Studi Kasus: Integrasi Respon HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta

Penanggulangan HIV sudah menjadi prioritas kesehatan di DKI Jakarta. Isu HIV sudah masuk sebagai program prioritas dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2013-2017 yang mengacu pada MDGs untuk memastikan prioritas Pemda dalam meningkatkan cakupan akses layanan kesehatan termasuk HIV. Komitmen politik Pemerintah Daerah terlihat dari peran dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta yang diikuti oleh Pemda dan SKPD lainnya. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan kunci di DKI Jakarta termasuk Perda HIV nomor 5 tahun 2008 tentang penanggulangan HIV&AIDS sebagai kebijakan daerah terkait HIV; Pergub nomor 26 tahun 2012 tentang pembentukan KPAP/K sebagai salah satu kebijakan daerah terkait HIV dan Surat edaran Kepala Dinkes tahun 2009 tentang kemandirian Pemda untuk menganggarkan pertemuan penasun, pertemuan keluarga, pemberian jarum, pembelian metadon.

Dinkes berperan sebagai leading sector HIV dengan didukung peran KPAP yang mengkoordinir lembaga lainnya dalam program HIV, Puskesmas melakukan layanan HIV dan HR/LASS. Program LASS awalnya dilakukan oleh LSM namun sejak 2005 Puskesmas mulai menjalankan program LASS. Pada 2014 terdapat 38 Puskesmas dan enam LSM yang menjalankan program LASS di DKI Jakarta, melalui dukungan APBD dan MPI. LASS bisa diakses melalui Puskesmas dengan pengambilan di loket poli dan LSM melalui distribusi langsung dan satelit. Beberapa puskesmas bahkan melakukan penjangkauan yang dilakukan oleh kader muda untuk dapat mendistribusikan secara langsung ke penasun. Pilihan penasun untuk mengambil LASS sangat bergantung juga pada kedekatan dengan petugas yang melayani. Ketersediaan petugas di Puskesmas juga masih menjadi tantangan, karena tingginya rotasi dan mutasi di DKI Jakarta. Secara umum, Penasun yang sudah mengakses LASS merasakan manfaatnya terhindar dari penularan penyakit. Kerjasama antar pemangku kepentingan sudah mulai terjalin namun kelihatannya masih ada beberapa hambatan dalam saling berkoordinasi. Adanya kerancuan mengenai wewenang dan tanggung jawab terlihat cukup mempengaruhi jalannya program.

Dari hasil analisa pengolahan data dapat disimpulkan bahwa tingkat integrasi sistem kesehatan di setiap sub-dimensi di DKI Jakarta memiliki tingkat yang berbeda. Sub-dimensi yang dinilai sudah terintegrasi secara penuh dengan sistem kesehatan adalah:
1. Penggagaran, proporsi, distribusi dan pengeluaran
2. Pembiayaan
3. Ketersediaan layanan
4. Kordinasi dan rujukan

Sedangkan sub-dimensi yang masing masuk dalam kategori terintegrasi sedang adalah
1. Regulasi
2. Formulasi Kebijakan
3. Pengelolaan sumber pembiyaan
4. Mekanisme pembiyaan
5. Komponsasi
6. Regulasi penyediaan penyimpanan, diagnostik
7. Sumber daya
8. Singkronisasi sistem informasi
9. Diseminasi dan pemanfaatan dan jaminan kualitas layanan

Selain itu, masih ada sub-dimensi yang dinilai tidak terintegrasi dengan sistem kesehatan yaitu
1. Akuntabilitas
2. Kebijakan dan sistem manajemen
3. Partisipasi masyarakat

Pemetaan KPAP (2014) memperkirakan estimasi penasun yang berada di lima wilayah di DKI Jakarta berjumlah 4.908 orang. Dengan menggunakan data capaian tahun 2014, terlihat bahwa 64% penasun sudah terjangkau oleh program LASS. Bahkan jumlah jangkauan ini lebih besar 9% dari target yang ditetapkan dalam SRAP KPAP untuk tahun 2014. Dengan total distrusi jarum yang dilakukan di Puskesmas dan LSM, maka dapat diperkirakan setiap penasun memperoleh sekitar 16 buah jarum per bulan atau 4 buah jarum per minggu.

Terdapat beberapa faktor yang disinyalir berkontribusi terhadap pencapaian program LASS di DKI Jakarta. Pertama, ketersediaan layanan alat suntik steril yang merata di semua wilayah mempermudah penasun untuk mengakses layanan. ketersediaan layanan juga didukung oleh kordinasi dan rujukan antara pelaku program LASS. Sumber pembiayaan untuk program LASS sudah masuk dalam alokasi dana pemerintah daerah. Regulasi penyediaan dan distribusi jarum suntik dalam program LASS sudah beroperasi di DKI Jakarta.