Status Waria Seharusnya Bukan Kriteria Kesejahteraan

oleh Th. Puspoarum Kusumoputri 

PESAN POKOK

Hasil survei kualitas waria yang dilakukan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa, pemenuhan hak-hak waria sebagai warganegara belum didapatkan seutuhnya. Hak dasar untuk memperoleh identitas formal sesuai gender, hak ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan belum sepenuhnya bisa terfasilitasi karena tidak menyentuh permasalahan mendasar yaitu stigma dan diskriminasi karena ekspresi gendernya. Kebijakan yang ada dengan memasukkan status waria ke kelompok minoritas dalam PMKS justru membuat waria semakin termarjinalkan. Padahal waria merupakan identitas gender, dan bukan kriteria yang menentukan kesejahteraan seseorang. Penghapusan waria dari kelompok minoritas dalam PMKS dapat mengurangi stigma terhadap waria. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh waria untuk mengakses bantuan tersebut, yaitu kepemilikan dokumen kependudukan. Memastikan waria untuk memiliki dokumen kependudukan merupakan hal yang krusial agar waria bisa memperoleh haknya sebagai warganegara.

PENGANTAR

Waria dengan ekspresi dan identitas gendernya, sudah menjadi bagian dari budaya lokal di Indonesia. Waria berbeda dengan gay dalam mendeskripsikan seksualitas mereka. Mereka mengetahui bahwa berada dalam anatomi laki-laki, namun sudah merasa diri sebagai perempuan sejak kecil. Waria akan merasa lebih nyaman dengan identitas gender ketiga tanpa harus dikelompokkan dalam laki-laki atau perempuan.

Meskipun ada waria yang juga mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang perempuan. Sampai saat ini masyarakat tidak sepenuhnya bisa menerima keberadaan waria. Bahkan penolakan dengan kekerasan fisik dialami oleh waria muda dan pengucilan yang berlangsung sampai waria dewasa. Secara formal sesuai dengan Permensos No. 8 Tahun 2012, waria dimasukkan dalam kelompok minoritas yang didefinisikan sebagai ‘kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial’.

 

(Versi lengkap Policy Brief ini dapat diperoleh melalui tautan ini: http://arc-atmajaya.org/seri-policy-brief-2-tahun-2017/)