Desk Review Peraturan Pemerintah  61 tahun 2014

Desk Review Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014 bulan Agustus yang lalu mengenai kesehatan seksual dan reproduksi telah menarik perhatian dan diskusi publik pada isu kesehatan reproduksi. Namun sayangnya, pembicaraan dan pembahasan di masyarakat cenderung menyempit pada isu aborsi.

Mengingat permasalahan kesehatan reproduksi tidak hanya terbatas pada isu aborsi, tapi juga mencakup berbagai agenda dan isu kesehatan seksual dan reproduksi yang tidak kalah pentingnya dan perlu dibahas serta ditangani secara komprehensif, maka muncul rekomendasi gerakan untuk mengawal PP 61/2014 sampai pada tingkat Peraturan Menteri. Untuk kepentingan tersebut para penggiat Hak Seksual dan Reproduksi (HKSR) mencoba menginisiasi diskusi-diskusi publik dengan memanfaatkan momentum World Sexual Health Day (WSHD) pada 4 September 2014.

Sebagai langkah awal, isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja ditetapkan sebagai pintu masuk untuk membawa beberapa isu penting terkait kesehatan seksual dan reproduksi lainnya. Isu ini dipilih sebagai isu sentral karena kelompok remaja sebagai kategori umur dianggap dapat mewakili keberagaman kerentanan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, baik dengan basis seksualitas, disabilitas, dan status perkawinan.

Terlebih lagi, ragam identitas remaja juga menciptakan ruang untuk dapat mendalami keberagaman orientasi seksual, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok ODHA untuk diintroduksi dalam penyusunan peraturan operasional pada tingkat kementerian kesehatan. Alasan lain mengapa isu ini dipilih menjadi isu sentral adalah karena capaian indikator pembangunan dan kependudukan dalam MDGs dan ICPD+ 20 (International Conference on Population and Development) untuk permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi remaja menunjukkan tren negatif atau minimal landai.

Setelah menetapkan isu sentral yang akan menjadi landasan pembahasan dan pengawalan terhadap PP ini, para penggiat HKSR yang tergabung dalam Aliansi Satu Visi (ASV) kemudian melakukan kajian terhadap PP nomor 61 untuk memastikan isu kritis lainnya terkait kesehatan seksual dan reproduksi remaja juga tercakup dalam PP ini.

Untuk menyebarluaskan informasi mengenai gerakan dan hasil dari kajian yang sudah dilakukan, ASV mengadakan sosialisasi Desk Review PP nomor 61 tahun 2014 pada tanggal 21 Oktober 2014 , bertempat di Hotel Akmani Jakarta. Dihadiri oleh sekitar 30 orang.

Dalam acara ini panitia mengundang para penggiat HKSR dari LSM, akademisi, peneliti, penyedia layanan, dan lembaga pemerintahan serta beberapa pemain kunci dalam isu kebijakan dan layanan HKSR di Indonesia, seperti kementerian kesehatan, dan BKKBN.

smileDiharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat diperoleh masukan dari sektor opini publik (akademisi, pemerintah, LSM) mengenai Pendidikan seksualitas yang komprehensif serta layanan kesehatan ramah remaja yang tercantum dalam PP 61 tahun 2014 untuk dimasukkan dalam Permenkes. Selain itu diharapkan juga dapat tercapainya sinergi antara Kementrian Kesehatan dengan Organisasi Aktivis terkait masukan dan pengawalan terhadap Permenkes yang dibuat oleh Kementrian Kesehatan

Acara dibuka oleh Faiqoh sebagai koordinator nasional Aliansi Remaja Independen (ARI). ARI merupakan salah satu pihak yang terlibat aktif dalam penyusunan desk review terhadap PP nomor 61 tahun 2014 ini. Hasil desk review dipresentasikan oleh Maesur Zaky dari PKBI DIY yang menjelaskan bahwa penyusunan desk review ini dilandasi oleh dua rumusan pertanyaan, yaitu [1] Konteks dan area kritis apa yang perlu dijadikan landasan berpikir dalam menganalisis posisi PP 61/2014 untuk perjuangan HKSR Remaja di Indonesia? [2] Bagaimana rumusan kebijakan operasional di level peraturan menteri, khususnya yang mampu melindungi hak reproduksi dan seksual remaja, sesuai mandat dan lingkup kebijakan yang diatur oleh PP 61/2014.

Perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, Wara Pertiwi, Kasubdit Kesehatan Reproduksi,Direktorat Jenderal Kesehatan Gizi & Anak dalam paparannya menjelaskan bahwa akan ada 4 peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang akan disusun mengikuti dikeluarkannya PP nomor 61 tahun 2014 ini. Lebih lanjut lagi, isu kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, serta penyelenggaran kontrasepsi akan diatur dalam satu permenkes.

Ikut hadir juga dalam pertemuan ini Bapak Fasli Jalal, kepala BKKBNmemberikan paparan menegaskan bahwa PP nomor 61 menciptakan peluang yang sangat baik bagi pembahasan isu kesehatan reproduksi sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi gap yang ada dan memaksimalkan potensinya untuk dapat meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Namun sangat disayangkan Bapak Fasli Jalal tidak dapat menghadiri acara hingga selesai.

Secara garis besar, hasil dari kajian terhadap konteks, area kritis, dan posisi isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja dalam PP 61/2014 melahirkan rekomendasi berikut ini untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Komprehensif. Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Ramah Remaja. Pelibatan bermakna remaja lewat fasilitasi organisasi remaja untuk mendukung program mendidik dan konselor sebaya.

Pertemuan kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab dengan himbauan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memperhatikan masukan-masukan dan rekomendasi yang diberikan dalam pertemuan ini. (Emmy Hermanus – PPH Atma Jaya)