Mendorong Perlindungan Anak yang Inklusif Bagi Anak Jalanan

oleh L. Kekek Apriana

PESAN POKOK 

Policy Brief ini menyajikan isu-isu strategis dan arah perlindungan sosial yang inklusif bagi anak di jalanan. Policy Brief ini dapat dijadikan pijakan untuk Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA menyusun program bagi anak jalanan baik yang memutuskan untuk memilih tetap tinggal di jalanan atau memilih tinggal di pusat rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pun masyarakat.

PENGANTAR

Jumlah anak jalanan di bawah usia 18 tahun di Indonesia hingga tahun 2016 menurut Kementerian Sosial RI mencapai 39,894 jiwa dengan kompleksitas masalah yang terdiri dari kekerasan, ekploitasi, keterlantaran, penggunaan narkoba, HIV AIDS dan kecelakaan. Mitos bahwa mereka layak untuk mendapatkan kekerasan sebagai penyandang masalah sosial sangat lekat dengan anak jalanan hingga mereka dewasa dan berani menyatakan sikap untuk melindungi diri sendiri. Situasi ini tentu sangat bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam perlindungan anak sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Penelitian oleh Herlina Astri (2014) dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI menggambarkan kerentanan pada anak jalanan bukan hanya berdampak pada perampasan hak anak saja, tetapi juga berpengaruh pada terjadinya perubahan konstruksi sosial seperti anak menjadi bagian dari kekerasan dan kriminalitas jalanan, anak-pun jadi bagian dari penggunaan dan pengedaran narkoba, anak menjadi bagian dari yang tertular atau sumber penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan juga HIV AIDS.

 

“Mitos bahwa mereka layak untuk mendapatkan kekerasan sebagai penyandang masalah sosial sangat lekat dengan anak jalanan hingga mereka dewasa dan berani menyatakan sikap melindungi diri sendiri.”

 

(Versi lengkap Policy Brief ini dapat diperoleh melalui tautan ini: http://arc-atmajaya.org/seri-policy-brief-2-tahun-2017/)