Seri Policy Brief #2 Tahun 2017

Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya pada kesempatan kegiatan Public Exposure yang diadakan tanggal 16 Mei 2017 lalu, secara resmi mempublikasikan Seri Policy Brief #2 Tahun 2017. Seperti pada Seri Policy Brief sebelumnya, kali ini berisikan delapan tulisan Policy Brief/Kertas Kebijakan yang diperoleh melalui bukti empiris di lapangan dan studi literatur mendalam oleh para peneliti PPH Unika Atma Jaya.

Delapan kertas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1] Pemanfaatan Data Konseling dan Tes Sukarela (KTS) sebagai Data Surveilans; read more

Status Waria Seharusnya Bukan Kriteria Kesejahteraan

oleh Th. Puspoarum Kusumoputri 

PESAN POKOK

Hasil survei kualitas waria yang dilakukan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa, pemenuhan hak-hak waria sebagai warganegara belum didapatkan seutuhnya. Hak dasar untuk memperoleh identitas formal sesuai gender, hak ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan belum sepenuhnya bisa terfasilitasi karena tidak menyentuh permasalahan mendasar yaitu stigma dan diskriminasi karena ekspresi gendernya. Kebijakan yang ada dengan memasukkan status waria ke kelompok minoritas dalam PMKS justru membuat waria semakin termarjinalkan. Padahal waria merupakan identitas gender, dan bukan kriteria yang menentukan kesejahteraan seseorang. Penghapusan waria dari kelompok minoritas dalam PMKS dapat mengurangi stigma terhadap waria. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh waria untuk mengakses bantuan tersebut, yaitu kepemilikan dokumen kependudukan. Memastikan waria untuk memiliki dokumen kependudukan merupakan hal yang krusial agar waria bisa memperoleh haknya sebagai warganegara. read more

Pemanfaatan Data KTS sebagai Data Surveilans

oleh Lydia Verina Wongso

PESAN POKOK

Pencatatan, penginputan dan pelaporan data KTS di layanan ke dalam SIHA (Sistem Informasi HIV dan AIDS) sudah dikembangkan dan dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Aktifitas ini dilakukan untuk dapat menghasilkan data dan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Akan tetapi, data yang sudah terkumpul ini belum secara maksimal digunakan sebagai landasan pertimbangan dan pengambilan keputusan baik di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Salah satu manfaat data KTS yang telah dikumpulkan secara rutin di layanan kesehatan bisa digunakan sebagai data penunjang untuk memperkuat sistem surveilans yang sudah berjalan saat ini. Namun untuk bisa memaksimalkan data KTS, perlu adanya upaya untuk penyamaan indikator agar tersedianya informasi-informasi mendasar dan model data keluaran untuk memaksimalkan informasi yang diperoleh pada tingkat layanan dan mengurangi beberapa masalah yang dapat mempengaruhi reliabilitas dan keakuratan data. read more

Urgensi Kebutuhan akan Layanan Kesehatan Mental untuk Orang dengan HIV & AIDS (ODHA)

oleh Desy Natalia Sagala dan Anindita Gabriella

PESAN POKOK

Gangguan ataupun permasalahan kesehatan mental pada ODHA ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ODHA. Diantaranya adalah sulit untuk meminum ARV tepat waktu (tingkat kepatuhan rendah), sulit untuk menjadi gaya hidup yang sehat (contoh: cukup istirahat, makan yang bergizi, dan menjauhkan perilaku-perilaku berisiko), dan juga dapat menurunkan kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan sehari-hari. Untuk itu, sangat penting untuk memperhatikan dan menyediakan layanan kesehatan jiwa pada ODHA sebagai strategi untuk peningkatan kualitas hidup ODHA dan juga meningkatkan retensi dan tingkat kepatuhan ODHA pada pengobatan ARV. Beberapa rekomendasi untuk pemberian layanan kesehatan jiwa ini adalah dengan mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa di layanan perawatan dukungan dan pengobatan HIV di fasilitas kesehatan tingkat primer (Puskesmas) dan juga di tingkat lanjut (Rumah Sakit), penyediaan hotline gratis dan bebas pulsa untuk penyediaan informasi dan konseling terkait permasalahan-permasalahan terkait HIV yang anonimus dan tidak perlu tatap muka, task shifting, dan kepastian bahwa BPJS/JKN menanggung segala biaya kesehatan mulai dari preventif dan kuratif ODHA. read more

Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis bagi Ibu dengan HIV Positif Paska Melahirkan

oleh Evi Sukmaningrum 

Pesan Pokok

Salah satu upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak adalah dengan melaksanakan kegiatan empat prong yang merupakan rekomendasi WHO sejak tahun 2010.  Kertas kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam alur layanan prong keempat dan rekomendasi praktis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan tersebut.  Masalah yang muncul dalam prong keempat  adalah belum terlaksananya  layanan yang menyeluruh terkait dengan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.   Untuk itu hal-hal yang perlu dilakukan agar prong keempat bisa dilakukan secara lebih efektif adalah dengan mengembangkan petunjuk teknis pelaksanaan prong keempat, penguatan SDM pendukung serta koordinasi intersektoral, dan integrasi layanan psikososial dengan layanan yang ada di komunitas. read more

Apakah Layanan Perawatan Ketergantungan Napza Sesuai dengan Kebutuhan Pengguna Sabu?

oleh Laura Nevendorff

PESAN POKOK

Indonesia menghadapi masalah napza jenis kristal-metamfetamin atau sabu yang cukup kompleks. Selain estimasi pengguna yang cukup tinggi mengingat sabu adalah jenis napza kedua yang paling banyak digunakan, penggunaan napzanya sendiri memiliki berbagai dampak hukum dan kesehatan. Sayangnya, kebijakan yang tersedia untuk mengatur rehabilitasi dan perawatan kesehatan akibat penggunaan Sabu masih belum berhasil menjawab kebutuhan lapangan yang terjadi. Dokumen ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan sabu di Indonesia. Pilihan kebijakan dibuat berdasarkan kajian kebijakan napza yang ada dan hasil penelitian situasi pengguna sabu, seperti revisi panduan penanganan rehabilitasi napza yang tersedia, pembuatan program edukasi dan pencegahan yang spesifik menyasar pengguna sabu, dan pemanfaatan fungsi layanan kesehatan primer untuk membantu memberikan penanganan pertama bagi pengguna sabu di tingkat lokal. read more

Memperkuat Penggunaan Media Sosial Dalam Advokasi Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS yang Lebih Baik

oleh Gracia V. Simanullang

PESAN POKOK

Praktik-praktik penggunaan media sosial mulai banyak digunakan tidak hanya oleh pemerintah atau pembuat kebijakan melainkan juga di tataran organisasi masyarakat sipil (OMS). Media sosial digunakan untuk mengubah cara pandang masyarakat dan pemerintah sampai pada perubahan kebijakan. Bagi OMS, agar bisa memanfaatkan media sosial sebagai media yang mempengaruhi kebijakan maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah (1) memperkuat komitmen lembaga untuk melakukan advokasi tanpa tergantung ada atau tidaknya dukungan dana dari lembaga donor sehingga secara sistematik dan terencana bisa merencanakan agenda advokasinya dan sekaligus bisa mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan; (2) perlu meningkatkan kapasitas dalam penggunaan media sosial; (3) perlu membuat daftar sumber daya apa saja yang diperlukan dalam penggunaan media sosial dan mengusahakan pemenuhannya dalam mendukung kerja advokasi OMS; (4) membangun jejaring dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, donor maupun organisasi masyarakat lainnya agar bisa mencapai perubahan yang diinginkan secara bersama; (5) perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang efisien dan konsisten dalam pemanfaatan media sosial. read more

Mendorong Perlindungan Anak yang Inklusif Bagi Anak Jalanan

oleh L. Kekek Apriana

PESAN POKOK 

Policy Brief ini menyajikan isu-isu strategis dan arah perlindungan sosial yang inklusif bagi anak di jalanan. Policy Brief ini dapat dijadikan pijakan untuk Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA menyusun program bagi anak jalanan baik yang memutuskan untuk memilih tetap tinggal di jalanan atau memilih tinggal di pusat rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pun masyarakat.

PENGANTAR

Jumlah anak jalanan di bawah usia 18 tahun di Indonesia hingga tahun 2016 menurut Kementerian Sosial RI mencapai 39,894 jiwa dengan kompleksitas masalah yang terdiri dari kekerasan, ekploitasi, keterlantaran, penggunaan narkoba, HIV AIDS dan kecelakaan. Mitos bahwa mereka layak untuk mendapatkan kekerasan sebagai penyandang masalah sosial sangat lekat dengan anak jalanan hingga mereka dewasa dan berani menyatakan sikap untuk melindungi diri sendiri. Situasi ini tentu sangat bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam perlindungan anak sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Penelitian oleh Herlina Astri (2014) dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI menggambarkan kerentanan pada anak jalanan bukan hanya berdampak pada perampasan hak anak saja, tetapi juga berpengaruh pada terjadinya perubahan konstruksi sosial seperti anak menjadi bagian dari kekerasan dan kriminalitas jalanan, anak-pun jadi bagian dari penggunaan dan pengedaran narkoba, anak menjadi bagian dari yang tertular atau sumber penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan juga HIV AIDS. read more

Mengoptimalkan Upaya Pencegahan HIV Bagi Pekerja Seks

oleh Asti Widihastuti & Mietta Mahanani

PESAN POKOK

Penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah menghentikan dan mengurangi jumlah pekerja seks yang terus menjual seks paska lokalisasi ditutup. Masalah yang muncul sebagai dampak penutupan terhadap penanggulangan HIV pada pekerja seks adalah (1) hilangnya struktur lokal pemangku kepentingan untuk penanggulangan AIDS, (2) keberadaan pekerja seks menyebar ke berbagai tempat baru yang sulit dijangkau oleh LSM, (3) tidak lagi mempunyai akses kondom untuk mencegah transmisi HIV, dan (4) layanan mobile clinic atau dokter keliling (‘dokling’) tidak lagi dapat dilakukan. Perlu ada berbagai perubahan regulasi dalam program pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS) untuk menyikapi perubahan situasi pada pekerja seks dan pelanggannya, termasuk penyesuaian dalam SPM Bidang Kesehatan dan Perpres 124/2016. read more

Mau sampai kapan saya metadon?: Memperkuat layanan program terapi rumatan metadon

Permasalahan layanan program terapi metadon (PTRM) utama adalah Pembelajaran yang diperoleh dari penelitian operasional ini yaitu, kurang konsisten dilaksanakannya pedoman pelaksanaan program oleh penyedia layanan maupun oleh pemanfaat layanan, kejenuhan klien yang disebabkan karena tidak ada layanan psikososial dalam PTRM yang mengakibatkan tingginya penggunaan napza lain selain metadon, peran staf dan kader puskesmas belum optimal, dan adanya faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kapatuhan dalam terapi seperti ketersediaan narkoba, permasalahan keluarga, persoalan hubungan dengan teman. read more