Mengoptimalkan Upaya Pencegahan HIV Bagi Pekerja Seks

oleh Asti Widihastuti & Mietta Mahanani

PESAN POKOK

Penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah menghentikan dan mengurangi jumlah pekerja seks yang terus menjual seks paska lokalisasi ditutup. Masalah yang muncul sebagai dampak penutupan terhadap penanggulangan HIV pada pekerja seks adalah (1) hilangnya struktur lokal pemangku kepentingan untuk penanggulangan AIDS, (2) keberadaan pekerja seks menyebar ke berbagai tempat baru yang sulit dijangkau oleh LSM, (3) tidak lagi mempunyai akses kondom untuk mencegah transmisi HIV, dan (4) layanan mobile clinic atau dokter keliling (‘dokling’) tidak lagi dapat dilakukan. Perlu ada berbagai perubahan regulasi dalam program pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS) untuk menyikapi perubahan situasi pada pekerja seks dan pelanggannya, termasuk penyesuaian dalam SPM Bidang Kesehatan dan Perpres 124/2016.

PENGANTAR

Penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah menghentikan dan mengurangi jumlah pekerja seks yang terus menjual seks paska lokalisasi ditutup. Melainkan tempat, cara bertemu dan menjual seks pada klien menjadi lebih bervariasi (PPH, 2016). Kondisi ini menciptakan tantangan yang substansial untuk program penanggulangan HIV di Indonesia yang selama ini berfokus pada lokalisasi/lokasi (brothel based). Tutupnya lokalisasi disertai dengan sikap pemangku kepentingan yang menganggap penutupan lokalisasi sama dengan tidak adanya pekerja seks, membuat pendekatan penanggulangan HIV pada pekerja seks perempuan yang selama ini berbasis lokasi menjadi tidak dapat dijalankan lagi.

 

(Versi lengkap Policy Brief ini dapat diperoleh dengan mengirimkan email permintaan ke pph@atmajaya.ac.id)