Desk Review Peraturan Pemerintah  61 tahun 2014

Desk Review Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014

ilustrasi | bloghelloekka.blogspot.comDikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014 bulan Agustus yang lalu mengenai kesehatan seksual dan reproduksi telah menarik perhatian dan diskusi publik pada isu kesehatan reproduksi. Namun sayangnya, pembicaraan dan pembahasan di masyarakat cenderung menyempit pada isu aborsi.

Mengingat permasalahan kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada isu aborsi, tapi juga mencakup berbagai agenda dan isu kesehatan seksual dan reproduksi yang tidak kalah pentingnya dan perlu dibahas serta ditangani secara komprehensif, maka muncul rekomendasi gerakan untuk mengawal PP 61/2014 sampai pada tingkat Peraturan Menteri. Untuk kepentingan tersebut para penggiat Hak Seksual dan Reproduksi (HKSR) mencoba menginisiasi diskusi-diskusi publik dengan memanfaatkan momentum World Sexual Health Day (WSHD) pada 4 September 2014. read more

Kendala Mengakses Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Rentan Terdampak HIV dan AIDS

Kendala Mengakses Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Rentan Terdampak HIV dan AIDS

Narasumber dari LSMAwal Juni 2014, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Pemerintah dan Pemberi Layanan Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Peserta Program JKN serta pihak terkait dalam penyelenggaraan JKN. Dalam penyelenggaraannya JKN diselenggarakan dengan menggunakan prinsip bahwa dana yang terkumpul merupakan dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata penigkatan derajat kesehatan masyarakat. read more

Teratur Minum Obat untuk Anak-Anak Terinfeksi HIV

Teratur Minum Obat untuk Anak-Anak Terinfeksi HIV

Anak-anak LAP bermain dengan tim MAPLEOrang yang hidup dengan HIV, termasuk anak-anak, harus mengkonsumsi obat anti retroviral (ARV) seumur hidup. Dikarenakan Virus HIV selalu mencari kesempatan untuk berkembangbiak dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Perkembangan virus bisa dicegah dengan meminum obat ARV. Bukan sekedar meminumnya setiap hari, ARV harus diminum secara teratur. Apa itu teratur? Teratur berarti meminum obat yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan keteraturan ini sehingga mereka bukan tak mungkin melewatkan satu atau dua obat dalam setiap bulannya. Bahkan bagi mereka yang sudah mengkonsumi ARV sekian tahun, bukan tak mungkin merasa bosan dan jenuh sehingga keteraturannya menurun. read more

Kebutuhan Akan Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Komprehensif Bagi Remaja: Informasi dan Layanan Seperti Apa yang Dibutuhkan?

Kebutuhan Akan Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Komprehensif Bagi Remaja: Informasi dan Layanan Seperti Apa yang Dibutuhkan?

Kesehatan Reproduksi | antaranewsIsu kesehatan seksual dan reproduksi remaja menjadi isu yang perlu diperhatikan dan menjadi salah satu masalah kesehatan utama di kalangan orang muda. Akses tak terbatas pada materi pornografi yang lebih mempromosikan hubungan seks rekreasional membuat remaja rentan tertular berbagai penyakit menular seksual dan HIV. Analisa di tahun 2012 menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki akses yang rendah terhadap pelayanan sosial, kesehatan reproduksi, dan informasi mengenai HIV dan AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS). read more

Proses Disclosure Pada Anak yang Terinfeksi Hiv: Tanggung Jawab Siapa?

Notulensi Lecture Series

PROSES DISCLOSURE PADA ANAK YANG TERINFEKSI HIV: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Pusat Penelitian HIV & AIDS Atma Jaya

1 April 2014

Latar Belakang

Disclosure status HIV seseorang merupakan suatu hal yang sulit dilakukan dan sampai saat ini di Indonesia belum ada pedoman baku untuk proses disclosure. Definisi disclosure yang dimaksud adalah membuka status HIV pada anak yang terinfeksi HIV. Disclosure pada anak dipandang sebagai hal yang sulit dilakukan oleh orang tua, pelaku rawat, maupun LSM pendamping anak. Sampai saat ini juga masih menjadi dilema bagaimana, kapan, dan siapa yang seharusnya melakukan, serta kebijakan apa yang perlu disiapkan terkait disclosure pada anak terutama di Indonesia.  read more

Lecture Series “Inisiasi Dini Terapi Antiretroviral untuk Pencegahan dan Pengobatan” – Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya

Lecture Series “Inisiasi Dini Terapi Antiretroviral untuk Pencegahan dan Pengobatan” – Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya

Selasa, 25 Februari 2014 lalu Pusat Penelitian HIV & AIDS Unika Atma Jaya mengadakan suatu kegiatan yang membahas mengenai terapi dini ARV. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan komunitas serta perwakilan dari beberapa puskesmas di Jakara. Hadir sebagai narasumber adalah Siti Nadia (Subdit AIDS Kemenkes), Tiara Nisa (fasilitator SUFA Jakarta Barat), Yudi (perwakilan komunitas, dan Vicktor (perwakilan komunitas) dan Octavery Kamil sebagai moderator. Terjadi diskusi yang cukup seru dalam kegiatan ini, karena memang ada beberapa peserta yang baru pertama kali mendengar mengenai SUFA atau terapi dini ARV ini. read more

Evaluasi SUFA di Tingkat Komunitas

Pada 10 Februari 2014 lalu PKBI berinisiatif untuk mengadakan kegiatan untuk membahas mengenai SUFA di antara komunitas. Pertemuan ini direncanakan akan dihadiri oleh beberapa CSO nasional, namun yang hadir pada pertemuan kali ini adalah PKBI, GWL-INA, dan PPH Unika Atma Jaya. Diskusi ini diawali dengan membahas secara singkat mengenai teknis pelaksanaan SUFA dari kelompok komunitas. Pada pilot project SUFA yang sudah dimulai tahun lalu, 9 CSO nasional diminta untuk memfasilitasi persiapan pelaksanaan SUFA di Kabupaten/Kota yang terpilih. read more

Lokakarya Teknis Review dan Konsultasi Nasional terhadap Hambatan Hukum dan Kebijakan untuk HIV

Komisi Global untuk HIV dan Hukum dibentuk untuk membahas peran hukum dalam respon HIV yang efektif. Komisi ini terdiri dari 14 tokoh dari berbagai negara yang terfokus pada persoalan HIV dan hukum yang bisa berdampak pada kesehatan dan pembangunan global. Komisi ini sudah mengeluarkan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh negara-negara untuk menjamin adanya respon yang efektif dan berkesinambungan terhadap HIV serta sejalan dengan kewajiban hak asasi manusia.

Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Struktur Sosial dan Kesehatan Masyarakat

Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Struktur Sosial dan Kesehatan Masyarakat

PPHFotoArtikelPenanggulanganKamis, 16 Januari 2014, PKBI mengadakan suatu diskusi yang membahas penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia namun belum ada hasil yang menggembirakan dari pekerjaan yang sudah dilakukan selama 25 tahun ini. Tidak terlihatnya manfaat dari hasil kerja selama ini karena kurang adanya koordinasi antara para aktor yang terlibat di dalamnya. Lembaga donor menuntut penurunan epidemi HIV, pemerintah membuat berbagai kebijakan, para pakar dan akademisi memberikan berbagai rekomendasi, sedangkan organisasi masyarakat sipil berada di tengah-tengah dalam menghadapi masyarakat dan tuntutan dari pemegang peranan lainnya. Masing-masing pihak disibukkan dengan peranannya dan melakukan koordinasi seperlunya. read more

Diseminasi Hasil Analisa Pendokumentasian Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 Propinsi di Indonesia

Diseminasi Hasil Analisa Pendokumentasian Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 Propinsi di Indonesia

SERI DIALOG KEBIJAKAN

“Diseminasi Hasil Analisa Pendokumentasian Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 Propinsi di Indonesia”

Unika Atmajaya

17 Desember 2013

Latar Belakang

Ilustrasi | bbc.comIPPI telah melakukan pendokumentasian data kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV dan AIDS di 8 propinsi dengan menggunakan metode diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan lokakarya sehari dengan pihak yang berkepentingan di daerah tersebut. Selama ini belum ada program penanggulangan HIV dan AIDS yang memberikan layanan terkait dengan kekerasan pada perempuan, seolah ini adalah isu yang tidak saling terkait. Pendokumentasian data kasus kekerasan dan diseminasi ini menjadi penting agar terjadi diskusi untuk menetapkan solusi dari permasalahan ini. read more