Pemanfaatan Data KTS sebagai Data Surveilans

oleh Lydia Verina Wongso

PESAN POKOK

Pencatatan, penginputan dan pelaporan data KTS di layanan ke dalam SIHA (Sistem Informasi HIV dan AIDS) sudah dikembangkan dan dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Aktifitas ini dilakukan untuk dapat menghasilkan data dan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Akan tetapi, data yang sudah terkumpul ini belum secara maksimal digunakan sebagai landasan pertimbangan dan pengambilan keputusan baik di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Salah satu manfaat data KTS yang telah dikumpulkan secara rutin di layanan kesehatan bisa digunakan sebagai data penunjang untuk memperkuat sistem surveilans yang sudah berjalan saat ini. Namun untuk bisa memaksimalkan data KTS, perlu adanya upaya untuk penyamaan indikator agar tersedianya informasi-informasi mendasar dan model data keluaran untuk memaksimalkan informasi yang diperoleh pada tingkat layanan dan mengurangi beberapa masalah yang dapat mempengaruhi reliabilitas dan keakuratan data.

PENGANTAR

Keefektifan respon dalam menghadapi epidemi sangat bergantung pada keakuratan data dan informasi yang tersedia. Proses pengumpulan, manajemen, dan analisis data memegang peranan penting dalam respon penanggulangan penyebaran penyakit-penyakit menular. Sistem informasi yang terstruktur untuk menyediakan data menjadi informasi mendasar dalam deteksi, manajemen dan usaha dalam mengontrol penyebaran penyakit menular (Yurong, 2010). Pencatatan dan pelaporan dengan memanfaatkan sistem informasi merupakan hal yang penting dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program penanggulangan HIV & AIDS. Seperti tercantum dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan akses dan pengelolaan informasi kesehatan. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengatur peran dan posisi sistem informasi dalam sistem kesehatan nasional juga menggarisbawahi pentingnya aktivitas pencatatan dan pelaporan dalam sistem informasi untuk dapat menghasilkan data dan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/ kota, provinsi hingga pusat.

 

(Versi lengkap Policy Brief ini dapat diperoleh melalui tautan ini: http://arc-atmajaya.org/seri-policy-brief-2-tahun-2017/)