Workhsop: Melakukan Survei Offline Menggunakan KoBoToolbox

Di era digital sekarang ini, metode pengambilan data mulai beralih dari paper and pencil menuju metode online. Sejumlah platform pengambilan data seperti google form, microsoft form, survey monkey, lime survey, telah banyak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk beragam kebutuhan. Meskipun demikian, akses internet seringkali menjadi potensi hambatan dalam melakukan pengambilan data secara online, khususnya jika pengambilan data dilakukan di daerah yang memiliki sinyal yang kurang baik. Oleh karena itu dikembangkan platform pengambilan data yang dapat membantu pengambilan data secara luring (offline) read more

Lecture Series Partisipasi Remaja yang Bermakna dalam Program Kesehatan Reproduksi

Menurut WHO, remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi Antara masa kanak-kanak dan dewasa, dengan batasan usia 12-24 tahun. Pada masa remaja seseorang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat baik fisik, psikologis maupun intelektual, hal ini menyebabkan remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar, menyukai tantangan serta cenderung berani mengambil risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Risiko untuk terjerumus pada perilaku berisiko menjadi lebih besar ketika keputusan yang diambil tidak tepat, bahkan mungkin akan menanggung akibat dalam bentuk berbagai masalah kesehatan fisik dan psikologis. Salah satu masalah yang bisa timbul akibat perilaku tersebut adalah masalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sering disalahartikan secara sempit hanya sebagai hubungan seksual saja, sehingga banyak orang tua yang merasa bahwa topik pembicaraan ini tidak pantas untuk dibicarakan dengan remaja. Padahal, kesehatan reproduksi merupakan keadaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sangat penting untuk dimengerti oleh remaja, sehingga tidak melulu membahas mengenai hubungan seksual. Oleh karena itu remaja perlu mendapatkan informasi dan pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi ini.  Pemahaman yang masih rendah mengenai kesehatan reproduksi tentunya akan berdampak pada aktivitas seksual remaja dan risiko-risiko yang menyertainya seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, infeksi menular seksual, dan lain sebagainya. Selain informasi dan pengetahuan yang benar, remaja juga membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dapat memenuhi kebutuhan remaja. Upaya-upaya untuk mengembangkan program-program kesehatan reproduksi bagi remaja telah banyak dilakukan, salah satunya adalah dengan melibatkan remaja itu sendiri dalam pengembangan program. read more

Kebijakan HIV AIDS yang Berbasis Bukti dan Bersifat Partisipatif

Kebijakan HIV AIDS yang Berbasis Bukti dan Bersifat Partisipatif

Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA adalah salah satu penyebab terbesar tekanan-tekanan yang dihadapi oleh ODHA yang bisa berdampak pada kesehatan jiwa mereka.

Pusat Penelitian HIV AIDS Atma Jaya (PPH) telah melakukan berbagai penelitian baru terkait HIV AIDS selama 2015-2016. Sebagai organisasi yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan ke masyarakat umum, terutama komunitas HIV, sebagian besar hasil penelitian tersebut dikemas dalam bentuk Policy Brief atau kertas kebijakan untuk mempermudah penyebaran informasi. Policy brief ini dibuat untuk menguraikan pesan pokok dan rekomendasi atas tepat atau tidak tepatnya sebuah kebijakan tentang HIV AIDS yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, hasil penelitian dalam bentuk kertas kebijakan memudahkan upaya advokasi ke pengambil kebijakan. Kegiatan public exposure ditujukan sebagai upaya untuk menyebarkan pengetahuan yang telah terkumpul, dengan mendiseminasikan dokumen policy brief.

Pada pertemuan public exposure kali ini ditampilkan delapan kajian kebijakan terkait dengan HIV AIDS dengan tema: 1] Pemanfaatan Data Konseling dan Tes Sukarela (KTS) sebagai Data Surveilans; 2] Urgensi Kebutuhan akan Layanan Kesehatan Mental untuk Orang dengan HIV & AIDS (ODHA); 3] Status Waria Seharusnya Bukan Kriteria Kesejahteraan; 4] Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis bagi Ibu dengan HIV Positif Paska Melahirkan; 5] Mendorong perlindungan anak yang inklusif bagi anak jalanan; 6] Apakah Layanan Perawatan Ketergantungan Napza Sesuai dengan Kebutuhan Pengguna Sabu?; 7] Memperkuat penggunaan media sosial dalam advokasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih baik; dan 8] Mengoptimalkan Upaya Pencegahan HIV bagi Pekerja Seks.

Tidak semua fasilitas kesehatan dengan program PPIA sudah menyediakan layanan psikososial dan konseling bagi ibu dengan HIV positif paska melahirkan.

PPH Unika Atma Jaya memaparkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan intervensi yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Forum ini diharapkan bisa menjadi salah satu ‘jembatan’ yang bisa menghubungkan antara peneliti, praktisi dan pembuat kebijakan. Agar dapat mendiskusikan berbagai isu-isu kebijakan yang relevan dengan penanggulangan AIDS yang lebih efektif. Secara lebih jauh kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi terbentuknya forum-forum komunikasi penelitian/praktek lapangan tentang kebijakan penanggulangan AIDS di masa depan. Pada akhirnya mampu mendorong pengembangan kebijakan AIDS yang berbasis bukti dari hasil penelitian dan bersifat partisipatif. Rencana pemerintah RI dalam penanggulangan HIV AIDS dapat terlaksana sesuai harapan populasi kunci, layanan kesehatan, Universitas, dan LSM.

 

 

 

 

(Artikel ini merupakan bagian dari rangkuman kegiatan Seminar “Public Exposure: Serial Policy Brief#2 Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya” yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2017.)

PPH Unika Atma Jaya Sebagai Pusat Penelitian Kebijakan HIV

PPH Unika Atma Jaya Sebagai Pusat Penelitian Kebijakan HIV

Pusat Penelitian HIV AIDS (PPH) merupakan salah satu pusat penelitian di bawah struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Unika Atma Jaya. Di usianya yang ke 7 tahun ini, PPH berusaha secara konsisten untuk memberikan fokus penelitian pada permasalahan kesehatan terutama penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka pendekatan yang digunakan adalah bahwa penyebaran dan penularan HIV di masyarakat terjadi secara tidak merata dimana kelompok miskin dan marginal memiliki burden of disease yang lebih besar dari pada masyarakat umum.

Dalam sambutannya, KSI yang diwakili oleh Tanti, berharap bahwa PPH Atma Jaya terus berkembang menjadi pusat penelitian kebijakan tidak hanya universitas tetapi juga stakeholder lain

Dalam proses kerjanya, PPH Unika Atma Jaya telah mendapatkan dukungan dana DFAT melalui Knowledge Sector Initiatives (KSI) untuk periode sekitar tiga tahun, berawal tahun 2014 dan akan berakhir di bulan Mei 2017. Dalam dua tahun pertama, dukungan KSI lebih difokuskan untuk untuk tiga hal; (a) Peningkatan kapasitas organisasi, (b) Peningkatan kualitas penelitian, dan (c) Menerjemahkan hasil penelitian dalam kebijakan.  PPH Atma Jaya terlibat dalam knowledge community yang diinisiasi oleh KSI, dengan fokus utama pada kelompok kerja research in higher education (WG RIH) dan knowledge to policy (K2P).  Pada tahap terakhir dari dukungan dana KSI fase pertama, dukungan pendanaan digunakan untuk mendorong dua area utama, yaitu: dukungan terhadap Penelitian di Universitas untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi antara seluruh pusat yang berada di bawah LPPM dan pendanaan utama (core funding) organisasi.

Selama tiga tahun proses pembelajaran bersama KSI, terjadi banyak perubahan, khususnya dalam hal pencapaian visi dan strategi organisasi, kemampuan dalam pengelolaan pengetahuan, peningkatan kapasitas penelitian, dan meningkatnya hubungan kerjasama yang cukup menyolok dengan pihak pemangku kebijakan, komunitas, maupun lembaga-lembaga dalam maupun luar negeri. Harapan ke depan, PPH Unika Atma Jaya dapat menjadi pusat penelitian kebijakan kesehatan yang mampu mengembangkan Puslit lain di Universitas Atma Jaya untuk bersama melakukan advokasi baik dalam skala internal dan eksternal terkait isu yang berpihak pada komunitas miskin dan terpinggirkan.

dr Endang dari Kemenkes mengapresiasi PPH Atma Jaya sebagai pusat penelitian khusus untuk kebijakan HIV karena di Litbang Kemenkes lebih berfokus ke penelitian yang bersifat klinikal.

Dr Endang Budi dari Kementrian Kesehatan mengemukakan bahwa kerja sama antara Kemenkes dengan PPH sejauh ini lebih banyak pada penelitian operasional terkait isu sosial. Contohnya: pelaksanaan Early Infant Diagnostic pada bayi dalam rangka mencegah penularan HIV dari ibu ke anak di DKI Jakarta. Program ini membantu bayi memulai pengobatan dengan lebih cepat.

PPH bersama Indonesia AIDS Coalition (IAC) tengah merancang sebuah sistem terkait monitoring ARV dengan dukungan Kementrian Kesehatan seperti diutarakan oleh Iman dari IAC. Dalam beberapa kegiatan penelitiannya PPH melibatkan komunitas populasi kunci. Sebagai contoh pelibatan anggota Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) dalam proses pengambilan data dan analisis data pada penelitian dampak penutupan lokalisasi tahun 2016. (hk)

 

 

 

(Artikel ini merupakan bagian dari rangkuman kegiatan Seminar “History of Change: Pembelajaran 3 tahun PPH bersama Knowledge Sector Initiative (KSI)” yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Gedung Yustinus, Unika Atma Jaya.)