Outcome Measurement 2015: United For Body Rights (UFBR) Program

Unite for Body Rights Program (UFBR) merupakan inisiatif kolaboratif dari lima LSM Belanda yang berfokus pada Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRHR) dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi seksual dan hak-hak di negara berkembang di kalangan perempuan, laki-laki, remaja, dan kelompok marginal terlepas dari budaya mereka dan latar belakang agama, usia, jenis kelamin, dan orientasi seksual.

Di Indonesia, UFBR dilaksanakan pada empat provinsi, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Lampung, dan Jambi dari 2011 hingga 2015. Sebelum program UFBR dilaksanakan, outcome measurement awal (baseline) dilakukan pada tahun 2011 (dan pada tahun 2013 untuk kurikulum intervensi SETARA). Laporan ini akan menjelaskan hasil outcome measurement akhir (endline) yang dilakukan pada tahun 2015 untuk melacak perubahan di area target SRHR sejak dimulainya program UFBR. read more

Laporan Penelitian: Faktor-faktor yang Memungkinkan dan Menghambat Akses Layanan Kesehatan, Sosial dan Psikososial bagi Anak dengan HIV di Indonesia

Jumlah anak terinfeksi HIV dan angka kematian terkait HIV pada anak semakin meningkat. Secara global, pada tahun 2013 diestimasikan ada 3.3 juta anak berusia kurang dari 15 tahun di dunia terinfeksi HIV (WHO, UNICEF, UNAIDS, 2013). Dari jumlah tersebut, sebanyak 240.000 anak (11%) merupakan angka baru infeksi HIV di tahun 2013.

Hampir semua kasus HIV pada anak merupakan hasil penularan virus dari ibu yang positif melalui proses selama kehamilan, melahirkan maupun menyusui. Walaupun program Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) sudah mulai dikembangkan di berbagai negara, beberapa penelitian menemukan bahwa angka keberhasilan program tersebut masih cukup rendah (Meyers et al., 2007). Persentase ibu hamil yang melakukan tes HIV di negara miskin dan berkembang diperkirakan baru mencapai (21%) pada tahun 2011 (WHO, UNICEF, UNAIDS, 2013). Hal ini mengakibatkan jumlah anak yang terinfeksi HIV sejak lahir masih cukup tinggi. Lebih lanjut, beberapa studi menunjukkan bahwa inisiasi dini terhadap terapi ARV pada anak dapat mengurangi angka kematian pada anak dengan HIV. Namun, cakupan perawatan ART pada anak terinfeksi HIV masih rendah yaitu sebesar (34%) di tahun 2012 (UNAIDS, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya keberhasilan pendidikan dan dukungan bagi ibu terinfeksi HIV serta masih lemahnya layanan diagnosis HIV pediatrik. read more

Laporan Penelitian: Surveilans Biologis dan Perilaku terhadap Penularan HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis pada Pengguna Sabu di Enam Kota di Indonesia

Dalam rangka melengkapi pengetahuan mengenai penggunaan sabu di Indonesia, penelitian ini dilakukan dari awal Februari 2016 hingga Juni 2017. Dengan memilih enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta Barat, Denpasar, Batam, Makassar, Medan dan Bandung, penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 1498 partisipan pengguna aktif sabu. Sebagai surveilans terpadu biologis dan perilaku pertama yang dilakukan pada pengguna sabu dalam konteks intervensi HIV/AIDS, disimpulkan beberapa temuan mengenai karakteristik dan faktor penggunaan sabu, serta konteks jaringan sosial, seksual, dan akses ke layanan. Beberapa rekomendasi terkait program dan kebijakan, serta untuk penelitian selanjutnya juga telah disampaikan. Simak figur berikut untuk informasi lebih lanjut: read more

Laporan Studi Kualitatif: Dampak Penutupan Lokalisasi di Empat Kota (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jayapura)

Secara utama penutupan lokasi transaksi seks telah ‘mematikan’ intervensi Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seks (PMTS) di kota-kota tersebut karena logika program ini yang berbasis pada lokasi. Demikian juga sinergi yang hendak dibangun melalui pendekatan ini juga tidak bisa berjalan lagi karena akan bertentangan dengan kebijakan pemda setempat.

  • PMTS mengasumsikan adanya tempat yang menetap terjadinya transaksi seks sehingga ditutupnya lokasi juga berarti menghapus pokja yang ada. Keengganan untuk terlibat dalam program PMTS berbasis lokasi karena dianggap menentang kebijakan pemerintah daerah jika menyediakan layanan kepada WPS di lokasi. LSM juga menghentikan layanan informasi dan rujukan di lokasi walaupun secara informal (via telepon) masih dilakukan.
  • Praktis Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) sudah tidak terjadi lagi di lokasi yang ditutup kecuali di Bandung dan Jakarta yang masih ada pekerja seks (PS) yang ditemui. Frekuensi pertemuan antara PS dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semakin berkurang. Penjangkauan di jalan menjadi lebih berisiko bagi PS (maupun klien) karena menjadi target razia yang semakin meluas. Rujukan dan dukungan pengobatan ARV berhenti karena PS berpindah dan sulit untuk dilacak keberadaannya. Semakin kecilnya angka rujukan dan akses untuk pemeriksaan IMS dan KTS (Konseling dan Tes Sukarela) karena terhentinya layanan mobile clinic.
  • Penyediaan kondom pasca penutupan lokalisasi menjadi terhenti. Metode distribusi kondom berubah dari pokja ke individu-individu (dari LSM, penyedia layanan kesehatan, organisasi berbasis komunitas dan kader-kader) yang bersedia membagikan kondom di lokasi kerja mereka.
  • Tatalaksana Infeksi Menular Seksual (IMS) dalam PMTS tidak bisa berjalan lagi karena puskesmas di sekitar lokasi tidak melayani pekerja seks secara rutin. Mobilisasi untuk pemeriksaan IMS tidak memungkinkan lagi karena pola pencarian kesehatannya lebih bersifat individual. Tata laksana IMS dalam PMTS tidak bisa berjalan lagi karena saat ini pola pencarian kesehatan pekerja seks lebih bersifat individual.

Laporan penelitian ini bebas untuk diunduh melalui tautan berikut ini:

Jika anda mengalami kendala dalam mengunduh dokumen ini atau ada pertanyaan lain, silakan hubungi kami melalui email: pph@atmajaya.ac.id read more

Laporan Penelitian: Survei Kualitas Hidup Waria di Indonesia

Hasil penelitian ini telah menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap ekspresi dan identitas gender waria sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dari waria, karena secara psikologis pengakuan ini akan mampu menciptakan situasi psikologis yang lebih baik (psychological well-being) dan kualitas hidup yang lebih baik bagi waria. Pengakuan ini secara substantif akan tampak pada pengakuan dalam identitas formalnya karena hal ini akan meningkatkan akses yang lebih besar dalam pendidikan, layanan sosial dan kesehatan dan kegiatan politik tanpa khawatir akan terjadinya stigma, sentimen negatif dan diskriminasi atas identitas gendernya. Meski demikian upaya untuk memperoleh identitas gender secara formal sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomis maupun psikologis bagi waria akan menghadapi tantangan yang besar dari masyarakat mengingat dominasi heteronormativitas yang ada dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu beberapa rekomendasi yang bisa diajukan dari analisis data survei ini perlu dibaca dalam konteks tersebut sehingga rekomendasi ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih bersifat pragmatis daripada bersifat ideologis. Oleh karena itu perubahan yang diharapkan dan perlu diupayakan dari rekomendasi yang diberikan adalah pada tataran operasional karena langsung berkaitan dengan layanan yang bisa dimanfaatkan oleh waria saat ini. read more

Studi Kasus: Integrasi Respon HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta

Penanggulangan HIV sudah menjadi prioritas kesehatan di DKI Jakarta. Isu HIV sudah masuk sebagai program prioritas dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2013-2017 yang mengacu pada MDGs untuk memastikan prioritas Pemda dalam meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan termasuk HIV. Komitmen politik Pemerintah Daerah terlihat dari peran dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta yang diikuti oleh Pemda dan SKPD lainnya. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan kunci di DKI Jakarta termasuk Perda HIV nomor 5 tahun 2008 tentang penanggulangan HIV&AIDS sebagai kebijakan daerah terkait HIV; Pergub nomor 26 tahun 2012 tentang pembentukan KPAP/K sebagai salah satu kebijakan daerah terkait HIV dan Surat edaran Kepala Dinkes tahun 2009 tentang kemandirian Pemda untuk menganggarkan pertemuan penasun, pertemuan keluarga, pemberian jarum, pembelian metadon. read more

Diskriminasi dan Pelanggaran HAM dalam Dialektika Kriminalisasi Penularan HIV sebagai Primum Remedium

Abstrak

Kata kunci: HAM, Keadilan Sosial, HIV, Kesehatan, Kriminalisasi

Putusan pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, dan Peraturan Daerah provinsi prevalensi tinggi di Indonesia telah memuat sanksi pidana atas perbuatan terkait risiko penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus). Sanksi pidana bukan hanya diarahkan kepada masyarakat secara luas, tetapi sebagian diarahkan khusus kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang sudah mengetahui bahwa dirinya HIV positif namun tidak mencegah penularan HIV. Tindak pidana dapat terjadi baik karena menyebabkan terjadinya penularan HIV maupun sebatas menempatkan pasangan seksualnya dalam risiko penularan HIV. Kajian doktrinal ini melihat perimbangan keadilan sosial, HAM, serta prioritas kesehatan masyarakat dengan adanya kriminalisasi penularan HIV. Lebih lanjut lagi, dikaji juga kegamangan normatif hukum pidana antara ultimum dan primum remedium, serta kesulitan penempatan unsur kesalahan pada kompleksitas variasi penularan seksual. Status HIV merupakan salah satu bentuk HAM atas privasi, sementara sebaliknya, kriminalisasi penularan HIV secara naif menempatkan unsur kesalahan pada seseorang yang tidak memberi tahu status HIV-nya kepada pasangan seksualnya dengan asumsi bahwa HAM atas privasi dapat dilanggar untuk melindungi HAM orang lain (kepentingan umum). Pembatasan subyek pidana ini tidak imbang dengan fakta minimnya pemenuhan HAM atas informasi tentang HIV, sehingga kriminalisasi bersifat diskriminatif. Ketakutan akan tanggung jawab pidana juga menimbulkan keengganan untuk mengetahui status HIV padahal tes HIV merupakan pintu masuk bagi layanan kesehatan dan psikososial komprehensif, khususnya pengobatan antiretroviral. Pengobatan antiretroviral terbukti melindungi HAM untuk hidup, namun hanya dapat diberikan pada orang yang sudah mengetahui status HIV. Ketika kriminalisasi terwujud dalam peraturan, maka dapat muncul juga perasaan aman yang palsu (false sense of security), yaitu ketika orang merasa dirinya telah terlindungi dari HIV karena beranggapan bahwa orang lain pasti akan tunduk pada peraturan tersebut (yang belum tentu terdiseminasi dan dipatuhi merata). Maka konteks kriminalisasi penularan HIV tidaklah menghentikan penularan HIV, tetapi justru mengancam keadilan sosial, disinsentif bagi upaya kesehatan masyarakat, dan melanggar HAM. read more

Jaringan Seksual dan Penggunaan Napza pada Pengguna Napza Suntik (Penasun) di enam (6) Propinsi di Indonesia

Raymond Tambunan, Octavery Kamil, Ignatius Praptoraharjo, Hosael Erlan, Irwanto
Pusat Penelitian HIV dan AIDS, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta

Abstrak

Latar-belakang: Pengguna napza suntik (penasun) memainkan peranan yang penting dalam penyebaran HIV di Indonesia. Kelompok ini bukan saja memiliki risiko tinggi terinfeksi karena perilaku berbagi jarum suntiknya, tetapi juga memiliki risiko akibat hubungan seksual berganti pasangan dan rendahnya penggunaan kondom. Diperlukan pemahaman tentang pola perilaku penggunaan narkoba dan obat adiktif (napza) dan seksual di kalangan penasun untuk menyempurnakan program Harm Reduction (HR) yang ada. read more

Perilaku Pencarian Bantuan Kesehatan pada Pengguna Napza Suntik (Penasun) di Bekasi

(Health Seeking Behaviours among Injecting Drug Users in Bekasi)
Kerjasama Pusat Penelitian HIV/AIDS Atma Jaya dan Burnet Institute, 2010

Abstrak
Latar Belakang
Sejak tahun 2000, epidemi HIV di Indonesia dipicu oleh infeksi HIV di kalangan pengguna napza suntik (penasun). Bekasi adalah wilayah dengan tingkat infeksi HIV kedua tertinggi di propinsi Jawa Barat, Indonesia. Kegiatan penjangkauan dan pendampingan terhadap kelompok penasun di Bekasi juga masih sangat terbatas.
Sejak tahun 2002, Indonesia telah mengadopsi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang kemudian dikembangkan menjadi 65 titik layanan di 10 propinsi, namun tercatat hanya sebagian kecil dari kelompok penasun yang mengakses layanan ini, juga layanan Harm Reduction (HR) lainnya seperti Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS). read more