Kendala Mengakses Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Rentan Terdampak HIV dan AIDS

Kendala Mengakses Layanan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Rentan Terdampak HIV dan AIDS

Awal Juni 2014, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Pemerintah dan Pemberi Layanan Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Peserta Program JKN serta pihak terkait dalam penyelenggaraan JKN. Dalam penyelenggaraannya JKN diselenggarakan dengan menggunakan prinsip bahwa dana yang terkumpul merupakan dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata penigkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sama halnya dengan peserta JKN pada umumnya, orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) pada dasarnya tidak dikecualikan dari JKN . Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh peserta JKN pada umumnya juga dialami ODHA dalam mengakses layanan kesehatan yang ada. Satu hal yang sering menjadi kerancuan dari manfaat yang bisa diperoleh adalah masih adanya beberapa komponen pelayanan kesehatan khususnya obat ARV maupun beberapa tes diagnostik seperti CD4 atau Viral Load yang masih ditanggung oleh program atau masih harus dibayar sendiri oleh pasien.

Dalam rangka turut serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan JKN, Pusat Penelitian HIV dan AIDS (PPH) Unika Atma Jaya mengadakan diskusi tentang seberapa jauh manfaat (atau potensi manfaat) JKN yang bisa diperoleh oleh populasi yang terdampak oleh HIV dan AIDS. Diskusi diadakan 30 September 2014. Bertempat di Gallery Café – Taman Ismail Marzuki. Jakarta.

Pada diskusi ini dibagi tiga sesi. Sesi pertama, berbagai pengalaman perwakilan kelompok populasi rentan dari ODHA Berhak Sehat, Yayasan Bandungwangi, Kios Atma Jaya, Yayasan Srikandi Sejati, LPA Karya Bhakti dan Lentera Anak Pelangi Mereka berbagi pengalaman pemanfaatan JKN: faktor yang mendukung dan menghambat populasi kunci mengakses layanan kesehatan melalui JKN dan memanfaatkan JKN dalam pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Husen Basalamah dari Kios Atma Jaya, mengatakan “JKN masuk dalam strategi penjangkauan Kios. Petugas lapangan Kios wajib memberikan informasi mengenai JKN pada saat melakukan penjangkauan. Petugas lapangan dapat mendorong dampingan untuk mengakses layanan kesehatan dengan adanya JKN. Diharapkan nantinya akan ada ‘standar’ mengenai JKN yang perlu diinformasikan oleh petugas lapangan ke komunitas”

Catur dari Srikandi Sejati berkata,“Masih terjadi kebingungan mengenai perbedaan antara KJS, JKN, BPJS (premi dan non premi) dan salah satu hambatan untuk dampingan Srikandi Sejati yang medampingi waria adalah kartu identitas. Waria cukup mengalami kesulitan untuk membuat kartu identitas yang berdampak kesulitan juga untuk membuat kartu BPJS”

Sementara dari penuturan para narasumber dari aktifis LSM, kebanyakan kendala yang mereka temukan di lapangan untuk dampingan yang memiliki KTP Jakarta cukup mudah, tapi bagi yang tidak harus kembali ke kampung. Mereka juga merasa kesulitan dalam mengakses dengan BPJS harus ke PKM paling dekat dengan tempat tinggal, namun untuk beberapa dampingan lebih memilih PKM atas dasar kenyamanan. Jika harus ke PKM baru lagi, berarti harus membuka status kepada orang baru lagi dan masih banyak damping belum terlalu mengerti tentang prosedur dan syarat yang jelas untuk pembuatan BPJS.

Narasumber Pemberi Layanan KesehatanDari penyedia layanan kesehatan dr.Emon Winardi Sp.SD RS Carolus mengatakan, “JKN dibuat dengan mekanisme berjenjang dengan harapan permasalahan bisa selesai di klinik pratama, maka perlu adanya penguatan di lini pertama (PKM, Balkesmas). Jika permasalahan bisa selesai di lini pertama, maka tidak akan terjadi antrean panjang di rumah sakit.

Beliau menambahkan, “Selain penguatan di penyedia layanan, juga perlu diperhatikan kualitas dari yang mengakses layanan. Selama ini banyak yang melakukan tes, tapi yang bertahan untuk pengobatan dan perawatan hanya sedikit. Perlu dipikirkan cara agar pasien terus mengakses layanan.Semakin berkurangnya rujukan pasien yang sudah dalam kondisi kritis/buruk merupakan salah satu kemajuan besar dengan adanya peran LSM”

Sedangkan dari Unit Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah DKI Jakarta, Uum Umirah, menjelaskan “Jika mengalami kendala dalam pembuatan BPJS, bisa mengurus di BPJS Cempaka Putih yang bisa menerima semua KTP tanpa bergantung domisili. Untuk KTP Jakarta harus tetap mengurus di BPJS wilayah masing-masing. BPJS mandiri juga bisa daftar melalui online (membawa fotokopi KTP dan KK) dan membayar melalui ATM. Pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan akan dikenakan denda 2% jika terlambat membayar”

Para undangan Lecuture SeriesDi Puskemas Senen, bila ada pasien yang belum mempunyai BPJS, dapat dibantu untuk mendaftarkan BPJS hanya dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga. Setelah 2 minggu kartu BPJS dapat diberikan ke pasien.

Dari diskusi ini sekitar 70 peserta yang hadir mendapatkan informasi lebih jelas mengenai bagaiman membuat dan mengakses layanan kesehatan melalui JKN dan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung pemanfaatan JKN bagi populasi terdampak HIV dan AIDS serta mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi khususnya bagi kelompok tedampak HIV dan AIDS dalam memanfaatkan JKN.