PERLUKAH KRIMINALISASI DALAM PENCEGAHAN HIV?

PERLUKAH KRIMINALISASI DALAM PENCEGAHAN HIV?

  Jakarta. Perkembangan penanganan HIV/AIDS kini tidak hanya mendapatkan tantangan di bidang penanganan secara medis, persamaan hak-hak dan kewajiban sipil dan sosial ekonomi namun juga peluang adanya kriminalisasi kepada mereka yang hidup dengan HIV/AIDS terkait adanya aturan hukum di beberapa negara dan wilayah atas perbuatan terkait risiko penularan HIV.

Peneliti Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Siradj Okta, SH., LL.M mengemukakan putusan pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, dan Peraturan Daerah provinsi prevalensi tinggi di Indonesia telah memuat sanksi pidana atas perbuatan terkait risiko penularan HIV (Human Immunodeficiency Virus).

Sanksi pidana bukan hanya diarahkan kepada masyarakat secara luas, tetapi sebagian diarahkan khusus kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang sudah mengetahui bahwa dirinya HIV positif namun tidak mencegah penularan HIV. Tindak pidana dapat terjadi baik karena menyebabkan terjadinya penularan HIV maupun sebatas menempatkan pasangan seksualnya dalam risiko penularan HIV.

Siradj Okta, dalam penelitiannya yang berjudul “Diskriminasi dan Pelanggaran HAM dalam Dialektika Kriminalisasi Penularan HIV sebagai Primum Remedium”, memaparkan kajiannya melihat perimbangan keadilan sosial, HAM, serta prioritas kesehatan masyarakat dengan adanya kriminalisasi penularan HIV. Lebih lanjut lagi, dikaji juga kegamangan normatif hukum pidana serta kesulitan penempatan unsur kesalahan pada kompleksitas variasi penularan seksual.

“Salah satu bentuk kriminalisasi terkait penularan HIV adalah secara naif menempatkan unsur kesalahan pada seseorang yang tidak memberi tahu status HIV-nya kepada pasangan seksualnya. Konsep ini membentuk asumsi bahwa pemidanaan dapat mengurangi penularan HIV. Melihat kenyataan epidemi HIV di Indonesia di mana informasi tentang HIV belum merata dan lebih banyak yang belum tahu status HIV diri sendiri, maka ancaman pidana tidak berhubungan dengan penurunan penularan.”

Pengaruh dari adanya “ancaman” sanksi hukum ini dapat memberikan pengaruh pada keengganan anggota masyarakat menjalani tes HIV untuk mengetahui status kesehatannya. Padahal tes ini adalah salah satu kunci dalam komponen penanganan kesehatan terkait penanganan HIV.

Pembatasan subyek pidana ini tidak imbang dengan fakta minimnya pemenuhan HAM atas informasi tentang HIV, sehingga kriminalisasi bersifat diskriminatif. Ketakutan akan tanggung jawab pidana juga menimbulkan keengganan untuk mengetahui status HIV padahal tes HIV merupakan pintu masuk bagi layanan kesehatan dan psikososial komprehensif, khususnya pengobatan antiretroviral.

Padahal pengobatan antiretroviral terbukti melindungi HAM untuk hidup, namun hanya dapat diberikan pada orang yang sudah mengetahui status HIV. Ketika kriminalisasi terwujud dalam peraturan, maka dapat muncul juga perasaan aman yang palsu, yaitu ketika orang merasa dirinya telah terlindungi dari HIV karena beranggapan bahwa orang lain pasti akan tunduk pada peraturan tersebut yang belum tentu terdiseminasi dan dipatuhi merata. Maka konteks kriminalisasi penularan HIV tidaklah menghentikan penularan HIV, tetapi justru mengancam keadilan sosial, disinsentif bagi upaya kesehatan masyarakat, dan melanggar HAM.

Untuk membahas lebih lanjut hasil penelitian ini maka Pusat Penelitian HIV dan AIDS Ama Jaya melangsungkan diskusi dan jumpa pers terkait permasalahan tersebut. Diskusi dan jumpa pers tersebut selain menghadirkan Siradj Okta, SH., LL.M – Peneliti Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, juga menghadirkan Simplexius Asa, SH., MH. – Pemerhati masalah hukum dan HAM terkait masalah HIV dan AIDS serta Ricky Gunawan, SH., MA. – Direktur LBH Masyarakat.