Kebijakan HIV AIDS yang Berbasis Bukti dan Bersifat Partisipatif

Kebijakan HIV AIDS yang Berbasis Bukti dan Bersifat Partisipatif

Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA adalah salah satu penyebab terbesar tekanan-tekanan yang dihadapi oleh ODHA yang bisa berdampak pada kesehatan jiwa mereka.

Pusat Penelitian HIV AIDS Atma Jaya (PPH) telah melakukan berbagai penelitian baru terkait HIV AIDS selama 2015-2016. Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan ke masyarakat umum, terutama komunitas HIV, sebagian besar hasil penelitian tersebut dikemas dalam bentuk Policy Brief atau kertas kebijakan untuk mempermudah penyebaran informasi. Policy brief ini dibuat untuk menguraikan pesan pokok dan rekomendasi atas tepat atau tidak tepatnya sebuah kebijakan tentang HIV AIDS yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hasil penelitian dalam bentuk kertas kebijakan memudahkan upaya advokasi ke pengambil kebijakan. Kegiatan public exposure ditujukan sebagai upaya untuk menyebarkan pengetahuan yang telah terkumpul, dengan mendiseminasikan dokumen policy brief.

Pada pertemuan public exposure kali ini ditampilkan delapan kajian kebijakan terkait dengan HIV AIDS dengan tema: 1] Pemanfaatan Data Konseling dan Tes Sukarela (KTS) sebagai Data Surveilans; 2] Urgensi Kebutuhan akan Layanan Kesehatan Mental untuk Orang dengan HIV & AIDS (ODHA); 3] Status Waria Seharusnya Bukan Kriteria Kesejahteraan; 4] Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis bagi Ibu dengan HIV Positif Paska Melahirkan; 5] Mendorong perlindungan anak yang inklusif bagi anak jalanan; 6] Apakah Layanan Perawatan Ketergantungan Napza Sesuai dengan Kebutuhan Pengguna Sabu?; 7] Memperkuat penggunaan media sosial dalam advokasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih baik; dan 8] Mengoptimalkan Upaya Pencegahan HIV bagi Pekerja Seks.

Tidak semua fasilitas kesehatan dengan program PPIA sudah menyediakan layanan psikososial dan konseling bagi ibu dengan HIV positif paska melahirkan.

PPH Unika Atma Jaya memaparkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan intervensi yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Forum ini diharapkan bisa menjadi salah satu ‘jembatan’ yang bisa menghubungkan antara peneliti, praktisi dan pembuat kebijakan. Agar dapat mendiskusikan berbagai isu-isu kebijakan yang relevan dengan penanggulangan AIDS yang lebih efektif. Secara lebih jauh kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi terbentuknya forum-forum komunikasi penelitian/praktek lapangan tentang kebijakan penanggulangan AIDS di masa depan. Pada akhirnya mampu mendorong pengembangan kebijakan AIDS yang berbasis bukti dari hasil penelitian dan bersifat partisipatif. Rencana pemerintah RI dalam penanggulangan HIV AIDS dapat terlaksana sesuai harapan populasi kunci, layanan kesehatan, Universitas, dan LSM.

 

 

 

 

(Artikel ini merupakan bagian dari rangkuman kegiatan Seminar “Public Exposure: Serial Policy Brief#2 Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya” yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2017.)