Penentuan Agenda Prioritas Riset HIV-AIDS 2020-2024 di Indonesia

Penentuan agenda riset kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sejumlah narasumber untuk menentukan dan memutuskan prioritas mana yang paling penting untuk diutamakan dalam sebuah penelitian. PPH Unika Atma Jaya melakukan inisiasi awal kegiatan ini dengan tujuan untuk mengembangkan peringkat berdasarkan kesepakatan akan kebutuhan penelitian yang diprioritaskan terkait dengan isu HIV dan AIDS di Indonesia. Tingkat penentuan agenda riset ditetapkan dalam tingkat makro, yaitu agenda riset HIV-AIDS yang masih bersifat luas dan umum. read more

Outcome Measurement 2015: United For Body Rights (UFBR) Program

Unite for Body Rights Program (UFBR) merupakan inisiatif kolaboratif dari lima LSM Belanda yang berfokus pada Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRHR) dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi seksual dan hak-hak di negara berkembang di kalangan perempuan, laki-laki, remaja, dan kelompok marginal terlepas dari budaya mereka dan latar belakang agama, usia, jenis kelamin, dan orientasi seksual.

Di Indonesia, UFBR dilaksanakan pada empat provinsi, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Lampung, dan Jambi dari 2011 hingga 2015. Sebelum program UFBR dilaksanakan, outcome measurement awal (baseline) dilakukan pada tahun 2011 (dan pada tahun 2013 untuk kurikulum intervensi SETARA). Laporan ini akan menjelaskan hasil outcome measurement akhir (endline) yang dilakukan pada tahun 2015 untuk melacak perubahan di area target SRHR sejak dimulainya program UFBR.

Desain penelitian ini adalah kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode dan alat yang serupa dengan yang dikembangkan untuk mengukur outcome awal (baseline) pada tahun 2011.

Laporan ini dapat diunduh bebas pada tautan berikut:

Laporan Penelitian: Faktor-faktor yang Memungkinkan dan Menghambat Akses Layanan Kesehatan, Sosial dan Psikososial bagi Anak dengan HIV di Indonesia

Jumlah anak terinfeksi HIV dan angka kematian terkait HIV pada anak semakin meningkat. Secara global, pada tahun 2013 diestimasikan ada 3.3 juta anak berusia kurang dari 15 tahun di dunia terinfeksi HIV (WHO, UNICEF, UNAIDS, 2013). Dari jumlah tersebut, sebanyak 240.000 anak (11%) merupakan angka baru infeksi HIV di tahun 2013.

Hampir semua kasus HIV pada anak merupakan hasil penularan virus dari ibu yang positif melalui proses selama kehamilan, melahirkan maupun menyusui. Walaupun program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) sudah mulai dikembangkan di berbagai negara, beberapa penelitian menemukan bahwa angka keberhasilan program tersebut masih cukup rendah (Meyers et al., 2007). Persentase ibu hamil yang melakukan tes HIV di negara miskin dan berkembang diperkirakan baru mencapai (21%) pada tahun 2011 (WHO, UNICEF, UNAIDS, 2013). Hal ini mengakibatkan jumlah anak yang terinfeksi HIV sejak lahir masih cukup tinggi. Lebih lanjut, beberapa studi menunjukkan bahwa inisiasi dini terhadap terapi ARV pada anak dapat mengurangi angka kematian pada anak dengan HIV. Namun, cakupan perawatan ART pada anak terinfeksi HIV masih rendah yaitu sebesar (34%) di tahun 2012 (UNAIDS, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya keberhasilan pendidikan dan dukungan bagi ibu terinfeksi HIV serta masih lemahnya layanan diagnosis HIV pediatrik.

Sementara itu dari sisi perawatan HIV dan AIDS, Kementerian Kesehatan pada bulan September 2014 melaporkan bahwa sebanyak 6101 anak yang dilaporkan pernah masuk perawatan, 4189 diantara memenuhi syarat untuk memperoleh ARV dan hanya 3316 anak yang pernah memperoleh ARV. Sayangnya laporan ini tidak menyebutkan berapa banyak anak yang masih dalam perawatan. Cascade perawatan HIV pada anak tersebut menyiratkan bahwa ada berbagai macam faktor yang menghambat anak untuk memperoleh akses perawatan HIV secara paripurna sehingga perlu digali berbagai faktor penyebabnya tersebut agar bisa dikembangkan strategi untuk mengurangi mortalitas pada anak dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

Penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas perawatan HIV pada anak dan identifikasi program layanan untuk anak dengan HIV yang tersedia di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian oleh Spiritia (2015) merupakan satu-satunya penelitian yang memetakan berbagai bentuk layanan bagi anak dengan HIV di berbagai kota di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan medik, sosial dan psikososial bagi anak dengan HIV masih sangat terbatas dan belum merata di daerah-daerah. Masih banyak hal yang harus dilakukan dalam program penanggulangan AIDS ke depan untuk memastikan ketersediaan ARV untuk anak, pembiayaan yang standart, meningkatkan pemahaman tentang pengasuh terhadap terapi ARV bagi anak, pemenuhah kebutuhan gizi dan dukungan layanan untuk mitigasi dampak.

Beranjak dari penelitian yang telah dilakukan oleh Spiritia tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mendalami berbagai aspek penyediaan layanan bagi anak dengan HIV dengan memberikan fokus pada berbagai faktor yang menghambat dan faktor yang memungkinkan anak dengan HIV untuk mengakses layanan kesehatan, sosial, psikososial dan pembiayaan kesehatan yang tersedia.

Laporan penelitian ini bebas untuk diunduh melalui tautan berikut ini:

Laporan Penelitian: Surveilans Biologis dan Perilaku terhadap Penularan HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis pada Pengguna Sabu di Enam Kota di Indonesia

Dalam rangka melengkapi pengetahuan mengenai penggunaan sabu di Indonesia, penelitian ini dilakukan dari awal Februari 2016 hingga Juni 2017. Dengan memilih enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta Barat, Denpasar, Batam, Makassar, Medan dan Bandung, penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 1498 partisipan pengguna aktif sabu. Sebagai surveilans terpadu biologis dan perilaku pertama yang dilakukan pada pengguna sabu dalam konteks intervensi HIV/AIDS, disimpulkan beberapa temuan mengenai karakteristik dan faktor penggunaan sabu, serta konteks jaringan sosial, seksual, dan akses ke layanan. Beberapa rekomendasi terkait program dan kebijakan, serta untuk penelitian selanjutnya juga telah disampaikan. Simak figur berikut untuk informasi lebih lanjut:

 

 

Laporan penelitian ini bebas untuk diunduh melalui tautan berikut ini:

Laporan Studi Kualitatif: Dampak Penutupan Lokalisasi di Empat Kota (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jayapura)

Secara utama penutupan lokasi transaksi seks telah ‘mematikan’ intervensi Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seks (PMTS) di kota-kota tersebut karena logika program ini yang berbasis pada lokasi. Demikian juga sinergi yang hendak dibangun melalui pendekatan ini juga tidak bisa berjalan lagi karena akan bertentangan dengan kebijakan pemda setempat.

  • PMTS mengasumsikan adanya tempat yang menetap terjadinya transaksi seks sehingga ditutupnya lokasi juga berarti menghapus pokja yang ada. Keengganan untuk terlibat dalam program PMTS berbasis lokasi karena dianggap menentang kebijakan pemerintah daerah jika menyediakan layanan kepada WPS di lokasi. LSM juga menghentikan layanan informasi dan rujukan di lokasi walaupun secara informal (via telepon) masih dilakukan.
  • Praktis Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) sudah tidak terjadi lagi di lokasi yang ditutup kecuali di Bandung dan Jakarta yang masih ada pekerja seks (PS) yang ditemui. Frekuensi pertemuan antara PS dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semakin berkurang. Penjangkauan di jalan menjadi lebih berisiko bagi PS (maupun klien) karena menjadi target razia yang semakin meluas. Rujukan dan dukungan pengobatan ARV berhenti karena PS berpindah dan sulit untuk dilacak keberadaannya. Semakin kecilnya angka rujukan dan akses untuk pemeriksaan IMS dan KTS (Konseling dan Tes Sukarela) karena terhentinya layanan mobile clinic.
  • Penyediaan kondom pasca penutupan lokalisasi menjadi terhenti. Metode distribusi kondom berubah dari pokja ke individu-individu (dari LSM, penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas dan kader-kader) yang bersedia membagikan kondom di lokasi kerja mereka.
  • Tatalaksana Infeksi Menular Seksual (IMS) dalam PMTS tidak bisa berjalan lagi karena puskesmas di sekitar lokasi tidak melayani pekerja seks secara rutin. Mobilisasi untuk pemeriksaan IMS tidak memungkinkan lagi karena pola pencarian kesehatannya lebih bersifat individual. Tata laksana IMS dalam PMTS tidak bisa berjalan lagi karena saat ini pola pencarian kesehatan pekerja seks lebih bersifat individual.
  • read more

    Laporan Penelitian: Survei Kualitas Hidup Waria di Indonesia

    Hasil penelitian ini telah menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap ekspresi dan identitas gender waria sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dari waria, karena secara psikologis pengakuan ini akan mampu menciptakan situasi psikologis yang lebih baik (psychological well-being) dan kualitas hidup yang lebih baik bagi waria. Pengakuan ini secara substantif akan tampak pada pengakuan dalam identitas formalnya karena hal ini akan meningkatkan akses yang lebih besar dalam pendidikan, layanan sosial dan kesehatan dan kegiatan politik tanpa khawatir akan terjadinya stigma, sentimen negatif dan diskriminasi atas identitas gendernya. Meski demikian upaya untuk memperoleh identitas gender secara formal sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomis maupun psikologis bagi waria akan menghadapi tantangan yang besar dari masyarakat mengingat dominasi heteronormativitas yang ada dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu beberapa rekomendasi yang bisa diajukan dari analisis data survei ini perlu dibaca dalam konteks tersebut sehingga rekomendasi ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih bersifat pragmatis daripada bersifat ideologis. Oleh karena itu perubahan yang diharapkan dan perlu diupayakan dari rekomendasi yang diberikan adalah pada tataran operasional karena langsung berkaitan dengan layanan yang bisa dimanfaatkan oleh waria saat ini.

     

    Laporan penelitian ini bebas untuk diunduh melalui tautan berikut ini:

    Jika anda mengalami kendala dalam mengunduh dokumen ini atau ada pertanyaan lain, silakan hubungi kami melalui email: pph@atmajaya.ac.id

    Study Report Crystal-meth Use and HIV-related Risk Behaviors in Indonesia

    HIV risk behaviors among crystal-meth users might contribute to increasing HIV prevalence rates
    in Indonesia. Related risks can be reduced if people have access to crystal-meth related health services. Prior to the development of interventions, a comprehensive understanding of structural, social, interpersonal and personal factors related to the use of crystal-meth in Indonesia is crucial. This includes a better understanding of individual and environment factors surrounding drug use and HIV-related risk behaviors, which will allow for the designing of better interventions. This study aims to gain better knowledge on patterns of meth use and its implications on HIV risk and health seeking behavior among crystal-meth users in Indonesia, including a better understanding of on individual and environmental factors shaping drug use.

    Unduh Dokumen:

    Studi Kasus: Integrasi Respon HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta

    Penanggulangan HIV sudah menjadi prioritas kesehatan di DKI Jakarta. Isu HIV sudah masuk sebagai program prioritas dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2013-2017 yang mengacu pada MDGs untuk memastikan prioritas Pemda dalam meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan termasuk HIV. Komitmen politik Pemerintah Daerah terlihat dari peran dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta yang diikuti oleh Pemda dan SKPD lainnya. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan kunci di DKI Jakarta termasuk Perda HIV nomor 5 tahun 2008 tentang penanggulangan HIV&AIDS sebagai kebijakan daerah terkait HIV; Pergub nomor 26 tahun 2012 tentang pembentukan KPAP/K sebagai salah satu kebijakan daerah terkait HIV dan Surat edaran Kepala Dinkes tahun 2009 tentang kemandirian Pemda untuk menganggarkan pertemuan penasun, pertemuan keluarga, pemberian jarum, pembelian metadon.

    Dinkes berperan sebagai leading sector HIV dengan didukung peran KPAP yang mengkoordinir lembaga lainnya dalam program HIV, Puskesmas melakukan layanan HIV dan HR/LASS. Program LASS awalnya dilakukan oleh LSM namun sejak 2005 Puskesmas mulai menjalankan program LASS. Pada 2014 terdapat 38 Puskesmas dan enam LSM yang menjalankan program LASS di DKI Jakarta, melalui dukungan APBD dan MPI. LASS bisa diakses melalui Puskesmas dengan pengambilan di loket poli dan LSM melalui distribusi langsung dan satelit. Beberapa puskesmas bahkan melakukan penjangkauan yang dilakukan oleh kader muda untuk dapat mendistribusikan secara langsung ke penasun. Pilihan penasun untuk mengambil LASS sangat bergantung juga pada kedekatan dengan petugas yang melayani. Ketersediaan petugas di Puskesmas juga masih menjadi tantangan, karena tingginya rotasi dan mutasi di DKI Jakarta. Secara umum, Penasun yang sudah mengakses LASS merasakan manfaatnya terhindar dari penularan penyakit. Kerjasama antar pemangku kepentingan sudah mulai terjalin namun kelihatannya masih ada beberapa hambatan dalam saling berkoordinasi. Adanya kerancuan mengenai wewenang dan tanggung jawab terlihat cukup mempengaruhi jalannya program.

    Dari hasil analisa pengolahan data dapat disimpulkan bahwa tingkat integrasi sistem kesehatan di setiap sub-dimensi di DKI Jakarta memiliki tingkat yang berbeda. Sub-dimensi yang dinilai sudah terintegrasi secara penuh dengan sistem kesehatan adalah:
    1. Penggagaran, proporsi, distribusi dan pengeluaran
    2. Pembiayaan
    3. Ketersediaan layanan
    4. Kordinasi dan rujukan

    Sedangkan sub-dimensi yang masing masuk dalam kategori terintegrasi sedang adalah
    1. Regulasi
    2. Formulasi Kebijakan
    3. Pengelolaan sumber pembiyaan
    4. Mekanisme pembiyaan
    5. Komponsasi
    6. Regulasi penyediaan penyimpanan, diagnostik
    7. Sumber daya
    8. Singkronisasi sistem informasi
    9. Diseminasi dan pemanfaatan dan jaminan kualitas layanan

    Selain itu, masih ada sub-dimensi yang dinilai tidak terintegrasi dengan sistem kesehatan yaitu
    1. Akuntabilitas
    2. Kebijakan dan sistem manajemen
    3. Partisipasi masyarakat

    Pemetaan KPAP (2014) memperkirakan estimasi penasun yang berada di lima wilayah di DKI Jakarta berjumlah 4.908 orang. Dengan menggunakan data capaian tahun 2014, terlihat bahwa 64% penasun sudah terjangkau oleh program LASS. Bahkan jumlah jangkauan ini lebih besar 9% dari target yang ditetapkan dalam SRAP KPAP untuk tahun 2014. Dengan total distrusi jarum yang dilakukan di Puskesmas dan LSM, maka dapat diperkirakan setiap penasun memperoleh sekitar 16 buah jarum per bulan atau 4 buah jarum per minggu.

    Terdapat beberapa faktor yang disinyalir berkontribusi terhadap pencapaian program LASS di DKI Jakarta. Pertama, ketersediaan layanan alat suntik steril yang merata di semua wilayah mempermudah penasun untuk mengakses layanan. ketersediaan layanan juga didukung oleh kordinasi dan rujukan antara pelaku program LASS. Sumber pembiayaan untuk program LASS sudah masuk dalam alokasi dana pemerintah daerah. Regulasi penyediaan dan distribusi jarum suntik dalam program LASS sudah beroperasi di DKI Jakarta.

     

    PENELITIAN OPERASIONAL: Evaluasi dan Intervensi Pengobatan Terapi Rumatan Metadon (PTRM)

    Hasil kajian penjajakan terhadap situasi layanan program rumatan metadon di empat puskesmas di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan beberapa hal yang perlu memperoleh perhatian sebagai berikut:

  • Walaupun tidak semua petugas mengetahui prosedur penyediaan layanan PTRM, pelaksanaan di tingkat layanan telah mengacu pada pedoman yang digunakan. Ada persamaan pengetahuan mengenai prinsip dasar pelaksanaan PTRM baik di tingkat layanan maupun klien misalnya dalam persyaratan awal mengakses layanan, kebijakan pemberian dosis awal, THD, tappering off dan dosis bagi yang mengonsumsi obat ARV dan TB.
  • Jumlah pasien yang mengakses layanan rumatan metadon secara rutin relatif stabil dengan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dan tingkat drop out cukup rendah.
  • Intervensi perilaku dan psikososial secara rutin belum tersedia di puskesmas karena keterbatasan SDM dan kapasitas teknis. Intervensi psikososial yang dilakukan lebih banyak berupa konseling untuk kenaikan atau penurunan dosis.
  • Rotasi staf puskesmas cukup tinggi sehingga tidak semua staf memiliki tingkat pemahaman yang sama tentang layanan yang diberikan sehingga berakibat pada kinerja yang bervariasi diantara staf PTRM. Apoteker cenderung tidak pernah dirotasi tetapi dokter, perawat dan koordinator HR memiliki turn over yang tinggi.
  • Adanya kejenuhan di antara petugas layanan dan klien dikarenakan prosesnya lama. Tingkat motivasi mengikuti layanan PTRM mempengaruhi kesuksesan klien dalam mengikuti program ini.
  • Hampir setengah klien rumatan masih menggunakan napza lain seperti amphetamine dan benzodiazephine. Beberapa klien juga masih mengakses LASS tapi tidak ada mekanisme di tingkat layanan untuk menindak lanjuti klien PTRM yang masih mengakses LASS.
  • Tes urin yang dilakukan sebagai sarana monitoring dan evaluasi dirasa kurang efektif oleh klien karena tidak dilakukan secara rutin karena adanya keterbatasan anggaran.
  • Faktor-faktor pendukung kesuksesan terapi dari segi petugas layanan dan klien mengatakan bahwa pengaruh keluarga dan lingkungan sangat penting termasuk motivasi diri. Pelibatan keluarga sangat penting dalam mendukung proses terapi klien.
  • read more