan menganalisa data. Software analisis yang akan digunakan dalam workshop adalah XLSTAT yang diinstral di laptop yang akan digunakan setiap peserta. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dengan mengerjakan data dan mempresentasikan hasil dari pengolahan data.

PERLUKAH KRIMINALISASI DALAM PENCEGAHAN HIV?

PERLUKAH KRIMINALISASI DALAM PENCEGAHAN HIV?

image coutesy twicsycom  Jakarta. Perkembangan penanganan HIV/AIDS kini tidak hanya mendapatkan tantangan di bidang penanganan secara medis, persamaan hak-hak dan kewajiban sipil dan sosial ekonomi namun juga peluang adanya kriminalisasi kepada mereka yang hidup dengan HIV/AIDS terkait adanya aturan hukum di beberapa negara dan wilayah atas perbuatan terkait risiko penularan HIV.

Peneliti Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Siradj Okta, SH., LL.M mengemukakan putusan pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, dan Peraturan Daerah provinsi prevalensi tinggi di Indonesia telah memuat sanksi pidana atas perbuatan terkait risiko penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Sanksi pidana bukan hanya diarahkan kepada masyarakat secara luas, tetapi sebagian diarahkan khusus kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang sudah mengetahui bahwa dirinya HIV positif namun tidak mencegah penularan HIV. Tindak pidana dapat terjadi baik karena menyebabkan terjadinya penularan HIV maupun sebatas menempatkan pasangan seksualnya dalam risiko penularan HIV.

Siradj Okta, dalam penelitiannya yang berjudul “Diskriminasi dan Pelanggaran HAM dalam Dialektika Kriminalisasi Penularan HIV sebagai Primum Remedium”, memaparkan kajiannya melihat perimbangan keadilan sosial, HAM, serta prioritas kesehatan masyarakat dengan adanya kriminalisasi penularan HIV. Lebih lanjut lagi, dikaji juga kegamangan normatif hukum pidana serta kesulitan penempatan unsur kesalahan pada kompleksitas variasi penularan seksual.

“Salah satu bentuk kriminalisasi terkait penularan HIV adalah secara naif menempatkan unsur kesalahan pada seseorang yang tidak memberi tahu status HIV-nya kepada pasangan seksualnya. Konsep ini membentuk asumsi bahwa pemidanaan dapat mengurangi penularan HIV. Melihat kenyataan epidemi HIV di Indonesia di mana informasi tentang HIV belum merata dan lebih banyak yang belum tahu status HIV diri sendiri, maka ancaman pidana tidak berhubungan dengan penurunan penularan.”

Pengaruh dari adanya “ancaman” sanksi hukum ini dapat memberikan pengaruh pada keengganan anggota masyarakat menjalani tes HIV untuk mengetahui status kesehatannya. Padahal tes ini adalah salah satu kunci dalam komponen penanganan kesehatan terkait penanganan HIV.

Pembatasan subyek pidana ini tidak imbang dengan fakta minimnya pemenuhan HAM atas informasi tentang HIV, sehingga kriminalisasi bersifat diskriminatif. Ketakutan akan tanggung jawab pidana juga menimbulkan keengganan untuk mengetahui status HIV padahal tes HIV merupakan pintu masuk bagi layanan kesehatan dan psikososial komprehensif, khususnya pengobatan antiretroviral.

Padahal pengobatan antiretroviral terbukti melindungi HAM untuk hidup, namun hanya dapat diberikan pada orang yang sudah mengetahui status HIV. Ketika kriminalisasi terwujud dalam peraturan, maka dapat muncul juga perasaan aman yang palsu, yaitu ketika orang merasa dirinya telah terlindungi dari HIV karena beranggapan bahwa orang lain pasti akan tunduk pada peraturan tersebut yang belum tentu terdiseminasi dan dipatuhi merata. Maka konteks kriminalisasi penularan HIV tidaklah menghentikan penularan HIV, tetapi justru mengancam keadilan sosial, disinsentif bagi upaya kesehatan masyarakat, dan melanggar HAM.

Untuk membahas lebih lanjut hasil penelitian ini maka Pusat Penelitian HIV dan AIDS Ama Jaya melangsungkan diskusi dan jumpa pers terkait permasalahan tersebut. Diskusi dan jumpa pers tersebut selain menghadirkan Siradj Okta, SH., LL.M – Peneliti Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, juga menghadirkan Simplexius Asa, SH., MH. – Pemerhati masalah hukum dan HAM terkait masalah HIV dan AIDS serta Ricky Gunawan, SH., MA. – Direktur LBH Masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Penemuan Kasus TB Aktif ke Dalam Kegiatan Penjangkauan  pada Populasi Kunci dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Penemuan Kasus TB Aktif ke Dalam Kegiatan Penjangkauan pada Populasi Kunci dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

   Jakarta. Secara global TB merupakan penyebab kematian yang utama dan masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang tidak kunjung tuntas di negara-negara berkembang (WHO, 2013). Meski sudah ada upaya untuk meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk TB yang meluas dan berupaya untuk membuka berbagai hambatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan tersebut tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak terdeteksi, tidak terdiagnosis, tidak memperoleh perawatan secara paripurna atau bahkan angka kematian yang disebabkan oleh TB hingga 1,6 juta pertahun (WHO, 2008). Meski sudah ada program DOTS yang diperkenalkan sejak tahun 1995, di Indonesia hingga saat ini kematian yang diakibatkan oleh TB masih berkisar 64,000 orang per tahun, prevalensi TB berkisar 680,00 orang dan kasus TB baru berkisar 460,000 orang (WHO, 2014).

Menurut Yakup Gunawan – Program Manager RED Institute.”Tantangan dalam kegiatan kolaborasi TBHIV adalah belum adanYa persamaan persepsi tentang kolaborasi pada tingkat layanan antara team DOTS dan poli HIV”

Situasi ini telah mendorong pengembangan strategi untuk menurunkan beban TB di berbagai negara. Stp TB Partnership yang juga telah diadopsi oleh Program TB Nasional telah mengembangkan 6 strategi dalam untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: (1) penguatan dan perluasan kualitas DOTS, (2) menyikapi Multi Drug Resistant TB (MDRTB), TB-HIV dan tantangan lainnya; (3) penguatan sistem kesehatan, (4) melibatkan semua penyedia layanan kesehatan; (5) memberdayakan masyarakat; dan (6) mendorong penelitian (WHO, 2006; Kemenkes 2006).

Berbagai strategi ini pada dasarnya menggarisbawahi pentingnya upaya untuk menemukan kasus TB secara aktif. Upaya penemuan kasus secara aktif ini diharapkan bisa melengkapi penemuan kasus pasif (passive case-finding). Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa orang-orang dengan TB aktif bisa dideteksi sedini mungkin agar bisa mengurangi tingkat penularan TB dan bisa menghindari dampak yang lebih buruk dari penyakit ini baik dari sisi klinis, ekonomi dan sosial.  

Salah satu bentuk implementasi dari strategi tersebut adalah dengan dikembangkannya program Kolaborasi TB-HIV yang dimulai pada tahun 2007 dimana TB merupakan penyakit penyerta (co-infeksi) utama pada orang-orang TB. Diperkirakan kematian yang diakibatkan TB pada orang dengan HIV positif adalah sebanyak 1,500 orang per tahun dengan insidensi diperkirakan sebanyak 7,100 pada tahun 2012 (WHO, 2014).

Kegiatan kolaborasi TB-HIV saat ini lebih berfokus pada penemuan kasus HIV pada pasien TB atau sebaliknya penemuan kasus TB pada pasien HIV positif baik di klinik TB atau klinik HIV. Strategi penemuan kasus secara aktif pada dasarnya masih sangat lemah karena strategi yang ada masih mencerminkan penemuan kasus TB pasif. Masih sedikit kegiatan penemuan kasus TB secara aktif dilakukan pada tingkat komunitas dari populasi yang terdampak oleh HIV seperti pekerja seks, waria, lelaki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) atau pengguna napza suntik (penasun) hingga saat ini, kecuali bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.  

Upaya Kementerian Kesehatan untuk memulai penemuan kasus TB secara aktif di tingkat komunitas populasi kunci yang terdampak oleh HIV dan AIDS adalah dengan mengembangan proyek TB REACH dimana tujuannya adalah meningkatkan penemuan kasus TB pada populasi kunci dan mendukung upaya akselerasi testing HIV dan inisiasi dini ARV. Satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh proyek ini adalah mengintegrasikan upata penemuan kasus TB secara aktif ke dalam kegiatan outreach (penjangkauan dan pendampingan) pada populasi kunci dalam penanggulangan HIV dan AIDS khususnya kelompok waria, pekerja seks dan pengguna napza suntik (penasun) di 23 kabupaten/kota dari 4 provinsi (Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Papua).

Beberapa alasan mengapa populasi kunci dalam penanggulangan AIDS ini dijadikan sasaran dalam penemuan kasus TB aktif karena adanya beberapa pertimbangan yaitu: 1 Prevalensi HIV populasi kunci yang tinggi mengakibatkan kelompok ini rentan terhadap TB sehingga TB menjadi infketif penyerta yang paling banyak pada orang dengan HIV positif. 2. Secara khusus, penggua napza suntik merupakan kelompok dengan angka kesakitan dan angka kematian akibat TB yang tinggi 3. Mayoritas populasi kunci diperiksa TB ketika status mereka sudah HIV positif sehingga berakibat pada terlambatnya perawatan 4 Kelompok marginal sering mendapat stigma social karena latar belakang perilakunya sehingga cenderung untuk tidak mencari bantuan dan layanan kesehatan meskipun telah tersedia di masyarakat termasuk layanan HIV dan TB.

Melihat situasi tersebut Pusat Penelitian Atma Jaya telah melakukan diskusi  TB HIV  di Unika Atma Jaya.  Dengan narasumber Nurjannah, SKM. M.Kes focal point TBHIV Subdit AIDS Ditjen P2PL Kemenkes. Yakup Gunawan – Program Manager RED Institute.

 

Refresher Gathering Lokakarya Komunikasi Knowledge Sector Initiative

Refresher Gathering Lokakarya Komunikasi Knowledge Sector Initiative

photo by Wisnu Firmansyah, S.IP  Setahun berlalu dengan empat lokakarya yang sudah dilaksanakan, Knowledge Sector Initiative (KSI) ingin membuat ikatan lebih kuat dengan para mitra khususnya terkait penulisan populer. Untuk itu diadakan Refresher Gathering Lokakarya Komunikasi KSI dengan tema; “Menumbuhkan Jejaring untuk Berbagi Pengetahuan” diadakan di Hotel Morissey, Jakarta, 1 April 2015. Mira Renata dari KSI pada pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan apresiasi bagi seluruh mitra khususnya bagi yang telah berhasil mewujudkannya dalam tulisan yang dipublikasikan. Namun, juga sebagai “kompor” bagi yang belum mewujudkannya.

Pembicara kunci pada pertemuan hari ini menghadirkan salah satu “legenda” dibilang jurnalistik, Daniel Dhakidae. Pada Pemaparannya di awal, Daniel menyampaikan tentang pemahaman bahasa peneliti dan jurnalis punya perbedaan yang mencolok. Padahal peneliti harus menerjemahkan bahasa penelitian ke dalam bahasa jurnalistik yang dipahami oleh masyarakat awam. Pada dasarnya peneliti harus memiliki kemampuan translasi tersebut agar tulisannya tidak berlalu begitu saja karena sulit dipahami sasarannya.

Daniel menyampaikan teori Habermas’s Three Knowledge-Contitutive Interest sebagai salah satu dasar yang berguna dalam proses translasi tersebut. Habermas membedakan beberapa kepentingan dalam dunia penelitian menjadi tiga bagian, Technical Interest, Practical Interest, dan Emancipatory Interest. Ketiga pembagian tersebut memiliki caranya masing-masing dalam mepengaruhi kebijakan.

Daniel Dhakidae salahsatu Pendiri Litbang Kompas sedang menyampaikan materinya (photo by Wisnu Firmansyah, S.IP)Sesi berikutnya, Tempo Institute sebagai fasilitator mengajak seluruh peserta untuk membahas tulisan yang sudah terbit dari proses penulisan hingga teknis. Sehingga selain ada apresiasi juga ada proses berbagi ilmu di dalamnya dari pelaku langsung.

Menjadi poin penting dalam diskusi kali ini terkait penulisan adalah bagaimana ide menjadi yang utama diperhatikan. Peneliti pada khususnya harus paham betul bagaimana mengubah bahasa penelitiannya menjadi bahasa jurnalis yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Tentunya dengan mempertahankan pesan yang ingin disampaikan. Banyak peneliti yang kemudian khawatir akan tulisannya yang dipublikasi dimedia akan menjadi bias atau tidak sesuai. Oleh karena itu, solusinya adalah peneliti itu sendiri yang harus menulisnya. Mardiyah Chamim dari Tempo Institute pun menambahkan, “Sayang sekali jika suatu lembaga hanya berkomunikasi secara vertikal, karena masyarakat akan sangat dirugikan.” Oleh karena itu, peneliti tidak perlu takut untuk mempublikasikan hasil penelitiannya melalui media jurnalistik. Karena Masyarakat pasti diuntungkan untuk itu.

Beberapa anggota dari mitra KSI yang tuiisannya telah terbit di media mendapat penghargaan dari KSI dan Tempo Institute dalam beberapa kategori.

  1. Tulisan dengan Evidence Base paling kuat: Natasya Sitorus, dari PPH Atma Jaya Jakarta dengan judul “Diskriminasi terhadap Anak dengan HIV”,
  2. Tulisan yang Paling Mencerahkan: Natasya Sitorus, PPH Atma Jaya Jakarta dengan judul “Catatan Hari Anak Nasional”,
  3. Tulisan yang Paling Provokatif: Ali Nur Sahid, PUSAD Paramadina, dengan judul “Mengadili Keyakinan”,
  4. Tulisan dengan Teknik Paling Rapi: Surya Saluang, Sayogjo Institute dengan judul “Tobegu dan Sepatu Baru, Sebuah Kisah Rayuan Tambang”,
  5. Tulisan Opini paling Menarik: Ali Nur Sahid, PUSAD Paramadina, dengan judul “Mengadili Keyakinan”,
  6. Tulisan Feature paling Menarik: Surya Saluang, Sajogyo Institute dengan judul “Tobegu dan Sepatu Baru, Sebuah Kisah Rayuan Tambang”,
  7. Tulisan Rilis paling Efektif: Adiani Viviana, Elsam dengan judul “Bupati Ciamis Memperuncing Konflik Agama di Ciamis”,

Special Award diberikan kepada PUSAD Paramadina sebagai lembaga dengan tingkat produktifitas rilis tulisan paling tinggi. Hal ini bisa menjadi tantangan juga bagi lembaga mitra KSI lainnya untuk lebih produktif.

Sesi terakhir tentunya penutup dari kegiatan hari ini. Pada sesi perpisahan ini, menjadi peresmian berakhirnya lokakarya komunikasi dari KSI yang bekerjasama dengan Tempo Institute. Namun tidak sampai disini saja, KSI bersama Tempo Institute meluncurkan forum diskusi online untuk melanjutkan jalinan komunikasi antar peserta dari seluruh mitra KSI untuk berdiskusi dan sebagainya.

Dengan Peluncuran forum ini diharapkan bahwa segalanya tidak benar-benar berakhir. Justru menjadi semangat baru untuk KSI, Tempo Institute, peserta pada khususnya, dan lembaga-lembaga mitra KSI pada umumnya untuk tetap menulis. Untuk terus belajar bersama, berkembang bersama, dan maju bersama. (Wisnu Firmansyah, S.IP)

Perayaan 6 Tahun Lentera Anak Pelangi

Perayaan 6 Tahun Lentera Anak Pelangi

  Program pengurangan dampak terburuk dan pendampingan pada anak terinfeksi HIV harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Lentera Anak Pelangi (LAP) sejak tahun 2009 telah mengembangkan sebuah program pendampingan anak terinfeksi HIV di DKI Jakarta melalui berbagai pendekatan yaitu pendampingan dari segi kesehatan, psikososial dan advokasi. Tahun ini tepatnya bulan Februari ini, LAP telah mencapai tahun keenamnya dalam mendampingi anak terinfeksi HIV dan keluarganya.

Salah satu dampak HIV dan AIDS pada anak adalah pada masalah kesehatannya. Berkurangnya sistem kekebalan tubuh pada anak terinfeksi HIV dapat mengakibatkan anak mudah terserang penyakit. Hal ini tentu erat kaitannya dengan sanitasi baik dirinya sendiri maupun lingkungan di mana Ia tinggal. Dalam melakukan pendampingannya, LAP berusaha untuk menyampaikan pesan akan pentingnya sanitasi ini kepada anak dan orangtua/pelaku rawat. Kebanyakan dari dampingan LAP tinggak di lingkungan yang memang sudah buruk kondisi sanitasinya dan tidak layak untuk ditinggali, namun dengan mengetahui pentingnya hidup bersih dan sehat, harapannya paling tidak mereka dapat menciptakan rumah yang bersih dan layak untuk ditinggali.

Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke 6, serta sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dampingan dalam berperilaku bersih dan sehat, LAP akan menyelenggarakan acara partisipasi anak dan pertemuan orangtua dan pelaku rawat dalam kegiatan “LAP Award”. Acara ini juga dimaksudkan sebagai ajang untuk mengasah kreativitas anak melalui berbagai macam perlombaan seni seperti menari, menyanyi, membaca puisi dan penampilan keluarga. Acara ini akan melibatkan orangtua dan pelaku rawat sehingga diharapkan akan menumbuhkan keakraban dan menjalin silaturahmi di antara anak, orangtua dan staf LAP sebagai satu keluarga besar.

Acara yang diselenggarakan pada tanggal 22 Febuari 2015. Bertempat di Hall D. Unika Atma Jaya Jakarta dihadiri oleh kurang lebih 200 orang terdiri dari anak-anak dampingan berserta orang tua dan pelaku rawat. Tujuan acara ini bagi anak-anak untuk Menumbuhkan keberanian untuk mengekspresikan diri dan berkreasi melalui seni. Menumbuhkan perasaan positif pada anak. Meningkatkan rasa percaya diri anak. Memberikan pengalaman yang terapeutik melalui aktivitas seni. Memberikan hiburan dan pengalaman yang menyenangkan bagi anak melalui kegiatan bersama

Tujuan khusus bagi orangtua dan pelaku rawat, untuk meningkatkan kesadaran orangtua dan pelaku rawat tentang pentingnya berperilaku bersih dan sehat. Mendorong dan memotivasi orangtua dan pelaku rawat untuk menjaga serta menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan rumah tinggal. Menumbuhkan perasaan memiliki terhadap program pendampingan anak terinfeksi HIV. Meningkatkan partisipasi orangtua dan pelaku rawat dalam upaya perawatan anak terinfeksi HIV. Menjalin keakraban dan kekeluargaan dengan keluarga besar LAP.

Pada acara ulang tahun LAP ke 6 diisi dengan penampilan 30 anak yang menyanyi dan membacakan puisi dari 30 anak tersebut dipilih 3 orang juara. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak anak mengekspresikan bakat dalam bidang seni melalui penampilan-penampilan baik sendiri maupun bersama keluarga.

Pemberian penghargaan untuk tiga rumah tinggal tersehat. Kegiatan untuk memberikan penghargaan terhadap orangtua dan pelaku rawat yang berhasil mempertahankan rumah tinggal yang sehat dan bersih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pemberian penghargaan untuk tiga orangtua atau pelaku rawat teladan. Kegiatan untuk memberikan penghargaan terhadap orangtua dan pelaku rawat teladan dalam menjalankan pendampingan dan perawatan untuk anak-anak mereka.