Perlukah promosi test HIV pada pasangan populasi kunci dan serodiskordan?

Situasi perawatan dan pengobatan Anti Retro Viral (ARV) selama ini masih terdapat kesenjangan yang besar antara jumlah ODHA yang mengetahui statusnya, jumlah ODHA yang masuk perawatan HIV meskipun memenuhi syarat untuk mengikuti terapi, jumlah ODHA yang memperoleh Terapi ARV, dan jumlah ODHA yang masih on treatment.

Pada sisi lain masih ditemukan lost to follow up yang tinggi dari mereka yang pernah mengikuti Terapi ARV. Langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong perawatan HIV sedini mungkin serta mendukung kepatuhan dalam terapi ARV adalah dengan perluasan tes HIV. Mempertimbangkan situasi epidemi di sebagian besar wilayah Indonesia yang terkonsentrasi pada populasi kunci dan mulai meluas pada populasi umum maka melakukan promosi tes HIV kepada pasangan populasi kunci dan pasangan serodiskordan1 menjadi satu langkah yang sangat strategis.

Untuk itu pengarusutamaan tes HIV bagi pasangan populasi kunci dan pasangan serodiskordan ke dalam setiap tahapan dalam layanan berkelanjutan pada penanggulangan HIV menjadi kebijakan mendasar yang diperlukan untuk inisiasi dini terapi ARV untuk ODHA.

Selengkapnya:

Untuk komunitas dari komunitas: Jangan hanya di puskesmas dan rumah sakit!

Perluasan cakupan perawatan HIV hingga saat ini masih terbatas karena adanya berbagai hambatan baik dari sisi kebutuhan maupun penyediaan layanan. Akibatnya cascade of HIV care di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang besar.

Kesenjangan ini akan lebih besar jika secara lebih spesifik dilihat pada komunitas pengguna napza suntik (penasun) karena masih kuatnya stigma pada penyedia layanan terkait dengan perilaku adiksinya dan pada sisi yang lain masih sedikitnya dukungan sosial diantara mereka sendiri untuk melakukan perawatan HIV. Penentuan layanan hanya pada fasilitas kesehatan umum memiliki potensi untuk membatasi akses populasi kunci untuk memperoleh layanan ARV.

Untuk itu menjadi langkah yang penting bagi Kementerian Kesehatan untuk memperluas layanan ARV ini ke klinik-klinik komunitas yang selama ini telah memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada populasi kunci dan telah melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan. Perluasan ke klinik komunitas pada dasarnya merupakan strategi untuk melakukan link to care menjadi lebih optimal sehingga semakin banyak populasi kunci yang bisa masuk dalam perawatan, memulai inisiasi ARV dan sekaligus bertahan dalam terapi. Pada sisi lain, inisiatif perluasan layanan perawatan HIV dan terapi ARV ke klinik komunitas juga harus diimbangu dengan tanggung jawab dan kompetensi yang lebih tinggi dalam memberikan pelayanan kepada ODHA.

Selengkapnya:

Dukungan bagi Ibu-Ibu yang Hidup dengan HIV?

Perempuan yang terinfeksi HIV dan mempunyai anak yang HIV positif menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Sayangnya, kebijakan nasional yang ada tampaknya belum menyentuh kepentingan ibu dengan HIV dan anak yang hidup dengan HIV dan keluarganya secara menyeluruh.

Studi ini dimaksudkan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan Ibu dan keluarga yang berhubungan dengan kualitas hidup anak. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 48 pengasuh anak dengan HIV. Selain itu, diskusi kelompok terarah dilakukan untuk menggali pengalaman pengungkapan status dan bantuan pemerintah yang pernah diterima anak atau keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan HIV positif hampir separuhnya memperoleh dukungan yang sangat berarti dari keluarga ibu. Anak-anak mereka dua pertiganya jarang bertemu atau tidak pernah bertemu sama sekali dengan dengan ayahnya. Ibu dan pengasuh anak dengan HIV masih banyak yang belum memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan pemerintah. Salah satu hal yang menjadi hambatan dari mereka untuk mengakses jaminan kesehatan adalah ketakutan diperlakukan secara diskriminatif ketika membuka status mereka.

Selengkapnya:

Antiretroviral (ARV) untuk anak dengan HIV di Indonesia : Sudah siapkah?

Anak dengan HIV bukanlah orang dengan HIV dalam bentuk yang kecil. Meski layanan dan obat ARV telah tersedia di berbagai daerah dan tingkat layanan kesehatan, tetapi pemberian terapi ARV secara khusus pada anak masih sangat terbatas. Keterbatasan ini bisa dilihat dari jumlah layanan yang bisa memberikan terapi ARV sesuai dengan pedoman maupun keterbatasan dalam ketersediaan obat ARV untuk anak.

Akibatnya jumlah anak yang masuk ke dalam perawatan HIV masih belum optimal meski mereka telah memenuhi syarat untuk memperoleh terapi. Jika mereka telah memperoleh ARV, banyak dari mereka memperoleh obat ARV bagi orang dewasa. Demikian pula permasalahan kepatuhan minum obat dari anak yang mengikuti terapi masih jadi pertanyaan karena hingga saat ini belum ada laporan tentang itu.

Melihat permasalahan tersebut maka bukan usulan kebijakan yang menjadi rekomendasi dari policy brief ini tetapi mendesak pemerintah sesegera mungkin melaksanakan kebijakan yang telah dibuat secara bertanggungjawab dan meluas ke berbagai wilayah dimana banyak anak dengan HIV yang membutuhkan ARV sesuai dengan kebutuhannya. Ketidakmampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ARV untuk anak ini akan mengancam hidup anak-anak dengan HIV di Indonesia.

Selengkapnya:

Apakah anak jalanan perlu diperhatikan dalam penanggulangan AIDS?

Anak jalanan merupakan salah satu populasi yang rentan terhadap penularan HIV dan penggunaan napza karena situasi sosial dan ekonomi mereka yang menguntungkan. Anak jalanan selama ini tidak dimasukkan dalam kategori populasi kunci dalam penanggulangan AIDS sehingga memperoleh perhatian yang sangat minimal dalam program AIDS di Indonesia.

Sementara itu pemerintah lebih melihat penyelesaian permasalahan ini dengan pendekatan yang bersifat jangka pendek yaitu dengan menghalau mereka dari jalan melalui razia-razia di jalanan dan mengirimkannya ke panti-panti sosial. Upaya untuk melindungi anak jalanan dari penularan HIV dan penggunaan narkoba melalui penguatan kecakapan hidup anak jalanan dan rujukan layanan kesehatan perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai upaya tersebut ke dalam pendekatan pengasuhan yang berkelanjutan yang mengutamakan pencegahan dari pada pendekatan panti.

Selengkapnya:

Apakah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) masih mampu berperan dalam penanganan AIDS di Indonesia tanpa dukungan Inisiatif Kesehatan Global?

Keberadaan Inisiatif Kesehatan Global (Global Health Initiative – GHI) telah mampu memobilisasi program-program penanggulangan HIV dan memberikan penguatan pada sistem kesehatan dan partisipasi masyarakat sipil di negara-negara penerima bantuan, termasuk bagi Indonesia.

Dukungan dari GHI selain memberikan efek yang positif, namun ternyata juga memberikan tantangan tersendiri terkait dalam sistem kesehatan maupun dalam peran dan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Walaupun beberapa OMS telah mulai memikirkan dan melakukan upaya- upaya untuk mempertahankan keberlanjutan program dan lembaganya, masalah dapat timbul pada sebagian besar OMS yang masih bergantung pada GHI jika lembaga donor yang menjadi sponsor utama GHI berhenti mengucurkan dana sumbangannya kepada suatu negara atau OMS-OMS tersebut.

Kertas kebijakan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi baik untuk pihak donor, pemerintah dan OMS yang mengarah pada keberlanjutan keberadaan dan peran lembaga/program yang dijalankan oleh OMS.

Selengkapnya: