Desk Review Peraturan Pemerintah  61 tahun 2014

Desk Review Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014

ilustrasi | bloghelloekka.blogspot.comDikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014 bulan Agustus yang lalu mengenai kesehatan seksual dan reproduksi telah menarik perhatian dan diskusi publik pada isu kesehatan reproduksi. Namun sayangnya, pembicaraan dan pembahasan di masyarakat cenderung menyempit pada isu aborsi.

Mengingat permasalahan kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada isu aborsi, tapi juga mencakup berbagai agenda dan isu kesehatan seksual dan reproduksi yang tidak kalah pentingnya dan perlu dibahas serta ditangani secara komprehensif, maka muncul rekomendasi gerakan untuk mengawal PP 61/2014 sampai pada tingkat Peraturan Menteri. Untuk kepentingan tersebut para penggiat Hak Seksual dan Reproduksi (HKSR) mencoba menginisiasi diskusi-diskusi publik dengan memanfaatkan momentum World Sexual Health Day (WSHD) pada 4 September 2014.

Sebagai langkah awal, isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja ditetapkan sebagai pintu masuk untuk membawa beberapa isu penting terkait kesehatan seksual dan reproduksi lainnya. Isu ini dipilih sebagai isu sentral karena kelompok remaja sebagai kategori umur dianggap dapat mewakili keberagaman kerentanan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, baik dengan basis seksualitas, disabilitas, dan status perkawinan.

Terlebih lagi, ragam identitas remaja juga menciptakan ruang untuk dapat mendalami keberagaman orientasi seksual, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok ODHA untuk diintroduksi dalam penyusunan peraturan operasional pada tingkat kementerian kesehatan. Alasan lain mengapa isu ini dipilih menjadi isu sentral adalah karena capaian indikator pembangunan dan kependudukan dalam MDGs dan ICPD+ 20 (International Conference on Population and Development) untuk permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi remaja menunjukkan tren negatif atau minimal landai.

Setelah menetapkan isu sentral yang akan menjadi landasan pembahasan dan pengawalan terhadap PP ini, para penggiat HKSR yang tergabung dalam Aliansi Satu Visi (ASV) kemudian melakukan kajian terhadap PP nomor 61 untuk memastikan isu kritis lainnya terkait kesehatan seksual dan reproduksi remaja juga tercakup dalam PP ini.

Untuk menyebarluaskan informasi mengenai gerakan dan hasil dari kajian yang sudah dilakukan, ASV mengadakan sosialisasi Desk Review PP nomor 61 tahun 2014 pada tanggal 21 Oktober 2014 , bertempat di Hotel Akmani Jakarta. Dihadiri oleh sekitar 30 orang.

Dalam acara ini panitia mengundang para penggiat HKSR dari LSM, akademisi, peneliti, penyedia layanan, dan lembaga pemerintahan serta beberapa pemain kunci dalam isu kebijakan dan layanan HKSR di Indonesia, seperti kementerian kesehatan, dan BKKBN.

smileDiharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat diperoleh masukan dari sektor opini publik (akademisi, pemerintah, LSM) mengenai Pendidikan seksualitas yang komprehensif serta layanan kesehatan ramah remaja yang tercantum dalam PP 61 tahun 2014 untuk dimasukkan dalam Permenkes. Selain itu diharapkan juga dapat tercapainya sinergi antara Kementrian Kesehatan dengan Organisasi Aktivis terkait masukan dan pengawalan terhadap Permenkes yang dibuat oleh Kementrian Kesehatan

Acara dibuka oleh Faiqoh sebagai koordinator nasional Aliansi Remaja Independen (ARI). ARI merupakan salah satu pihak yang terlibat aktif dalam penyusunan desk review terhadap PP nomor 61 tahun 2014 ini. Hasil desk review dipresentasikan oleh Maesur Zaky dari PKBI DIY yang menjelaskan bahwa penyusunan desk review ini dilandasi oleh dua rumusan pertanyaan, yaitu [1] Konteks dan area kritis apa yang perlu dijadikan landasan berpikir dalam menganalisis posisi PP 61/2014 untuk perjuangan HKSR Remaja di Indonesia? [2] Bagaimana rumusan kebijakan operasional di level peraturan menteri, khususnya yang mampu melindungi hak reproduksi dan seksual remaja, sesuai mandat dan lingkup kebijakan yang diatur oleh PP 61/2014.

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Wara Pertiwi, Kasubdit Kesehatan Reproduksi,Direktorat Jenderal Kesehatan Gizi & Anak dalam paparannya menjelaskan bahwa akan ada 4 peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang akan disusun mengikuti dikeluarkannya PP nomor 61 tahun 2014 ini. Lebih lanjut lagi, isu kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta penyelenggaran kontrasepsi akan diatur dalam satu permenkes.

Ikut hadir juga dalam pertemuan ini Bapak Fasli Jalal, kepala BKKBNmemberikan paparan menegaskan bahwa PP nomor 61 menciptakan peluang yang sangat baik bagi pembahasan isu kesehatan reproduksi sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi gap yang ada dan memaksimalkan potensinya untuk dapat meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Namun sangat disayangkan Bapak Fasli Jalal tidak dapat menghadiri acara hingga selesai.

Secara garis besar, hasil dari kajian terhadap konteks, area kritis, dan posisi isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja dalam PP 61/2014 melahirkan rekomendasi berikut ini untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Komprehensif. Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Ramah Remaja. Pelibatan bermakna remaja lewat fasilitasi organisasi remaja untuk mendukung program mendidik dan konselor sebaya.

Pertemuan kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab dengan himbauan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memperhatikan masukan-masukan dan rekomendasi yang diberikan dalam pertemuan ini. (Emmy Hermanus – PPH Atma Jaya)

 

 

Kendala Mengakses Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Rentan Terdampak HIV dan AIDS

Kendala Mengakses Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Rentan Terdampak HIV dan AIDS

Narasumber dari LSMAwal Juni 2014, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Pemerintah dan Pemberi Layanan Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Peserta Program JKN serta pihak terkait dalam penyelenggaraan JKN. Dalam penyelenggaraannya JKN diselenggarakan dengan menggunakan prinsip bahwa dana yang terkumpul merupakan dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata penigkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sama halnya dengan peserta JKN pada umumnya, orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) pada dasarnya tidak dikecualikan dari JKN . Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peserta JKN pada umumnya juga dialami ODHA dalam mengakses layanan kesehatan yang ada. Satu hal yang sering menjadi kerancuan dari manfaat yang bisa diperoleh adalah masih adanya beberapa komponen pelayanan kesehatan khususnya obat ARV maupun beberapa tes diagnostik seperti CD4 atau Viral Load yang masih ditanggung oleh program atau masih harus dibayar sendiri oleh pasien.

Dalam rangka turut serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan JKN, Pusat Penelitian HIV dan AIDS (PPH) Unika Atma Jaya mengadakan diskusi tentang seberapa jauh manfaat (atau potensi manfaat) JKN yang bisa diperoleh oleh populasi yang terdampak oleh HIV dan AIDS. Diskusi diadakan 30 September 2014. Bertempat di Gallery Café – Taman Ismail Marzuki. Jakarta.

Pada diskusi ini dibagi tiga sesi. Sesi pertama, berbagai pengalaman perwakilan kelompok populasi rentan dari ODHA Berhak Sehat, Yayasan Bandungwangi, Kios Atma Jaya, Yayasan Srikandi Sejati, LPA Karya Bhakti dan Lentera Anak Pelangi Mereka berbagi pengalaman pemanfaatan JKN: faktor yang mendukung dan menghambat populasi kunci mengakses layanan kesehatan melalui JKN dan memanfaatkan JKN dalam pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Husen Basalamah dari Kios Atma Jaya, mengatakan “JKN masuk dalam strategi penjangkauan Kios. Petugas lapangan Kios wajib memberikan informasi mengenai JKN pada saat melakukan penjangkauan. Petugas lapangan dapat mendorong dampingan untuk mengakses layanan kesehatan dengan adanya JKN. Diharapkan nantinya akan ada ‘standar’ mengenai JKN yang perlu diinformasikan oleh petugas lapangan ke komunitas”

Catur dari Srikandi Sejati berkata,“Masih terjadi kebingungan mengenai perbedaan antara KJS, JKN, BPJS (premi dan non premi) dan salah satu hambatan untuk dampingan Srikandi Sejati yang medampingi waria adalah kartu identitas. Waria cukup mengalami kesulitan untuk membuat kartu identitas yang berdampak kesulitan juga untuk membuat kartu BPJS”

Sementara dari penuturan para narasumber dari aktifis LSM, kebanyakan kendala yang mereka temukan di lapangan untuk dampingan yang memiliki KTP Jakarta cukup mudah, tapi bagi yang tidak harus kembali ke kampung. Mereka juga merasa kesulitan dalam mengakses dengan BPJS harus ke PKM paling dekat dengan tempat tinggal, namun untuk beberapa dampingan lebih memilih PKM atas dasar kenyamanan. Jika harus ke PKM baru lagi, berarti harus membuka status kepada orang baru lagi dan masih banyak damping belum terlalu mengerti tentang prosedur dan syarat yang jelas untuk pembuatan BPJS.

Narasumber Pemberi Layanan KesehatanDari penyedia layanan kesehatan dr.Emon Winardi Sp.SD RS Carolus mengatakan, “JKN dibuat dengan mekanisme berjenjang dengan harapan permasalahan bisa selesai di klinik pratama, maka perlu adanya penguatan di lini pertama (PKM, Balkesmas). Jika permasalahan bisa selesai di lini pertama, maka tidak akan terjadi antrean panjang di rumah sakit.

Beliau menambahkan, “Selain penguatan di penyedia layanan, juga perlu diperhatikan kualitas dari yang mengakses layanan. Selama ini banyak yang melakukan tes, tapi yang bertahan untuk pengobatan dan perawatan hanya sedikit. Perlu dipikirkan cara agar pasien terus mengakses layanan.Semakin berkurangnya rujukan pasien yang sudah dalam kondisi kritis/buruk merupakan salah satu kemajuan besar dengan adanya peran LSM”

Sedangkan dari Unit Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah DKI Jakarta, Uum Umirah, menjelaskan “Jika mengalami kendala dalam pembuatan BPJS, bisa mengurus di BPJS Cempaka Putih yang bisa menerima semua KTP tanpa bergantung domisili. Untuk KTP Jakarta harus tetap mengurus di BPJS wilayah masing-masing. BPJS mandiri juga bisa daftar melalui online (membawa fotokopi KTP dan KK) dan membayar melalui ATM. Pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan akan dikenakan denda 2% jika terlambat membayar”

Para undangan Lecuture SeriesDi Puskemas Senen, bila ada pasien yang belum mempunyai BPJS, dapat dibantu untuk mendaftarkan BPJS hanya dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Setelah 2 minggu kartu BPJS dapat diberikan ke pasien.

Dari diskusi ini sekitar 70 peserta yang hadir mendapatkan informasi lebih jelas mengenai bagaiman membuat dan mengakses layanan kesehatan melalui JKN dan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung pemanfaatan JKN bagi populasi terdampak HIV dan AIDS serta mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi khususnya bagi kelompok tedampak HIV dan AIDS dalam memanfaatkan JKN.

Teratur Minum Obat untuk Anak-Anak Terinfeksi HIV

Teratur Minum Obat untuk Anak-Anak Terinfeksi HIV

Anak-anak LAP bermain dengan tim MAPLEOrang yang hidup dengan HIV, termasuk anak-anak, harus mengkonsumsi obat anti retroviral (ARV) seumur hidup. Dikarenakan Virus HIV selalu mencari kesempatan untuk berkembangbiak dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Perkembangan virus bisa dicegah dengan meminum obat ARV. Bukan sekedar meminumnya setiap hari, ARV harus diminum secara teratur. Apa itu teratur? Teratur berarti meminum obat yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan keteraturan ini sehingga mereka bukan tak mungkin melewatkan satu atau dua obat dalam setiap bulannya. Bahkan bagi mereka yang sudah mengkonsumi ARV sekian tahun, bukan tak mungkin merasa bosan dan jenuh sehingga keteraturannya menurun.

Melihat keadaan itu, Lentera Anak Pelangi (LAP) dan PPH Atma Jaya memberikan edukasi pada acara Partisipasi Anak, Pertemuan Orangtua, dan Pelaku Rawat. Kegiatan yang dilakukan pada 14 September 2014 di Ruang BKS Unika Atma Jaya mengangkat tema Teratur Minum Obat.

Melalui acara rutin 3 bulanan Lentera Anak Pelangi (LAP) ini, anak akan diajak untuk memahami pentingnya meminum obat secara teratur apabila sedang sakit. Selain itu, orangtua serta pelaku rawat anak akan diajak untuk berbagi pengalaman mereka dalam memberikan obat ARV kepada anak. Dalam acara ini juga akan dibahas pentingnya menjelaskan kepada anak pentingnya teratur minum obat serta beberapa tips untuk membantu memudahkan proses pemberian obat ARV kepada anak.

Pada saat acara berlangsung anak-anak berumur tiga sampai duabelas tahun dipisah ruangannya dengan orang tua atau kakek neneknya.

Di ruangan anak-anak, serangkaian acara menarik dipandu oleh Tim MAPLE. Tim MAPLE adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di bawah Fakultas Psikologi Atma Jaya yang memberikan layanan pelatihan pada berbagai kelompok usia, termasuk pada anak. Mereka memandu permainan seru, gerak dan lagu, sandiwara, serta mewarnai. Intinya, mereka mengajak anak untuk bisa secara teratur minum obat (ARV). Keceriaan tergambar di muka mereka, dengan semangat mereka mengikuti acara dengan celetukan dan tawa. Mereka terlihat sehat padahal mereka terinfeksi HIV. Mereka hanya tahu ARV yang mereka minum adalah obat untuk sakit lain, atau sekedar vitamin yang harus diminum setiap hari untuk mencegah agar mereka tidak mudah sakit. Anak-anak bertambah senang karena setelah selesai acara, mereka mendapatkan kue dan bingkisan hadiah berupa jam weker dan kotak obat agar mereka selalu ingat untuk minum obat secara teratur.

narasumber memberikan informasi kepada orang tuaSedangkan di ruangan lain, orang tua dan pelaku rawat diberikan informasi seputar perlunya mengungkapkan penyakit sebenarnya kepada anak, jujur dalam memberikan obat sehingga memudahkan dalam mendukung anak untuk meminum ARV secara teratur. Informasi ini dibawakan oleh Caroline Thomas dari Yayasan Spiritia. Isu keterbukaan orangtua dan pelaku rawat pada anak tentang status HIV anak mereka kemudian dirasa sebagai salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan. Harapannya, dengan anak mengetahui apa sebenarnya penyakit yang diderita dan apa kegunaak ARV bagi tubuhnya, anak akan lebih menurut dalam mengkonsumsi ARV.

Sebelum pulang semua yang datang mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis oleh dr. Paul Matulessy dibantu oleh salah satu mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh enam puluh anak dampingan Lentera Anak Pelangi berusia tiga sampai dua belas tahun, dan empat puluh orang tua serta pelaku rawat.

Diharapkan dari acara ini anak-anak belajar memahami tentang manfaat obat bagi tubuh yang sakit serta menyadarkan anak akan pentingnya meminum obat secara teratur. Sedangkan untuk orang tua dan pelaku rawat dapat meningkatkan kesadaran orangtua dan pelaku rawat tentang pentingnya ARV serta keteraturan dalam memberikan obat pada anak. Mereka juga diberikan tips-tips memberikan obat pada anak agar terjadinya keterbukaan antara orang tua atau pelaku rawat dengan anak tentang fungsi obat ARV dalam tubuh mereka.

Kebutuhan Akan Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Komprehensif Bagi Remaja: Informasi dan Layanan Seperti Apa yang Dibutuhkan?

Kebutuhan Akan Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Komprehensif Bagi Remaja: Informasi dan Layanan Seperti Apa yang Dibutuhkan?

Kesehatan Reproduksi | antaranewsIsu kesehatan seksual dan reproduksi remaja menjadi isu yang perlu diperhatikan dan menjadi salah satu masalah kesehatan utama di kalangan orang muda. Akses tak terbatas pada materi pornografi yang lebih mempromosikan hubungan seks rekreasional membuat remaja rentan tertular berbagai penyakit menular seksual dan HIV. Analisa di tahun 2012 menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki akses yang rendah terhadap pelayanan sosial, kesehatan reproduksi, dan informasi mengenai HIV dan AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS).

Lanjutkan baca

Proses Disclosure Pada Anak yang Terinfeksi Hiv: Tanggung Jawab Siapa?

Notulensi Lecture Series

PROSES DISCLOSURE PADA ANAK YANG TERINFEKSI HIV: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Pusat Penelitian HIV & AIDS Atma Jaya

1 April 2014

 

Latar Belakang

Disclosure status HIV seseorang merupakan suatu hal yang sulit dilakukan dan sampai saat ini di Indonesia belum ada pedoman baku untuk proses disclosure. Definisi disclosure yang dimaksud adalah membuka status HIV pada anak yang terinfeksi HIV. Disclosure pada anak dipandang sebagai hal yang sulit dilakukan oleh orang tua, pelaku rawat, maupun LSM pendamping anak. Sampai saat ini juga masih menjadi dilema bagaimana, kapan, dan siapa yang seharusnya melakukan, serta kebijakan apa yang perlu disiapkan terkait disclosure pada anak terutama di Indonesia. 

Lanjutkan baca

Lecture Series “Inisiasi Dini Terapi Antiretroviral untuk Pencegahan dan Pengobatan” – Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya

Lecture Series “Inisiasi Dini Terapi Antiretroviral untuk Pencegahan dan Pengobatan” – Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya

Selasa, 25 Februari 2014 lalu Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya mengadakan suatu kegiatan yang membahas mengenai terapi dini ARV. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan komunitas serta perwakilan dari beberapa puskesmas di Jakara. Hadir sebagai narasumber adalah Siti Nadia (Subdit AIDS Kemenkes), Tiara Nisa (fasilitator SUFA Jakarta Barat), Yudi (perwakilan komunitas, dan Vicktor (perwakilan komunitas) dan Octavery Kamil sebagai moderator. Terjadi diskusi yang cukup seru dalam kegiatan ini, karena memang ada beberapa peserta yang baru pertama kali mendengar mengenai SUFA atau terapi dini ARV ini.

Lanjutkan baca

Evaluasi SUFA di Tingkat Komunitas

Pada 10 Februari 2014 lalu PKBI berinisiatif untuk mengadakan kegiatan untuk membahas mengenai SUFA di antara komunitas. Pertemuan ini direncanakan akan dihadiri oleh beberapa CSO nasional, namun yang hadir pada pertemuan kali ini adalah PKBI, GWL-INA, dan PPH Unika Atma Jaya. Diskusi ini diawali dengan membahas secara singkat mengenai teknis pelaksanaan SUFA dari kelompok komunitas. Pada pilot project SUFA yang sudah dimulai tahun lalu, 9 CSO nasional diminta untuk memfasilitasi persiapan pelaksanaan SUFA di Kabupaten/Kota yang terpilih.

Lanjutkan baca

Lokakarya Teknis Review dan Konsultasi Nasional terhadap Hambatan Hukum dan Kebijakan untuk HIV

Komisi Global untuk HIV dan Hukum dibentuk untuk membahas peran hukum dalam respon HIV yang efektif. Komisi ini terdiri dari 14 tokoh dari berbagai negara yang terfokus pada persoalan HIV dan hukum yang bisa berdampak pada kesehatan dan pembangunan global. Komisi ini sudah mengeluarkan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh negara-negara untuk menjamin adanya respon yang efektif dan berkesinambungan terhadap HIV serta sejalan dengan kewajiban hak asasi manusia.

Lanjutkan baca

Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Struktur Sosial dan Kesehatan Masyarakat

Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Struktur Sosial dan Kesehatan Masyarakat

PPHFotoArtikelPenanggulanganKamis, 16 Januari 2014, PKBI mengadakan suatu diskusi yang membahas penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia namun belum ada hasil yang menggembirakan dari pekerjaan yang sudah dilakukan selama 25 tahun ini. Tidak terlihatnya manfaat dari hasil kerja selama ini karena kurang adanya koordinasi antara para aktor yang terlibat di dalamnya. Lembaga donor menuntut penurunan epidemi HIV, pemerintah membuat berbagai kebijakan, para pakar dan akademisi memberikan berbagai rekomendasi, sedangkan organisasi masyarakat sipil berada di tengah-tengah dalam menghadapi masyarakat dan tuntutan dari pemegang peranan lainnya. Masing-masing pihak disibukkan dengan peranannya dan melakukan koordinasi seperlunya.

Lanjutkan baca

Diseminasi Hasil Analisa Pendokumentasian Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 Propinsi di Indonesia

Diseminasi Hasil Analisa Pendokumentasian Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 Propinsi di Indonesia

SERI DIALOG KEBIJAKAN

“Diseminasi Hasil Analisa Pendokumentasian Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 Propinsi di Indonesia”

Unika Atmajaya

17 Desember 2013

 

Latar Belakang

Ilustrasi | bbc.comIPPI telah melakukan pendokumentasian data kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 propinsi dengan menggunakan metode diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan lokakarya sehari dengan pihak yang berkepentingan di daerah tersebut. Selama ini belum ada program penanggulangan HIV dan AIDS yang memberikan layanan terkait dengan kekerasan pada perempuan, seolah ini adalah isu yang tidak saling terkait. Pendokumentasian data kasus kekerasan dan diseminasi ini menjadi penting agar terjadi diskusi untuk menetapkan solusi dari permasalahan ini.

Lanjutkan baca