Outcome Measurement 2015: United For Body Rights (UFBR) Program

Unite for Body Rights Program (UFBR) merupakan inisiatif kolaboratif dari lima LSM Belanda yang berfokus pada Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRHR) dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi seksual dan hak-hak di negara berkembang di kalangan perempuan, laki-laki, remaja, dan kelompok marginal terlepas dari budaya mereka dan latar belakang agama, usia, jenis kelamin, dan orientasi seksual.

Di Indonesia, UFBR dilaksanakan pada empat provinsi, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Lampung, dan Jambi dari 2011 hingga 2015. Sebelum program UFBR dilaksanakan, outcome measurement awal (baseline) dilakukan pada tahun 2011 (dan pada tahun 2013 untuk kurikulum intervensi SETARA). Laporan ini akan menjelaskan hasil outcome measurement akhir (endline) yang dilakukan pada tahun 2015 untuk melacak perubahan di area target SRHR sejak dimulainya program UFBR. read more

Laporan Penelitian: Faktor-faktor yang Memungkinkan dan Menghambat Akses Layanan Kesehatan, Sosial dan Psikososial bagi Anak dengan HIV di Indonesia

Jumlah anak terinfeksi HIV dan angka kematian terkait HIV pada anak semakin meningkat. Secara global, pada tahun 2013 diestimasikan ada 3.3 juta anak berusia kurang dari 15 tahun di dunia terinfeksi HIV (WHO, UNICEF, UNAIDS, 2013). Dari jumlah tersebut, sebanyak 240.000 anak (11%) merupakan angka baru infeksi HIV di tahun 2013.

Hampir semua kasus HIV pada anak merupakan hasil penularan virus dari ibu yang positif melalui proses selama kehamilan, melahirkan maupun menyusui. Walaupun program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) sudah mulai dikembangkan di berbagai negara, beberapa penelitian menemukan bahwa angka keberhasilan program tersebut masih cukup rendah (Meyers et al., 2007). Persentase ibu hamil yang melakukan tes HIV di negara miskin dan berkembang diperkirakan baru mencapai (21%) pada tahun 2011 (WHO, UNICEF, UNAIDS, 2013). Hal ini mengakibatkan jumlah anak yang terinfeksi HIV sejak lahir masih cukup tinggi. Lebih lanjut, beberapa studi menunjukkan bahwa inisiasi dini terhadap terapi ARV pada anak dapat mengurangi angka kematian pada anak dengan HIV. Namun, cakupan perawatan ART pada anak terinfeksi HIV masih rendah yaitu sebesar (34%) di tahun 2012 (UNAIDS, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya keberhasilan pendidikan dan dukungan bagi ibu terinfeksi HIV serta masih lemahnya layanan diagnosis HIV pediatrik. read more

Laporan Penelitian: Surveilans Biologis dan Perilaku terhadap Penularan HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis pada Pengguna Sabu di Enam Kota di Indonesia

Dalam rangka melengkapi pengetahuan mengenai penggunaan sabu di Indonesia, penelitian ini dilakukan dari awal Februari 2016 hingga Juni 2017. Dengan memilih enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta Barat, Denpasar, Batam, Makassar, Medan dan Bandung, penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 1498 partisipan pengguna aktif sabu. Sebagai surveilans terpadu biologis dan perilaku pertama yang dilakukan pada pengguna sabu dalam konteks intervensi HIV/AIDS, disimpulkan beberapa temuan mengenai karakteristik dan faktor penggunaan sabu, serta konteks jaringan sosial, seksual, dan akses ke layanan. Beberapa rekomendasi terkait program dan kebijakan, serta untuk penelitian selanjutnya juga telah disampaikan. Simak figur berikut untuk informasi lebih lanjut: read more

Laporan Studi Kualitatif: Dampak Penutupan Lokalisasi di Empat Kota (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jayapura)

Secara utama penutupan lokasi transaksi seks telah ‘mematikan’ intervensi Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seks (PMTS) di kota-kota tersebut karena logika program ini yang berbasis pada lokasi. Demikian juga sinergi yang hendak dibangun melalui pendekatan ini juga tidak bisa berjalan lagi karena akan bertentangan dengan kebijakan pemda setempat.

  • PMTS mengasumsikan adanya tempat yang menetap terjadinya transaksi seks sehingga ditutupnya lokasi juga berarti menghapus pokja yang ada. Keengganan untuk terlibat dalam program PMTS berbasis lokasi karena dianggap menentang kebijakan pemerintah daerah jika menyediakan layanan kepada WPS di lokasi. LSM juga menghentikan layanan informasi dan rujukan di lokasi walaupun secara informal (via telepon) masih dilakukan.
  • Praktis Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) sudah tidak terjadi lagi di lokasi yang ditutup kecuali di Bandung dan Jakarta yang masih ada pekerja seks (PS) yang ditemui. Frekuensi pertemuan antara PS dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semakin berkurang. Penjangkauan di jalan menjadi lebih berisiko bagi PS (maupun klien) karena menjadi target razia yang semakin meluas. Rujukan dan dukungan pengobatan ARV berhenti karena PS berpindah dan sulit untuk dilacak keberadaannya. Semakin kecilnya angka rujukan dan akses untuk pemeriksaan IMS dan KTS (Konseling dan Tes Sukarela) karena terhentinya layanan mobile clinic.
  • Penyediaan kondom pasca penutupan lokalisasi menjadi terhenti. Metode distribusi kondom berubah dari pokja ke individu-individu (dari LSM, penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas dan kader-kader) yang bersedia membagikan kondom di lokasi kerja mereka.
  • Tatalaksana Infeksi Menular Seksual (IMS) dalam PMTS tidak bisa berjalan lagi karena puskesmas di sekitar lokasi tidak melayani pekerja seks secara rutin. Mobilisasi untuk pemeriksaan IMS tidak memungkinkan lagi karena pola pencarian kesehatannya lebih bersifat individual. Tata laksana IMS dalam PMTS tidak bisa berjalan lagi karena saat ini pola pencarian kesehatan pekerja seks lebih bersifat individual.

Laporan penelitian ini bebas untuk diunduh melalui tautan berikut ini:

Jika anda mengalami kendala dalam mengunduh dokumen ini atau ada pertanyaan lain, silakan hubungi kami melalui email: pph@atmajaya.ac.id read more

Laporan Penelitian: Survei Kualitas Hidup Waria di Indonesia

Hasil penelitian ini telah menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap ekspresi dan identitas gender waria sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dari waria, karena secara psikologis pengakuan ini akan mampu menciptakan situasi psikologis yang lebih baik (psychological well-being) dan kualitas hidup yang lebih baik bagi waria. Pengakuan ini secara substantif akan tampak pada pengakuan dalam identitas formalnya karena hal ini akan meningkatkan akses yang lebih besar dalam pendidikan, layanan sosial dan kesehatan dan kegiatan politik tanpa khawatir akan terjadinya stigma, sentimen negatif dan diskriminasi atas identitas gendernya. Meski demikian upaya untuk memperoleh identitas gender secara formal sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomis maupun psikologis bagi waria akan menghadapi tantangan yang besar dari masyarakat mengingat dominasi heteronormativitas yang ada dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu beberapa rekomendasi yang bisa diajukan dari analisis data survei ini perlu dibaca dalam konteks tersebut sehingga rekomendasi ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih bersifat pragmatis daripada bersifat ideologis. Oleh karena itu perubahan yang diharapkan dan perlu diupayakan dari rekomendasi yang diberikan adalah pada tataran operasional karena langsung berkaitan dengan layanan yang bisa dimanfaatkan oleh waria saat ini. read more

Seri Policy Brief #2 Tahun 2017

Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya pada kesempatan kegiatan Public Exposure yang diadakan tanggal 16 Mei 2017 lalu, secara resmi mempublikasikan Seri Policy Brief #2 Tahun 2017. Seperti pada Seri Policy Brief sebelumnya, kali ini berisikan delapan tulisan Policy Brief/Kertas Kebijakan yang diperoleh melalui bukti empiris di lapangan dan studi literatur mendalam oleh para peneliti PPH Unika Atma Jaya.

Delapan kertas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1] Pemanfaatan Data Konseling dan Tes Sukarela (KTS) sebagai Data Surveilans; read more

Status Waria Seharusnya Bukan Kriteria Kesejahteraan

oleh Th. Puspoarum Kusumoputri 

PESAN POKOK

Hasil survei kualitas waria yang dilakukan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa, pemenuhan hak-hak waria sebagai warganegara belum didapatkan seutuhnya. Hak dasar untuk memperoleh identitas formal sesuai gender, hak ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan belum sepenuhnya bisa terfasilitasi karena tidak menyentuh permasalahan mendasar yaitu stigma dan diskriminasi karena ekspresi gendernya. Kebijakan yang ada dengan memasukkan status waria ke kelompok minoritas dalam PMKS justru membuat waria semakin termarjinalkan. Padahal waria merupakan identitas gender, dan bukan kriteria yang menentukan kesejahteraan seseorang. Penghapusan waria dari kelompok minoritas dalam PMKS dapat mengurangi stigma terhadap waria. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh waria untuk mengakses bantuan tersebut, yaitu kepemilikan dokumen kependudukan. Memastikan waria untuk memiliki dokumen kependudukan merupakan hal yang krusial agar waria bisa memperoleh haknya sebagai warganegara. read more

Pemanfaatan Data KTS sebagai Data Surveilans

oleh Lydia Verina Wongso

PESAN POKOK

Pencatatan, penginputan dan pelaporan data KTS di layanan ke dalam SIHA (Sistem Informasi HIV dan AIDS) sudah dikembangkan dan dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Aktifitas ini dilakukan untuk dapat menghasilkan data dan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Akan tetapi, data yang sudah terkumpul ini belum secara maksimal digunakan sebagai landasan pertimbangan dan pengambilan keputusan baik di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Salah satu manfaat data KTS yang telah dikumpulkan secara rutin di layanan kesehatan bisa digunakan sebagai data penunjang untuk memperkuat sistem surveilans yang sudah berjalan saat ini. Namun untuk bisa memaksimalkan data KTS, perlu adanya upaya untuk penyamaan indikator agar tersedianya informasi-informasi mendasar dan model data keluaran untuk memaksimalkan informasi yang diperoleh pada tingkat layanan dan mengurangi beberapa masalah yang dapat mempengaruhi reliabilitas dan keakuratan data. read more

Urgensi Kebutuhan akan Layanan Kesehatan Mental untuk Orang dengan HIV & AIDS (ODHA)

oleh Desy Natalia Sagala dan Anindita Gabriella

PESAN POKOK

Gangguan ataupun permasalahan kesehatan mental pada ODHA ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ODHA. Diantaranya adalah sulit untuk meminum ARV tepat waktu (tingkat kepatuhan rendah), sulit untuk menjadi gaya hidup yang sehat (contoh: cukup istirahat, makan yang bergizi, dan menjauhkan perilaku-perilaku berisiko), dan juga dapat menurunkan kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan sehari-hari. Untuk itu, sangat penting untuk memperhatikan dan menyediakan layanan kesehatan jiwa pada ODHA sebagai strategi untuk peningkatan kualitas hidup ODHA dan juga meningkatkan retensi dan tingkat kepatuhan ODHA pada pengobatan ARV. Beberapa rekomendasi untuk pemberian layanan kesehatan jiwa ini adalah dengan mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa di layanan perawatan dukungan dan pengobatan HIV di fasilitas kesehatan tingkat primer (Puskesmas) dan juga di tingkat lanjut (Rumah Sakit), penyediaan hotline gratis dan bebas pulsa untuk penyediaan informasi dan konseling terkait permasalahan-permasalahan terkait HIV yang anonimus dan tidak perlu tatap muka, task shifting, dan kepastian bahwa BPJS/JKN menanggung segala biaya kesehatan mulai dari preventif dan kuratif ODHA. read more

Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis bagi Ibu dengan HIV Positif Paska Melahirkan

oleh Evi Sukmaningrum 

Pesan Pokok

Salah satu upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak adalah dengan melaksanakan kegiatan empat prong yang merupakan rekomendasi WHO sejak tahun 2010.  Kertas kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam alur layanan prong keempat dan rekomendasi praktis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan tersebut.  Masalah yang muncul dalam prong keempat  adalah belum terlaksananya  layanan yang menyeluruh terkait dengan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.   Untuk itu hal-hal yang perlu dilakukan agar prong keempat bisa dilakukan secara lebih efektif adalah dengan mengembangkan petunjuk teknis pelaksanaan prong keempat, penguatan SDM pendukung serta koordinasi intersektoral, dan integrasi layanan psikososial dengan layanan yang ada di komunitas. read more